WARTA JATIM

Migrant Institute Desak Cabut Izin PJTKI Nakal

2011-06-21T10:01:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Migrant Institute mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan jasa pengiriman TKI ilegal. PJTKI nakal kerap memalsukan dokumen buruh migran sehingga kesulitan mendapat perlindungan hukum.

Menurut Manager Migrant Institute, Ali Yasin, pemerintah sudah lemah melindungi BMI sejak mengurus dokumen sebelum pemberangkatan. ”Banyaknya persoalan yang dialami buruh migran tidak lepas dari lemahnya pengawasan terhadap PJTKI,” kata Ali Yasin, Selasa (21/6).

Ali Yasin mengatakan, eksekusi mati Ruyati binti Satubi membuktikan lemahnya diplomasi pemerintah dalam melindungi buruh migran. ”Pemerintah terbukti tidak memberikan pembelaan dan perlindungan hukum kepada Ruyati,” ujar Ali Yasin.

Migrant Institute menuntut pemerintah membebaskan 23 buruh migran yang sedang menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. (red)

Walikota Surabaya Tolak Tutup Dolly

2011-06-08T10:32:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan tidak akan menutup lokalisasi Dolly. Sebelumnya, Dinas Sosial Surabaya dan Kecamatan Sawahan merencanakan menutup Dolly 2 tahun lagi.

Menurut Risma, pihaknya mempertimbangkan efek penutupan Dolly terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat mengantungkan hidup dari parkir dan membuka warung di lokalisasi Dolly.

”Saya tegaskan, kami harus memikirkan efek sebelum melakukan penutupan,” kata Risma..

Risma memilih fokus pada pemberdayaan pekerja seks komersial dan masyarakat yang tinggal di lokalisasi. Diantaranya memberikan pelatihan keterampilan sehingga PSK dapat alih profesi.

Pemerintah Kota Surabaya akan membatasi jam operasional lokalisasi Dolly dari pukul 09.00-01.00. Wisma juga dilarang menerima PSK baru. Pemkot menargetkan jumlah PSK turun dari 1.132 orang menjadi 750 pada akhir tahun 2012. (red)

3 Sekolah Digusur untuk Tanggul Lapindo

2011-06-08T10:29:00.000-07:00

Warta Jatim, Sidoarjo– Tiga sekolah di Desa Pejarakan dan Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, tutup. Lahan sekolah terkena proyek perluasan tanggul penahan lumpur Lapindo.

Tiga sekolah tersebut adalah TK Dharma Wanita Persatuan di Desa Pejarakan dan Desa Besuki, serta madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah Jawairul Ulum yang berada dalam satu kompleks sekolah di Desa Besuki.

Kepala TK Dharma Wanita Persatuan, Siti Fatimah mengatakan, pihaknya diberi waktu mengosongkan sekolah hingga 18 Juni 2011. TK Dharma Wanita Persatuan saat ini memiliki 8 murid kelas B dan 6 murid kelas A.

Siti mengaku pernah mencoba meminta penundaan penggusuran hingga tahun depan, menunggu siswa kelas A naik ke kelas B. ”BPLS bersikukuh menutup sekolah dengan alasan akan dibuat tanggul,” kata Siti.

Pihak sekolah memberi keleluasaan pada guru non-pegawai negeri sipil untuk memilih tempat mengajar baru. Guru PNS menunggu perintah mutasi kerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Humas BPLS, Ahmad Khusaeri mengakui rencana menutup 3 sekolah di Pejarakan dan Besuki. Menurut dia rencana penutupan sekolah tidak mendadak dan sudah disosialisasikan dengan pengurus sekolah.

“Kami hanya sebagai pelaksana instruksi pemerintah. Kami harap masyarakat menyadari itu,” ujar Khusaeri. (red)

Plazmokefree Award untuk Kampung Bebas Rokok

2011-06-08T10:26:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya – Heru Subijanto, warga RT 7 RW 6, Kelurahan Bulaksari, Wonokromo, Surabaya, menerima Plazmokefree Award dari Surabaya Plaza Hotel. Heru dinilai berhasil mengembangkan konsep kampung bebas rokok.

Plazmokefree Award tahun 2011 diikuti 20 peserta dan terpilih 5 orang finalis. Heru Subijanto dengan konsep kampung bebas asap rokok. Susetijowati, guru yang giat mengkampanyekan gerakan antirokok kepada siswa melalui aksi teaterikal.

Teguh Ardisrianto, jurnalis yang aktif di Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL). Djoko Wismono dengan konsep sekolah bebas asap rokok, dan Dr Mohammad Arief Muljadi yang mengembangkan terapi antirokok melalui SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique).

General Manajer Surabaya Plaza Hotel, Yusak Anshori mengatakan, penghargaan ini diharapkan memotivasi masyarakat agar mendukung lingkungan bebas asap rokok. ”Kami berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi. Tahun pertama penyelenggaraan, kami anggap berhasil,” kata Yusak Anshori, Senin (6/6).

Kata Heru, mewujudkan kampung bebas asap rokok tidak mudah. Butuh kebersamaan warga. ”Meski belum sempurna, setidaknya sejak Desember 2010 kampung kami bebas asap rokok,” ujar Heru.

Menurut Heru, warga kampungnya sekarang setuju untuk tidak berjualan rokok. Dia berharap, kampung bebas asap rokok dapat diterapkan di seluruh daerah di Kota Surabaya.

Surabaya Plaza Hotel melibatkan tim Kesehatan dan Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Kardiovaskuler Indonesia, dan Sentra Advokasi Lingkungan Bebas Rokok sebagai tim juri Plazmokefree Award. (red)

Lumpur Mengeras di Porong

2011-06-08T10:20:00.000-07:00

Lima tahun lumpur PT Lapindo Brantas ”mengeras” di Porong. Tak terhitung luas sawah dan banyaknya rumah yang berubah menjadi lautan lumpur.

Anak-anak Desa Besuki dan Pejarakan kehilangan kawan. Sekolah ditutup. Mereka dipaksa pindah oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), karena rumah dan sekolah akan dijadikan tanggul. (red)

Luka Lapindo di Keluarga Purwaningsih

2011-06-08T10:16:00.000-07:00

Lumpur Lapindo tak hanya menenggelamkan Sidoarjo. Membakar harapan dan kehidupan.

Suara berderit mengiringi upaya Purwaningsih turun dari dipan. Dengan kedua kaki diperban, perempuan 52 tahun ini akhirnya berhasil turun dari dipan, sekadar untuk melepas penat.

Purwaningsih adalah korban ledakan gas metan lumpur Lapindo di Desa Siring, Porong, , Sidoarjo, 7 September 2010. Hingga hampir setahun penderitaan Purwaningsih belum berakhir. Luka bakarnya masih sekitar 70 persen. Devi Purbawiyata, 22 tahun, sang anak, yang mengalami luka bakar serius, saat ini tinggal menjalani fase pemulihan kulit.

Purwaningsih capek berada di dalam kamar setiap hari di rumahnya di Jalan WR Supratman 3, RT 7 RW 2, Desa Gedang, Kecamatan Porong. Namun, ia tidak berdaya. Luka bakarnya belum juga pulih. Jangankan untuk berjalan, untuk berdiri saja, bisa dipastikan darah akan mengucur dari luka bakar di kedua kakinya.

Akibatnya, selama delapan bulan ini dia tidak pernah mandi. Segala aktivitas dasar dilakukan di atas ranjang, dari makan, minum, hingga buang air besar.

Satu-satunya yang menguatkan adalah perhatian dan kesetiaan Devi dan Hardi Wiyoto, suaminya. Keduanya tidak lelah merawat Purwaningsih. "Saya bersyukur memiliki suami dan anak yang setia merawat. Ini berkat yang luar biasa dari Tuhan," ujar Purwaningsih.

Janji Pemerintah

Pengobatan yang harus dijalani Purwaningsih tidak mudah. Ia harus rutin mengontrol kondisi luka bakar di kedua kakinya. Di antaranya dua minggu sekali rawat jalan di Rumah Sakit Vincentius A Paulo, Surabaya.

Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Sekali rawat jalan, harus mengeluarkan Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu. Angka yang terbilang sangat besar bagi keluarga Purwaningsih, karena suaminya tidak bekerja lagi setelah usaha toko sembako mereka pailit pada tahun 2007.

Ongkos rawat jalan itu memang masih terbilang lebih murah, dibandingkan saat harus menjalani operasi di Rumah Sakit Vincentius A Paulo. Purwaningsih harus menjalani operasi tiga kali dengan biaya sekitar Rp 60 Juta.

Untuk memenuhi biaya operasi, keluarga Purwaningsih menggadaikan sertifikat rumah sebesar Rp 50 juta. Itu pun masih kurang. Namun, Purwaningsih bersyukur, karena kekurangan biaya operasi dan pengobatan dibantu jemaat gereja dan masyarakat yang peduli.

Purwaningsih mengaku geram terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemeintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pelaksana Lumpur Sidoarjo. Sebab, ketiga instansi tersebut ingkar janji. Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, misalnya, berjanji menanggung seluruh biaya pengobatan hingga sembuh. Namun, kenyataannya Purwaningsih dipaksa pulang oleh Rumah Sakit Daerah Sidoarjo sebelum sembuh.

Purwaningsih menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah itu selama 35 hari. Namun, dengan pelayanan buruk. Bahkan, dia disuruh pulang dengan alasan luka bakar mulai membaik. Padahal, menurut Purwaningsih, sebenarnya pihak rumah sakit mengaku tidak bisa terus merawat karena biaya pengobatan sudah dihentikan oleh pemerintah dan BPLS.

"Dengan menahan luka bakar yang masih sakit, saya dipaksa meninggalkan rumah sakit. Marah sekali rasanya saat itu," tuturnya.

Melihat kondisi kesehatan dan keluarganya, Purwaningsih masih berharap pemerintah menepati janji membiayai pengobatan dirinya. Dia meminta suami dan anaknya menemui Bupati Sidoarjo Saiful Illah dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf.

Purwaningsih masih berharap pemerintah mau mendengar jeritannya. Apalagi saat ini seluruh kehidupan keluarganya menjadi tanggungan tetangga, jemaat gereja, serta masyarakat yang peduli. Terlebih sejak sang suami mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa. Sang anak pun drop out dari Universitas Surabaya akibat kondisi ekonomi keluarga yang terus memburuk.

Malam Petaka

Purwaningsih masih mengingat dengan jelas petaka 7 September 2010. Malam itu dia bersama suami dan anaknya sedang menonton televisi sembari menunggu pembeli di warung makannya.

Tiba-tiba api menyambar dan membakar rumah, setelah muncul bau gas metan yang menyengat. Api menyambar tubuh Purwaningsih yang berada di warung. Devi pun tak luput dari jilatan api. Hardi sedikit beruntung, karena bisa menyelamatkan diri dengan masuk ke bak mandi.

Purwaningsih terkapar dengan tubuh dan pakaian ludes terbakar. Dengan sisa tenaga dia berteriak minta tolong. Jeritannya didengar Suparno, tetangga, yang kemudian menolong membawa Purwaningsih ke rumah sakit di Sidoarjo.

Selain rumah Purwaningsih, api juga membakar dua rumah tetangga, Okki Andrianto dan Suncono. Bubble atau pusat semburan air lumpur bercampur gas metan pun membara. Petugas pemadam kebakaran dan ahli gas yang didatangkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo kewalahan memadamkan bubble yang terbakar.

Lokasi rumah yang terbakar dengan pusat semburan lumpur Lapindo Brantas berjarak sekitar 1 kilometer. Desa Siring Barat berada di barat tanggul atau Jalan Raya Porong. Meski tidak terdampak langsung lumpur Lapindo, warga setiap hari dihantui ketakutan akan ledakan gas lumpur Lapindo. Apalagi perkampungan penduduk Siring Barat sudah dikepung bubble gas metan.

Kini Purwaningsih hanya bisa berharap luka bakarnya segera sembuh dan dia bisa kembali bekerja. Setidaknya bisa memulai usaha warung makan yang dulu menjadi penopang kehidupan keluarganya.

Perempuan Ojek Lapindo

2011-06-08T10:10:00.000-07:00

Perempuan bersayap besi. Tegar berdiri.

Herawati bertudung topi lebar. Berjaket tebal dengan kacu bendera Amerika Serikat melingkari leher. Siang itu panas menikam ubun-ubun di Porong, Sidoarjo.

Herawati tidak canggung berada di antara puluhan lelaki pengojek yang mangkal di tanggul lumpur Lapindo. Jauh di tengah danau lumpur, rumahnya dulu di Desa Siring tak tampak lagi.

”Ojek pilihan terakhir saya. Meski harus berjuang melawan sengatan matahari, tetap akan saya lakukan untuk menghidupi keluarga,” kata Herawati.

Herawati mengojek sejak tahun 2007. Saban hari dari pukul 7 pagi hingga malam, dia mengitari tanggul dari Siring, Kedung Bendo, Renokenongo, Mindi, hingga Jatirejo, mengantar turis wisata lumpur.

Sebelum suaminya Muhtah meninggal, dan Desa Siring belum tenggelam, Herawati punya warung. Keuntungannya jualan lumayan untuk menghidupi keluarga.

Sekarang kebutuhannya semakin banyak. Anak pertamanya yang berusia 12 tahun, Ria Maharani, duduk di kelas VI SD Candipari, Porong. Tahun depan masuk SMP. Anak keduanya, Katrina Maharani, 4,5 tahun.

Pendapatannya setiap hari tidak tentu. Jika banyak pengunjung, Herawati dapat mengantongi uang Rp 50 ribu. Tapi dia juga pernah tidak mendapat penumpang sama sekali.

“Untuk besaran tarif, kami menentukan batasan tarif minimal. Atau tergantung nego dengan penumpang,” ujar Herawati.

Selain mengojek, Herawati juga menjual VCD berisi rekaman meluapnya lumpur Lapindo 5 tahun lalu. VCD tersebut dijual dengan kisaran harga Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu. Pendapatan dari menjual VCD digunakan untuk menutup kebutuhan sehari-hari.

Di tanggul Lapindo ada 3 perempuan pengojek. Selain Herawati ada Muamalah dan Muslikah. Mereka bergabung dalam Paguyuban Ojek Tanggul Lumpur Lapindo.

Ketika pertama berdiri, Paguyuban Ojek memiliki 300 orang anggota. Kebanyakan mereka, mantan buruh yang pabriknya ditenggelamkan lumpur PT Lapindo Brantas. Pengojek mangkal tersebar di 8 titik tanggul.

Sekarang hanya 100 pengojek yang tersisa. Kebanyakan berhenti setelah mendapat ganti rugi dan mampu membeli rumah. ”Teman-teman banyak yang keluar jadi tukang ojek.”

Apalagi jumlah pengunjung sekarang jauh berkurang. Jumlah pengunjung meningkat hanya pada masa liburan sekolah. Itupun belum pasti mereka menggunakan jasa ojek untuk berkeliling melihat hamparan lumpur.

Paguyuban Ojek Tanggul Lumpur Lapindo mengutip iuran seribu rupiah dari setiap anggota tiap hari. Uang itu disimpan dan akan digunakan untuk menyumbang jika ada anggota yang sakit atau meninggal.

Menurut Herawati anaknya mengaku kerap malu pada teman dan tetangga karena memiliki ibu berprofesi pengojek. Butuh waktu memberi pengertian soal pilihan profesi yang terpaksa diambilnya.

Namun tantangan paling berat ketika harus menghadapi penumpang laki-laki yang usil. Herawati sering dirayu penumpang yang mengajaknya kencan. Biasanya, sikap menolak dengan cara halus namun tegas, efektif untuk mengatasi penumpang jahil.

Meski Herawati sudah mendapat rumah baru di Desa Candipari, kondisinya tidak senyaman kampung halamannya di Siring. Herawati sudah akrab dengan warga Siring. Mencari uang di Siring juga lebih gampang.

“Setiap malam, sesempit apapun saya selalu berusaha untuk bercengkerama dengan anak-anak. Karena itu saya memilih tidak menghadiri kegiatan kampung,” ujar Herawati.

Herawati berharap, PT Minarak Lapindo Jaya segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Dia baru menerima ganti rugi Rp 80 juta dari Rp 150 juta yang seharusnya diterima. Pembayaran cicilan ganti rugi juga macet selama 3 bulan terakhir.

Herawati berniat berhenti mengojek setelah ganti rugi lunas. Dia ingin kembali merintis usaha kecil-kecilan. “Anak saya harus menjadi orang sukses. Sebisa mungkin mereka terus sekolah.”

Ulat Bulu Ancam Pusat Penghasil Mangga Jatim

2011-04-11T09:19:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewaspadai penyebaran hama ulat bulu terutama di daerah sentra penghasil mangga. Pusat perkebunan mangga di Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, dan Gresik terancam serangan hama ulat bulu.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penyebaran ulat bulu di Kabupaten Probolinggo bisa menjadi pelajaran. Puluhan ribu batang pohon mangga di Probolinggo gagal panen akibat serangan hama ulat.

Petani diperkirakan rugi ratusan juta rupiah. ”Untuk satu pohon mangga, petani bisa mendapatkan hasil 400 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah. Tinggal dikalikan saja berapa kerugian petani,” kata Soekarwo.

Soekarwo memprediksi penyebaran hama ulat bulu akan berlangsung hingga 4 bulan. Wilayah penyebaran hama diperkirakan meluas ke daerah lain di Jawa Timur.

Menurut Soekarwo, serangan hama ulat bulu disebabkan perubahan iklim dan perusakan habitat oleh manusia. ”Kami harap bupati dan wali kota memiliki mekanisme memberantas ulat bulu.”

Kepala Dinas Pertanian Jatim, Wibowo Eko Putra mengatakan, pihaknya mencegah penyebaran hama ulat bulu dengan membakar dan menyemprotkan obat pembasmi hama. Dia berharap hujan segera turun sehingga mempercepat pemulihan pohon mangga. (red)

Ulama Madura Ancam Jamaah Syiah Sampang

2011-04-11T09:16:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya- Jamaah Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur mengaku diteror Badan Silaturahmi Ulama Madura. Mereka terancam diusir dari Sampang jika tidak mengakui ajaran Ahl al-Sunnah wal Jamaah.

Ketua Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) Sampang, Ustad Tajul Muluk mengatakan, teror Badan Silaturahmi Ulama Madura semakin menjadi. Dia kecewa Majelis Ulama Indonesia dan Kepolisian Sampang tidak menghentikan teror tersebut.

Menurut Tajul Muluk, Musyawarah Pimpinan Daerah Sampang juga ikut memaksa Jamaah Syiah mengikuti ajaran Ahl al-Sunnah wal Jamaah. ”Intinya kami dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mereka memaksa kami ikut aliran mereka atau kami keluar dan mati,” ujar Tajul Muluk.

