Pelukis Surabaya Protes Wali Kota

Warta Jatim, Surabaya - Komunitas Pelukis Surabaya berunjuk rasa di bundaran Jalan Yos Sudarso, Senin (27/12). Mereka kecewa terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dianggap tidak memperhatikan seniman.

Pelukis Hugeng Bayu menilai penolakan Wali Kota membuka pameran lukisan di Balai Pemuda merupakan bukti tidak mau memperhatikan seniman. “Demo lukisan yang kami gelar sebagai protes atas sikap Wali Kota, yang tidak memperhatikan seniman,” katanya.

Pada unjuk rasa itu para pelukis membuat lukisan abstrak yang didominasi warna merah sebagai lambang kesedihan. Mereka juga menggelar pameran 40 lukisan dengan 

tema korban bencana alam.

Pelukis Syanduro menampilkan lukisan “3 Anak Bali”dan “Upacara Adat” yang dibuat dengan lumpur Lapindo Brantas. Pelukis Darsono Gander memamerkan “Lumpur Lapindo” yang menggambarkan penderitaan korban lumpur Lapindo Brantas.

Panitia pameran Novita Sechan mengatakan, sudah 10 lukisan terjual senilai Rp 12 juta. “Hasil pameran akan kami sumbangkan semua kepada korban bencana alam di Gunung Bromo dan lereng Merapi. Bila memungkinan juga untuk koban banjir Wasior.” (red)

Berbagi “Terang” di Kremil

Warta Jatim, Surabaya – Komunitas Peduli Kremil merayakan Natal dengan membagikan lilin, permen, dan bahan pokok kepada pekerja seks komersial di lokalisasi Kremil.

Menurut Koordinator Komunitas Peduli Kremil, Daniel Lukas Rorong, lilin adalah simbol kasih dan terang Tuhan yang menyertai seluruh manusia, termasuk para PSK.

“Kami ingin berbuat yang lain saat Natal ini. Semua orang berhak merasakan cinta kasih,” kata Daniel Lukas Rorong.

Komunitas Peduli Kremil juga menggelar doa bersama mendukung tim nasional Indonesia dalam partai final Piala AFF. Mereka menyebarkan selebaran kepada para pengguna jalan untuk bersama mendoakan timnas.(red)

Tanggul Lumpur Lapindo Jebol Lagi

Warta Jatim, Surabaya - Tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Gempolsari, Tanggulangin, Sidoarjo, tadi malam jebol. Kejadian ini yang ke-20. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih mengerahkan alat berat untuk memperkuat tanggul.

Staf BPLS Sumitro mengatakan, tanggul yang jebol di titik 79 - 82. Menurut dia, tanggul jebol karena struktur tanah kurang bagus, sehingga tanggul turun 4 hingga 5 meter. Saat ini dipasang jumbo bag berisi tanah untuk menambal tanggul yang jebol.

BPLS menargetkan penguatan tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas selesai hari ini. Apalagi air yang meluap membuat sebagian jalan Ketapang tenggelam. “Hari ini kami harus selesaikan penguatan tanggul,” kata Sumitro.

Warga Gempolsari, Nur Yasik, menyayangkan BPLS tidak pernah sosialisasi kepada warga. Akibatnya, warga tidak siap saat tanggul jebol. Selain itu, saat tanggul jebol, yang membantu warga aparat kepolisian dan TNI. “Saat evakuasi kami tidak melihat staf BPLS,” ujarnya.

Menurut Nur Yasik, akibat tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas jebol, kini banyak warga terserang gatal-gatal. Sebagian besar korban ditangani petugas posyandu.(red)

Besaran UMK Surabaya 2011 Bisa Berubah

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Dinas Tenaga Kerja, dan elemen buruh untuk membahas revisi upah minimum kota (UMK) Surabaya tahun 2011.

Sebelumnya draf UMK yang sudah ditandatangani Gubernur adalah Rp 1.115.000. Atas  desakan buruh, Wali Kota merevisi UMK menjadi Rp 1.155.000. Revisi itu hingga kini belum ditandatangani Gubernur.

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mengatakan, sebelum pertemuan, Gubernur akan memanggil Wali Kota Tri Rismaharini. Diperlukan klarifikasi untuk mengetahui apakah seluruh elemen, yaitu buruh, pengusaha, Disnaker, dan akademisi sepakat dengan revisi besaran UMK 2011.

Menurut Syaifullah, Peraturan Gubernur Nomor 93 dan 95 yang mengatur UMK bisa berubah, jika revisi UMK tidak ada masalah. “Pergub bisa saja berubah, asal ada dasar yang kuat dan diterima semua pihak,” kata Syaifullah.

Syaifullah mengatakan tidak mudah menuntaskan persoalan UMK Surabaya. Apalagi sudah disahkan Gubernur. Hal ini berbeda dari UMK Gresik yang belum disahkan karena menunggu beberapa poin lagi.

