Wakil Lapindo Keok pada Pemilihan Bupati Sidoarjo

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidoarjo menetapkan pasangan Saiful Ilah - Hadi Sutjipto sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo 2010. Dalam rekapitulasi di kantor KPU Sidoarjo, Rabu (28/7), pasangan ini meraih 60% suara.

Kemenangan Saiful Ilah - Hadi Sutjipto yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa ini sekaligus memupus harapan dua pejabat PT Minarak Lapindo Jaya, Yuniwati Teryana dan Bambang Prasetyo Widodo, untuk menjadi Bupati Sidoarjo, Jawa Timur.

Ketua KPUD Sidoarjo Anshori mengatakan, Pilkada Sidoarjo hanya akan berlangsung satu putaran. Selain itu, tidak terjadi penolakan dari saksi pasangan calon lain, sehingga KPUD dapat memutuskan Bupati Sidoarjo periode 2010-2015.

“Hasil ini sudah disepakati bersama dan tidak ada protes dari saksi masing-masing calon. Seluruhnya berjalan dengan lancar,” kata Anshori.

Anshori mengatakan, kasus dugaan politik uang selama pilkada sudah ditangani Panitia Pengawas Pemilu. Masalah lain sudah diselesaikan di tempat pemungutan suara, panitia pemilihan suara, dan panitia pemilihan kecamatan, sebelum penghitungan suara akhir digelar.

Selanjutnya KPUD Sidoarjo akan menyiapkan pelantikan Saiful Ilah - Hadi Sutjipto sebagai bupati yang rencananya dilakukan Agustus atau September nanti. (red).

2.300 Perda Langgar Hak Asasi Manusia

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat terdapat 3.200 peraturan daerah yang bermasalah dan melanggar hak asasi manusia. Perda yang melanggar HAM biasanya mengatur soal ketertiban umum dan agama.

Wakil Ketua Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo mengatakan, aturan yang melanggar HAM antara lain perda yang mengatur pengemis dan anak jalanan. Pemerintah daerah tidak boleh membuat aturan yang melarang pengemis dan anak jalanan.

Komnas HAM juga mencatat beberapa perda yang bertentangan dengan HAM, di antaranya perda qanun di Aceh dan perda yustisi. Departemen Dalam Negeri sudah membatalkan 900 perda yang dianggap bermasalah.

”Perda yang bertentangan dengan HAM jelas mengancam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang seharusnya menjadi payung hukum bagi semua perda,” kata Adi Prasetyo di Surabaya, Selasa (27/7).

Adi Prasetyo meminta seluruh elemen masyarakat mengawasi perda yang diterbitkan pemerintah daerah. Jika ada perda terbukti melanggar HAM, masyarakat dapat mengajukan usulan pencabutan ke Departemen Dalam Negeri. (red)

Presiden Utang Tuntaskan Kasus 27 Juli

Warta Jatim, Surabaya - Presiden Yudhoyono bertanggung jawab atas belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran HAM. Salah satunya kasus penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, 27 Juli 1996.

Hal itu dikatakan Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Ashorul Huda. Menurut dia, penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berada di tangan Kejaksaan Agung. Namun, Presiden juga memiliki tanggung jawab politik untuk mendorong penyelesaian hukum kasus-kasus tersebut.

“Persoalan pelanggaran HAM didominasi militer. Namun, itu bukan alasan bagi Presiden untuk tidak menuntaskan kasus tersebut,” kata Ashorul Huda, Selasa (27/7).

Pada 27 Juli 1996 kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserang sekelompok orang. Momentum ini dijadikan pembenaran oleh pemerintah saat itu untuk membungkam gerakan prodemokrasi. (red)

Dolanan Kampung untuk Anak Sekarang

Warta Jatim, Surabaya – Komunitas Kampung Ilmu menggelar lomba dolanan tempo dulu dengan tema “Aku Belajar” di kawasan Jalan Semarang, Sabtu (24/7). Lomba untuk memeriahkan Hari Anak Nasional ini dikhususkan bagi siswa sekolah dasar dan anak jalanan di Surabaya.

Ketua panitia Budi Santosa mengatakan, lomba yang digelar antara lain gobak sodor, lompat karet, menyanyikan lagu anak-anak tempo dulu, dan pidato tema perjuangan dan nasionalisme.

Lomba ini untuk menciptakan gotong-royong, komunikasi, memupuk disiplin, mendidik budi pekerti, serta membangkitkan semangat belajar anak. “Dengan lomba ini, kami berharap anak-anak mampu bekerja sama dan tidak egois. Karena itu, semua lomba bersifat kelompok,” ujar Budi.