Tajul Muluk kecewa atas sikap petinggi Nahdlatul Ulama (NU) Sampang yang ikut mendesak Jamaah Syiah menentukan pilihan ajaran agama. ”Saya sampai saat ini dianjurkan untuk menumpang di Mapolresta Sampang, demi keselamatan,” katanya.

Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Mutawakil Allalah mengecam teror terhadap Jamaah Syiah di Sampang. Dia mengutuk tindakan warga NU yang terlibat dalam teror tersebut.

Menurut Mutawakil, Syiah masih masuk golongan Islam. ”Di aliran Syiah mereka mengkultuskan Sayidina Ali. Sikap ini yang membedakan dengan umat Islam lainnya. Namun seharusnya tidak perlu diperdebatkan,” kata Mutawakil. (red)

Masjid Cheng Ho Wujud Toleransi Agama

2011-04-11T09:13:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Islam menghargai keberagaman dan toleransi budaya? Jawaban tersebut dapat ditemukan dalam arsitektur Masjid Muhammad Cheng Ho, di Jalan Gading, Surabaya.

Jika bangunan masjid pada umumnya menggunakan arsitektur Jawa atau Arab, arsitektur Masjid Cheng Ho mirip Klenteng tempat ibadah umat Khonghucu.

Pengurus Masjid Muhammad Cheng Ho, Hasan Basri mengatakan, arsitektur masjid menyerupai masjid Niu Jie di Beijing yang berusia seribu tahun. Hampir seluruh sisi Masjid Cheng Ho mengandung pesan keberagaman dan toleransi.

”Islam tidak mengajarkan kekerasan. Masjid Cheng Ho dibuat untuk menyampaikan pesan ini,” kata Hasan.

Ruang tempat imam atau khatib ketika salat dibuat menyerupai pintu gereja. Hal ini memberi pesan bahwa Islam mengakui dan menghormati keberadaan Nabi Isa, serta mencintai perdamaian dan toleransi antar umat beragama.

Masjid Cheng Hoo banyak didatangi umat Budha, Tao maupun agama lainnya. Diantara pengunjung ada yang memberikan penghormatan kepada Laksamana Cheng Hoo.

Laksamana Cheng Hoo adalah utusan Kaisar China pada masa Dinasti Ming yang mendapat tugas mengunjungi kerajaan lainnya di kawasan Asia. Laksamana Cheng Hoo dikenal sebagai muslim yang taat dan rendah hati.

Masjid Muhammad Cheng Hoo mulai dibangun 15 Oktober 2001 dan selesai 28 Mei 2003. Kompleks masjid berada di atas tanah seluas 21 x 11 meter dengan luas bangunan 11 x 9 meter. (red)

Warga Porong Dipaksa Serahkan Tanah

2011-04-11T09:08:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah menetapkan sistem konsinyasi untuk membebaskan lahan di Desa Wunut dan Pamotan, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Langkah ini dipilih agar pembangunan jalan arteri Porong yang melewati wilayah Desa Pamotan, Wunut, Kesambi, dan Kebonagung, segera rampung.

Dengan sistem konsinyasi ini Pemprov Jawa Timur memberikan kewenangan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Sidoarjo menentukan harga tanah 48 warga Desa Pamotan dan Wunut. P2T akan menitipkan uang ganti rugi pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selanjutnya warga pemilik tanah bisa mengambil uang ganti rugi tersebut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penerapan konsinyasi dilakukan agar target penyelesaian jalan arteri Porong pada Agustus 2011 terpenuhi. Apalagi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo gagal melobi 48 warga di dua desa itu. "Konsinyansi harus dilakukan dan tidak ada alasan bagi warga untuk menolak.

Mereka harus mengikuti aturan yang kita tentukan," kata Soekarwo.

Gubernur menegaskan, proses konsinyansi sudah berjalan 94%. Dijadwalkan 6% sisanya selesai pada akhir April ini. Selanjutnya Pemprov akan meminta BPLS melanjutkan pembangunan 7 kilometer jalan arteri dari 14 kilometer jalan arteri yang ditentukan.

Selain Pemprov Jatim dan BPLS, proses konsinyansi akan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Gubernur Soekarwo berharap sistem konsinyasi berjalan lancar dan diterima warga Wunut dan Pamotan.

Meski pemerintah sudah menetapkan konsinyasi, sebagian warga menyatakan menolak cara tersebut. Kastawi, misalnya, menyatakan tetap menolak konsinyansi, karena pemerintah tidak pernah transparan soal harga tanah dan bangunan.

"Selama belum ada keterbukaan soal harga tanah dan bangunan. Kami akan terus menolak konsinyasi," kata Kastawi, warga Desa Kesambi, yang menolak melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan arteri Porong. Menurut Kastawi, warga yang menolak konsinyasi diintimidasi sejumlah aparat pemerintah agar mau melepaskan tanahnya. (red)

Pangdam V Janji Tak Intervensi Kongres PSSI

2011-04-07T06:28:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya – TNI tidak akan mengintervensi Kongres PSSI di Surabaya, 2 Mei mendatang. Pasukan TNI hanya bersiaga di markas dan baru bergerak ke lokasi kongres jika diperlukan.

Hal itu dikatakan Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo di Surabaya, Kamis (7/4). Pangdam V menyatakan TNI berkomitmen mengamankan Kongres PSSI dan yakin masyarakat Jawa Timur siap menjadi tuan rumah yang baik. "TNI tidak ada niatan intervensi. Nantinya TNI hanya bertugas mengamankan kongres dan akan mengeluarkan pasukan jika memang diperlukan," katanya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Internal LBH Surabaya Rizal Alifi menilai seharusnya TNI tidak turut campur dalam masalah PSSI. Apalagi UU TNI menegaskan TNI bertugas melindungi kedaulatan negara dan menangkal serangan dari luar. "Kongres PSSI tidak membahayakan NKRI, apalagi kepala negara. Seharusnya cukup Kepolisian yang menangani masalah keamanan saat kongres," ujarnya.

Rizal menilai pernyataan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo yang siap mengamankan kongres tidak tepat. Ia justru mencurigai ada kepentingan tersembunyi TNI untuk “bermain” di Kongres PSSI. Apalagi nama Kepala Staf TNI AD Jendral George Toisutta masih mencuat sebagai salah satu calon ketua umum PSSI. (red)

Jatim Siap Amankan Kongres PSSI

2011-04-07T06:23:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Kongres PSSI secara resmi digelar di Surabaya, 2 Mei mendatang. Penegasan itu disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo seusai menerima KPPN, PSSI Surabaya, PSSI Jatim, dan Deputi Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora Djoko Pekik Irianto, di Surabaya.

Soekarwo menyatakan akan segera mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, agar kongres PSSI aman dari segala gangguan. "Kami siap memfasilitasi dan mengamankan jalannya kongres. Kami sudah koordinasi dengan Kepolisian maupun TNI," kata Soekarwo.

Anggota Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional Saleh Ismail Mukadar mengatakan, setelah Gubernur menyatakan kesiapan memfasilitasi kongres PSSI, pihaknya dan Komite Normalisasi akan menyusun draf acara yang berpedoman pada statuta FIFA dan tidak memihak salah satu kubu.

KPPN akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan kongres PSSI, meski batas waktu yang diberikan FIFA sangat sempit. "Karena semua pihak sudah siap, kami akan usahakan kongres berjalan dengan baik, dibandingkan di Pekanbaru lalu," kata Saleh.(red)

Warga Kalimas Baru Tolak Penggusuran

2011-04-07T06:17:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Warga Kalimas Baru, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya. Mereka menolak rencana penggusuran oleh PT Kereta Api Daops VIII.

Koordinator aksi Agus Tri Marsono mengatakan, PT KA arogan karena tidak pernah mengajak warga ber dialog. Mereka melakukan sosialisasi yang disertai tekanan. Klaim PT KA atas tanah di Kalimas Baru juga tidak benar. Pada dengar pendapat 1 April lalu dengan Komisi A DPRD Surabaya dinyatakan tanah yang ditempati warga merupakan hak pengelolaan lahan (HPL) PT Pelindo III.

"Pelindo III menegaskan tanah yang kami tempati milik mereka. Jadi, PT KA tidak berhak melakukan pengosongan atau penggusuran," kata Agus.

Secara terpisah, Asisten Manajer Eksternal PT KA Daops VIII Surabaya Herry Winarno mempermasalahkan HPL yang dimiliki PT Pelindo III. Menurut dia, PT Pelindo III dan PT KA sudah menandatangani MoU soal angkutan kereta api.

Setelah pertemuan dengan Komisi A, PT Pelindo III, dan warga, PT KA memutuskan tidak mengosongkan ataupun menggusur rumah warga Kalimas Baru sampai ada keputusan tetap dari pemerintah. "PT KA dan PT Pelindo, dengan mediasi Komisi A DPRD Surabaya, akan menemui Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN untuk mengetahui kepastian status pengelolaan tanah di Kalimas Baru," kata Herry.

Menurut Herry, rencana pengosongan tanah untuk mengoptimalkan dan mengembalikan fungsi aset PT KA. Antara lain untuk kelancaran angkutan di Perak Utara. Untuk itu dibutuhkan setidaknya lahan seluas 326.165 meter di Kalimas Baru untuk operasional dan emplasmen. Saat ini lahan di Kalimas Baru yang ditempati warga seluas 93.616 meter. PT KA akan menggusur 44 rumah di RT 9 RW 13 dan 17 rumah di RT 6 RW 1.(red)

Daging Impor Ancam Ketahanan Pangan

2011-04-07T06:11:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur akan mengeluarkan larangan daging impor masuk ke wilayahnya. Dikhawatirkan daging impor mengganggu swasembada dan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Stok daging lokal di Jatim saat ini berlimpah. Bahkan, menyuplai untuk Jateng, Banten, Jabar, dan DKI Jakarta. "Saat ini stok daging di Jatim mencapai 136 ribu ton. Sedangkan kebutuhan di Jatim hanya 55 ribu ton. Jadi, kami tegaskan, Jatim tidak butuh daging impor," kata Gubernur Soekarwo.

Soekarwo menegaskan, pemerintah akan semaksimal mungkin berpihak pada peternak dan pedagang daging. Apalagi, sejak masuk daging impor ke Indonesia, harga sapi lokal terus menurun. Akibatnya, hampir 80% sapi betina disembelih dan dagingnya dioplos dengan daging sapi jantan untuk dijual.

Jawa Timur akan mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau aturan yang mewajibkan pasar modern mengisi 50% stok daging dengan produk lokal. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi produksi daging lokal yang kian terancam daging impor.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan tidak mempermasalahkan penolakan daging impor di Jatim. Sebab, impor daging hanya diberlakukan untuk mengatasi kekurangan stok daging lokal. Pemerintah akan terus menurunkan impor daging. Ditargetkan tahun 2013 hanya ada 25% daging impor.

Menteri Suswono menyatakan akan segera mengeluarkan regulasi yang mengatur pasar modern agar memberikan porsi lebih pada daging lokal. "Kalau bisa dipenuhi oleh dalam negeri, mengapa harus impor?" kata Suswono di Surabaya. (red)

Warga Kalidawir Tuntut Program City Gas

2011-03-27T03:24:00.000-07:00

Warta Jatim, Sidoarjo – Warga Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menolak pengeboran sumur PT Lapindo Brantas karena tidak pernah mendapatkan gas dari pengeboran di desa mereka. Permintaan dimasukkan Program City Gas belum juga dipenuhi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sudah beberapa kali warga Kalidawir minta wilayahnya masuk Program City Gas. "Warga meminta Lapindo Brantas dan Kementerian Energi dan SDM mengalokasikan 900 sambungan gas ke rumah warga. Namun ditolak, sehingga warga tidak mengizinkan pengeboran ini," kata Kepala Desa Kalidawir Mochammad Anas.

Atas desakan warga, akhirnya Dirjen Migas Kementerian ESDM berjanji memasang saluran pipa gas di rumah warga Kalidawir pada Juni - Juli 2011. Mochammad Anas mengatakan, jika janji itu tidak direalisasikan, warga akan menolak rencana pengeboran sumur di desa mereka.

PT Lapindo Brantas menyatakan penolakan warga Kalidawir akan menghambat Program City Gas yang dicanangkan pemerintah pusat. "Ada kesalahan persepsi masyarakat. Kami tidak melakukan pengeboran, tapi hanya memperdalam sumur di Desa Kalidawir," kata Humas PT Lapindo Brantas Diaz Raichan, Jumat (25/3).

Menurut Diaz, Program City Gas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah menginvestasikan dana Rp 100 miliar untuk program ini. Hasil pengeboran sumur Kalidawir telah disalurkan ke 2.900 rumah di Kelurahan Kalirungkut dan Rungkut Kidul.

Saat ini sumur Lapindo di Kalidawir menghasilkan 5 juta Btu (British thermal unit). Pendalaman sumur, kata Diaz Raichan, diharapkan meningkatkan hasil pengeboran menjadi 10 juta Btu.(red)

Lumpur Lapindo Terus Gerus Sekolah

2011-03-27T03:20:00.000-07:00

Warta Jatim, Sidoarjo – Menjelang lima tahun tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, gedung sekolah yang rusak akibat lumpur terus bertambah. Setidaknya 36 bangunan TK hingga SMA rusak, belum termasuk gedung sekolah di tepi tanggul lumpur yang harus tutup atau pindah.

Sekolah yang terkena lumpur Lapindo tersebar di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Sekolah swasta yang memiliki biaya biasanya pindah ke lokasi lain. Sedangkan sekolah negeri hanya dianggarkan dana APBD untuk perbaikan atau relokasi.

"Sekolah yang direlokasi biasanya digabungkan dengan sekolah terdekat. Sedangkan gurunya ditugaskan ke sekolah lain yang membutuhkan," kata Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Agoes Budi Tjahjono.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyatakan tidak memiliki anggaran sosial untuk relokasi ataupun perbaikan gedung sekolah. Hanya ada anggaran untuk dampak lumpur Lapindo. "BPLS hanya melakukan pendataan. Perbaikan dan relokasi sekolah menjadi urusan mereka (Lapindo dan pemerintah)," kata humas BPLS Ahmad Khusaeri.

Menurut Khusaeri, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, biaya perbaikan dan relokasi sekolah yang masuk peta terdampak menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya. Namun, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 dan Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan semua biaya perbaikan dan relokasi sekolah menjadi tanggungan pemerintah.

Kepala SDN Pejarakan 1 Mudzakir Fakir mengatakan sudah tiga kali sekolahnya diterjang luberan lumpur Lapindo. Dia sudah sering mengajukan proposal perbaikan sekolah kepada pemerintah, namun tak ada tanggapan. Belum juga ada kepastian relokasi gedung sekolah yang akan dijadikan tanggul lumpur ini.(red)

Berat Beban Kali Surabaya

2011-03-24T02:26:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Kali Surabaya sungguh mengenaskan. Limbah pabrik dan rumah tangga mencemari air yang merupakan sumber air minum warga. Kandungan merkuri 90 kali lipat dari kelayakan bahan baku air minum. Bakteri E-coli telah melebihi ambang batas.

Sungai yang melintasi kota Surabaya dari Warugunung di selatan hingga Jagir di timur, dan bermuara di Tanjung Perak dan Selat Madura, ini seperti tak terurus. Sepanjang bantaran bermunculan bangunan. Penambangan pasir liar pun terjadi hampir di sepanjang Kali Surabaya. (red)

Warga Kalidawir Tolak Rencana Pengeboran Lapindo

2011-03-17T08:39:00.000-07:00

Warta Jatim, Surabaya - Warga Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menolak rencana pengeboran sumur minyak dan gas PT Lapindo Brantas di wilayah mereka. Sebelumnya Bupati dan DPRD Sidoarjo juga menolak eksplorasi sumur di Kalidawir.

Ahmad Saiku, tokoh masyarakat Kalidawir, mengatakan selama ini PT Lapindo Brantas hanya bisa mengeksplorasi minyak, namun tidak menyelesaikan persoalan sosial yang menimpa masyarakat di wilayah pengeboran dan korban lumpur di Porong.

Saiku meminta Bupati dan jajarannya berpikir ulang mengizinkan PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran. "Lima tahun penderitaan korban lumpur harus dijadikan pedoman. Apalagi, kabarnya kompensasi yang diterima pemerintah Sidoarjo sangat jauh dibandingkan keuntungan Lapindo," kata Saiku.

Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengapresiasi penolakan warga. Penolakan warga harus menjadi pertimbangan Bupati untuk mengeluarkan keputusan. "Bupati harus mengecek segala sesuatunya. Jika memang merugikan, saya menyarankan tidak ada lagi pengeboran. Karena akan meresahkan masyarakat," ujarnya.

Gubernur mengaku hanya bisa memberikan imbauan kepada Bupati Sidoarjo. Soal menerima atau menolak rencana pengeboran PT Lapindo Brantas merupakan otoritas Bupati Sidoarjo.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Bambang Catur Nusantara mengatakan, pernyataan Bupati Sidoarjo menyerahkan keputusan pengeboran kepada warga merupakan bukti sikap tidak tegas. Sebagai pemimpin, seharusnya Bupati Saiful Illah dapat membuat keputusan menolak pengeboran.

Catur mendesak pembatalan rencana pengeboran di Desa Kalidawir. Selain tidak menguntungkan masyarakat, PT Lapindo Brantas harus menyelesaikan persoalan sosial korban lumpur di wilayah Porong dan sekitarnya.(red)

Walhi: Segera Relokasi Warga Porong

2011-03-17T08:29:00.000-07:00

Warta Jatim, Sidoarjo - Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur mendesak pemerintah segera merelokasi warga kawasan Porong, Sidoarjo, yang berdekatan dengan kawasan pengeboran PT Lapindo Brantas. Temuan Tim Kajian Kelayakan Pemukiman menyebutkan kondisi Porong dan sekitarnya tidak layak huni.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim Bambang Catur Nusantara mengatakan, jumlah wilayah yang tidak layak huni terus bertambah. Pada tahun 2009 Tim Kajian Kelayakan Pemukiman menyebutkan ada 9 RT yang tidak layak dan saat ini telah mencapai 49 RT.

Selain permukiman, jumlah warga yang menderita gangguan saluran pernafasan atas (ISPA) juga terus meningkat. Pada tahun 2006 terdapat 26 ribu penderita dan saat ini sudah mencapai hampir 60 ribu penderita. "Seharusnya pemerintah tegas mengatakan kawasan Porong tidak layak dan warga harus segera relokasi," kata Bambang Catur, Kamis (17/3).