Pemprov Jatim akan meminta bantuan Polda Jatim sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan UMK Surabaya. Kapolda Irjen Polisi Badrodin Haiti menyatakan siap memediasi pertemuan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dia menjamin polisi tidak akan melakukan intervensi dan intimidasi terhadap buruh.(red)

Jawa Timur Siap Amankan Natal & Tahun Baru

Warta Jatim, Surabaya - Kepolisan Daerah Jawa Timur menyiapkan 11.740 personel untuk pengamanan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. Selain dari Polda, pengamanan juga akan melibatkan TNI dan organisasi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga dikerahkan penembak jitu.

Kapolda Jatim Irjen Polisi Badrodin Haiti mengatakan, dari analisis intelijen, kerawanan yang mungkin timbul adalah adanya sel-sel terorisme yang digerakkan mantan napi kasus  terorisme ataupun anggota baru. Pengamanan akan dipusatkan di gereja, tempat rekreasi, perbelanjaan, terminal, dan bandara.

“Kami akan melakukan pengamanan khusus selama Natal dan Tahun Baru. Pengamanan akan dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup,” kata Badrodin seusai memimpin apel siaga pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kamis (23/12).

Kapolda menegaskan, pengamanan ekstra ketat, akan diberlakukan di beberapa kawasan yang rawan konflik. Seperti di kawasan Tapal Kuda dan Madura. Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kepada jemaat gereja, untuk mengantisipasi segala sesuatu.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen Gatot Nurmantyo menyatakan siap membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jika memang dibutuhkan, TNI AD akan melakukan pengamanan obyek-obyek vital di Jawa Timur. (red)

Sekolah Terakhir di Porong

Lumpur Lapindo tak terbendung. Sekolah-sekolah bubar, para siswa terpencar.

Pukul 11 siang. Anisa Khotimah, siswa kelas V SD Pejarakan, bersiap pulang. Satu per satu buku dimasukkan ke dalam tas merah muda, warna kesukaannya.

Anisa tinggal di Desa Besuki Timur, sekitar 6 kilometer dari sekolahnya di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Setiap hari Anisa berjalan kaki ke sekolah. Jika beruntung, dia mendapat tumpangan sepeda atau motor dari teman atau tetangga.

Dulu keluarga Anisa tinggal di Desa Besuki. Mereka pindah setelah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memutuskan Desa Besuki masuk wilayah proyek perluasan tanggul lumpur Lapindo Brantas.

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang BPLS, Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, dinyatakan tidak layak huni dan masuk wilayah peta terdampak.

SD Pejarakan menjadi sekolah terakhir yang masih berdiri di kawasan peta terdampak. Sekolah tidak lagi menerima siswa baru dan harus segera tutup jika BPLS memerintahkan.

Kini setiap kali melewati bekas rumahnya sepulang sekolah, Anisa selalu menyempatkan menoleh. Sekadar melepas rindu pada rumahnya yang sebentar lagi musnah.

Satu Demi Satu Pergi

”Sedih rasanya kalau sekolah harus hilang. Begitu juga teman-teman yang harus pindah,” kata Anisa.

Salah seorang teman Anisa, Ahmad Syarifuddin, akan pindah ke SD Gempol, Pasuruan, setelah kenaikan kelas Juni mendatang. Orang tua Ahmad sudah mengurus semua keperluan pindah, termasuk mencarikan sekolah baru.

Santo, orang tua Ahmad, mengaku hanya pasrah jika kampungnya dijadikan tanggul lumpur.

Penjual kerupuk keliling ini telah membeli tanah di daerah Japanan, Pasuruan, dari uang ganti rugi. Di atas tanah seluas 6x12 meter tersebut dia membangun rumah sekaligus tempat membuat kerupuk. ”Meski harus memulai dari baru, usaha kerupuk tidak boleh mati. Usaha ini satu-satunya penopang ekonomi keluarga,” ujarnya.

Sejak tahun 2006, siswa SD Pejarakan terpaksa akrab bergaul dengan bau gas metan akibat semburan lumpur Lapindo Brantas. Setiap hari mereka khawatir tanggul lumpur yang hanya berjarak 20 meter dari sekolah sewaktu-waktu jebol.

September lalu kegiatan belajar sempat terhenti karena lumpur menyembur dari kamar mandi dan ruang kelas VI. Ruang kelas serta halaman sekolah dipenuhi air bercampur lumpur yang mengeluarkan bau gas.

Amirul Muhminin, siswa kelas V, mengaku muntah-muntah karena menghirup gas metan dari semburan tersebut. Beberapa siswa juga pusing dan sesak nafas. ”Badan ini rasanya lemas sekali. Saya juga merasakan pening, mual, dan muntah akibat mencium gas dari lumpur,” kata Amirul.

Sekolah Berhenti

Muzakir Fakih, Kepala SD Pejarakan, mungkin orang yang paling kehilangan jika sekolah ini ditutup. Muzakir yang pensiun tahun depan mengaku tidak akan dapat melupakan cium tangan para murid setiap selesai upacara Senin pagi.

Apa mau dikata. Murid-murid SD Pejarakan terus berkurang setiap tahun. Menurut Muzakir yang memimpin SD Pejarakan sejak tahun 2008, jumlah murid tahun ajaran 2009-2010 hanya 137 anak dan turun menjadi 114 siswa pada tahun ajaran 2010-2011. Tahun depan SD Pejarakan berhenti menerima siswa baru.