Menurut Budi, penyelenggaraan lomba ini tanpa bantuan dana dari Dinas Pendidikan ataupun Pemerintah Kota Surabaya. Hadiah bagi peserta berupa piagam, buku, dan kupon belanja buku senilai Rp 50 ribu di Kampung Ilmu, kawasan penjualan buku-buku bekas di Jalan Semarang, Surabaya. (red)

22 Tentara di Surabaya Terjaring Razia Remang-remang

Warta Jatim,Surabaya – Lima anggota TNI Angkatan Darat dan 17 anggota TNI Angkatan Laut di Surabaya terjaring Operasi Penegakan Ketertiban TNI yang digelar Satuan Polisi Militer Komando Garnisun Tetap III Surabaya.

Para tentara itu terjaring di rumah karaoke Jalan Tidar, lokalisasi Dolly dan Jarak, Diskotek Lido, serta kafe remang-remang di sekitar Darmo Park dan Jalan Embong Malang. "Operasi kami gelar mendadak pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari," kata Komandan Satuan POM Kogartap III/Surabaya Mayor CPM Gatot Firmanulloh, Sabtu (24/7).

Menurut Gatot, dari 22 tentara yang terjaring, seorang di antaranya dinas di kota Gresik, sehingga diserahkan kepada Polisi Militer setempat. Sedangkan 21 tentara lainnya sudah diserahkan kepada Polisi Militer masing-masing angkatan. Selanjutnya diteruskan kepada komandan kesatuan untuk diambil tindakan dan hukuman disiplin.

Operasi Penegakan Ketertiban TNI pada Jumat (23/7) malam tidak menemukan satu pun anggota yang membawa senjata tajam atau senjata api. (red)

300 Anak Lokalisasi Dolly Jadi Korban Kekerasan

Warta Jatim,Surabaya - Sekitar 300 anak di kompleks lokalisasi Dolly, Surabaya, menjadi korban kekerasan. Sebagian besar anak mendapatkan kekerasan seksual, fisik, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat, seperti orang tua, saudara, dan tetangga. Korban rata-rata usia 10 - 16 tahun dan kebanyakan perempuan. Demikian temuan Lembaga Wahana Visi, Surabaya, baru-baru ini.

Anak-anak korban kekerasan rata-rata mengalami trauma berat. Mereka tidak mau bergaul dan memilih menyendiri serta menjadi pendiam. “Dari rata-rata kasus yang kami tangani, korban sangat trauma. Butuh waktu lama untuk memulihkannya kembali,” kata Jhoni Sirait Jhoni, staf Lembaga Wahana Visi, Jumat (23/7).

Menurut Jhoni, untuk membawa korban kembali “normal”, dibutuhkan ketelatenan tersendiri. Juga tidak boleh mengungkit pengalaman masa lalu. Jika pengalaman buruk terungkit, dipastikan anak kembali murung dan mengalami trauma.

Secara terpisah, Kepala Divisi Internal Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Rizal Alifi mengatakan, penanganan anak korban kekerasan di tingkat kepolisian dan pengadilan belum maksimal. Juga diperlukan pengawasan terhadap putusan pengadilan, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dia menilai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan terhadap anak sudah sesuai aturan. Namun, tidak ada efek jera atas putusan tersebut. Karena itu diperlukan hukuman atau sanksi yang lain terhadap pelaku.

Rizal Alifi mengingatkan masyarakat untuk memahami dan mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak. “Banyak yang mengira menjewer atau memaki anak bukan tindakan kekerasan. Padahal, dalam aturan hukum, bisa dikenakan sanksi atau hukuman atas tindakan tersebut. Karena itu, masyarakat harus berperan (mengatasi kekerasan terhadap anak),” ujarnya.(red)

Wali Kota Surabaya:Kenaikan Tarif PDAM Pilihan Terburuk

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya Bambang DH meminta Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya mengevaluasi rencana menaikkan tarif mulai 1 Agustus mendatang.

Menurut Bambang, kenaikan tarif PDAM adalah pilihan terburuk jika tidak ditemukan cara mengatasi membengkaknya biaya produksi akibat kenaikan tarif listrik. “Saya sudah meminta Direktur PDAM untuk segera memikirkan langkah selain menaikkan tarif air,” kata Bambang DH, Kamis (22/7).

Jika tarif air harus naik, Bambang meminta tidak terlalu tinggi karena akan membebani masyarakat. Dia juga meminta PDAM meningkatkan kualitas pelayanan sebagai kompensasi kenaikan tarif.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PDAM Surabaya M Selim mengatakan, kenaikan tarif tidak dapat dihindari. Namun, dia menjamin kenaikan tarif tersebut tidak akan membebani masyarakat.

Sebelum menetapkan jumlah kenaikan tarif air, PDAM akan berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara untuk mengetahui jumlah kenaikan tarif dasar listrik. Saat ini tarif PDAM Surabaya mencapai Rp 350 hingga Rp 10 ribu per meter kubik. (red)

BPLS Tinggikan Tanggul Lumpur Lapindo

Warta Jatim, Sidoarjo - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo meninggikan tanggul penahan lumpur Lapindo di wilayah , Sidoarjo, Jawa Timur. Peninggian tanggul dilakukan sepanjang 1.500 meter di 71 titik mulai Desa Siring hingga Ketapang di Kecamatan Porong.