Menurut Bambang Catur, jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan kondisi dalam jangka panjang akan semakin membahayakan warga. Apalagi pemerintah tidak pernah terbuka soal kondisi lingkungan di sekitar semburan lumpur. (red)

Walhi: Segera Relokasi Warga Porong

2011-03-17T08:27:00.001-07:00

Din Syamsudin: Data Wikileaks Tak Salah

2011-03-12T06:46:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk segera melakukan tuntutan hukum atas pemberitaan dua media Australia, Sydney Morning Herald dan The Age yang bersumber dari Wikileaks. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, jika memang Presiden merasa tidak pernah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, maka tuntutan hukum terhadap media yang memberitakan wajib dilakukan. Din juga menyarankan agar SBY menjelaskan fakta sesungguhnya atas tudingan korupsi sebagaimana dimuat dalam dokumen yang dibocorkan Wikileaks.

"Jangan hanya lewat Jubir saja, namun harus ada statment resmi dari Presiden," kata Din Syamsudin di Surabaya, Sabtu (12/3)

Menurut Din Syamsudin, apa yang ditulis dua media Australia tersebut tidak sepenuhnya harus disalahkan. Apalagi, kalau melihat fenomena di dalam negeri, Presiden seringkali melakukan intimidasi terhadap lawan politik maupun pengkritik kebijakan pemerintah, seperti tokoh lintas agama. Hal itu dilakukan SBY melalui pembantu terdekatnya.

Tidak itu saja, kesan melindungi koruptor juga tampak dari sikap SBY yang seakan tidak segera menyelesaikan persoalan skandal Bank Century. Bahkan, kabarnya proses hukum skandal tersebut akan dihentikan.

Din Syamsudin menegaskan agar semua pihak tidak menyalahkan pemberitaan di dua media Australia tersebut. Ia menyerankan agar semua pihak membandingkan apa yang dibocorkan Wikileaks dengan fakta. "Jika memang kasus-kasus yang dibeberkan Wikileaks benar, maka itu adalah sebuah malapetaka bagi bangsa Indonesia," katanya.(red)

SK Gubernur Melahirkan Intimidasi terhadap Ahmadiyah

2011-03-12T06:38:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Paska keluarnya SK Gubernur Jatim tentang pelarangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur, membuat anggota Jemaah Ahmadiyah mengalami tekanan psikologis. Diantaranya, pelarangan ibadah di masjid Ahmadiyah dan sikap diskriminasi terhadap anak-anak JAI.

Humas JAI Jatim Jerry C Gunadi mengatakan pihaknya sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena dilarang sholat Jumat di masjid An-Nur, Surabaya, milik JAI. Jerrty menilai sikap polisi semakin membuktikan kalau adanya salah tafsir soal SK Gubernur. Tidak itu saja, negara juga dianggap lemah dalam melindungi hak warga negara.

" SK tersebut telah menimbulkan banyak multi tafsir. Untuk itulah perlindungan terhadap JAI mutlak diperlukan," ujar Jerry.

Jerry menambahkan, hingga kini JAI terus mematangkan langkah untuk melakukan tuntutan hukum terhadap SK Gubernur yang dinilai ilegal itu.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo membantah adanya tindakan intimidasi terhadap JAI di Jatim. Apalagi, dalam pertemuannya dengan JAI beberapa waktu lalu, ia sudah berjanji untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi seluruh JAI.

" Tidak benar ada intimidasi terhadap JAI. Soal peristiwa di Malang, itu adalah ulah Aremania, yang akan berangkat ke Papua. Dan bukan perusakan atau intimidasi terhadap JAI, karena Polda dan jajarannya, sudah mengecek ke Malang," ujar Soekarwo, Sabtu (12/3).

Soekarwo juga mempertanyakan sikap JAI yang akan mempermasalahkan SK yang diterbitkannya. Menurutnya, JAI sudah sepakat untuk tidak akan mempermasalahkannya SK tersebut. Apalagi, perwakilan JAI juga terlibat dalam perumusan SK tersebut. (red)

GUIB Samakan Ahmadiyah dengan Komunis

2011-03-10T08:15:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Massa Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur berdemonstrasi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (10/3). Mereka mendesak pemerintah membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan memperingatkan bahaya kebangkitan komunisme.

Koordinator aksi GUIB Arukad Jaswadi mengatakan, jika terus dibiarkan JAI akan membahayakan persatuan bangsa. “Dalam melawan komunis, pilihan kita hanya dua. Membunuh atau dibunuh. Begitu juga dengan keberadaan JAI,” kata Arukad, Kamis (10/3).

Menurut Arukad, gerakan komunis saat ini bergerak secara sistematis dalam lembaga negara. Mereka cenderung bergerak di bawah tanah, namun membangun struktur dengan rapi.

Selain menuntut pembubaran JAI, GUIB juga mendesak pemerintah menghentikan pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka menilai RUU tersebut menyuburkan kader komunis di masyarakat. Polri juga diminta membentuk lembaga antikomunisme.

Di tempat terpisah, Kepala Departemen Pendidikan dan Publikasi Center for Marginalized Communities Studies (Cmars) Akhol Firdaus mengatakan, pernyataan GUIB cenderung ngawur. Pernyataan itu bisa dikategorikan sebagai tindakan intoleransi, yang sengaja membakar masyarakat untuk melakukan persekusi (penghakiman massa).

Akhol menegaskan, pernyataan itu bisa berakibat buruk dalam penegakan HAM di Jawa Timur dan Indonesia. Apalagi selama ini polisi selaku aparatur negara tidak memiliki kekuatan dan tunduk pada persekusi atau penghakiman massa. “Polisi memiliki catatan buruk dalam penegakan HAM. Dan mereka selalu tidak berdaya. Untuk itulah, harus diwaspadai betul pernyataan sikap (GUIB) ini.”

Pada Minggu (6/2) sekitar pukul 10 pagi massa sekitar 1.500 orang menyerang Jemaat Ahmadiyah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Terjadi perlawanan warga Ahmadiyah. Tiga warga Ahmadiyah tewas, yaitu Roni Ahmad, Adi Mulyadi, dan Tarno. Korban luka berat Ferdiaz, Deden Sujana, Baby, Masihudin, dan Apip.(red)

Lemah, Pengawasan Penempatan TKI

2011-03-10T08:10:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Permasalahan yang sering menimpa BMI Jawa Timur akibat lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap kinerja perusahaan penempatan tenaga kerja. Dari 85 perusahaan penempatan TKI di Jatim, hanya 14 perusahaan yang dinyatakan baik.

Minimnya perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PTKIS) yang layak menjadi penyumbang terbesar permasalahan buruh migran Indonesia, mulai penempatan hingga pencairan asuransi. “Jika ingin ada perbaikan, pemerintah wajib mencabut izin usaha PPTKIS yang bermasalah,” kata Hari Putri Lestari, koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Indonesia (Jampibumi) Jatim.

Putri mendesak pemerintah segera mengumumkan PPTKIS bermasalah. Jika tidak dipenuhi, pihaknya akan mengumumkan kepada masyarakat.

Putri juga menyoroti proses kontrak kerja yang dilakukan BMI dengan PPTKIS. Sering dijumpai tanda tangan kontrak di kertas kosong. Akibatnya, buruh migran sering kehilangan hak, seperti asuransi, jika terjadi masalah.

Untuk perbaikan, Putri meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar berkoordinasi dengan kepala desa. Hal ini penting agar tidak terjadi penyelewengan dalam perekturan calon tenaga kerja.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur Hary Sugiri mengakui sangat kesulitan mengawasi PPTKIS karena minimnya tim pengawas. Dia berjanji akan memperbaiki kinerja, terutama dalam pengawasan PPTKIS.

Mengenai desakan agar mengumumkan PPTKIS bermasalah, Hary mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur.

Jawa Timur merupakan daerah ketiga besar pengiriman buruh migran. Berdasarkan data tahun 2010, buruh migran asal Jatim mencapai 53.815 orang. (red)

MUI Minta Daerah Larang Ahmadiyah

2011-03-10T08:07:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Majelis Ulama Indonesia justru mendesak seluruh daerah mengeluarkan larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Alasannya, JAI tidak memahami ajaran Islam secara benar, sehingga layak dilarang ataupun dihentikan ajarannya.

Ketua MUI Pusat Umar Shihab menyatakan sikap MUI sangat jelas. Yakni menginginkan pembubaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kalaupun tidak dibubarkan, JAI harus keluar dari Islam dan mendirikan sekte atau agama sendiri.

Umar mengaku tidak mempermasalahkan tuntutan hukum terhadap putusan kepala daerah yang melarang aktivitas JAI. “Masing-masing orang memang berhak memiliki pendapat yang berbeda. Namun, jika JAI dibiarkan, kami khawatir ada kelompok fanatisme agama yang keliru akan melakukan tindakan kekerasan,” kata Umar Shibab di Surabaya.

Ketua MUI Jawa Timur Abdushomad Buchori mengatakan MUI Jatim dan Gabungan Umat Islam Bersatu akan berunjuk rasa di Gedung Grahadi, Kamis (10/3). Mereka akan menuntut Gubernur Jawa Timur mendesak pemerintah pusat segera membubarkan JAI. “Teman-teman memang akan melakukan aksi. Namun, kami mengharapkan mereka bisa melakukan hal yang positif,” katanya.

Abdushomad meminta semua pihak tidak melakukan kekerasan terhadap JAI. Meski dianggap menyimpang dari ajaran Islam, bagaimanapun pengikut JAI tetap berhak dilindungi sebagai warga negara.

Secara terpisah, Gubernur Soekarwo menyatakan tidak bisa mengeluarkan surat keputusan pembubaran JAI. Soal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak untuk menjamin keselamatan JAI. Jika ada pihak yang melakukan tindakan kekerasan, kami akan tindak tegas,” katanya.

Di Jakarta kemarin Gerakan Tokoh Lintas Agama mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, segera berdialog dengan Jemaat Ahmadiyah. Dialog bersama melibatkan pihak-pihak terkait akan memeberikan peluang bagi Ahmadiyah untuk lebih menjelaskan dirinya. (red)

Diskriminasi Masih Marak

2011-03-06T06:29:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Kelompok pembela hak kaum gay dan lesbian di Surabaya, Gaya Nusantara, menggelar pameran foto bertema Fundamentalisme dan Diskriminasi. Pameran digelar mulai Selasa (1//3) hingga Minggu (6/3) untuk memperingati Hari Solidaritas Gay dan Lesbian Nasional.

Kepala Seksi Media dan Rubrikasi Gaya Nusantara Widianto mengatakan, pameran ini digelar secara khusus, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai masyarakat sipil.

Menurut Widianto, pameran foto ini mengambarkan, perlakuan diskriminasi bisa dialami oleh siapa saja. Tidak peduli seniman, korban pelanggaran HAM, penderita HIV/AIDS atau siapapun.

“Pameran ini memberikan pesan, kalau semua orang bisa mendapatkan perlakuan diskriminasi,” ujar Widianto.

Widianto menegaskan, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat maupun pemerintah menjadi korban atau pelaku tindakan diskriminatif. Untuk itu dia berharap, melalui pameran ini, masyarakat bisa menyadari pentingnya menghargai sesama, tanpa melakukan tindakan diskriminasi.

Nurdiyana, salah satu pengunjung, mengaku terkesan dengan pesan yang disampaikan dalam pameran foto tersebut. Secara pribadi, dia mengatakan pesan itu, bisa mengubah dirinya untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada siapapun.

“Meski pameran ini sederhana, namun pesan yang disampaikan telah membuka pikiran saya tentang cara menghargai tanpa melakukan diskriminasi,” ujar Nurdiyana.

Pameran foto ini hanya terdiri dari 24 karya. Rencananya, pameran ini digelar sejak Januari lalu. Namun, karena ada beberapa penolakan, pameran baru bisa terselenggara bulan Maret ini, di sekretariat Gaya Nusantara.

Selain menggelar pameran foto, Gaya Nusantara juga menggelar diskusi dan pemutaran film terkait dengan HAM, dan kaum homoseksual.(red)

BPLS Dilaporkan Peras Korban Lapindo

2011-03-06T06:24:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo – Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo diduga memeras korban lumpur Lapindo di tiga desa di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Dugaan pemerasaan itu dilaporkan beberapa korban Lapindo ke Polres Sidoarjo.

Kapolres Sidoarjo AKBP M Iqbal mengatakan, dalam pemeriksaan saksi, selain meminta keterangan staf BPLS, juga meminta keterangan Badan Pertanahan Nasional. "Yang jelas dugaan penyelewengan sudah ada. Kami akan terus menyelidiki nilai uang yang diselewengkan," kata M Iqbal.

Menurut Iqbal, modus pemerasan meminta uang kepada warga korban Lapindo berkaitan dengan ganti rugi tanah. Warga yang tidak mau memberikan uang, proses ganti rugi dipersulit dan oknum Tim Verifikasi BPLS mengubah status tanah kering menjadi tanah sawah yang nilai ganti ruginya jauh lebih rendah.

Mudiarto, warga Desa Besuki, mengatakan dimintai uang Rp 300 Juta. Namun, dia tidak menghiraukan permintaan oknum Tim Verifikasi BPLS tersebut. Karena menolak, tanah kering miliknya diubah menjadi tanah sawah. "Selain saya, warga yang lain juga dikenai fee. Karena itulah kami melapor ke Polres agar menyelesaikan kasus ini."

Humas BPLS Ahmad Khusaeri menyatakan pihaknya berkomitmen tidak melakukan pungli atau menarik biaya dalam proses ganti rugi. Dia mempersilakan polisi mengusut kasus ini. Jika laporan pemerasan terbukti, pihaknya menyerahkan penyelesaian sesuai hukum. (red)

Gubernur Jatim Akan Hadapi Tuntutan Ahmadiyah

2011-03-02T18:13:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur menyatakan siap menghadapi gugatan hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat, terkait penerbitan SK Gubernur Nomor 188/94 KPTS/13/2011. Surat keputusan itu melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur.

Gubernur Soekarwo mengaku sebelum menerbitkan surat keputusan itu telah menjelaskan kepada Jemaat Ahmadiyah. "Saat dijelaskan SK ini bukan pembubaran, JAI menerima. Tapi, kalau ada yang mengajukan gugatan, silakan saja," kata Soekarwo.

Menurut Soekarwo, penerbitan SK sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan. Karena itu, dia meminta semua pihak tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat. Dia juga mengimbau Jemaat Ahmadiyah dalam menjalankan ibadah tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kecemburan sosial. Misalnya, azan tidak menggunakan pengeras suara dan mencopot papan nama JAI.

Secara terpisah Kepala Pendidikan dan Publikasi Center for Marginalized Communities Studies (CMars) Akhol Firdaus mengatakan, penerbitan SK Gubernur yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah mencerminkan kondisi negara lemah dan tidak bisa melindungi kelompok minoritas.

Akhol menilai SK tersebut tidak masuk akal. Apalagi selama ini tidak pernah terjadi gesekan antara masyarakat Jawa Timur dan Jemaat Ahmadiyah. "Keluarnya SK itu bukti pemerintah tidak memiliki komitmen dalam menjamin kebebasan beragama sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila," ujarnya.

Cmars akan mendukung langkah Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur yang akan mengajukan tuntutan hukum atas terbitnya SK Gubernur tersebut. Tuntutan hukum sedang dimatangkan tim Jaringan Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung. Target tuntutan meminta Gubernur Jatim mencabut SK yang dinilai sangat diskriminatif dan melanggar HAM itu.(red)

Ahmadiyah Jatim Siap Tuntut SK Gubernur

2011-03-02T18:10:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Jemaat Ahmadiyah Indonesia Jawa Timur memastikan akan mengajukan tuntutan hukum terhadap SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur. Surat keputusan tersebut diteken dan diberlakukan mulai Senin (28/2).

Humas JAI Jatim Jerry C Gunadi mengatakan, tindakan Gubernur Soekarwo yang mengeluarkan surat keputusan melarang aktivitas Ahmadiyah tidak bisa dibenarkan. Terlebih belum ada keputusan resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta tentang Jemaat Ahmadiyah. "Anda bisa menilai sendiri, benar atau salah, apa yang dilakukan Gubernur," kata Jerry.

Berkaitan dengan rencana tuntutan hukum tersebut, Jemaat Ahmadiyah Jatim akan berkonsolidasi terlebih dahulu dengan Jaringan Aliansi Masyarakat Anti-Kekerasan Jawa Timur.

Menurut Jerry, saat ini seluruh keputusan tentang Jemaat Ahmadiyah ditangani pimpinan di Jakarta. Jemaat di daerah tinggal menunggu komando dari pusat.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim Abdushomad Buchori mengatakan, meski menerima keputusan Gubernur soal pelarangan aktivitas Ahmadiyah, dirinya belum puas. Dia meminta pemerintah segera mengeluarkan keputusan membubarkan Ahmadiyah.

Abdushomad juga meminta JAI tidak mengaku sebagai umat Islam. Ia malah memberikan opsi kepada JAI menjadi agama sendiri atau masuk Islam, namun harus mengikuti syariat dan aturan sesuai ajaran Islam.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2001 menekankan empat hal yang harus dipatuhi Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur. Yaitu, dilarang menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik. Dilarang memasang papan nama organisasi di tempat umum. Dilarang memasang papan nama pada masjid, musala, lembaga pendidikan, dan lain lain dengan identitas Ahmadiyah. Dilarang menggunakan atribut Ahmadiyah dalam segala bentuknya. (red)

Obat Trauma Lapindo

2011-03-01T08:16:00.000-08:00

Terapi psikologi. Anak-anak terjebak trauma.

Irsyad sibuk mengeluarkan perangkat gamelan dari rumahnya. Di pelataran rumah beberapa anak-anak usia SD tak kalah sibuk menggunting koran dan karton warna warni.

Sejak Januari 2009 Irsyad mendirikan sanggar Al Faz. Sanggar ini menjadi alternatif sarana belajar sekitar 30 anak-anak korban lumpur Lapindo Brantas. Disini anak-anak belajar seni musik, tari, dan bahasa Inggris. Semuanya gratis.

Menurut Irsyad, ide mendirikan sanggar muncul karena prihatin melihat kondisi anak-anak korban Lapindo. Psikologi anak korban Lapindo terganggu karena harus tinggal di pengungsian atau kehilangan teman karena pindah ke lain desa. Sedangkan perhatian orang tua fokus pada perjuangan mendapatkan ganti rugi yang belum selesai hingga hari ini.

Setelah lahan pertanian habis ditenggelamkan lumpur, para orang tua sibuk mencari pekerjaan baru. Akibatnya anak kurang perhatian dan terpaksa menyelesaikan masalah sosialnya sendiri.

Irsyad yang tidak punya pekerjaan, nekat mendirikan sanggar sebagai tempat belajar dan bermain anak-anak korban Lapindo. Satu tahun setelah berdiri, Sanggar Al Faz mulai mendapat bantuan buku, perangkat gamelan, dan beberapa alat kesenian.