Kebanyakan siswa berasal dari Desa Besuki dan Pejarakan, yang rumahnya terkena proyek perluasan tanggul lumpur Lapindo. ”Wali murid yang sudah mendapatkan ganti rugi langsung mengajukan surat pindah sekolah. Sebagian pindah ke Japanan,” kata Muzakir.

Muzakir mengaku pernah membuat proposal memindahkan sekolah ke Dinas Pendidikan dan Bupati Sidoarjo. Hingga diputuskan SD Pejarakan berhenti menerima siswa baru, Dinas Pendidikan Sidoarjo tidak menjawab proposal tersebut. Untuk sementara waktu para siswa SD Pejarakan dapat belajar di bangunan sekolah.

Nasib guru honorer paling tidak jelas. Berkurangnya jumlah siswa otomatis mengurangi jam mengajar guru honorer. Muzakir berjanji mengupayakan mencari tempat mengajar baru bagi para guru honorer. (red)

Pemerintah Harus Tegas soal Tembakau

Warta Jatim, Jakarta - Pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk melindungi hak masyarakat dari asap rokok. Pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan industri rokok dibandingkan melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Padahal jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tembakau atau rokok cukup banyak.

Hal itu dikatakan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam workshop “Membongkar Mitos Industri Tembakau” di Jakarta, Minggu (19/12). 

Menurut Tulus, selama ini banyak mitos atau pemahaman keliru di masyarakat, terutama tentang nasib petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Padahal, sejatinya regulasi yang akan ditetapkan pemerintah tidak akan mengganggu ataupun menutup perusahaan rokok dan tembakau. “Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Jika tidak, masyarakat yang menjadi korban tembakau akan semakin besar.”

YLKI akan mendorong pemerintah agar konsisten dan lebih tegas. Misalnya mendukung larangan iklan di media massa dan memperbanyak kawasan terbatas merokok. Apalagi World Health Organization memasukkan tembakau sebagai zat adiktif yang setara dengan alkohol dan narkotika. (red)

KPI Jawa Timur Beri Sanksi 6 Lembaga Penyiaran

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur memberikan peringatan kepada 5 stasiun televisi dan 1 radio yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran.

Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim Maulana Arif mengatakan, 6 lembaga penyiaran yang diberi sanksi adalah TV9, BCTV, SBO TV, Hardrock FM, M&HTV, dan Arek TV.

Menurut Maulana, SBO TV dan Hardrock FM melakukan pelanggaran paling parah karena melanggar norma kesusilaan. Melalui program acara ”Telepon Gila (Tengil)” mereka mengerjai penelepon soal pernikahan tidak sah.

SBO TV dan Hardrock FM dianggap melanggar Pasal 16 Ayat 1 dan 3 Pedoman Perilaku Penyiaran tentang persetujuan dan penjelasan berpartisipasi dalam program siaran. Kedua lembaga penyiaran ini juga melanggar Pasal 9 Ayat 1 dan 2 tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.

TV9 diberi sanksi karena menayangkan adegan detail anak berumur 2 tahun sedang merokok pada sebuah berita. TV9 dinilai melanggar Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 30 huruf d Pedoman Perilaku Penyiaran.

BCTV melakukan pelanggaran menampilkan adegan pengguna narkotika secara detail pada film yang diputar. Hal ini melanggar Pasal 30 huruf D tentang pelanggaran pembatasan penayangan adegan narkotika dan alkohol.

”Ini sanksi awal. Jika mereka kembali melakukan pelanggaran, kami akan memberikan sanksi lebih tegas,” kata Maulana Arif.

Menurut Maulana, sebelum mengirimkan surat peringatan, KPID telah memanggil 6 lembaga penyiaran itu untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan copy rekaman siaran. (red)

IKOHI Ragukan Komitmen Presiden Tuntaskan Kasus HAM

Warta Jatim, Surabaya - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur meragukan komitmen Presiden Yudhoyono dalam menuntaskan penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Koordinator IKOHI Jatim, Dandy Katjasungkana, Kamis (16/12), menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono ketika memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 14 Desember 2010.

Menurut Dandy, janji penyelesaian persoalan HAM adalah lagu lama Presiden Yudhoyono. Respons pemerintah terhadap berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak sesuai dengan janji.

Dandy menyebutkan kasus kekerasan berlatar agama yang meluas hampir di seluruh daerah, dan tidak tuntasnya kasus Alas Tlogo di Pasuruan serta lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, membuktikan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM  lemah.

“Beberapa kasus tersebut adalah contoh faktual bagaimana sebenarnya sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM,” ujar Dandy.

Tidak adanya komitmen pemerintah menyelesaikan kasus HAM diperkuat pernyataan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang meminta keluarga korban melupakan masa lalu dan menawari pekerjaan di Kementerian Hukum dan HAM. “Pernyataan ini menyakiti dan membuat marah keluarga korban pelanggaran HAM. Ini bukti pemerintah tidak memiliki iktikad menuntaskan kasus hak asasi manusia,” kata Dandy.(red)

Aksi Buruh Migran Jatim Dibubarkan Polisi

Warta Jatim, Surabaya - Unjuk rasa Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur di depan gedung RRI Surabaya, Rabu (15/12), dibubarkan paksa. Kepolisian menuduh aksi ini tanpa pemberitahuan atau izin dari Polda Jatim.