Peninggian tanggul untuk mengantisipasi luberan lumpur ke jalan raya Porong. Tinggi tanggul saat ini 9 meter, belum sesuai rencana awal, yaitu setinggi 11 meter dari permukaan laut.

“Peninggian tanggul sangat penting. Jika tidak, akan berbahaya bagi pengguna jalan raya Porong,” kata Wakil Humas BPLS Ahmad Khusairi, Kamis (22/7).

BPLS juga menambah dua pompa Booster untuk mempercepat injeksi air agar lumpur bisa mengalir ke Kali Porong. Hal itu juga untuk mengurangi volume lumpur di kolam penampungan. Kedua pompa tambahan yang dipasang di Desa Pejarakan itu diharapkan mempercepat pengenceran lumpur kolam penampungan di Siring, Jatirejo, dan beberapa titik lain.(red)

Warga Stren Surabaya: Gubernur Berkhianat

Warta Jatim, Surabaya - Warga stren Kali Surabaya menagih janji Gubernur Soekarwo yang menyatakan  akan melindungi warga. Sebagai protes, warga menyegel alat berat untuk membangun rumah susun sewa Gunungsari yang rencananya digunakan sebagai tempat relokasi warga stren Kali Surabaya. 

Warga menuding Gubernur Soekarwo sebagai pengkhianat, karena berencana memindahkan warga stren kali ke rumah susun. Koordinator warga, Sugeng W, mengatakan kontraktor rumah susun PU Cipta Karya gagal mempertemukan warga dengan pengelola dan Gubernur Soekarwo.

“PU Cipta Karya sudah sering kali mengingkari janji. Karena itu, kami menghentikan pembangunan rumah susun sewa ini,” kata Sugeng, Rabu (21/7).

Sugeng mendesak Gubernur Soekarwo segera menjelaskan nasib warga stren kali. Warga mengancam menutup dan melarang pekerja melanjutkan pembangunan rusun Gunungsari, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.(red)

Pengusaha & Pekerja Jatim Tolak Kenaikan Tarif Listrik

Warta Jatim, Surabaya - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menolak kenaikan tarif dasar listrik 10% hingga 15%. Mereka menyatakan kenaikan tarif listrik memberatkan pengusaha serta akan berimbas terhadap buruh.

Ketua Apindo Jawa Timur Alim Markus mengatakan, kenaikan tarif listrik berpengaruh terhadap biaya produksi. Padahal, saat ini industri harus bersaing dengan produk China yang murah. Jika hal itu tidak diantisipasi, besar kemungkinan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja.

Alim Markus menilai kenaikan tarif listrik tidak tepat. Apalagi dilakukan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. “Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi sebelum menaikkan TDL. Kenaikan saat ini sangat memberatkan pengusaha,” ujar Alim Markus, Selasa (20/7).

Alim Markus meminta pemerintah menyiapkan bahan alternatif untuk listrik. Dengan mengandalkan bahan bakar minyak, para pengusaha terancam gulung tikar.

Secara terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya M Ismail Syarif juga menyesalkan keputusan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik. Kenaikan tarif listrik mengancam ribuan buruh mengalami pemecatan.

Ismail berharap pemerintah segera mengevaluasi kenaikan tarif listrik dan memikirkan langkah alternatif yang berpihak kepada buruh dan pengusaha. “Pengusaha dan buruh dalam posisi sulit. Kami minta pemerintah melakukan evaluasi,” katanya. (red)

14 Anggota DPRD Jawa Timur Jadi Pengurus KONI Daerah

Warta Jatim, Surabaya - Masuknya 14 anggota DPRD Jawa Timur dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Bahkan, sembilan orang di antaranya anggota Badan Anggaran. Hal itu berpotensi terjadi penyimpangan anggaran di DPRD dan KONI.

Hal itu dikatakan Koordinator Jaringan Kerja Anti-Korupsi Jatim, Luthfi J Kurniawan. Ia juga menduga bakal terjadi konflik kepentingan dalam penganggaran nanti. Dimungkinkan juga bakal ada kepentingan politik dengan memobilisasi massa oleh partai tertentu.

Keberadaan 14 anggota Dewan sebagai pengurus KONI jelas menyalahi aturan. Terutama keputusan Menteri Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan pejabat publik merangkap jabatan. "Selain tidak boleh rangkap jabatan, di KONI juga rawan penyimpangan anggaran dan kepentingan partai tertentu. Badan Kehormatan harus segera bertindak," ujar Lufhfi, Senin (19/7).