Belajar Melupakan Lapindo

Dewi bergabung bersama Sanggar Al Faz untuk menyalurkan hobi menari. Tapi yang utama, bermain bersama teman-teman sebayanya. ”Dengan aktif di sanggar, saya belajar banyak hal,” kata Dewi.

Dewi tinggal di Desa Besuki Timur. Tak jauh dari tanggul penahan lumpur. Dia mengaku sering ketakutan karena tanggul langganan bocor dan longsor.

Desa Besuki Timur bakal terisolasi. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berencana membangun tanggul baru di Desa Besuki, Pejarakan, dan Siring yang menutup akses jalan menuju Jalan Raya Porong.

Agus anak korban Lapindo, mengaku mendapat banyak manfaat bergabung bersama Sanggar Al Faz. Agus dulu dikenal pemurung. Agus kehilangan kawan karena banyak yang pindah ke desa lain akibat semburan lumpur.

Menurut Slamet, sejak lumpur Lapindo meneggelamkan desa-desa di Porong anaknya berubah menjadi pendiam. Agus jadi jarang bergaul dan lebih banyak mengurung diri di rumah. Perangai Agus membaik setelah bergabung dengan Sanggar Al Faz.

”Meski kami masih diliputi rasa was-was, perubahan Agus membuat kami bahagia,” ujar Slamet.

Sanggar Al Faz bertahan karena ketekunan dan kesabaran Irsyad. Ketika pertama kali berdiri, sanggar ini belum memiliki buku bacaan atau perangkat bermain anak lainnya.

Irsyad yang bekerja serabutan tidak memiliki modal melengkapi sanggar. Pelan-pelan dia mulai mengumpulkan buku sumbangan dari beberapa kawan dan donatur. Sanggar Al Faz kini memiliki perpustakaan kecil di ruang tamu rumah Irsyad.

”Ini dari sumbangan kawan dan donatur. Sanggar ini mulai maju memberikan pelatihan komputer, seni tari, musik, hingga bahasa inggris kepada anak-anak,” kata Irsyad.

Sekitar 75 anak bergabung ketika Sanggar Al Faz ketika pertama kali berdiri. Kegiatan belajar dan bermain digelar tiap sore di teras rumah Irsyad.

Kegiatan Irsyad ternyata tidak disetujui beberapa guru dari sekolah di sekitar desa. Mereka melarang muridnya ikut kegiatan sanggar dengan alasan mengganggu pelajaran.

”Imbas dari peristiwa itu jumlah anak yang ikut Sanggar Al Faz mulai menurun. Hingga akhirnya yang bertahan tinggal 30 siswa.”

Selain sebagai tempat bermain, Sanggar Al Faz yang terletak di Desa Besuki Timur, Kecamatan Jabon ini, juga menjadi tempat pertemuan warga korban Lapindo. Di sanggar ini korban Lapindo menggelar diskusi tiap dua minggu sekali.

Diskusi tidak hanya terkait persoalan lumpur Lapindo. Masalah kesehatan dan pendidikan juga dibahas. Selain mengumpulkan warga, Irsyad mengundang lurah atau camat untuk berdialog.

Irsyad berharap sanggar memiliki bangunan sendiri tidak menumpang di rumahnya. ”Biar siswa lebih bebas mengekspresikan apa yang mereka impikan.”

Jawa Timur Larang Aktivitas Ahmadiyah

2011-02-28T03:33:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang segala aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayahnya. Pelarangan itu diresmikan dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 dan diberlakukan mulai hari ini.

Gubernur Soekarwo mengatakan, keputusan ini merupakan kesepakatan bersama Kejaksaan Tinggi, Forum Umat Islam, Majelis Ulama Indonesia, Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jatim. Keputusan ini sebatas pelarangan aktifitas, bukan membubarkan Ahmadiyah. “Ahmadiyah masih tetap ada. Namun, kami mengeluarkan peraturan yang melarang segala bentuk aktivitasnya,” kata Soekarwo, Senin (28/2).

Soekarwo beralasan keputusan itu untuk menciptakan rasa nyaman dan aman masyarakat. Diharapkan tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

Kapolda Jatim Badrodin Haiti menyatakan akan mengawasi Jemaat Ahmadiyah. Dia meminta pengikut Ahmadiyah mengikuti aturan yang dikeluarkan Gubernur. Dia meminta masyarakat tidak melakukan kekerasan. “Kami minta semua pihak menahan diri. Jika ada yang bertindak di luar ketentuan hukum, kami yang menindak tegas.”

Badrodin juga meminta media massa turut serta menciptakan suasana kondusif dengan tidak membuat berita yang menimbulkan provokasi di masyarakat.

LBH Surabaya menyayangkan keputusan pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah oleh Gubernur. Hal itu menandakan pemerintah tidak menghargai hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan menjalankan ibadah dan ajaran agama masing-masing.

Seharusnya pemerintah objektif terhadap kelompok agama yang dianggap menyimpang. “Dalam mengeluarkan keputusan, pemerintah seharusnya bersikap objektif dan tidak memihak salah satu pihak,” kata M Saiful Arif Arif, Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya.

Menurut Arif, selama ini keberadaan Jemaat Ahmadiyah tidak pernah melanggar UU 39/1999 tentang hak asasi manusia. Namun, pemerintah menilai keberadaan Ahmadiyah mengganggu ketertiban umum.(red)

Sidoarjo Tolak Ekplorasi Lapindo

2011-02-28T03:25:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo – PemerintahKabupaten Sidoarjo menolak rencana ekplorasi minyak PT Lapindo Brantas Inc di Sumur Kalidawir, Tanggulangin, dan di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong.

PT Lapindo Brantas belum menyelesaikan kewajiban atas semburan lumpur di Sumur Banjar Panji I di Desa Renokenongo, Porong. "Selesaikan dulu persoalan lumpur Lapindo. Masih banyak masalah sosial yang harus diatasi," kata Bupati Saiful Ilah.

PT Lapino Brantas telah mengeksploitasi gas bumi di Desa Kalidawir. Hingga kini ada sekitar 4 ribu rumah tangga yang menggunakan gas bumi dari Lapindo.

Saiful mengakui bukan pekerjaan mudah melarang PT Lapindo Brantas melakukan eksplorasi di Tanggulangin. Pasalnya, izin eksplorasi telah dikeluarkan BP Migas jauh sebelum semburan lumpur di Sumur Banjar Panji I. "Memang di kawasan Kalidawir ada sekitar 3 titik yang belum dieksplorasi, namun kami tetap tidak akan mengeluarkan ijin," katanya.

Titik pengeboran minyak di Sumur Kalidawir sebenarnya enam titik. Namun, tiga di antaranya belum dieksplorasi. Pemkab tidak mengeluarkan izin eksplorasi dan warga menolak. Warga trauma dan tidak semburan lumpur seperti di Porong terjadi di wilayah mereka.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Sungkono meminta BPH Migas mengkaji ulang izin eksploitasi PT Lapindo Brantas dan mengawasi eksploitasi yang dilakukannya. "Sesuai aturan, seluruh izin eskpoitasi Lapindo harus ditinjau ulang," ujarnya. (red)

Konservasi Swadaya ala Dusun Mendiro

2011-02-28T03:22:00.000-08:00

Warta Jatim, Jombang - Warga Dusun Mendiro di Jombang mengupayakan konservasi hutan secara swadaya. Pengelolaan hutan oleh Perhutani dan Dinas Kehutanan Jawa Timur kurang melibatkan masyarakat, sehingga sering terjadi salah paham dan konflik dengan warga.

Wagisan, Kepala Dusun Mendiro, Panglungan, Wonosalam, mengatakan masyarakat melakukan konservasi hutan sejak tahun 1998. Hutan yang dulu gundul karena penebangan liar kini menjadi hutan kemiri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Warga ingin mewujudkan hutan di sekitar Mendiro lestari dan ada keselarasan dengan masyarakat. “Warga sekitar hutan sedih sering melihat warga luar desa masuk hutan berburu monyet, kancil, macan, dan burung untuk diperjualbelikan," kata Wagisan.

Agar pelestarian dan perlindungan hutan lebih terorganisasi, warga membentuk Kelompok Masyarakat Pelindung Hutan. Kelompok ini mengupayakan rehabilitasi kawasan hutan lindung serta memantau sumber mata air.

Ketua KMPH Sudarsono mengatakan, langkah awal pelestarian hutan Mendiro adalah budi daya dan pembibitan 46 tanaman yang terancam punah. Juga inventarisasi sumber mata air dan dokumentasi keanekaragaman hayati, termasuk kearifan masyarakat terkait pelestarian hutan dan mata air.

Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) mendukung upaya warga Dusun Mendiro Panglungan. Ecoton akan menjembatani kerja sama antara warga dan instansi pengelola hutan. "Kerja sama sangat penting. Masyarakat dan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri," kata Direktur Ecoton Prigi Arisandi

Berdasarkan penelitian Ecoton, di hutan Mendiro terdapat 8 burung langka yang dilindungi dan memiliki harga jual tinggi.

Yakni, perkutut gung (Macropygia Unchall), merak (Pavo Muticus), ayam alas (Gallus Varius), rangkok (Buceros Rhinoceros), cekakak (Halcyon Pileata), elang Jawa (Spizaetus Bartelsi), alap-alap (Ictinaetus Malayensis), dan trucukan (Chloropsis Sonnerati).

Terdapat pula primata langka yang sering diburu. Antara lain kukang (Nycticebus Javanicus), bedhes (Macaca Fascicularis), budeng (Trachypithecus Auratus). Juga mamalia seperti trenggiling (Manis Javanica), tupai kalong (Hylopetes sp), kancil (Tragulus Javanicus), kijang (Muntiacus Muntjac), luwak (Paradoxurus hermaphroditus), dan macan kumbang (Panthera Pardus).

“Hutan di Wonosalam harus dilindungi secara serius. Sebab, selain menjadi habitat satwa liar, pelindung mata air, hutan juga berfungsi sebagai paru-paru Jombang,” kata Prigi.(red)

Suporter Jawa Timur Teken Perdamaian

2011-02-23T00:01:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Berbagai elemen suporter sepakbola di Jawa Timur bersepakat berdamai dan menghindari kekerasan dalam setiap pertandingan. Hasil kesepakatan akan dievaluasi per tiga bulan dan diharapkan memberikan masukan positif bagi suporter dan klub.

Kesepakatan resmi diteken di Mapolda Jatim, Selasa (22/2). Elemen suporter yang meneken perdamaian adalah Bonek, Aremania, Deltamania, Boromania, Persikmania, MP Mania, Ultras Mania, LA Mania, Lasmojo, dan Singo Mania. Selama ini banyak terjadi keributan dan kekerasan pada pertandingan sepakbola. Misalnya, Bonek dan Aremania merupakan musuh bebuyutan.

Kapolda Jatim Irjen Polisi Badrodin Haiti mengatakan, bersatunya suporter merupakan awal yang baik bagi sistem pertandingan dan keamanan. Dia berharap Jatim pionir persatuan suporter di Indonesia. “Jika tidak ada tindakan kekerasan dan pertandingan berjalan lancar, akan menjadi sinyal positif bagi persepakbolaan tanah air.”

Gubernur Soekarwo menyatakan akan menjadikan sepakbola di Jatim sebagai industri. Namun, dengan catatan, suporter menjamin suasana kondusif dalam setiap pertandingan. Dia meminta koordinator suporter berdiskusi dan merumuskan masalah selama ini serta mencari solusi.

Salah satu koordinator Bonek, Imron, mengatakan kesepakatan damai harus ditindaklanjuti hingga bawah. Sebab, permasalahan terbesar suporter bukan di jajaran pengurus, melainkan di massa mengambang.

Imron berharap kepolisian dan pemerintah berperan aktif dalam sosialisasi kepada seluruh koordinator suporter hingga tingkat RT. “Selama ini yang menjadi bonek liar adalah yang remaja. Ini yang harus diperhatikan,” ujarnya.(red)

Mereka Menatap Dunia

2011-02-22T23:56:00.000-08:00

Sekolah tuna netra. Menghapus gelap.

Empat siswa kelas IV tekun menyimak penjelasan Pak Salim. Tangan mereka cekatan membuat tanda diatas reglet. Huruf-huruf braile timbul mengungkap kata.

Salim, guru Bahasa Indonesia di SDLB Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta (YPAB). Dengan pengalaman mengajar sejak tahun 1981, Salim guru paling senior di sekolah ini. Bapak berusia 54 tahun ini lulusan SDLB Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta tahun 1970.

Salim kecil tidak pernah bercita-cita menjadi murid apalagi guru sekolah luar biasa. Salim tidak terlahir sebagai penyandang tuna netra.

Salim sempat sekolah di SD Negeri Tembaan II, Surabaya, hingga kelas II. Pada umur 11 tahun Salim sakit panas disertai kejang-kejang. Berobat ke beberapa dokter, sakitnya tak kunjung sembuh.

Penglihatan Salim terganggu akibat penyakit ini. ”Mata saya rasanya panas sekali, sampai akhirnya saya benar-benar tidak bisa melihat,” katanya.

Salim kemudian pindah ke SDLB Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta. Setelah lulus, dia melanjutkan sekolah ke sekolah menengah pertama luar biasa dan lulus tahun 1972.

Minat Salim mengajar mulai terarah ketika dia melanjutkan pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Teratai. Lulus tahun 1981, Salim diterima mengajar di TK Luar Biasa YPAB hingga tahun 1995. Selepas itu dia diberi kepercayaan mengajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4, 5, dan 6.

Baru dua tahun mengajar di SDLB YPAB, Salim diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mematangkan kemampuannya mengajar, Salim melanjutkan studi ke Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Surabaya. Dia lulus sarjana tahun 2008.

Di bidang tulis menulis, Salim lumayan bertaji. Tahun 1983 dia menyabet gelar juara I nasional lomba mengarang untuk guru dan kepala sekolah luar biasa. Tahun 2004 Salim merebut juara III lomba mengarang tingkat internasional di Jepang.

”Tidak ada yang tak mungkin di dunia. Asal kita mau berusaha dan kerja keras,” ujarnya.

Selain membuka jalan karir, SDLB Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta juga mempertemukan Salim dengan pendamping hidup. Salim menikah dengan sesama guru di SDLB YPAB tahun 1993. Istrinya kini mengajar di SDN Margorejo III, Surabaya.

Bersama istri dan 2 anaknya, Salim tinggal di kawasan Ketintang Madya. ”Meski mengalami keterbatasan, senang rasanya bisa memiliki keluarga yang mencintai saya.”

Tidak hanya guru yang berprestasi di SDLB Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta, puluhan penghargaan lainnya disumbangkan murid sekolah ini.

Huriyah Dawi Febriyanti misalnya, meraih juara I lomba menyanyi siswa SLB se-Provinsi Jawa Timur. Siswa kelas 4 SD ini, mampu mengalahkan puluhan pesaing dari berbagai kabupaten dan kota.

”Untuk bisa juara, saya harus rajin dan rutin ikut les musik. Kebetulan saya suka musik jadi mudah mengikutinya,” kata Febriyanti.

Menurut Febriyanti, keberhasilannya meraih juara tidak lepas dari bimbingan Iwan, guru musik di SDLB YPAB. Iwan yang juga alumni sekolah ini mengajari Febriyanti membaca not balok dan olah vocal.

Kepala Sekolah SDLB YPAB, Nurul Gimawati mengatakan, setidaknya ada 20 hingga 30 penghargaan yang diraih murid-muridnya. Sebagian besar pada bidang seni dan olahraga. ”Penghargaan yang diraih sekolah ini merata. Mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat internasional.”

Menurut Nurul, tidak mudah membimbing siswa SLB agar mandiri dan mampu meraih prestasi. ”Untuk menangani siswa yang dikucilkan oleh keluarga merupakan tugas yang berat. Butuh kesabaran,” katanya.

Sejak didirikan oleh Prof Dr M Soetopo dan istrinya G Soetopo van Eybergen, 9 Maret 1959, sekolah ini konsisten tidak menarik biaya pendidikan. Mayoritas siswa SDLB Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta, berasal dari keuarga tidak mampu.

Untuk menambal biaya operasional, sekolah bekerja sama dengan lembaga atau perorangan yang berminat menjadi orang tua asuh. Satu anak, satu orang tua angkat.

Sekolah tetap tidak menarik biaya pendidikan bagi siswa yang mampu, meski ada orang tua mereka yang menjadi donatur.

SDLB YPAB juga mendapat kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meski jumlahnya tidak sebanyak bantuan yang diterima sekolah umum, dana tersebut dapat membantu kelancaran operasional sekolah.

Selain bebas SPP, sekolah ini memberikan fasilitas asrama bagi siswa yang berasal dari luar Kota Surabaya. Mereka juga mendapat fasilitas antar jemput siswa. (red)

Aktivis Surabaya Razia Tas Kresek

2011-02-21T01:51:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Menyambut Hari Sampah Nasional, aktivis lingkungan menggelar razia tas plastik di Surabaya. Aksi ini sebagai wujud keprihatinan atas semakin banyak sampah, terutama tas kresek.

Koordinator Komunitas Nol Sampah, Wawan Some, mengatakan berdasarkan penelitian di beberapa kota besar, dalam setahun masyarakat Indonesia menggunakan rata-rata 350 tas kresek. Dari jumlah itu, hanya 10% tas plastik yang dapat didaur ulang.

Ditemukan pula fakta tas kresek mematikan mangrove di kawasan Pantai Timur Surabaya. "Tas kresek menyelubungi anakan mangrove dan akar. Akibatnya, pohon mangrove atau anakan mangrove mati," ujar Wawan, Senin (21/2)

Razia tas kresek dilakukan di Taman Bungkul dan Terminal Joyoboyo. Setelah itu para aktivis menyusuri Kali Surabaya dari depan Instalasi PDAM Karangpilang hingga Rolak Gunungsari. Mereka mendapatkan 3 karung sampah plastik, seperti tas kresek, kemasan makanan, botol minuman, dan popok bayi.

Wawan mengatakan, akan mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mengeluarkan kebijakan terhadap bahaya tas kresek. Dia juga berharap pemerintah Jawa Timur segera menerbitkan peraturan daerah tentang bahaya tas kresek.(red)

Serikat Petani Tolak Jagung Transgenik

2011-02-21T01:47:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya- Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak budidaya jagung transgenik, yang dikembangkan PT Branita Shandini atau Mosanto di Kabupaten Mojokerto.

Ketua Departemen Konsolidasi Organisasi Nasional SPI, Ali Fahmi mengatakan, pihaknya menolak budidaya jagung transgenik karena dianggap tidak aman bagi kesehatan. Menurut dia, belum ada satupun penelitian yang menjamin pangan rekayasa genetik aman 100 persen.

Pangan transgenik juga berpotensi merusak lingkungan. Di beberapa negara seperti Kanada, budidaya tanaman transgenik menyebabkan polusi genetik. Lahan yang berdekatan dengan tanaman transgenik berpotensi tercemar gen hasil transgenik.