Koordinator aksi Mochamad Cholily menyatakan sudah menyampaikan izin unjuk rasa kepada Polda Jatim pada Senin (13/12). “Saya sudah titipkan surat izin kepada stafnya. Atau mungkin saja tidak disampaikan,” ujarnya.

Aksi ini menyoroti ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh migran. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selama tahun 2010 sebanyak 13.000 buruh migran menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jatim juga menyayangkan kunjungan Presiden Yudhoyono yang tidak boleh diliput media massa. Apalagi, kunjungan ke PT Perwita Nusaraya, salah satu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Krian, Sidoarjo, salah sasaran. Menurut mereka, seharusnya Presiden mendatangi PJTKI yang bermasalah.

Cholily mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran. Pemerintah juga harus membuat kebijakan komprehensif yang melindungi dan memenuhi kebutuhan buruh migran dan keluarganya dalam perspektif hak asasi manusia. “Kami mendesak adanya perubahan dalam perlindungan buruh migran. Dan pemerintahan SBY harus melakukan hal itu,” ujarnya.(red)

SBY: Pemerintah Akan Selesaikan Kasus Lapindo

Warta Jatim, Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan hak asasi manusia dan kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo.

Pemerintah tetap memerintahkan PT Minarak Lapindo Jaya dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo segera melakukan langkah-langkah mengatasi persoalan korban lumpur Lapindo Brantas. Presiden juga mendesak agar seluruh proses ganti rugi segera diselesaikan.

Dalam penyelesaian HAM, Presiden menyatakan komitmen pemerintah sudah terbukti. Salah satunya penurunan tingkat pelanggaran HAM di Indonesia. Namun, Yudhoyono mengakui ada beberapa kalangan masih dirugikan karena belum tuntasnya penyelesaian kasus HAM, seperti penembakan aktivis 1998.

“Penegakan HAM sudah berjalan di Indonesia. Meski di satu sisi, masih ada persoalan HAM yang belum terselesaikan,” kata Yudhoyono di sela kuliah umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Selasa (14/12). (red)

Korban Lapindo Kembali Tagih Janji Ganti Rugi

Warta Jatim, Sidoarjo – Perwakilan warga korban lumpur PT Lapindo Brantas mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya. Mereka menagih janji PT Minarak melunasi ganti rugi tanah.

Perwakilan warga Jatirejo, Rofii, mengatakan PT Minarak Lapindo Jaya sudah 4 kali mengingkari janji membayar ganti rugi. Korban lumpur Lapindo di Desa Jatirejo, Siring, Kedungbendo, dan Renokenongo baru menerima 40 persen ganti rugi dengan cara dicicil dalam rentang waktu yang tidak pasti.

”Janjinya dulu PT Minarak setiap bulan akan mencicil membayar ganti rugi. Selama dua bulan terakhir kami belum menerima cicilan ganti rugi sama sekali,” kata Rofii di kantor PT Minarak Lapindo Jaya.

Menurut Rofii, cicilan ganti rugi jumlahnya tidak sama untuk seluruh korban. PT Minarak juga memotong uang ganti rugi dengan berbagai alasan.

Warga Desa Jatirejo, Siring, Kedungbendo, dan Renokenongo akan berunjuk rasa jika PT Minarak masih mengingkari janji membayar lunas ganti rugi. Aksi tersebut akan dilakukan bertepatan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Surabaya hari ini.(red)

Perempuan Surabaya Belajar Batik

Warta Jatim, Surabaya – Kaum perempuan Surabaya sedang getol belajar membatik. Ibu-ibu warga Kelurahan Gading, Lebak, misalnya, setiap Sabtu dan Minggu bersemangat mengikuti pelatihan membatik.

Program pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya ini dikhususkan perempuan yang tidak memiliki usaha agar dapat mandiri secara ekonomi. 

“Dengan pelatihan ini, kami harapkan muncul perempuan mandiri dan memiliki keterampilan,” kata Pujiati, instruktur pelatihan, Minggu (12/12).

Menurut Pujiati, pelatihan membatik difokuskan pada jenis taedae atau batik celup. Peserta diajari teknik batik celup mulai dari garis, lingkaran, delujur, pusaran, dan simpul. 

Ada empat tahap dalam membuat batik celup, yaitu mengikat kain, pewarnaan, pencelupan, dan menjahit. Produknya bisa berupa baju, taplak meja, sarung bantal, guling, dan rok.

Badan Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan pemasaran hasil batik melalui ker jasama dengan beberapa butik batik di Surabaya. Menurut Pujiati, pembagian  hasil akan diatur dalam tahap selanjutnya.(red)

Taman Bacaan Tekan Buta Huruf

Warta Jatim, Surabaya – Saat ini 4,37 % penduduk Indonesia masih buta huruf. Sebagian besar penduduk yang buta huruf berusia di atas 65 tahun. Hampir tidak ada angka buta huruf pada penduduk usia 15 - 16 tahun.