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim Bambang Gatot Djajaprana tidak bersedia berkomentar mengenai masalah ini. Dia hanya mengatakan akan mempelajari aturan dari Mendagri soal larangan rangkap jabatan. (red)

Kian Banyak Orang Tua Buang Bayi

Warta Jatim, Surabaya - Pembuangan bayi di Indonesia terus meningkat. Selama tahun 2009 terjadi 219 kasus pembuangan bayi, meningkat 53% dibanding tahun 2008. Hingga pertengahan 2010 diperkirakan sekitar 100 bayi dibuang orang tuanya dengan berbagai alasan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak, Seto Mulyadi, mengatakan sebagian besar pelaku pembuangan bayi adalah pasangan muda yang hamil di luar nikah, pasangan selingkuh, serta orang tua dengan keterbatasan ekonomi. “Ketiganya merupakan faktor terbesar dalam hal pembuangan bayi. Mereka juga takut dengan anggapan aib oleh masyarakat,” kata Seto Mulyadi, Senin (19/7).

Menurut Seto, pembuangan bayi merupakan tindak pidana dan bisa dikenai sanksi sesuai UU Perlindungan Anak. Ancaman hukuman adalah 5 tahun. Pasal 80 menyebutkan orang tua merupakan garda depan dalam hal perlindungan anak.

Seto Mulyadi berharap semua elemen dari tingkat keluarga, RT, dan RW meningkatkan kesadaran dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak.

Pengamat sosial dari Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan masyarakat turut mendorong tingginya angka pembuangan bayi. Masyarakat tidak perlu menggunjingkan atau mengisolasi pasangan yang hamil di luar nikah. “Ini yang lazim terjadi. Padahal, hal seperti itu tidak perlu dipersoalkan. Akibatnya, banyak orang yang merasa memiliki aib, lebih memilih jalan pintas.”

Bagong juga menyayangkan orang tua yang terkadang tidak siap memiliki anak. Ketidaksiapan bisa jadi karena kemiskinan, aib, atau gangguan psikologis. Akhirnya bayi yang dilahirkan menjadi korban dan ditelantarkan, dibuang, bahkan dibunuh.(red)

Pegawai Bonbin Surabaya Sunat Ransum Hewan

Warta Jatim, Surabaya - Koordinator pemberi makan hewan Kebun Binatang Surabaya, Supar, ditahan di Polsek Wonokromo. Supar yang telah bekerja puluhan tahun ditetapkan sebagai tersangka penggelapan jatah makan hewan.

Kanit Reskrim Polsek Wonokromo Iptu Nur Suhud mengatakan, Supar mengurangi jatah makan buaya, kancil, menjangan, harimau, dan beberapa hewan lain. Sebagian jatah makan hewan itu dibawa pulang. "Tadi pagi tersangka ditangkap satpam KBS di pintu masuk. Tersangka tidak bisa mengelak dan dibawa ke Polsek," ujar Nur Suhud, Minggu (18/7).

Polsek Wonokromo akan mengembangkan pengusutan kasus ini, karena tidak menutup kemungkinan aksi tersebut sistematis dan terorganisasi. Apalagi, tersangka mengaku mengambil jatah makan hewan terkait perseteruan kepemimpinan Kebun Binatang Surabaya.

Supar mengaku perseteruan kepemimpinan Kebun Binatang Surabaya membuat karyawan tidak diperhatikan, terutama soal gaji dan status. Supar yang telah bekerja puluhan tahun berharap karyawan tidak menjadi korban perseteruan. (red)

Kenaikan TDL Ancam Industri Sepatu Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya – Kenaikan tarif dasar listrik membawa situasi sulit bagi industri sepatu di Wedoro dan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilik usaha rumhan terancam gulung tikar. Mereka tidak berani menaikkan harga karena bersaing dengan produk China, sementara harga bahan baku terus naik.

Ketua Asosisasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur Sutan Siregar mengatakan, saat ini kenaikan bahan baku industri sepatu mencapai 5% hingga 20%. Dia meminta produsen bahan baku mengerem kenaikan harga. Sebab, jika harga bahan baku naik, mereka juga kehilangan pembeli.

"Saat ini kami berada dalam posisi sulit. Kalau kami menaikkan harga, akan membuat pembeli lari. Tapi kalau tidak menaikkan harga, kami berada dalam posisi sulit," kata Sutan, Sabtu (17/7).

Aprisindo Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan daerah serta perbankan menurunkan suku bunga untuk menunjang sektor industri. Pemerintah juga diharapkan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan pengusaha.

Sutan Siregar khawatir kenaikan tarif dasar listrik menjadi efek domino yang melanda semua sektor. “Jangan sampai Indonesia mengalami krisis seperti Amerika Serikat ataupun Yunani, meski penyebab terjadi krisisnya berbeda,” ujarnya. (red)

PDAM Surabaya Berencana Naikkan Tarif

Warta Jatim, Surabaya - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya, berencana menaikkan tarif mulai Agustus mendatang. Kenaikkan tarif tersebut mengikuti kenaikan tarif listrik yang mulai diberlakukan 1 Juli lalu.