SPI juga menyoroti bahaya penguasaan ekonomi oleh PT Branita Shandini. Seperti yang terjadi terhadap petani kapas transgenik di Bulukumba, Sulawesi Selatan, produktifitas tidak meningkat setelah menggunakan tanaman kapas transgenik.

”Setelah digugat oleh koalisi petani, baru dikeluarkan data yang menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen lokasi tidak menghasilkan seperti yang dijanjikan. Dari janji 3 sampai 4 ton per hektare, ternyata produksinya hanya berkisar 1,1 ton atau sekitar 60 persen,” kata Ali Fahmi.

Serikat Petani Indonesia memberikan rekomendasi kepada Kementrian Pertanian untuk tidak mengeluarkan izin penanaman benih jagung transgenik. Mereka juga meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meneliti benih tanaman pangan yang berbasis kekayaan hayati.

SPI meminta Kementrian Pertanian mendukung upaya petani mengembangkan benih secara mandiri, sehingga tidak tergantung pada perusahaan penghasil benih.

PT Branita Shandini telah menginvestasikan dana $US 40 juta untuk pengembangan benih jagung hibrida dan benih jagung transgenik di Mojokerto, Jawa Timur.

Chris Peterson, Country Lead Monsanto Indonesia mengatakan pengembangan benih jagung transgenik akan diekspor ke Filipina, Vietnam, dan sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya.(red)

Gubernur Jatim Akui Kurang Koordinasi

2011-02-16T04:30:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan akan bertanggung jawab atas penyerangan Pondok Pesantren Al Maha’dul Islam di Pasuruan. Ia mengakui kurang intens dalam melakukan koordinasi terkait kerukunan beragama di berbagai daerah di wilayahnya.

Soekarwo berjanji akan meningkatkan dialog dengan berbagai kalangan lintas agama agar tidak terulang kejadian yang sama. “Saya memang pernah menjamin soal kebebasan beragama. Namun, karena kurangnya koordinasi, saya siap bertanggung jawab,” kata Soekarwo, Rabu (16/2).

Selain bertanggung jawab, Soekarwo juga meminta media massa berperan serta dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jatim. Salah satu dengan tidak membuat berita yang meresahkan masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan LBH Surabaya Ansorul Huda mengatakan, pernyataan bertanggung jawab Soekarwo harus diimplementasikan dengan tindakan konkret. Seperti mengoptimalkan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah.

Ansorul menilai selama ini jargon kerukunan umat beragama sebatas ucapan. Namun, pada kenyataannya masih banyak kekerasan atas nama agama terjadi di Jatim.

Menurut dia, rentetan kekerasan atas nama agama merupakan akibat ketidaktegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus kekerasan. “Kalau pemerintah dan polisi tidak melakukan pembiaran, kami yakin kekerasan atas nama agama bisa diminimalkan.”

Humas Ponpes Al Maha’dul Islam, Muchsin Assegaf, mengatakan sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyerangan Selasa (15/2) sore. Penyerangan dilakukan kelompok Aswaja yang terdiri atas gabungan penceramah bermasalah. “Mereka bukan dari unsur NU atau Muhammadiyah. Selama ini, hubungan kami dengan NU dan Muhammadiyah sangat baik,” kata Muchsin.

Muchsin meminta polisi bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan Ponpes Al Maha’dul Islam. Apalagi, aksi ini bukan yang pertama terjadi terhadap pesantren beraliran Syiah ini. (red)

Massa Serang Pesantren Syiah di Pasuruan

2011-02-16T04:19:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Kapolda Jawa Timur menyatakan polisi telah menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan Ponpes Al Maha’dul Islam di Pasuruan, Selasa (15/2) petang. Ketiga orang itu dari ormas keagamaan di Bangil, Pasuruan.

“Kami sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus ini. Apalagi tersiar kabar, memang ada konflik antara ponpes dan ormas keagamaan tersebut,” Kapolda Irjen Pol Badrodin Haiti, semalam.

Kemarin sore Pondok Pesantren Al Maha’dul Islam di Pasuruan, Jawa Timur, diserang 200-an orang tidak dikenal. Akibatnya 6 santri terluka. Humas Ponpes Muchsin Asegaf mengatakan, penyerangan terjadi begitu cepat. Sekitar 200 orang masuk ke kompleks pondok pesantren dan melempari batu kepada para santri.

Menurut Muchsin, penyerangan semacam ini sudah sering terjadi di Ponpes Al Maha’dul. Namun, hingga sekarang belum seorang pun pelaku ditangkap dan diproses kepolisian.

Ironisnya, penyerangan Selasa sore sudah diketahui kepolisian yang melakukan penjagaan sejak pukul 14.00. “Sebenarnya pada saat penyerangan terjadi, sudah ada aparat kepolisian yang siap melakukan penjagaan. Kami juga heran, kenapa ponpes ini selalu menjadi sasaran dalam tiga tahun terakhir,” ujar Muchsin.

Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti Badrodin mengelak dikatakan polisi lambat mengamankan Ponpes Al Maha’dul Islam dari penyerangan itu. Menurut dia, ponpes menolak tawaran kepolisian menjaga dan mengamankan. Polda Jatim saat ini menerjunkan 2 peleton pasukan untuk menjaga Ponpes Al Maha’dul Islam.

Ponpes Al Maha’dul Islam didirikan Yayasan Pesantren Islam (Yapi) dan beraliran syiah. Keberadaan ponpes ini sering dipersoalkan kelompok sektarian Suni yang juga ada di Pasuruan.(red)

Lagi, Tanggul Lumpur Lapindo Longsor

2011-02-11T01:10:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo - Tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas kembali longsor di Desa Siring, Porong, Kamis (10/2) sore. Longsor kali ini di titik 22 yang bersebelahan dengan rel KA tidak jauh dari jalan raya Porong.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ahmad Khusairi mengatakan, longsor ini terjadi di wilayah yang tanahnya sering menurun. Meski demikian, BPLS akan meneliti ulang untuk mengetahui apakah tanggul longsor akibat subsidence (penurunan tanah) atau faktor lain.

Agar tanggul tidak longsor sehingga mengganggu jalan raya, jalan arteri, dan rel kereta, BPLS akan menguatkan tanggul. Di antaranya memasang bronjong(batu yang ditata dan diberi kawat) yang ditargetkan selesai dalam 2 - 3 hari. “Kami akan memperbaiki dan menguatkan tanggul. Secepatnya dilakukan, agar masyarakat tidak terganggu,” ujar Khusairi.

Menurut Khusairi, longsornya tanggul di titik 22 ini untuk kedua kalinya. Pada longsor pertama terjadi overtaping atau luapan lumpur meluber melebihi tanggul.

Tanggul lumpur yang rawan longsor atau jebol selain di titik 22 di pinggir rel kereta dan jalan raya Porong, juga di titik 79 - 80 di Desa Gempolsari.

BPLS juga mencatat, selama tahun 2010 hingga Februari 2011 telah 4 kali tanggul ambles dan longsor.

Tinggi tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas saat ini mencapai 11 meter dan berkali-kali longsor. BPLS tidak bisa memberikan jaminan tanggul lumpur aman dan tidak longsor lagi.

Secara terpisah, Asisten Manajer Eksternal PT KA Daerah Operasi VIII Surabaya Herry Winarno mengatakan, tanggul longsor di titik 22 membuat struktur tanah yang dilintasi rel kereta menurun. Sejauh ini rel masih aman dilintasi kereta, namun dengan kecepatan maksimal 10 km/jam.

PT Kereta Api terus mempercepat penyelesaian jalur alternatif. Pengerjaan rel alternatif sudah selesai dan tinggal penyempurnaan. Direncanakan Maret depan jalur alternatif sudah bisa digunakan.(red)

Jatim Jamin Tak Ada Kekerasan Agama

2011-02-10T16:46:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Gubernur Jawa Timur menjamin tidak akan terjadi kekerasan atas nama agama di wilayahnya. Untuk menjaga keamanan, Gubernur telah berkoordinasi dengan Kepolisan Daerah dan Kodam V Brawijaya.

"Semua pihak sudah bisa saling mengerti tentang arti keberagaman. Kami juga meminta semua pihak saling menahan diri, jika ada gejolak sekecil apa pun," kata Gubernur Soekarwo, Kamis (10/2).

Secara terpisah, Akhol Firdaus dari Center for Marginalized Communities Studies (Cmars) menyatakan siap menagih janji Gubernur Soekarwo. Sebab, kenyataan di Jatim tidak seusai yang dikatakan Gubernur. Jatim urutan kedua setelah Jawa Barat dalam kasus kekerasan atas nama agama.

Menurut Akhol, saat ini pelanggaran kebebasan berkeyakinan terjadi secara struktural. Karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab penuh dalam melindungi hak dasar masyarakat dalam berkumpul, berserikat, dan berkeyakinan. (red)

SMS Teror Beredar di Surabaya

2011-02-09T02:53:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Pasca kerusuhandi Temanggung, Jawa Tengah, warga Surabaya diresahkan SMS teror. Dikabarkan Romo Sandana dari Gereja Santo Paulus, Temanggung, dikeroyok warga dan tidak diketahui keberadaannya.

Lucy, umat Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya, mengaku menerima SMS Rabu (9/2) pagi. “Saya menerimanya tadi pagi. Beberapa rekan juga menerima SMS yang sama,” ujarnya.

SMS tersebut berbunyi, “Mohon dukungan doa untuk Gereja di Temanggung, termasuk Gereja Katolik diamuk massa. Romo Sadana dikeroyok massa, sampai saat ini belum diketahui nasibnya. Romo Sadana lari ke Gereja untuk mempertahankan Tabernakel. Tolong kirim ke semua saudara kita. Semoga Tuhan atur segala sesuatunya dan ampuni mereka. (nb : dari pesan berantai).

Isi SMS itu dimentahkan Romo Noegroho Agoeng yang bertugas di Keuskupan Semarang yang menegaskan Romo Sandana diamankan di Semarang. Setelah diamankan di Koramil Temanggung, saat ini Romo Sandana berada dalam perlindungan Keuskupan Semarang. “Kami tegaskan, Romo Sandana dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apa pun,” katanya.

Romo Noegroho Agoeng meminta masyarakat, terutama umat Katolik, tidak mudah terpancing isu atau SMS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Badrodin Haiti meminta masyarakat tidak terpengaruh peristiwa di Banten dan Temanggung. Dia menyatakan polisi siap mengamankan Jatim dari segala gangguan. “Jatim saat ini dalam kondisi kondusif. Kami siap bertindak tegas kepada siapa pun yang mencoba mengganggu situasi dan keamanan di Jatim,” katanya. (red)

Menteri Agama: Ahmadiyah Harus Tanggalkan Keislaman

2011-02-07T18:19:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah akan mengevaluasi keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Evaluasi ini dinilai penting, seiring dengan banyaknya tindakan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, hasil evaluasi akan segera dilaporkan kepada Presiden. “Kami akan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Tiga hari kami harapkan sudah ada hasilnya,” kata Suryadharma Ali di Surabaya, Senin (7/2).

Suryadharma Ali mengatakan juga menawarkan opsi kepada Ahmadiyah untuk menjadi pengikut aliran kepercayaan, namun dengan catatan harus menanggalkan keislaman. Menurut dia, opsi ini untuk meminimalkan kesalahpahamanan di masyarakat tentang Ahmadiyah.

Meskipun demikian, Menteri Agama mengaku menyayangkan tindakan kekerasan kelompok masyarakat terhadap Jamaah Ahmadiyah. Menurut dia, tindakan kekerasan dengan alasan apa pun tidak bisa dibenarkan.

Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya M Saiful Arif mengatakan, pemerintah sudah terlalu banyak melakukan pembiaran tindak kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah. Padahal, berdasarkan UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, keberadaan Ahmadiyah tidak mengganggu ketertiban umum, moral, dan kesehatan masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Saiful Arif mengatakan tidak mempermasalahkan statemen Menteri Agama yang akan mengkaji keberadaan Ahmadiyah. Namun, dengan catatan, yang dikaji keberadaan organisasi Ahmadiyah, bukan kebebasan keyakinan yang dianut jamaahnya. “Pemerintah boleh saja mengkaji organisasi seperti Ahmadiyah. Namun, mereka tidak boleh merampas kebebasan jamaahnya untuk menjalani keyakinan.”

Menurut Saiful, seharusnya pemerintah bersikap objektif terhadap keberadaan organisasi di Indonesia. Apalagi banyak organisasi yang menanamkan kekerasan dalam aksinya. Jika pemerintah objektif, organisasi yang meresahkan masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI), harus dibubarkan.(red)

RS Delta Surya Akhirnya Cabut Larangan Berjilbab

2011-02-02T06:34:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo akhirnya mencabut larangan mengenakan jilbab terhadap salah satu pegawainya, Nurul Hanifah. Manajemen mengaku tidak ingin berpolemik soal larangan berjilbab saat bekerja.

Meski demikian, manajemen rumah sakit akan berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia soal seragam saat bekerja. “Yang jelas kami sudah sepakat soal hal ini (Nurul boleh mengenakan jilbab saat bekerja). Namun, kapan itu akan berlaku, kami masih menunggu soal ketentuan seragam dari MUI,” kata Soegondo, Ketua Dewan Pengurus RS Delta Surya.

Soegondo mengatakan, pencabutan surat peringatan (SP) terhadap Nurul Hanifah akan didiskusikan dengan pengurus rumah sakit. Saat ini manajemen akan fokus pada modifikasi seragam bagi Nurul Hanifah.

Kepala Bidang Internal LBH Surabaya Rizal Alifi, yang mendampingi Nurul Hanifah, menyatakan bersyukur atas keputusan manajemen RS Delta Surya. Dia berharap keputusan itu tidak hanya untuk Nurul, tetapi bagi karyawan lain yang juga mengenakan jilbab.

Rizal juga mendesak manajemen RS Delta Surya mencabut surat peringatan terhadap Nurul. “Kami ingin RS segera mencabut SP tersebut. Apalagi SP tersebut cacat hukum dan memangkas beberapa hak Nurul sebagai karyawan,” ujarnya. (red)

Sanggar Al Faz untuk Anak-anak Korban Lumpur Lapindo

2011-02-02T06:31:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo – Sebuah sanggar anak didirikan untuk anak–anak korban lumpur Lapindo. Sanggar bernama Al Faz ini didirikan tahun 2008 dan berfungsi sebagai taman bermain, sekaligus belajar bagi anak-anak korban lumpur yang tinggal di kawasan Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Pendiri Sanggar Al Faz Muhammad Irsyad mengatakan, hingga saat ini ada sekitar 30 anak yang beraktifitas di sanggar di setiap hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Sebagian dari mereka bahkan telah duduk di bangku SMP dan SMA.

Pendirian Sanggar Al Faz didorong oleh rasa keprihatinan Irsyad terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak–anak korban lumpur. “Pada waktu itu, kepribadian dan perkembangan anak, kurang begitu terperhatikan, karena orang tuanya sibuk mengurusi ganti rugi. Karena itulah, sanggar ini berdiri,” kata Irsyad.

Kegiatan di Sanggar Al Faz terbagi dalam beberapa kelompok, seperti menari, menyanyi dan belajar alat musik, termasuk gamelan dan alat musik tradisional lainnya. Tidak itu saja, sanggar Al Faz juga menyediakan perpustakaan yang berisi buku-buku pengetahuan dan pelajaran untuk anak-anak.

Sanggar Al Faz, juga menggelar diskusi yang bertemakan persoalan di masyarakat setiap pekan. Topik bahasan dari diskusi yang digelar beragam, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga penyelesaian kasus lumpur Lapindo.

Irsyad dan penduduk Desa Besuki Timur juga membangun radio komunitas Kanal Besuki Timur (KBT) FM. Radio ini menyiarkan informasi seputar perkembangan dan isu-isu terbaru terkait lumpur Lapindo.(red)

Kereta Surabaya Ogah Angkut Suporter Sepakbola

2011-02-02T06:27:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - PT Kereta Api Daerah Operasi VIII Surabaya menolak mengangkut suporter sepak bola. Keputusan tersebut berlaku sejak Rabu 26 Januari hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Humas PT KA Daops VIII Sri Winarto mengatakan, PT KA rugi ratusan juta rupiah setiap mengangkut suporter sepak bola. Kereta pengangkut suporter pasti rusak dilempari penduduk.

PT Kereta Api akan bekerja sama dengan manajemen klub, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memberikan pengertian kepada suporter. ”PT KA selama ini selalu rugi dan disalahkan. Kami sering menyampaikan surat ganti rugi, tapi tidak ada tanggapan,” ujar Winarto.

Asisten Manajer Eksternal Humas PT KA Herry Winarto menyatakan rugi Rp 240 juta akibat perusakan kereta di Lamongan dan Surakarta. Kereta pengangkut suporter Persebaya 1927 dilempari penduduk di Lamongan dan Surakarta dalam perjalanan pulang ke Surabaya dari Jakarta. (red)

RS Delta Surya Sidoarjo Larang Pegawai Berjilbab

2011-02-02T06:24:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo melarang pegawainya mengenakan jilbab. Pegawai yang melanggar terancam dipecat.

Fahmi, suami Nurul Hanifah, pegawai RS Delta Surya, mengatakan istrinya mendapat 2 kali surat peringatan (SP) karena mengenakan jilbab sejak 13 Desember 2010. Gaji istrinya juga dipotong.

Manajemen RS Delta Surya menyatakan Nurul melanggar ketentuan tentang seragam. Nurul memutuskan mengenakan jilbab setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 2010.

Fahmi mengatakan, istrinya sudah mengajukan izin mengenakan jilbab pada 14 Desember 2010. Namun permohonan izin tersebut tidak ditanggapi, hingga manajemen RS Delta Surya mengeluarkan SP pertama 23 Desember 2010 dan SP kedua 7 Januari 2011.

”Istri saya tidak terima karena merasa tidak melakukan pelanggaran,” kata Fahmi ketika mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Fahmi mengaku sudah mengadukan kasus ini ke DPRD, Bupati, dan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Dinas Tenaga Kerja menyarankan Fahmi menempuh upaya bipartit.

Menurut Fahmi, sejak istrinya bekerja 7 tahun lalu tidak ada perjanjian tertulis yang melarang pegawai RS Delta Surya Sidoarjo mengenakan jilbab. Manajemen hanya menginstruksikan secara tidak tertulis agar pegawai tidak mengenakan jilbab.

Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya M Saiful Arif mengatakan akan meminta RS Delta Surya mencabut aturan larangan mengenakan jilbab. Peraturan itu melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. ”Persoalan ini serius jika dibiarkan. Harus ada tindakan agar tidak terjadi masalah serupa.”