Pemerintah akan terus menekan angka buta huruf, termasuk bagi penduduk usia 65 tahun ke atas, antara lain melalui taman bacaan. “Meski sulit melatih mereka, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin, agar tidak ada lagi buta huruf di semua lapisan masyarakat,” kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh saat meresmikan taman bacaan di Rumah Sakit Islam Surabaya, Minggu (12/12).

Pemerintah juga akan meningkatkan taman bacaan masyarakat di seluruh tempat pelayanan publik atau pusat perbelanjaan. Saat ini sudah ada 5.500 taman bacaan di seluruh Indonesia.

Ditargertkan setiap tahun ada penambahan 500 taman bacaan. “Pendidikan tidak hanya dilakukan di pengajaran sekolah, tapi membaca dapat ditumbuhkembangkan di pusat keramaian, pelayanan publik, rumah sakit, mal, terminal, dan tempat ibadah,” kata M Nuh. (red)

Arab Saudi Tetap Menjadi Idola

Warta Jatim, Surabaya - Meski terjadi banyak tindakan kekerasan, Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Kependudukan Jatim tetap akan memberangkatkan buruh migran ke Arab Saudi. Mereka juga sudah menyiapkan satu tim Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk rencana itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim, Harry Sugiri mengatakan, target dari Pemprov adalah memberangkatkan buruh migran, yang memiliki keahlian khusus.

“Buruh migrant yang dikirim ke Arab Saudi dan negara tujuan lainnya, nantinya akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan permintaan masing-masing negara tujuan,” ujar Harry Sugiri, Sabtu (11/12).

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya, M. Saiful Arif mengatakan, pemerintah harus merubah tahap perekrutan. Menurutnya, selama ini banyak persoalan dalam hal perekrutan, mulai dari masalah administrasi hingga kompetensi.

“Selama ini pemerintah hanya mengejar target. Itu harus dirubah, agar yang berangkat adalah buruh migran yang benar-benar memiliki kompetensi,” terang Saiful Arif.  

Perlu diketahui, Arab Saudi menjadi negara pertama tujuan buruh migran asal Jatim, disusul Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Singapura.(red)

Menjaga Api Tidak Padam

Bukan soal kekuatan, melainkan kesetiaan.

Pukul 3 petang, perut Hiratetty Yoga mulas seperti mau melahirkan. Tidak jelas penyebabnya. Meski sakit, Tetty tetap pergi mencari susu ke supermarket dekat rumah. Suami dan kedua anak laki-lakinya biasa minum susu di malam hari.

Sibuk mencari susu di Makro Ciputat, Tetty dipanggil ke loket informasi. Ada telepon dari rumah. “Ibu Tetty, harap segera menuju pusat informasi,” kata petugas melalui pengeras suara.

Tetty gugup mengangkat telepon. Suara Sari, anak pertamanya, di seberang sambungan kian membuatnya khawatir. “Mama jangan pulang, nanti dijemput.” Tetty penasaran. “Elang tertembak, Ma.”

Hati sang ibu langsung gelap. Kepalanya menengadah. “Ya Allah, lindungi anak saya,” kata Tetty dalam hati.

Mobil meluncur menuju RS Sumber Waras, Grogol, tak jauh dari kampus Universitas Trisakti. Tentara berjaga di sepanjang jalan, membuat Tetty semakin gundah. 

Tiba di rumah sakit, semua orang langsung menyalami. “Ikut berduka, Bu.” Tetty menjerit histeris.

Elang Mulya Lesmana, anak kedua Tetty, ditembak di kampus Trisakti, sekitar pukul 3 sore.

Elang satu dari 4 mahasiswa Trisakti yang ditembak tentara pada 12 Mei 1998. Saat itu ribuan mahasiswa berunjuk rasa menuntut 6 agenda reformasi. Aparat yang kalap menghadapi aksi mahasiswa dengan bedil dan pentungan.

Selain Elang, mahasiswa yang tewas adalah Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Dua warga yang menonton unjuk rasa juga tewas dimangsa peluru. Puluhan mahasiswa lain luka-luka.

Di ruangan serbaguna kampus Trisakti, jenazah Elang disemayamkan. Di sudut ruangan, berdiri Panglima Daerah Militer Jakarta Raya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin. Mahasiswa yang berada di luar gedung berteriak mencaci tentara.

Suasana masih tegang. Mayjen Sjafrie Sjamsudin menghampiri Tetty yang menangis histeris. “Asal Bapak tahu, ini cucu jenderal juga. Dia bukan perampok. Dia bukan penjahat. Kenapa anak saya dibunuh?” kata Tetty kepada Sjafrie.

Elang lahir dari keluarga tentara. Kakeknya pernah menjadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Beberapa hari setelah Elang dimakamkan, Jenderal Nasution datang di rumah duka di Ciputat. “Yang sabar ya,” kata Nasution kepada Tetty.