Menurut Direktur PDAM Kota Surabaya, M Selim, pihaknya mengalokasikan dana Rp 3,8 miliar per bulan untuk kebutuhan listrik. Namun setelah tarif listrik naik, biayanya membengkak 39%-52%.

”Rencana kenaikan ini tidak ada hubungannya dengan kebutuhan lainnya. Murni diakibatkan kenaikan tarif dasar listrik,” kata M Selim, Sabtu (17/7).

Namun Selim tidak bersedia menyebutkan jumlah kenaikkan tarif PDAM. Menurut dia, pihaknya akan meminta pertimbangan Wali Kota Surabaya sebelum menaikkan tarif.

Anggota Dewan Pelanggan PDAM Kota Surabaya, Darmantoko meminta penundaan rencana kenaikan tarif, sambil menunggu  keputusan jumlah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri. ”Jika pelanggan sudah dikenakan tarif baru, akan membuat beban baru,” ujar Darmantoko. (red)

Mobil Super Irit ITS Juara Lomba Asia

Warta Jatim, Surabaya – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya berhasil menciptakan mobil paling irit dalam Shell Eco Marathon Asia 2010 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Mobil ciptaan 17 mahasiswa teknik ITS itu mampu menempuh jarak 236,6 kilometer hanya dengan 1 liter bensin.

Mobil Sapu Angin II menyabet juara Combution Grand Prize dan Gasoline Fuel Award untuk kategori Urban Concept. “Sebelum lomba, kami mencoba sirkuit. Kami lalu menganalisis hasilnya untuk digunakan dalam lomba,” kata Ketua Jurusan Teknik Mesin ITS, Herman Sasongko, Rabu (14/7).

Menurut Indra Rizki Panigoro, Wakil Ketua Tim Sapu Angin, ITS mengikutkan 2 model mobil dalam lomba tersebut. Mobil Sapu Angin I ditargetkan menjadi juara dan Sapu Angin II diujicobakan agar dapat diproduksi 30 tahun mendatang.

Sapu Angin I adalah mobil model futuristik mirip gokart dengan target jarak tempuh 1.000 kilometer dengan 1 liter bensin. Sedangkan Sapu Angin II adalah mobil urban concept dengan desain mobil biasa. Sapu Angin II mampu mengangkut 2 penumpang dengan 1 liter bensin untuk jarak tempuh 300 kilometer. (red)

Selama Piala Dunia 305 PNS Pemprov Jatim Bolos

Warta Jatim, Surabaya - Selama perhelatan Piala Dunia 11 Juni - 11 Juli 2010 sekitar 3.060 pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mengikuti apel pagi dan bolos kerja.

Angka tersebut dihimpun dari laporan inspeksi mendadak oleh Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja di 40 satuan kerja perangkat daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Akmal Boedianto mengatakan, dari jumlah tersebut, 305 PNS bolos kerja, 95 beralasan sakit, 149 izin, 126 cuti, dan 1.167 mengaku dinas luar. Sedangkan 101 PNS mengikuti pendidikan latihan atau tugas belajar, 67 diperbantukan, 1.047 tukar jaga, dan 3 orang dalam proses hukum.

Laporan tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Soekarwo untuk diklarifikasi ke para kepala satuan kerja perangkat daerah. ”Dari klarifikasi itu kami akan menentukan langkah selanjutnya. Salah satunya soal penetapan sanksi,” kata Akmal, Selasa (13/7).

Agar kasus serupa tidak terulang, Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Inspektorat, dan Satpol PP akan menggelar inspeksi mendadak untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil. (red)

631 Ribu Tabung Gas di Surabaya Rawan Bocor

Warta Jatim, Surabaya - PT Pertamina menemukan 631 ribu tabung elpiji di Surabaya rawan bocor dan meledak. Sebagian besar tabung menggunakan regulator dan selang yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Manajer Pertamina Gas Domestik Regional IV Arsono Kuswardanu menyatakan akan menarik regulator dan selang tabung gas tanpa tanda SNI. Masyarakat dapat menukarkan selang dan regulator ke agen yang ditunjuk dengan biaya Rp 35 ribu. “Perinciannya, Rp 20 ribu untuk regulator dan Rp 15 ribu untuk selang,” ujar Arsono, Selasa (13/7).

Arsono meminta masyarakat teliti saat membeli tabung gas. Tabung asli ada tanda SNI dan masa kedaluwarsa. Juga ada kode pabrikan dan PT Pertamina serta cat tabung bagus dan las-lasannya rapi.

PT Pertamina tidak mau disalahkan atas banyaknya produk selang dan regulator (penghubung selang dengan tabung) tanpa logo SNI. Begitu pula soal tabung gas palsu. Sebab, kata Arsono, yang bertugas mengawasi produk selang dan regulator adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (red)

Pekerja Bonbin Surabaya Ancam Mogok Kerja

Warta Jatim, Surabaya - Pekerja Kebun Binatang Surabaya menuntut manajemen mengembalikan status 44 pekerja harian lepas menjadi pekerja tetap. Anggota Serikat Pekerja Sekarvaria ini meminta manajemen memberikan alasan menurunkan status pekerja tetap menjadi harian lepas.