Direktur Utama RS Delta Surya Dawam Wahab menyatakan pihaknya mewajibkan pegawai mengenakan seragam sesuai aturan rumah sakit. Menurut dia, aturan tersebut sudah disampaikan kepada pegawai ketika direkrut. ”Aturan itu sudah menjadi keputusan Dewan Pengurus RS Delta Surya dan sudah disetujui Dinas Tenaga Kerja. Bertahun-tahun aturan itu diterapkan tidak ada karyawan yang mengeluh,” ujarnya.

Dawam Wahab mengaku sudah mengusulkan agar aturan larangan mengenakan jilbab diubah. Namun, Badan Pengurus RS Delta Surya menolak usulan tersebut.(red)

Wali Kota Surabaya Bantah Kenaikan Pajak Reklame Gembosi PAD

2011-02-02T06:21:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah kenaikan pajak reklame mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). DPRD Surabaya mempermasalahkan peraturan wali kota soal kenaikan pajak reklame yang dinilai mengurangi PAD.

Menurut Tri Rismaharini, sebelum pajak reklame dinaikkan, PAD Kota Surabaya dari sektor ini Rp 8 miliar per tahun. Setelah pajak dinaikkan, PAD naik mencapai Rp 10 miliar hingga Rp 13 miliar per tahun.

”Kenaikan pajak reklame itu sebetulnya untuk pengusaha nakal. Pajak itu saya buat setelah mendapat masukan dari berbagai pihak,” kata Tri Rismaharini ketika memenuhi panggilan DPRD Surabaya.

Tri Rismaharini mengaku heran DPRD mempersoalkan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 56 dan 57 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Menurut dia, mekanisme penyusunan peraturan tersebut sama dengan aturan lainnya.

Pada 15 Desember 2010 Pemerintah Kota Surabaya membongkar papan reklame milik perusahaan iklan La Nyala Mataliti di Jalan Margorejo. Perusahaan ini menolak membayar pajak susuai aturan baru.

La Nyala Mataliti kemudian menggugat Pemkot Surabaya dengan menggerahkan 99 pengacara. Perusahaan ini menilai Pemkot Surabaya tidak memberikan sosialisasi sebelum membongkar papan reklame.(red)

Tokoh Lintas Agama Buka Posko Kebohongan Pemerintah

2011-02-02T06:17:00.000-08:00

Warta Jatim, Jakarta – Menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ada politisasi dalam sikap tokoh lintas agama yang mengungkapkan 18 kebohongan soal keberhasilan pemerintah, akan dibentuk posko pengaduan kebohongan pemerintah di setiap kelompok agama.

Rohaniwan dan budayawan FX Mudji Sutrisno mengatakan, pemerintah selama ini lebih banyak menggunakan kacamata sempit. Padahal, apa yang dilakukan tokoh lintas agama tidak lebih demi kemajuan bangsa Indonesia. Pernyataan tokoh lintas agama cenderung menggunakan moral dan tidak bermuatan politis.

Dalam kenyataannya, peran negara sangat minim saat masyarakat membutuhkan. Misalnya soal penyelesaian lumpur Lapindo Brantas, soal kebebasan beragama, dan perlindungan buruh migran. “Di mana peran negara dalam ketiga kasus itu? Negara seakan tidak berdaya menghadapinya, “ ujar Mudji.

Menurut Mudji, untuk mengawasi perkembangan 9 kebohongan lama dan baru pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh lintas agama membentuk rumah atau posko pengaduan kebohongan di tiap-tiap kelompok agama. Antara lain di Konferensi Waligereja Indonesia dan PP Muhammadiyah.

Mudji Sutrisno mendesak pemerintah lebih intensif menjalin komunikasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh lintas agama. Komunikasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi untuk penyelesaian berbagai masalah di Indonesia.(red)

Setara Institute Gugat Polrestabes Surabaya

2011-02-02T06:12:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Setara Institute dan Centre for Marginalized Communities Studies akan menggugat Polrestabes Surabaya. Gugatan ini terkait pembubaran pertemuan membahas perlindungan hak beragama dan berkeyakinan di Hotel Inna, Simpang Surabaya, oleh Front Pembela Islam.

Ketua panitia pertemuan Indra Listiantara Putra mengatakan, Polrestabes Surabaya mendukung tindakan FPI. Bahkan polisi ikut mengusir peserta pertemuan dari Hotel Inna.

Setara Institute juga akan menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Polisi membubarkan pertemuan karena bertepatan dengan kedatangan Presiden di Surabaya.

”Data dan fakta yang kami kumpulkan sudah cukup. Tinggal soal waktu kami akan mengajukan gugatan tersebut,” kata Indra Listiantara Putra.

Kepala Divisi Pendidikan dan Publikasi Centre for Marginalized Communities Studies, Akhol Firdaus, mengatakan pertemuan tersebut mengundang sejumlah instansi pemerintah. Namun, tidak satu pun instansi mencegah tindakan FPI. ”Instansi negara yang hadir dalam FGD seakan tidak berdaya menghadapi FPI.”

Menurut Akhol, pertemuan terpaksa dilanjutkan di tempat yang dirahasiakan dan menghasilkan 6 kesimpulan. Salah satu kesimpulan, tindakan intoleransi antar-umat beragama terjadi secara sistematis. Mereka menuntut negara bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama.

Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Badrodin Haiti mengaku siap mengamankan acara yang mendapat izin dari polisi. Dia enggan mengomentari rencana gugatan yang akan diajukan Setara Institute. (red)

KPID Jatim Periksa Pembatalan Siaran Opera Tan Malaka

2011-02-02T06:09:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur akan meminta klarifikasi stasiun televisi lokal, Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya, terkait pembatalan siaran Opera Tan Malaka.

Kepala Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim Maulana Arief mengatakan akan meminta klarifikasi Kili Suci TV, Batu TV, dan Madura Channel, Kamis (13/1) siang. Mereka mengaku membatalkan siaran karena dilarang aparat keamanan.

Komisi Penyiaran Jatim belum memutuskan kapan meminta penjelasan Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jatim.

Maulana kecewa terhadap aparat keamanan yang melarang pemutaran Opera Tan Malaka. Menurut dia, aparat keamanan dapat mengajukan keberatan atas isi siaran ke KPID atau Lembaga Sensor Film. “Jika dirasa meresahkan, sebaiknya melapor ke KPI,” kata Maulana.

Penanggung jawab Kili Suci TV, Muftie Ali, mengatakan batal memutar Opera Tan Malaka karena dilarang oleh Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol (Art) Bambang Sudarmanto. “Ada simbol partai kiri di tengah film tersebut. Kodim beralasan ini demi keamanan,” kata Muftie.

Letkol Bambang Sudarmanto mengakui melarang Kili Suci TV menyiarkan Opera Tan Malaka. Menurut dia, penyiaran Opera Tan Malaka dikhawatirkan mengganggu keamanan di Kediri.

Batu TV yang juga membatalkan menyiarkan Opera Tan Malaka mengaku mendapat perintah dari Polres Batu, Malang. Namun, Kapolres Batu AKBP Gatot Soegeng Soesanto membantah mengeluarkan perintah larangan.

Gatot mengatakan tidak memiliki otoritas menekan stasiun televisi agar tidak menyiarkan Opera Tan Malaka. Personelnya mendatangi Batu TV untuk mengecek studio. ”Kami memang datang ke Batu TV, namun hanya bertanya tentang Opera Tan Malaka,” ujarnya.

Opera Tan Malaka dipentaskan di Teater Salihara Jakarta 18-20 Oktober 2010. Rekaman pementasan rencananya disiarkan di 19 stasiun televisi lokal.(red)

SLB Swasta Minta Bagian Bantuan Operasional Sekolah

2011-02-02T06:06:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Pengurus sekolah luar biasa Surabaya meminta pemerintah mengalokasikan bantuan operasional sekolah (BOS) ke sekolah anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).

Wakil Kepala SDLB Yayasan Pendidikan Anak-Anak Buta Surabaya, Sutaryono, mengatakan dana BOS saat ini hanya dikucurkan kepada sekolah negeri. Padahal, sekitar 50 SLB di Surabaya semuanya berstatus swasta.

Sutaryono meminta masyarakat mengubah penilaian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak butuh dikasihani dan harus diperlakukan seperti anak lainnya.

Menurut dia, siswa berkebutuhan khusus agak lemah dalam bidang akademis. Namun dalam bidang tertentu seperti seni dan keterampilan, siswa berkebutuhan khusus memiliki kemampuan sama atau bahkan lebih dibandingkan anak lain.

”Anggapan masyarakat selama ini keliru soal anak berkebutuhan khusus. Sejatinya mereka tidak ingin diperlakukan beda. Mereka membuktikan bisa seperti orang normal,” kata Sutaryono.

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mendesak pemerintah membuat aturan yang menjamin hak pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saat ini anak berkebutuhan khusus tidak dapat bersekolah di sekolah biasa, karena ada seleksi kelengkapan fisik calon siswa. ”Sekolah normal masih menggunakan syarat ini. Itu jadi penghalang bagi penyandang disabilitas,” kata Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya M Saiful Arif. (red)

Jaringan Peduli BMI Gugat Polrestabes Surabaya

2011-01-16T09:05:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Jaringan Peduli Buruh Migran Jawa Timur mengecam Polrestabes Surabaya yang menghentikan penyidikan kasus trafficking 5 BMI ke Makau. Jaringan Peduli Buruh Migran mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengacara Jaringan Peduli Buruh Migran Jatim M Saiful Arif mengatakan, surat penghentian proses penyidikan (SP3) kasus ini menyalahi aturan. Polisi menutup kasus tanpa pernah memeriksa dokumen atau bukti.

Salah seorang korban, Umi Rofiatun Janah, mengaku ditekan personel Polda Jatim agar mencabut laporan. Umi dan 4 rekannya melaporkan PJTKI PT Surya Pasifik Jaya menipu calon pekerja yang dikirim ke Makau. ”Dari sinilah polisi akhirnya mengeluarkan SP3, dengan alasan pencabutan pelaporan,” kata Saiful Arif.

Kepala Bagian Humas Polrestabes Surabaya Kompol Wiwik Setyaningsih mengatakan akan mempelajari SP3 kasus ini. Menurut dia, SP3 dikeluarkan setelah penyidik menilai tidak cukup bukti untuk melanjutkan perkara.(red)

MUI dan Kepolisian, Aktor Pendukung Intoleransi Beragama

2011-01-16T09:01:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kepolisian dianggap sebagai aktor terbanyak dalam mendukung terjadinya tindakan intoleransi kebebasan beragama di Jawa Timur.

Kepala Divisi Pendidikan dan Publikasi Center for Marginalized Communities Studies (Cmars) Akhol Firdaus mengatakan, adanya sikap “dukungan” intoleransi beragama yang dilakukan MUI dan Kepolisian, membuktikan bahwa sebenarnya negara tidak memiliki komitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Jawa Timur.

Akhol menambahkan, secara khusus, Cmars membagi aktor pelaku intoleransi beragama menjadi dua kelompok. Yakni, aktor non-negara dan aktor negara. Untuk aktor non-negara, peringkat pertama ditempati MUI (9 pelanggaran), Forum Umat Islam (6), Nadhlatul Ulama (6) dan Front Pembela Islam (5).

Sedangkan dari aktor negara, peringkat pertama ditempati Kepolisian (14 pelanggaran), Pemkot/ Pemkab (5) dan Bakesbanglinmas (4).

“ Dalam berbagai peristiwa intoleransi beragama ini, membuktikan bahwa negara bisa bekerja sama dengan aktor non-negara,” ujar Akhol.

Cmars mencatat, terjadi 55 peristiwa tindakan intoleransi beragama di sepanjang tahun 2010. 23 peristiwa didominasi oleh aktor non-negara, 19 peristiwa oleh aktor negara dan sisanya 13 peristiwa dilakukan secara bersama. (red)

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Dicopot

2011-01-16T08:58:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Kejaksaan Agung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Wahyudi. Pencopotan ini terkait kasus joki narapidana Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, M Farela mengatakan, pihaknya mendapat perintah mencopot Wahyudi melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Marwan Effendi.

Menurut Farela, saat ini surat keputusan pencopotan dan mutasi terhadap Kajari, Asisten Pidana Khusus, dan jaksa yang terlibat joki tahanan sudah disiapkan. Surat tersebut akan ditandatangani Jaksa Agung Basrif Arief dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

“Kami pastikan Kajari Bojonegoro dicopot dan dimutasi. Surat keputusan segera menyusul,” kata M Farela.

Selain mencopot Kajari Bojonegoro Wahyudi, Aspidsus Hendro Sasmito, dan Jaksa Tri Murwani, Kejagung juga memecat petugas LP Bojonegoro, Widodo Priyono. Widodo dinilai terlibat kasus joki narapidana Kasiem. (red)

Kerja Keras “Penjual” Toilet

2011-01-07T05:44:00.000-08:00

Kerja kerasnya selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Toilet bikinan Sumadi, membuat lingkungan bersih, dan bertemu Presiden.

Jam dinding di rumah Sumadi, yang terletak di jl. Kartini XIV, desa Warujayeng, kecamatan Prambon, Nganjuk, sudah menunjukkan pukul 18.30 wib. Dari depan rumah, lelaki berkulit sawo matang dengan langkah tergesa memasuki ruang tamu. Ya, dia adalah Sumadi (39), sang pemilik rumah yang baru saja mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 8 Juni 2010, atas pengabdiannya terhadap lingkungan hidup di Jawa Timur.

Bapak dua anak ini mengaku sangat bangga bisa mendapatkan penghargaan Kalpataru bersama dengan 14 pengabdi lingkungan hidup lainnya. Baginya, meski Kalpataru bukan tujuan dari “perjuangannya” dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Namun, dengan adanya Kalpataru, Sumadi akan semakin terlecut untuk terus berkarya dan mengabdi pada alam.

“ Tidak ada dalam benak saya dalam melakukan pekerjaan, berharap adanya penghargaan. Semuanya saya lakukan dengan tulus, dan penuh kesadaran,” ujar pria yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk ini.

Lantas, apa yang membuat Sumadi bisa memperoleh Kalpataru? Lucu memang jika kita mendengarnya. Ya, Sumadi berhasil mendapatkan Kalpataru, setelah “berjualan” toilet dan septitanc. Ia melakukan hal tersebut, karena prihatin dengan kondisi masyarakat di Nganjuk dan Jatim, yang belum memiliki toilet pribadi. Kalaupun ada, sebagian besar diantaranya berupa jamban yang semestinya tidak layak digunakan.

Melalui toilet dan septitanc tersebut, Sumadi berhasil melakukan sistem sanitasi lingkungan di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Dengan “jualannya” itu, Sumadi berhasil melakukan pengolahan tinja, yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap tidak begitu penting.

Bagi Sumadi, tinja memberikan banyak manfaat untuk manusia. Diantaranya bisa digunakan untuk pupuk dan biogas. Untuk pupuk dan biogas, menurut rencana akan dipanen pada tahun 2012 mendatang. Pupuk yang diberi nama Bogasi ini diyakini ramah lingkungan dan mampu membuat tanaman lebih subur.

Sumadi menjelaskan, sebagian pupuk olahan dari endapan tinja sudah diujicobakan untuk memupuk bawang merah di Nganjuk, dan hasilnya sangat menggembirakan. Untuk 1 kwintal bawang merah, setelah dikeringkan, hanya susut 3-4 kg. Padahal kalau tanpa pupuk, bawang merah akan susut ekitar 40 kg, kalau sudah kering. Sayangnya, bogasi hingga kini masih dalam taraf ujicoba dan belum dipasarkan secara terbuka.

8 Tahun

Perjuangan Sumadi dalam menyadarkan masyarakat, terkait kebersihan lingkungan tidaklah mudah. Setidaknya, ia membutuhkan waktu hingga 8 tahun untuk bisa mewujudkan keinginannya, menciptakan sanitasi lingkungan yang baik.

Sumadi mulai berjuang, mempromosikan pentingnya toilet dan septitanc sejak tahun 2001. Dalam kurun waktu tersebut, Sumadi harus berjibaku dan berhadapan dengan warga yang sebagian besar menolak dan mencibir apa yang dilakukannya. Tidak jarang juga, Sumadi mendapatkan umpatan, meski tidak sampai pada teror secara fisik.

Tak ingin sia-sia, Sumadi terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat, untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Ia pun akhirnya menemukan jawabannya. Yang pertama, masyarakat enggan membuat toilet dan septitanc, karena harganya yang mahal, yakni Rp. 1,3 juta. Dan yang kedua, masyarakat memilih untuk buang air besar di sungai atau jamban.

Setelah mengetahui akar permasalahan. Sumadi akhirnya mengambil terobosan, dengan memasang tarif murah untuk setiap pembuatan dan pemasangan septitanc, yakni sebesar Rp. 800 ribu. Ia pun memberikan keringanan berupa angsuran kepada masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Dari hasil kerja kerasnya, toilet dan septitanc buatan Sumadi, telah menyebar di seluruh wilayah Nganjuk. Hanya, kecamatan Loceret saja yang belum berhasil dijamahnya. Ia menargetkan di tahun ini, kawasan Loceret akan segera mendapatkan servis ala Sumadi. Perlu diketahui, setiap septictanc Sumadi, berbentuk lingkaran berdiameter 1 meter, dan bisa menampung 1,2 meter kubik tinja. Septictanc itu terdiri atas tiga bagian, yakni penampungan, peresapan, dan biogas.

Total dari 20 kecamatan yang ada di Nganjuk, minus Loceret, sekitar 2.800 unit toilet dan septitanc Sumadi sudah digunakan masyarakat. Beberapa wilayah lain, seperti Lumajang, Sidoarjo, Jombang, Kediri, Madiun dan Jember juga sudah menggunakan toilet ala Sumadi.

Untuk bisa mengerjakan itu, Sumadi tidak sendiri. Ia mengajak semua pihak, yang memiliki komitmen dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Lika-Liku Kalpataru

Menurut Sumadi, dirinya tidak menyangka bakal mendapatkan kehormatan bertemu dengan orang nomor satu di negeri ini. Pikiran itu, jauh melayang tinggi diangannya, karena memang tidak ada niatan apapun, dalam melakukan pekerjaan dan pengabdiannya ke lingkungan.

Sumadi mengaku mendapatkan kabar dari Pemprov Jatim, agar datang ke Jakarta pada tanggal 8 – 10 Juni. Namun, ia tidak diberi tahu, kalau mendapatkan kalpataru. Undangan ke Jakarta dibuat dalam kondisi buram, agar tidak bisa dibaca dengan jelas oleh Sumadi.

Ia menuturkan, sebelum mendapatkan Kalpataru, beberapa kawasan yang menjadi tempat binaan, mendapatkan kunjungan dan penilai dari tim kementrian lingkungan hidup. Penilaian itu dilakukan, dalam kurun waktu hamper dua bulan, yakni April dan Mei. Dari penilaian itulah, akhirnya Sumadi mendapatkan penghargaan Kalpataru sebagai pengabdi lingkungan hidup. Penghargaan itu, adalah reward khusus bagi para PNS yang dianggap berjasa dalam menyelamatkan lingkungan yang terus berubah mengikuti dampak pemanasan global.