Johana Sunarti Nasution, istri AH Nasution berbisik. “Ibu datang khusus untuk Tetty. Orang bilang yang sabar, yang kuat, mereka tidak merasakan. Ibu merasakan kehilangan anak dan ditembak sama seperti anak Tetty. Jadi, kamu jangan sekali-kali ingin tahu siapa dalang penembaknya. Kita serahin saja pada Allah.”

Dengan perasaan yang berkecamuk, Tetty meresapi pesan Johana Nasution. Pak Nas yang ketika peristiwa G-30-S tahun 1965 menjabat Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi ABRI saja tidak mampu menemukan pembunuh anaknya, Ade Irma Suryani.

Tetty ragu keluarganya mampu mencari keadilan atas pembunuhan Elang. Tetty kemudian disadarkan oleh semangat Boy Bagus Yoga Nandita, suaminya, yang terus berjuang mendapatkan keadilan. Berkat desakan Boy Bagus dan keluarga korban lainnya, akhirnya terbentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Kasus Trisakti.

Boy Bagus rajin mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Juga menyampaikan desakan ke Kejaksaan Agung dan DPR. Komnas HAM kemudian menyatakan kasus Trisakti pelanggaran berat hak asasi manusia.

Pada tahun 2003 terbentuk Panitia Khusus DPR untuk Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Mereka menyatakan kasus Trisakti bukan pelanggaran berat HAM. “Sejak itu suami saya stres dan depresi sampai akhirnya meninggal,” kata Tetty.

Boy Bagus sakit 8 bulan. Sempat dirawat 1,5 bulan di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, kondisinya tidak membaik. “Dokter tahu tidak, anak saya mati ditembak tentara,” kata Tetty menirukan ucapan suaminya kepada dokter.

Sebelum meninggal, Boy meminta Tetty masuk Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Boy terkesan atas upaya Dr Sjahrir, Ketua PIB, yang mendukung penuntasan kasus Trisakti. Melalui PIB harapan penuntasan kasus penembakan Elang dititipkan.

Tahun 2004 Tetty menjadi calon legislatif nomor urut 2 untuk Partai Perhimpunan Indonesia Baru daerah pemilihan DKI Jakarta. PIB kalah dalam Pemilu 2004. Belakangan Sjahrir menjadi penasihat Presiden Yudhoyono.

Tetty patah arang. “Beliau (Sjahrir) jadi penasihat Presiden, ya sudah. Politik itu jahat. Makanya saya putuskan, sudahlah. Anak saya sudah tenang di sisi Allah,” ujarnya.

Tetty sempat kembali berharap ketika bersama keluarga korban lainnya berkesempatan bertemu Presiden Yudhoyono. Kepada keluarga korban, Presiden mengaku akan berusaha maksimal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Sekali lagi, janji tinggal janji. “Sekarang mau ngotot kepada pemerintah, memangnya didengar? Saya berharap sejarah saja nanti yang membuka. Kalau Allah berkehendak, semua akan terbuka,” kata Tetty.

Setelah Boy Bagus meninggal, rumah keluarga di Ciputat dijual. Tetty sempat mengontrak di Meruya, Jakarta Barat, lalu pindah ke Bintaro, Jakarta Selatan. Hari tua dihabiskannya dengan mengikuti pengajian dan mengurus cucu.

Payung Duka Depan Istana

Setiap Kamis pukul 4 sore, tak peduli panas dan hujan, puluhan payung hitam mekar di depan Istana Negara. Payung hitam lambang duka.

Pakaian serba hitam juga dikenakan para pembawa payung. Mereka korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang tak jemu menuntut keadilan. “Saya tidak merasa jenuh. Saya merasa harapan itu selalu ada. Putus asa tidak, lelah iya. Masih ada yang bisa saya kerjakan. Demo Kamisan masih ada. Dan sejak 2007 mulai ramai,” kata Sumarsih.

Awal tahun 1998 merupakan masa bahagia bagi Maria Katarina Sumarsih. Anak pertamanya, Benardinus Realino Norma Irmawan, aktif di berbagai kegiatan kampus. Wawan anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) di Universitas Katolik Atmajaya. Anak keduanya, Benecdicta Raosalia Irma Normaningsih, mulai dewasa.

Sumarsih sedikit gelisah ketika ribuan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa menentang Sidang Istimewa MPR, November 1998. Kampus Atmajaya jadi titik pertemuan mahasiswa Jakarta yang akan menggelar demo ke gedung DPR.

“Wan, kamu di rumah saja ya,” kata Sumarsih kepada anaknya yang bersiap berangkat ke kampus. Wawan meyakinkan ibunya bahwa dia berangkat untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Dengan berat hati Sumarsih mengizinkan.

Kebahagiaan Sumarsih dirampas ketika Wawan tewas ditembak aparat di kampusnya. Wawan tewas ketika membantu mahasiswa yang terluka.

Naluri ibu membuat Sumarsih tidak berdiam diri. Dia mulai aktif mendesak Komnas HAM menyelidiki kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Sumarsih semakin sering muncul di media untuk menyuarakan kasus Wawan ke publik.

“Saat itu saya merasa ada di lorong yang gelap. Tapi di lorong gelap itu selalu ada sinar yang menerangi jalan saya,” ujar Sumarsih.