Para pekerja akan mogok kerja hingga tuntutan dipenuhi. ”Kami tidak akan bekerja kalau tidak ada penjelasan dari manajemen dan pekerja dikembalikan ke status semula,” kata Sigit, Ketua SP Sekarvaria, Senin (12/7).

Kuasa hukum Serikat Pekerja Sekarvaria, I Wayan Titip Sulaksana, menyatakan tindakan manajemen Kebun Binatang Surabya melanggar UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja.

Wayan juga mengecam surat edaran manajemen yang melarang mogok kerja. Padahal, Pasal 140 dan 143 UU Ketenagakerjaan menyatakan buruh berhak mogok kerja. ”Surat edaran yang dikeluarkan manajemen jelas melanggar undang-undang. Kami mengecam tindakan manajemen,” ujarnya.(red)

Diknas Surabaya Pantau Masa Orientasi Siswa

Warta Jatim, Surabaya – Dinas Pendidikan Surabaya menerjunkan tim untuk mengawasi jalannya masa orientasi siswa. Pengawasan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap siswa baru selama tiga hari masa orientasi.

Tim pengawas akan memberikan rekomendasi sanksi terhadap sekolah jika menemukan pelanggaran selama masa orientasi siswa. ”Tim tersebut akan mengumpulkan data dan Dinas Pendidikan akan melakukan rapat menentukan jenis sanksi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Sahudi, Senin (12/7).

Dinas Pendidikan Surabaya sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang kekerasan atau kewajiban yang memberatkan siswa baru selama masa orientasi. Surat edaran itu disebarkan ke seluruh sekolah beberapa hari sebelum pelaksanaan masa orientasi.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Isa Anshori, mengatakan kekerasan selama masa orientasi siswa paling rawan terjadi pada sekolah menengah atas atau kejuruan. ”Dewan Pendidikan akan turun mengawasi pelaksanaan MOS di tingkat SMA dan SMK.” (red)

Tidak Semua Satpol PP Mau Dibekali Senjata Api

Warta Jatim, Surabaya – Rencana Kementerian Dalam Negeri mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api menuai kontroversi, bahkan di internal Satpol PP. Jika rencana itu direalisasikan dikhawatirkan personel di lapangan belum siap. Perlu uji kelayakan.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang, Mulyanto, menyatakan khawatir jika Satpol PP dipersenjatai. Menurut dia, belum saatnya rencana tersebut diterapkan.

“Pemilikan senjata api mestinya melalui uji kelayakan dari sumber daya yang ada. Jangan-jangan ketika sumber daya dipersenjatai, justru akan menimbulkan dampak secara internal. Menurut kami, perlu dikaji juga tingkat kepentingan dan kebutuhannya,” ujar Mulyanto, Jumat (9/7).

Sedangkan Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Arief Budiarto, mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri mempersenjatai personel Satpol PP dengan senjata api. Alasannya, personelnya kerap menjadi korban serangan masyarakat.

Menurut Arief Budiarto, senjata api akan menjadi alat perlindungan diri petugas di lapangan. Dia menjamin anggota Satpol PP tidak akan berbuat di luar batas jika dipersenjatai. ”Selama ini Satpol PP sering mendapat serangan dari masyarakat. Kami perlu sarana untuk membentengi diri.”

Secara terpisah, Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya, M Syaiful Arif, menyatakan mempersenjatai Satpol PP sama dengan melegitimasi terjadinya kekerasan. Sebagai  aparat penegak peraturan daerah, Satpol PP tidak memerlukan senjata api.

Satpol PP, kata Syaiful Arif, seharusnya mengedepankan cara persuasif ketimbang melakukan tindakan kekerasan. Personel Satpol PP sering mengabaikan cara persuasif saat melakukan penggusuran. “Tidak ada jaminan Satpol PP tidak akan melakukan kekerasan jika dipersenjatai.”(red)

Pemerintah Kikir kepada Rakyat

Warta Jatim, Surabaya -  Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Jawa Timur menolak kenaikan tarif dasar listrik dan penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Kenaikan tarif listrik dan penghapusan subsidi BBM kian menyengsarakan rakyat.

Ketua DPW SRMI Jatim, Iskohar, mengatakan kenaikan tarif listrik dan penghilangan subdisi di beberapa sektor umum sangat tidak adil. Apalagi, selama ini rakyat adalah pembayar pajak terbesar.