Sebelum meraih Kalpataru, padatahun 2007, Sumadi berhasil meraih juara III bidang pelestari lingkungan hidup se-Jatim. Setelah itu, mulai tahun 2008, ia mengembangkan toilet dan septitanc, di daerah lainnya.

Sumadi juga mendapatkan pengalaman yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Ia didapuk menjadi wakil Indonesia dalam konferensi sanitasi lingkungan di Stocklom, Swedia. Ia menjadi salah satu narasumber pada acara itu. Di bulan Februari lalu, ia juga diundang untuk menjadi pembicara di Filipina. Sayangnya pada acara tersebut, Sumadi tidak dapat hadir. Ia hanya mengirimkan makalah dan materi kepada panitia. Dan, bulan Juli mendatang undangan dari World Bank, untuk menjadi narasumber dengan materi pengolahan tinja dan biogas.

Ke depan, Sumadi berharap masyarakat tidak lagi takut akan penyakit karena kebersihan lingkungan terjaga. Dan, yang terpenting, masyarakat tidak lagi membuang air besar sembarangan.(red)

Mangrove, tak Sekedar Kayu

2011-01-07T04:49:00.000-08:00

Mangrove berguna bagi kesehatan manusia. Namun, keberadaannya terancam, seiring 80 % lahannya dikuasai pengembang.

Matahari bersinar terang, saat Mohson, koordinator petani mangrove Wonorejo Surabaya, menyusuri jalan setapak yang ada di kawasan itu. Dengan bekal, sebuah gunting, keranjang dan capit (jepitan) yang terbuat dari bambu, ia siap memanen Acanthus Ilicifolius Linn (Daruju), Brugulera Gymnorhiza dan Sonneratia Caseolaris (bogem). Ketiganya adalah jenis mangrove yang ada di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya), khususnya Wonorejo.

Pria kelahiran Bojonegoro, 49 tahun silam ini, tidak sendiri. Ia ditemani oleh keempat “pasukannya”, yang juga siap untuk memanen beberapa jenis Mangrove di daerah tersebut.

Bagi sebagian orang, mungkin Mangrove tidak memiliki manfaat apapun, kecuali kayunya. Namun, bagi Mohson atau yang lebih akrab dipanggil Sony ini, Mangrove adalah merupakan sebuah anugrah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena itulah, ia pun mencanangkan gerakan ayo memetik Mangrove dan bukan malah menebangnya.

Manfaat Mangrove

Menurut Muhson, Mangrove sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat. Salah satunya adalah untuk obat herbal, teh, sirup hingga dijadikan beras, yang bisa digunakan untuk makan sehari-hari.

Muhson mencontohkan, Acanthus Ilicifolius Linn (Daruju). Tanaman ini jika diolah dengan baik, memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit kanker, hepatitis akut dan kronis, serta pembesaran limpa, TBC kelenjar, parotitis, asma dan nyeri lambung, sakit dan luka terkena racun anak panah. Sedangkan bagi anak kecil, Daruju bisa digunakan sebagai obat cacing.

Sedangkan, tanaman Brugulera Gymnorhiz, yang mengandung tanin, dapat menyembuhkan sakit perut. Namun, untuk penggunaannya harus ekstra waspada, karena jika dipakai dalam jumlah banyak justru akan menjadi racun.

Tanaman jenis ini, oleh Muhson, digunakan bahan alternatif tepung dan beras. Tidak itu saja, Brugulera Gymnorshiz juga bisa digunakan sebagai bahan alternatif pembuatan kerupuk dan cireng. Muhson juga memanfaatkan Sonneratia Caseolaris (bogem), sebagai sirup mangrove dan jenang ( makanan ringan khas Jawa).

Untuk menjadikan beberapa jenis tumbuhan yang hidup di kawasan Mangrove Wonorejo, bukan persoalan mudah. Muhson, harus belajar bertahun-tahun, sebelum akhirnya mampu menguasai, segala jenis tumbuhan Mangrove dan manfaatnya.

Sebelum dibuat menjadi berbagai macam makanan, minuman dan obat, Muhson bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), untuk meneliti kandungan zat yang ada di masing-masing tanaman Mangrove.

Proses pembuatan Mangrove menjadi makanan, minuman dan obat, secara umum tidak sulit. Karena tinggal dipilah, dirajang (diiris), dan dijemur hingga kering, sebelum akhirnya diproses lebih lanjut. Soal bahan-bahan tambahan, biasanya Muhson akan memberinya sesuai dengan selera dan permintaan.

“ Bahan yang pasti diperlukan adalah gula, tepung atau vanili. Sedangkan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan,” ujar Muhson.

Hasil olahan yang dibuat dari berbagai macam tumbuhan Mangrove, tidak berbeda jauh dari makanan atau minuman lain. Hanya saja, Muhson berani menjamin, olahan Mangrove miliknya, bebas dari pestisida dan zat-zat kimia lainnya.

Kelompok Tani Mangrove

Untuk bisa menjadi seperti saat ini, Muhson mengaku butuh perjuangan keras. Ia mulai bergerak untuk menyelamatkan Mangrove di Pamurbaya, sejak tahun 1998. Perjuangan terberatnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat, akan pentingnya Mangrove bagi ekosistem dan kehidupan.

Berbagai macam cobaan terus dijalani dan dihadapi Muhson, sampai akhirnya ia berhasil membentuk Kelompok Tani Mangrove Wonorejo. Saat ini anggota kelompok tani tersebut, sudah mencapai kurang lebih seratus orang. Namun untuk anggota aktif, hanya berkisar antara 20 hingga 30 orang.

Dari kelompok tani itu, berkat keteguhan dan kekuatan Mohson, mereka pun berhasil membentuk koperasi, yang diberi nama Koperasi Mina Mangrove Sejahtera. Koperasi ini, didirikan untuk kesejahteraan para nelayan maupun petani mangrove di Wonorejo.

Muhson mengatakan, hasil karya Kelompok Tani Mangrove baru mendapat pengakuan dan sertifikasi dari Departemen Kesehatan di tahun 2007. Padahal, Muhson dan kelompok taninya, sudah mulai memproduksi sirup dan teh Mangrove sejak tahun 2004.

Semenjak mendapat pengakuan dari Departemen Kesehatan, hasil karya Muhson pelan namun pasti mulai dikenal di pelosok negeri. Bahkan, ia juga selalu diberi kesempatan untuk memamerkan hasil karyanya di beberapa kegiatan, seperti pameran home industri.

Badai Menghantam

Pepatah kata yang berbunyi semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang meniupnya, tampaknya berlaku pula pada Muhson. Ia mendapatkan banyak cobaan dan ujian dari beberapa kelompok masyarakat yang tidak suka dengan sepak terjangnya. Mulai dari lurah, camat hingga beberapa pejabat lainnya.

Selain mendapat fitnahan dari beberapa kelompok masyarakat, hingga sabotase dari lurah dan camat. Muhson juga mendapat ujian dari Institut Sepuluh November Surabaya (ITS) yang mengklaim sirup mangrove sebagai karya milik mereka.

Peristiwa itu diketahui oleh Muhson, setelah dirinya mendapatkan kabar dari Dinas Kesehatan soal adanya mahasiswa ITS yang mendaftarkan sirup mangrove sebagai hasil karya mereka.

Kejadian yang berlangsung di tahun 2008 itu, membuat Muhson mengambil langkah untuk mensomasi kampus perjuangan itu. Tujuan dari somasi tersebut adalah meminta kepada ITS untuk mencabut pernyataannya, soal sirup mangrove.

“ Somasi itu bukan bertujuan apa-apa. Kami hanya meminta supaya ITS mencabut pernyataannya,” terang Muhson.

Pasca melewati dua cobaan itu. Muhson mengaku masih ada satu pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan. Yakni, terus memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap para nelayan dan petani mangrove.

Hal ini dinilai Muhson sangat penting, karena sekitar 80 % dari luas 2400 hektare Mangrove, lahannya sudah dikuasai oleh pengembang. Sedangkan sisanya, 15 % dimiliki oleh perseorangan yang bukan penduduk asli Wonorejo. Dan hanya 5 % saja, yang masih menjadi milik warga pribumi.

Muhson tidak mengetahui secara pasti sampai kapan Mangrove bisa bertahan. Karena itulah, sebelum semuanya berubah fungsi. Muhson ingin meninggalkan ilmu bagi masyarakat. Sama seperti yang ia canangkan selama ini, yakni Mari Memetik Mangrove, dan Jangan Menebangnya.(red)

Ikan di Kali Surabaya Terancam Punah

2011-01-06T03:05:00.001-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Tingginya pencemaran di kali Surabaya, menyebabkan jumlah ikan menyusut. Bahkan, beberapa diantaranya terancam punah. Demikian hasl penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian Ekologi dan Lahan Basah (Ecoton), pada tanggal 1 September – 5 Oktober lalu.

Peneliti Ecoton Daru Setyo Rini mengatakan, ketiga jenis ikan yang terancam punah, adalah Ikan Keting (Arius Caelatus), Ikan Papar (Notopterus Chilata) dan Ikan Jendil (Family Ariidae). Menurut dia, ketiga jenis ikan ini hanya dapat dijumpai pada Kali Surabaya, di sektor hulu, atau di kawasan Mlirip-Sumengko.

“ Sebelum era tahun 1990 an, ikan jenis ini banyak dijumpai di sepanjang Kali Surabaya. Namun, dalam penelitian yang kami lakukan, ikan tersebut hanya kami temui di kawasan Mlirip – Sumengko saja,” ujar Rini.

Rini menjelaskan, dalam penelitian tersebut, juga diketahui, semakin kearah hilir kualitas air Kali Surabaya semakin memburuk dan berdampak pada berkurangnya keanekaragaman jenis dan menurunnya populasi ikan. Sedangkan untuk bagian hulu Kali Surabaya, masih bisa menunjang kehidupan beragam jenis ikan. Kualitas air, juga masih diatas baku mutu kelas1 PP 82/2001 tentang pengelolaan sumber air dan kualitas air.

Rini menegaskan, pemerintah sangat lamban dalam menangani pencemaran air di Kali Surabaya. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki program yang jelas dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Bahkan, program yang ada, terkesan mengabaikan ekologi dan tidak ramah lingkungan.

Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi menambahkan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Pemprov Jatim. Salah satunya dengan melakukan perlindungan kawasan bantaran sungai dari alih fungsinya sebagai daerah resapan dan daerah perlindungan bagi badan air. Langkah ini berfungsi sebagai perlindungan bagi anak-anak ikan.

Langkah kedua, adalah merubah pola pembangunan tanggul/bendungan sungai. Prigi menilai, pola konstruksi seperti sekarang ini, akan menghilangkan fungsi ekologis bantaran yang sebelumnya menjadi tempat berlindungnya ikan. Bendungan yang ada sekarang tidak ekologis karena memotong jalur transportasi ikan. (red)

Limbah Domestik Cemari Kali Surabaya

2011-01-06T02:56:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Kajian Ekologi dan Lahan Basah (Ecoton) serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) simpul Malang, melakukan penyusuran Kali Surabaya. Susur kali ini dilakukan untuk mengetahui tentang kondisi air kali Surabaya, akibat limbak domestik (rumah tangga) serta limbah industri.

Direktur Eksekutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, dari susur kali yang sudah dilakukan sebanyak 2 kali, limbah domestik mendominasi pencemaran air kali Surabaya. Mulai dari limbah deterjen hingga tinja (kotoran manusia). Kondisi ini jelas memperparah kualitas air kali Surabaya, yang digunakan sebagai bahan baku utama air minum.

“ Sekitar 60 % pencemaran air di Kali Surabaya, didominasi oleh limbah domestik. Karena itulah, harus ada langkah untuk menimimalkannya, “ ujar Prigi, Kamis (6/1).

Prigi menambahkan, setelah melakukan susur kali ini, Ecoton akan memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jatim, untuk melakukan penataan dan pembenahan kali Surabaya. Jika tidak dilakukan penataan, kondisi air kali Surabaya akan semakin parah, dan tidak bisa dikonsumsi oleh warga. Terlebih, saat ini, air kali Surabaya, sudah teracuni oleh bakteri E-coli dan Patogen, yang berasal dari limbah industri dan domestik.

Koordinator Walhi simpul Malang, Purnawan mengatakan, pemerintah telah sengaja melakukan pembiaran, terhadap kondisi di sekitar kali Surabaya. Dengan demikian, secara tidak langsung, pemerintah telah memberikan ruang kepada perusahaan air minum kemasan. Hal ini sangat disayangkan, karena justru perusahaan air minum kemasan, malah melakukan perusakan lingkungan, dengan mengambil air tanah artesis.

Purnawan menegaskan, banyaknya masyarakat yang beralih menjadi konsumen air minum kemasan, juga disebabkan oleh sikap Pemprov yang tidak proaktif dalam pencemaran air kali Surabaya.

“ Pencemaran sungai, sudah terjadi merata di semua kota dan kabupaten. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya,” terang Purnawan.

Menurut Purnawan, Pemprov harus melakukan pendekatan kepada masyarakat stren kali. Pendekatan bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang kualitas air kali dan penggunaannya. Purnawan tidak sepakat, apabila pemerintah melakukan penggusuran, karena akan menimbulkan ongkos sosial yang tinggi. (red)

Apa yang Kau Cari, Anita?

2011-01-06T02:43:00.000-08:00

Mengejar biaya hidup tinggi. Tabrak sana-sini tambal kantong bolong.

Pukul 1 siang. Lia beranjak meninggalkan gedung sekolah. Sembari sibuk menulis SMS, dara 16 tahun ini bergegas menuju salah satu mal besar di pusat kota Surabaya. Dia memilih salah satu sudut mal. Tak lama kemudian seorang pemuda menghampiri. Setelah berbincang sejenak, keduanya pergi. Menuju hotel atau motel yang disepakati.

Lia mengaku itulah kegiatan "sampingan"-nya di sela rutinitas sebagai pelajar. Tidak jarang ia membolos demi mendapatkan penghasilan.

Korban Perceraian

Lia mengaku terpaksa menjalani kegiatan “sampingan” itu demi menambah uang saku.

Sejak orang tuanya bercerai 6 tahun lalu, Lia hidup menumpang di rumah salah satu kerabat. Selama tinggal di rumah tersebut, biaya sekolah dan kebutuhan hidupnya amburadul. Hingga beberapa bulan menunggak bayar SPP.

Tidak hanya persoalan biaya pendidikan yang menjadi masalah bagi Lia. Kakak iparnya sering mencoba melakukan pelecehan seksual kepadanya. Lia menjadi tidak betah tinggal di rumah kerabat.

Dia pun menjadi pekerja seks komersial remaja. Lia mengaku telah melakukan hubungan badan saat kelas II SMP. "Saat menerima tamu pertama kali, sekitar November 2009, saya memang sudah tidak perawan lagi," ujarnya.

Menurut Lia, tarif melayani tamu bervariasi. Berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Namun, tidak setiap hari dia menerima order. Hanya saat benar-benar membutuhkan uang.

Lia menentukan tempat kencan, hanya di beberapa hotel. Tamu yang diterima juga tidak asal. Dia perlu melihat dahulu tamu yang akan ditemani. Jika dirasa aman, urusan boleh lanjut.

Dalam sebulan penghasilan Lia mencapai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Uang itu digunakan untuk membayar SPP dan keperluan rumah seperti listrik dan air. Jika ada sisa, dia membeli kosmetik dan pakaian.

Lia sadar, profesinya rawan penyakit. Juga risiko sosial seperti diketahui keluarga atau teman. Karena itu, Lia mewajibkan tamu memakai kondom. Dia meminta tamunya menjaga rahasia. "Perasaan takut ada sih. Tapi mau bagaimana lagi?" ujarnya.

Korban Gaya Hidup

Pekerjaan “sampingan” juga dijalani Anita, 15 tahun. Pelajar kelas III SMP ini berasal dari keluarga yang lumayan mapan. Dia mengaku, ayahnya komisaris sebuah perusahaan swasta.

Anita mencari kebahagiaan di luar rumah. Dia merasa orang tuanya tidak mengerti kebutuhan anak serta perkembangan zaman. "Saya ingin memiliki Blackberry atau pakaian model terbaru. Karena itulah saya memilih terjun sebagai swinger," ujarnya.

Dalam “praktik” Anita memilih melayani pria paro baya atau om-om. Tarif sekali kencan Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu. Kadang-kadang mencapai Rp 1 Juta.

Anita sengaja memilih om-om, karena biasanya tidak rewel dan royal. Selain memberikan uang, mereka kerap membelikan pakaian model terbaru.

Anita terjun ke lingkaran prostitusi sejak 6 bulan lalu. Ia mengaku, keperawanannya dihargai Rp 2 juta oleh seorang pengusaha asal Kalimantan.

Lokasi kencan yang dipilih Anita tidak sembarangan. Ia mensyaratkan minimal hotel bintang 3. Hal itu untuk menjaga kemungkinan buruk seperti diketahui tetangga, teman, dan keluarganya.

Anita berhasil meraih impiannya. Kini dia ber-Blackberry.

Jejaring Sosial

Anita memanfaatkan teknologi internet untuk menjaring tamu. Dia ”mempromosikan” diri melalui Facebook dan Yahoo Messenger. Hampir semua klien dan pelanggan tetapnya dimasukkan dalam daftar teman di dua jejaring sosial tersebut.

Cara ini dirasa Anita paling aman melindungi identitasnya. "Harus ada trik khusus dalam pemasaran dan pengamanan. Langkah ini paling tepat," katanya yakin.

Hal serupa dilakukan Lia. Dia menggunakan Facebook untuk mendapatkan klien dari anak baru gede hingga om-om. Melalui situs pertemanan ini dia mendapatkan beberapa pelanggan tetap.

Lia punya jurus menarik pelanggan. Dalam waktu-waktu tertentu, Lia memberikan layanan gratis untuk klien pilihan. "Saya rela memberikan gratis. Selain karena pengen, ini salah satu strategi untuk klien," ujarnya.

Baik Lia maupun Anita memanfaatkan warung internet sebagai “kantor pemasaran”. Dari warnet tersebut mereka menggaet klien dan tawar-menawar, baru kemudian menuju lokasi transaksi.

Sistem Keliru

Pengamat sosial Dwi Sarwindah mengatakan, maraknya anak-anak yang terjun ke praktik prostitusi akibat minimnya pengawasan yang diberikan orang tua. Ia juga menyoroti peran media massa, khususnya televisi, yang ikut meracuni pola pikir anak-anak. Di antaranya dengan memberikan mimpi-mimpi lewat tayangan sinetron.