Bagi Sumarsih, menjaga nyala cahaya dalam lorong gelap tidak mudah. Kadang, kesedihan karena kehilangan Wawan membuatnya jatuh dan sulit berdiri kembali. “Saya pasrah. Apa pun yang Tuhan berikan, saya terima, dalam kondisi apa pun. Saya tidak akan mengelak. Saya minta keluarga korban agar jangan nrimo terhadap pertentangan dan ketidakadilan.”

Sumarsih masih ingat ucapan salah seorang politikus Partai Golkar yang menunjukkan sikap pengecut, takut membuka kasus Semanggi. “Kalau Golkar menyatakan terjadi pelanggaran berat HAM, risikonya tentara akan marah. Kalau tentara marah, korbannya akan banyak sekali,” kata Sumarsih mengingat kalimat politikus tersebut.

Dengan tegas Sumarsih menjawab, “Golkar menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat atau Bapak akan memelihara terjadinya pelanggaran HAM berat secara terus-menerus? Kalau (terjadi pelanggaran HAM) terus, akhirnya (korban) banyak juga. Sekarang Bapak pilih mana?”

Pernyataan Sumarsih tidak digubris meski dasarnya jelas. Penyelidikan Komnas HAM menyatakan diduga terjadi pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. “Saya merasa nyawa Wawan dipermainkan oleh negara,” kata Sumarsih.

Sumarsih yakin perjuangannya akan membuahkan hasil. “Untuk menjaga itu semua, saya dikuatkan iman. Kasih dan cinta saya terhadap Wawan yang menguatkan perjuangan saya. Lelah iya, tapi harapan masih ada,” ujarnya.

Menolak Bungkam

Kerutan wajah Daniel Utomo Rahardjo bagai kulit kayu. Keras dipahat hujan panas kehidupan. Seperti kerasnya tekad Utomo mengungkap penculikan anaknya, Bimo Petrus.

Utomo mengetahui aktivitas bawah tanah anaknya. Dia tahu Bimo hijrah dari Malang ke Jakarta membangun Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID). SMID cikal bakal Partai Rakyat Demokratik yang keras menentang Orde Baru.

“Bagi saya yang penting adalah kejelasan kasus penculikan tersebut. Bagaimana nasib anak saya, apakah masih hidup atau sudah mati. Semuanya harus dijelaskan,” kata Utomo.

Utomo termasuk keluarga korban yang tegar menjaga stamina perjuangan. Bukan hanya menguatkan diri sendiri, Utomo bahkan mampu menjaga api semangat Ketua Kontras Usman Hamid yang sempat “dirayu” Presiden agar mau menjadi staf ahli.

“Yang perlu dicatat, apa yang dilakukan Presiden SBY tidak lebih sebagai cara untuk membungkam suara kebenaran dan keadilan. Termasuk yang getol disuarakan oleh para aktivis HAM, termasuk Usman Hamid,” kata Utomo.

Menurut Utomo, masuk partai sama dengan masuk lingkaran kekuasaan. Itu ancaman bagi kelangsungan HAM. “Tinggal Usman mau memakannya atau tidak. Jika diterima, itu sah-sah saja. Jika tidak, puji Tuhan.

Pemerintah Agar Permudah Izin Radio Komunitas

Warta Jatim, Surabaya– Mantan Menteri Dalam Negeri, Surjardi Soedirdja, meminta pemerintah memudahkan izin pendirian radio komunitas.  

Menurut Surjadi Soedirja, radio komunitas memiliki peran lebih nyata dalam membina masyarakat, dibandingkan radio komersial. Dia berharap, radio komunitas tidak ”diperalat” kepentingan asing.

”Selama ini banyak kepentingan yang ingin merubah ideologi bangsa. Radio komunitas harus bisa meng-counter hal itu. Jangan sampai terbawa arus,” kata Surjadi Soedirja, Senin (6/12). 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan, radio komunitas memiliki peran membentuk kepribadian bangsa. Dia berjanji akan memberikan kemudahan untuk radio komunitas.

Tifatul meminta pengelola radio komunitas mentaati peraturan dan bersiaran secara legal. ”Pemerintah tidak akan menghalangi siaran radio komunitas, selama mereka tidak melanggar aturan dan bersiaran secara legal,” ujar Tifatul.

Menurut Tifatul, radio komunitas biasanya bermasalah karena tidak memahami UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendata, saat ini terdapat 2 ribu radio komunitas namun hanya 504 radio yang terdaftar.(red)

Lagi, Buruh Migran Jadi Korban Kekerasan di Perantauan

Warta Jatim, Surabaya – Hartini duduk tertunduk di pojok ruangan. Mengenakan jilbab warna cerah, suasana hati Hartini mendung kelabu.

Hartini baru pulang dari Oman. Beberapa tahun bekerja di Oman, bukan uang yang dibawanya pulang, tapi lebam bekas penyiksaan majikan.

Ditemui dirumahnya, di Gang Ponten, Kalimas Hilir, Surabaya, Hartini mengaku masing sering pusing akibat pukulan majikan. Menurut Hartini, penganiayaan oleh majikan mulai terjadi April 2010.