”Apa yang dilakukan pemerintah tidak adil. Mereka pelit kepada rakyat, namun royal kepada pengusaha, pejabat, dan pihak asing,” kata Iskohar pada unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis (8/7) siang. (red)

BPLS Bantah Sungai Porong Tercemar Logam Berat

Warta Jatim, Sidoarjo - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) membantah temuan Walhi Jawa Timur yang menyebutkan Sungai Porong tercemar logam berat. Sungai Porong selama ini digunakan sebagai tempat membuang  lumpur Lapindo.

Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen mengatakan, temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur tidak berdasar dan menyesatkan masyarakat. Berdasarkan penelitian kualitas air Sungai Porong yang dilakukan Jasa Tirta dan BPLS tahun 2007 hingga 2009, tidak ditemukan adanya pencemaran.

Ahmad Zulkarnaen yakin pembuangan lumpur ke Sungai Porong tidak mengakibatkan gangguan ekosistem atau kerusakan lingkungan. Banyak petani tambak yang masih mengandalkan sungai tersebut sebagai sumber utama pengairan.

”Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, tidak ada pencemaran. Karena itu, temuan Walhi sangat tidak berdasar,” kata Ahmad Zulkarnaen.

Zulkarnaen juga membantah terjadi pengerasan endapan lumpur (sedimentasi) di Sungai Porong. Menurut dia, endapan lumpur Lapindo justru bermanfaat menutup lubang di dasar sungai akibat penambangan pasir. (red)

Jumlah Pasien RSJ Menur Surabaya Meningkat

Warta Jatim, Surabaya - Jumlah pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, meningkat. Selama Januari - Juni 2010 setiap hari ada 3 hingga 5 pasien baru.

Direktur RSJ Menur, dr Hendro Riyanto, mengatakan peningkatan terbesar terjadi pada pasien yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah.

”Peningkatan pasien kelas III disebabkan beberapa hal. Salah satunya Jamkesmas. Dengan adanya Jamkesmas, masyarakat lebih mudah melakukan pengobatan di RSJ Menur yang merupakan rumah sakit milik pemerintah,” kata Hendro, Selasa (6/7).

Mayoritas pasien ganguan jiwa yang dirawat di RSJ Menur adalah warga Surabaya (17.295 orang). Sedangkan pasien dari luar daerah 11.996 orang. Menurut Hendro, hal itu mengindikasikan mayoritas warga Kota Surabaya berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah yang memiliki permasalahan hidup yang kompleks.(red)

PLN Jatim: 87% Pelanggan Tak Alami Kenaikan TDL

Warta Jatim, Surabaya - PT Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur mengklaim 6,2 juta (87%) pelanggan di wilayahnya tidak mengalami kenaikan tarif dasar listrik.

Juru bicara PT PLN Distribusi Jatim, Agus Widayanto, mengatakan dari 7,1 juta pelanggan, hanya 900.000 yang mengalami kenaikan tarif. Sebagian besar pelanggan listrik di Jatim menggunakan daya 450 - 900 volt ampere (VA) sehingga tidak terkena aturan kenaikan tarif dasar listrik.

Tarif listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA adalah Rp 415 per kilowatt hour (KWh) dan tarif 900 VA pada kisaran Rp 605 per KWh. ”Meski ada kenaikan tarif listrik, kami memastikan jumlahnya hanya 900 ribu pelanggan. Sisanya masih menggunakan tarif lama,” ujar Agus, Selasa (6/7).

Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jatim, PLN akan memaksimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Grati dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton. PLN Jatim saat ini memiliki cadangan listrik 2.000 - 4.000 megawatt yang siap didistribusikan.

Agus memperkirakan, kenaikan tarif dasar listrik akan terus terjadi. Sebab, pemerintah mengejar tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian (nonsubsidi). Saat ini tarif listrik mencapai Rp 600 per KWh. Jika mengikuti standar keekonomian, tarif dasar listrik akan terus naik hingga Rp 1.500 per KWh. (red)

Pemilik Kos Tergencet Kenaikan Tarif Dasar Listrik

Warta Jatim, Surabaya - Kenaikan tarif dasar listrik berimbas pada pemilik kos di Surabaya. Sebagian besar pemilik kos mengaku dalam posisi pilihan sulit, menaikkan sewa dengan akibat ditinggal penghuni atau bertahan dengan konsekuensi rugi.

Riduan, pemilik kos di Surabaya barat, mengatakan kenaikan tarif listrik per 1 Juli akan mempengaruhi kenaikan pembayaran listrik bulan berikutnya. Di sisi lain, dia tidak bisa menaikkan tarif sewa kos karena sudah menaikkan tarif pada Januari lalu.

Riduan akan melihat pengeluaran per bulan, sebanding atau tidak. Jika tidak, ia akan mengajak musyarawah penghuni kos untuk menentukan tarif. “Baru Januari lalu sewa saya naikkan menjadi Rp 300 ribu dari Rp 275 ribu. Kalau naikkan lagi, kasihan penghuni dan mungkin mencari tempat lain,” kata Riduan, Minggu (4/7).