”Saya tidak merasa melakukan kesalahan. Tiba-tiba saja, majikan saya marah dan memukuli saya,” kata Hartini, Kamis (2/12).

Menurut Busar, suami Hartini, istrinya baru bisa pulang ke Indonesia, Rabu (1/12) dini hari. Keluarga harus berutang pada tetangga untuk membiayai pemulangan Hartini.

Busar mengaku sempat meminta PT Bagoes Bersaudara perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Hartini, untuk memulangkan istrinya. Namun, PT Bagoes Bersaudara tidak menggubris permintaan Busar.

Busar juga pernah meminta bantuan perekrut TKI, yang memasukkan Hartini ke PT Bagoes Bersaudara. Alih-alih membantu pemulangan Hartini, perantara tersebut malah mengancam Busar  ke pengadilan karena dianggap mencemarkan namanya.  

Hartini mengaku pernah melaporkan kasus ini ke Konsulat Jenderal RI di Oman. Konjen RI di Oman malah melarang Hartini pulang ke Indonesia dan memaksanya membayar denda US$ 300.

”Intinya, selalu saja ada alasan untuk melarang istri saya pulang ke Indonesia. Semua pihak, mulai dari PJTKI hingga Konjen, mengancam istri saya kalau pulang,” ujar Busar.

Hartini kini harus menjalani pengobatan fisik dan trauma di RS dr Soewandhi, Surabaya. Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya, setuju menanggung biaya berobat Hartini.(red)

Akhirnya, Penganten Baru

Syarat berat selembar surat. Bukan berarti kita nggak cinta.

Abu Malik tampak gagah mengenakan kemeja putih lengan panjang. Disebelahnya, Lina Heriyani, istrinya, sibuk mengusap keringat di kening khawatir bedak tebalnya luntur.

Ini hari penting buat Malik. Setelah berkeluarga 10 tahun, Malik dan Lina akhirnya dapat mengukuhkan cinta mereka pada selembar surat nikah.

Status mereka tidak lagi pasangan nikah siri. Kedua anak mereka kini boleh memiliki akta lahir. ”Daripada kami ’kumpul kebo’, lebih baik kami menikah siri. Meski belum diakui secara sah oleh negara, namun dalam agama hal itu bukan jadi masalah,” kata Abu Malik.

Tapi, lama-lama Malik gerah mendengar bisik-bisik tetangga. Cap negatif status nikah siri, ternyata tidak lebih baik ketimbang kumpul kebo. Apalagi, beban itu belakangan juga harus ditanggung anak pertamanya yang mulai masuk sekolah.

”Istri saya sering mengeluh soal ini. Saya terus memberikan semangat, bahwa perjalanan rumah tangga kami pasti ada jalan keluarnya. Nikah massal ini mungkin jawaban dari kesabaran kami,” ujar Abu Malik.

Siang itu, 180 pasangan dinikahkan massal. Mereka rata-rata bekerja sebagai pemulung di seputaran Surabaya. Sebagian berstatus nikah siri, sebagian lagi hidup bersama tanpa ikatan.

Herlina dan Slamet salah satu pasangan nikah massal. Herlina yang sedang hamil 8 bulan, mengaku sudah tenang menikah resmi karena akan mendapat surat nikah dari KUA.

Malah Slamet yang grogi. Berkali-kali Slamet keliru mengucap ijab kabul. Sang penghulu potong kompas, langsung mengesahkan pernikahan Slamet dan Herlina. ”Sah.. sah?” kata penghulu yang disambut nafas lega Slamet.

Lain lagi pasangan Solikin dan Hasanah. Pemulung di tempat pembuangan akhir Benowo ini menikah siri sejak tahun 1990 karena tidak punya biaya menikah resmi. Tiga anak lahir dari pernikahan tersebut.

Solikin yang tinggal di gubuk tak jauh dari kompleks Gelanggang Olah Raga Bung Tomo, mengaku sudah berkali-kali mendaftar nikah massal. Tapi selalu ditolak, karena tidak punya KTP.

Solikin kerepotan jika harus mengurus KTP ke kampungnya di Kudus, Jawa Tengah. ”Tidak mungkin pulang kampung. Biaya tidak sedikit,” ujar Solikin.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan status pernikahannya. Namun, dia kasihan dengan 3 anaknya yang harus menanggung akibat karena orang tuanya berstatus nikah siri.

Hasan, anak paling tua, hanya bisa sekolah hingga SMP. Untuk melanjutkan ke SMA, dibutuhkan surat identitas yang tidak mungkin dimiliki anak hasil menikah siri.

”Anak saya yang tua bisa sekolah hingga SMP. Itupun atas bantuan orang yang iba dengan anak saya. Semoga, nasib kedua anak saya lainnya lebih baik dibandingkan kakaknya,” kata Solikin.

Pasangan pengantin kini diarak menuju komplek Pantai Ria Kenjeran. Tertawa riang, calon nganten anyar melambai-lambai pada warga yang menonton. Dibawah tenda biru, mereka berucap janji. (red)