Haji Dullah, pemilik kos, mengatakan kenaikan tarif listrik berimbas pada perginya penghuni kos. Setelah memberitahukan kenaikan harga kos 10 persen, kini sudah 3 penghuni pindah.

Dullah mengaku menaikkan sewa kos memang tak terhindarkan. Apalagi kenaikan tarif listrik diikuti kenaikan harga barang-barang lain, termasuk sembako dan sayur-sayuran. “Mungkin inilah risiko yang harus ditanggung. Tapi, mau bagaimana lagi? Jika tidak dinaikkan, saya sendiri yang akan susah,” ujarnya.(red)

Taman Safari Prigen Gelar Sepak Bola Gajah

Warta Jatim, Pasuruan - Taman Safari Indonesia II Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, menggelar pentas sepak bola gajah. Para pengunjung dapat bermain bersama lima gajah yang siap menjadi penjaga gawang dan pemain.

Humas Taman Safari Indonesia II, Tisha Ananda, mengatakan sepak bola gajah Sumatera digelar khusus menyambut libur sekolah dan semarak suasana World Cup 2010. Selama  liburan jumlah pengunjung meningkat 40 persen.

Pada hari biasa sekitar pengunjung berkisar 500 mobil dan kini mencapai 1.500 mobil. Belum termasuk pengunjung yang naik bus dan sepeda motor. “Kami memang tidak menghitung jumlah pengunjung secara pasti. Namun, dari hitungan mobil, bus, dan sepeda motor dipastikan jumlah pengunjung naik,” ujar Tisha, Minggu (4/7).

Pengelola Taman Safari Indonesia II sempat khawatir terjadi penurunan pengunjung. Sebab, belum lama ini seorang pengunjung diterkam harimau kecil di area baby zoo.

Satwa di taman safari ini sekitar 2.000 ekor dari 125 spesies. Baru-baru ini mendapat sumbangan 4 ekor anjing laut dari Kebun Binatang Dubai. Harga tiket Rp 50 ribu dan Rp 45 ribu untuk pengunjung anak-anak. Tiket terusan, termasuk water wolrd, Rp 75 ribu dan Rp 70 ribu untuk anak-anak. (red)

Daerah Aliran Sungai Brantas Rusak Parah

Warta Jatim,Surabaya - Daerah aliran sungai (DAS) Brantas dari Kabupaten Nganjuk, Jombang, hingga Mojokerto rusak parah. Kerusakan disebabkan penambang pasir liar di wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan, penambangan pasir menyebabkan tepi Sungai Brantas longsor di 34 desa. Tepi sungai longsor di wilayah antara Turi Pinggir di Nganjuk hingga Lengkong di Mojokerto.

“Kami melakukan penelusuran sungai selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu kemarin. Kami menemukan banyak sekali kerusakan di daerah aliran Sungai Brantas,” ujar Prigi, Kamis (1/7).

Ecoton mendesak Perum Jasa Tirta melakukan inventarisasi ulang wilayah yang rusak akibat penambangan pasir. Ecoton juga akan mengajukan somasi terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Lingkungan Hidup yang dianggap lalai menjaga kelestarian lingkungan DAS Brantas.

Komisi VIII DPR juga diminta segera memanggil kedua menteri tersebut untuk menjelaskan penyebab rusaknya daerah aliran Sungai Brantas.

Ecoton menilai anggaran Rp 8 triliun per tahun untuk mengelola sungai di Pulau Jawa adalah pemborosan uang negara. Selama ini pemerintah tidak pernah melakukan upaya menjaga daerah aliran sungai, selain membangun dinding penahan.(red)

Warga Porong Gugat Bupati Sidoarjo dan BPLS

Warta Jatim,Surabaya - Warga kawasan pembangunan jalan arteri di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, menolak harga tanah yang ditetapkan Pemkab Sidoarjo. Pemerintah menunjuk Bupati Sidoarjo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan PT Sucofindo sebagai tim independen pembebasan lahan warga.

Pengacara warga, M Syaiful Arif, mengatakan warga menggugat tim pembebasan lahan karena menetapkan harga tanah tidak sesuai Perpres 65/2006 tentang mekanisme pembebasan lahan.

Menurut Syaiful, tim pembebasan lahan memutuskan jumlah ganti rugi tanah secara sepihak. Mereka tidak melibatkan warga dalam musyarawarah menentukan harga tanah. “Warga memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo,” kata Syaiful, Rabu (30/6).

Syaiful berharap Bupati Sidoarjo, BPLS, dan PT Sucofindo mengakui kesalahan dan berinisiatif menyelesaikan pembebasan lahan sesuai aturan.

Tanah warga yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan arteri pengganti tol Porong dan jalan raya Porong terletak di Desa Ketapang, Kali Sampurno, Wunut, Pamotan, Kesambi, Juwet Kenongo, Kebonagung, dan Kelurahan Porong.(red)