"Media massa berperan besar dalam perkembangan mental anak. Karena itu, mereka juga harus menjaga kualitas siaran," kata dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini.

Eksploitasi anak-anak yang jamak terjadi, kata Dwi, dapat dilihat melalui perspektif relasi kuasa yang melingkupi kehidupan anak-anak, baik secara langsung maupun tidak. Ketiga pihak tersebut adalah orang tua, masyarakat, dan negara.

Dwi mengatakan, keluarga seharusnya memberikan tempat berlindung paling aman bagi anak. Kemudian masyarakat memberikan kesempatan kepada anak untuk leluasa mengekspresikan diri. Jika keluarga dan masyarakat tidak bisa, secara yuridis menjadi tanggung jawab negara.

Namun, negara yang idealnya melindungi secara maksimal hak anak-anak, justru menjadi lingkungan yang mengancam kehidupan anak. (red)

Kepala LP Bojonegoro Terancam Dipecat

2011-01-05T05:22:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur akan mengusut kasus penggantian tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro.

Kepala Kanwil Kemenhum HAM Jatim Mashudi menyatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap petugas LP yang terlibat dalam aksus ini.

Selain petugas LP, Kepala LP Bojonegoro juga harus bertanggung jawab karena mengetahui penerimaan dan pembebasan narapidana. ”Pokoknya harus dijatuhi sanksi. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Bila perlu, kami akan memecatnya,” kata Mashudi.

Menurut Mashudi, petugas LP seharusnya memeriksa tahanan yang masuk sesuai identitas dan surat putusan penahanan atau surat perintah penahanan.

Kasus ini terbongkar setelah diketahui Karni menggantikan Kasiem menjalani hukuman 3 bulan 15 hari di LP Bojonegoro. Karni dibayar Rp 10 juta untuk menggantikan Kasiem yang dihukum karena terlibat kasus penyelewengan pupuk.(red)

Kantor AJI Palu Diserang Massa Front Pemuda Kaili

2011-01-05T05:18:00.000-08:00

Warta Jatim, Jakarta – Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Sulawesi Tengah, diserang massa Front Pemuda Kaili (FPK). Mereka memprotes pemberitaan beritapalu.com, terkait kisruh Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulteng.

Menurut email peringatan AJI Indonesia, Kamis (30/12), kantor AJI Palu yang juga kantor redaksi beritapalu.com diserang massa FPK pada pukul 10.30. Situs beritapalu.com adalah media online milik pengurus AJI Kota Palu.

Massa melukai Koordinator Liputan beritapalu.com Muhammad Sharfin dan Ketua AJI Palu Iwan Lapasere. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah dan Polres Palu. (red)

Intoleransi Antar-Agama di Jawa Timur Menguat

2011-01-05T05:16:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf meminta masyarakat mewaspadai gerakan intoleransi antar-agama yang dibangun kelompok-kelompok tertentu. Dia meminta Forum Kerukunan Umat Beragama menjembatani persoalan agama agar tidak meluas.

“Benih-benih intoleransi di Jatim saat ini semakin menguat. Karena itu, masyarakat harus bisa menahan diri,” kata Syaifullah Yusuf.

Syaifullah menjamin pemerintah akan berbuat semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam konflik agama.

Secara terpisah, Kepala Divisi Pendidikan dan Publikasi Center for Marginalized Communities Studies (C-Mars) Afhol Firdaus mengatakan, merebaknya konflik agama di Jawa Timur akibat minimnya sikap pemerintah dalam melindungi kaum minoritas.

Menurut Afhol, selama ini Jawa Timur dikenal sebagai provinsi terdamai dalam soal agama. Namun, berdasarkan pengamatan C-Mars hingga Oktober 2010, justru kekerasan terhadap agama di Jawa Timur urutan pertama secara nasional, dengan 28 kasus kekerasan. “Dari kekerasan yang ada, ini merupakan bukti, sebenarnya pemerintah gagal melindungi hak warga negara dalam kebebasan beragama,” ujarnya.

Afhol meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas saat menghadapi gerakan kelompok Islam fundamental. Hal ini sangat penting agar tercipta rasa aman di masyarakat.(red)

Pelukis Surabaya Protes Wali Kota

2010-12-28T08:57:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Komunitas Pelukis Surabaya berunjuk rasa di bundaran Jalan Yos Sudarso, Senin (27/12). Mereka kecewa terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dianggap tidak memperhatikan seniman.

Pelukis Hugeng Bayu menilai penolakan Wali Kota membuka pameran lukisan di Balai Pemuda merupakan bukti tidak mau memperhatikan seniman. “Demo lukisan yang kami gelar sebagai protes atas sikap Wali Kota, yang tidak memperhatikan seniman,” katanya.

Pada unjuk rasa itu para pelukis membuat lukisan abstrak yang didominasi warna merah sebagai lambang kesedihan. Mereka juga menggelar pameran 40 lukisan dengan

tema korban bencana alam.

Pelukis Syanduro menampilkan lukisan “3 Anak Bali”dan “Upacara Adat” yang dibuat dengan lumpur Lapindo Brantas. Pelukis Darsono Gander memamerkan “Lumpur Lapindo” yang menggambarkan penderitaan korban lumpur Lapindo Brantas.

Panitia pameran Novita Sechan mengatakan, sudah 10 lukisan terjual senilai Rp 12 juta. “Hasil pameran akan kami sumbangkan semua kepada korban bencana alam di Gunung Bromo dan lereng Merapi. Bila memungkinan juga untuk koban banjir Wasior.” (red)

Berbagi “Terang” di Kremil

2010-12-28T08:52:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Komunitas Peduli Kremil merayakan Natal dengan membagikan lilin, permen, dan bahan pokok kepada pekerja seks komersial di lokalisasi Kremil.

Menurut Koordinator Komunitas Peduli Kremil, Daniel Lukas Rorong, lilin adalah simbol kasih dan terang Tuhan yang menyertai seluruh manusia, termasuk para PSK.

“Kami ingin berbuat yang lain saat Natal ini. Semua orang berhak merasakan cinta kasih,” kata Daniel Lukas Rorong.

Komunitas Peduli Kremil juga menggelar doa bersama mendukung tim nasional Indonesia dalam partai final Piala AFF. Mereka menyebarkan selebaran kepada para pengguna jalan untuk bersama mendoakan timnas.(red)

Tanggul Lumpur Lapindo Jebol Lagi

2010-12-28T08:47:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Gempolsari, Tanggulangin, Sidoarjo, tadi malam jebol. Kejadian ini yang ke-20. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih mengerahkan alat berat untuk memperkuat tanggul.

Staf BPLS Sumitro mengatakan, tanggul yang jebol di titik 79 - 82. Menurut dia, tanggul jebol karena struktur tanah kurang bagus, sehingga tanggul turun 4 hingga 5 meter. Saat ini dipasang jumbo bag berisi tanah untuk menambal tanggul yang jebol.

BPLS menargetkan penguatan tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas selesai hari ini. Apalagi air yang meluap membuat sebagian jalan Ketapang tenggelam. “Hari ini kami harus selesaikan penguatan tanggul,” kata Sumitro.

Warga Gempolsari, Nur Yasik, menyayangkan BPLS tidak pernah sosialisasi kepada warga. Akibatnya, warga tidak siap saat tanggul jebol. Selain itu, saat tanggul jebol, yang membantu warga aparat kepolisian dan TNI. “Saat evakuasi kami tidak melihat staf BPLS,” ujarnya.

Menurut Nur Yasik, akibat tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas jebol, kini banyak warga terserang gatal-gatal. Sebagian besar korban ditangani petugas posyandu.(red)

Besaran UMK Surabaya 2011 Bisa Berubah

2010-12-24T03:39:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Dinas Tenaga Kerja, dan elemen buruh untuk membahas revisi upah minimum kota (UMK) Surabaya tahun 2011.

Sebelumnya draf UMK yang sudah ditandatangani Gubernur adalah Rp 1.115.000. Atas desakan buruh, Wali Kota merevisi UMK menjadi Rp 1.155.000. Revisi itu hingga kini belum ditandatangani Gubernur.

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mengatakan, sebelum pertemuan, Gubernur akan memanggil Wali Kota Tri Rismaharini. Diperlukan klarifikasi untuk mengetahui apakah seluruh elemen, yaitu buruh, pengusaha, Disnaker, dan akademisi sepakat dengan revisi besaran UMK 2011.

Menurut Syaifullah, Peraturan Gubernur Nomor 93 dan 95 yang mengatur UMK bisa berubah, jika revisi UMK tidak ada masalah. “Pergub bisa saja berubah, asal ada dasar yang kuat dan diterima semua pihak,” kata Syaifullah.

Syaifullah mengatakan tidak mudah menuntaskan persoalan UMK Surabaya. Apalagi sudah disahkan Gubernur. Hal ini berbeda dari UMK Gresik yang belum disahkan karena menunggu beberapa poin lagi.

Pemprov Jatim akan meminta bantuan Polda Jatim sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan UMK Surabaya. Kapolda Irjen Polisi Badrodin Haiti menyatakan siap memediasi pertemuan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dia menjamin polisi tidak akan melakukan intervensi dan intimidasi terhadap buruh.(red)

Jawa Timur Siap Amankan Natal & Tahun Baru

2010-12-24T03:36:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Kepolisan Daerah Jawa Timur menyiapkan 11.740 personel untuk pengamanan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. Selain dari Polda, pengamanan juga akan melibatkan TNI dan organisasi masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga dikerahkan penembak jitu.

Kapolda Jatim Irjen Polisi Badrodin Haiti mengatakan, dari analisis intelijen, kerawanan yang mungkin timbul adalah adanya sel-sel terorisme yang digerakkan mantan napi kasus terorisme ataupun anggota baru. Pengamanan akan dipusatkan di gereja, tempat rekreasi, perbelanjaan, terminal, dan bandara.

“Kami akan melakukan pengamanan khusus selama Natal dan Tahun Baru. Pengamanan akan dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup,” kata Badrodin seusai memimpin apel siaga pengamanan Natal dan Tahun Baru, Kamis (23/12).

Kapolda menegaskan, pengamanan ekstra ketat, akan diberlakukan di beberapa kawasan yang rawan konflik. Seperti di kawasan Tapal Kuda dan Madura. Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kepada jemaat gereja, untuk mengantisipasi segala sesuatu.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen Gatot Nurmantyo menyatakan siap membantu pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jika memang dibutuhkan, TNI AD akan melakukan pengamanan obyek-obyek vital di Jawa Timur. (red)

Sekolah Terakhir di Porong

2010-12-19T22:12:00.000-08:00

Lumpur Lapindo tak terbendung. Sekolah-sekolah bubar, para siswa terpencar.

Pukul 11 siang. Anisa Khotimah, siswa kelas V SD Pejarakan, bersiap pulang. Satu per satu buku dimasukkan ke dalam tas merah muda, warna kesukaannya.

Anisa tinggal di Desa Besuki Timur, sekitar 6 kilometer dari sekolahnya di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Setiap hari Anisa berjalan kaki ke sekolah. Jika beruntung, dia mendapat tumpangan sepeda atau motor dari teman atau tetangga.

Dulu keluarga Anisa tinggal di Desa Besuki. Mereka pindah setelah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memutuskan Desa Besuki masuk wilayah proyek perluasan tanggul lumpur Lapindo Brantas.

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang BPLS, Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, dinyatakan tidak layak huni dan masuk wilayah peta terdampak.

SD Pejarakan menjadi sekolah terakhir yang masih berdiri di kawasan peta terdampak. Sekolah tidak lagi menerima siswa baru dan harus segera tutup jika BPLS memerintahkan.

Kini setiap kali melewati bekas rumahnya sepulang sekolah, Anisa selalu menyempatkan menoleh. Sekadar melepas rindu pada rumahnya yang sebentar lagi musnah.

Satu Demi Satu Pergi

”Sedih rasanya kalau sekolah harus hilang. Begitu juga teman-teman yang harus pindah,” kata Anisa.

Salah seorang teman Anisa, Ahmad Syarifuddin, akan pindah ke SD Gempol, Pasuruan, setelah kenaikan kelas Juni mendatang. Orang tua Ahmad sudah mengurus semua keperluan pindah, termasuk mencarikan sekolah baru.

Santo, orang tua Ahmad, mengaku hanya pasrah jika kampungnya dijadikan tanggul lumpur.

Penjual kerupuk keliling ini telah membeli tanah di daerah Japanan, Pasuruan, dari uang ganti rugi. Di atas tanah seluas 6x12 meter tersebut dia membangun rumah sekaligus tempat membuat kerupuk. ”Meski harus memulai dari baru, usaha kerupuk tidak boleh mati. Usaha ini satu-satunya penopang ekonomi keluarga,” ujarnya.

Sejak tahun 2006, siswa SD Pejarakan terpaksa akrab bergaul dengan bau gas metan akibat semburan lumpur Lapindo Brantas. Setiap hari mereka khawatir tanggul lumpur yang hanya berjarak 20 meter dari sekolah sewaktu-waktu jebol.

September lalu kegiatan belajar sempat terhenti karena lumpur menyembur dari kamar mandi dan ruang kelas VI. Ruang kelas serta halaman sekolah dipenuhi air bercampur lumpur yang mengeluarkan bau gas.

Amirul Muhminin, siswa kelas V, mengaku muntah-muntah karena menghirup gas metan dari semburan tersebut. Beberapa siswa juga pusing dan sesak nafas. ”Badan ini rasanya lemas sekali. Saya juga merasakan pening, mual, dan muntah akibat mencium gas dari lumpur,” kata Amirul.

Sekolah Berhenti

Muzakir Fakih, Kepala SD Pejarakan, mungkin orang yang paling kehilangan jika sekolah ini ditutup. Muzakir yang pensiun tahun depan mengaku tidak akan dapat melupakan cium tangan para murid setiap selesai upacara Senin pagi.

Apa mau dikata. Murid-murid SD Pejarakan terus berkurang setiap tahun. Menurut Muzakir yang memimpin SD Pejarakan sejak tahun 2008, jumlah murid tahun ajaran 2009-2010 hanya 137 anak dan turun menjadi 114 siswa pada tahun ajaran 2010-2011. Tahun depan SD Pejarakan berhenti menerima siswa baru.

Kebanyakan siswa berasal dari Desa Besuki dan Pejarakan, yang rumahnya terkena proyek perluasan tanggul lumpur Lapindo. ”Wali murid yang sudah mendapatkan ganti rugi langsung mengajukan surat pindah sekolah. Sebagian pindah ke Japanan,” kata Muzakir.

Muzakir mengaku pernah membuat proposal memindahkan sekolah ke Dinas Pendidikan dan Bupati Sidoarjo. Hingga diputuskan SD Pejarakan berhenti menerima siswa baru, Dinas Pendidikan Sidoarjo tidak menjawab proposal tersebut. Untuk sementara waktu para siswa SD Pejarakan dapat belajar di bangunan sekolah.

Nasib guru honorer paling tidak jelas. Berkurangnya jumlah siswa otomatis mengurangi jam mengajar guru honorer. Muzakir berjanji mengupayakan mencari tempat mengajar baru bagi para guru honorer. (red)

Pemerintah Harus Tegas soal Tembakau

2010-12-19T22:10:00.000-08:00

Warta Jatim, Jakarta - Pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas untuk melindungi hak masyarakat dari asap rokok. Pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan industri rokok dibandingkan melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Padahal jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tembakau atau rokok cukup banyak.

Hal itu dikatakan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam workshop “Membongkar Mitos Industri Tembakau” di Jakarta, Minggu (19/12).

Menurut Tulus, selama ini banyak mitos atau pemahaman keliru di masyarakat, terutama tentang nasib petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Padahal, sejatinya regulasi yang akan ditetapkan pemerintah tidak akan mengganggu ataupun menutup perusahaan rokok dan tembakau. “Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Jika tidak, masyarakat yang menjadi korban tembakau akan semakin besar.”

YLKI akan mendorong pemerintah agar konsisten dan lebih tegas. Misalnya mendukung larangan iklan di media massa dan memperbanyak kawasan terbatas merokok. Apalagi World Health Organization memasukkan tembakau sebagai zat adiktif yang setara dengan alkohol dan narkotika. (red)

KPI Jawa Timur Beri Sanksi 6 Lembaga Penyiaran

2010-12-19T22:06:00.001-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur memberikan peringatan kepada 5 stasiun televisi dan 1 radio yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran.

Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim Maulana Arif mengatakan, 6 lembaga penyiaran yang diberi sanksi adalah TV9, BCTV, SBO TV, Hardrock FM, M&HTV, dan Arek TV.

Menurut Maulana, SBO TV dan Hardrock FM melakukan pelanggaran paling parah karena melanggar norma kesusilaan. Melalui program acara ”Telepon Gila (Tengil)” mereka mengerjai penelepon soal pernikahan tidak sah.

SBO TV dan Hardrock FM dianggap melanggar Pasal 16 Ayat 1 dan 3 Pedoman Perilaku Penyiaran tentang persetujuan dan penjelasan berpartisipasi dalam program siaran. Kedua lembaga penyiaran ini juga melanggar Pasal 9 Ayat 1 dan 2 tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan.

TV9 diberi sanksi karena menayangkan adegan detail anak berumur 2 tahun sedang merokok pada sebuah berita. TV9 dinilai melanggar Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 30 huruf d Pedoman Perilaku Penyiaran.

BCTV melakukan pelanggaran menampilkan adegan pengguna narkotika secara detail pada film yang diputar. Hal ini melanggar Pasal 30 huruf D tentang pelanggaran pembatasan penayangan adegan narkotika dan alkohol.

”Ini sanksi awal. Jika mereka kembali melakukan pelanggaran, kami akan memberikan sanksi lebih tegas,” kata Maulana Arif.

Menurut Maulana, sebelum mengirimkan surat peringatan, KPID telah memanggil 6 lembaga penyiaran itu untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan copy rekaman siaran. (red)

IKOHI Ragukan Komitmen Presiden Tuntaskan Kasus HAM

2010-12-16T07:50:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur meragukan komitmen Presiden Yudhoyono dalam menuntaskan penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Koordinator IKOHI Jatim, Dandy Katjasungkana, Kamis (16/12), menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono ketika memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 14 Desember 2010.

Menurut Dandy, janji penyelesaian persoalan HAM adalah lagu lama Presiden Yudhoyono. Respons pemerintah terhadap berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak sesuai dengan janji.

Dandy menyebutkan kasus kekerasan berlatar agama yang meluas hampir di seluruh daerah, dan tidak tuntasnya kasus Alas Tlogo di Pasuruan serta lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo, membuktikan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM lemah.

“Beberapa kasus tersebut adalah contoh faktual bagaimana sebenarnya sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM,” ujar Dandy.

Tidak adanya komitmen pemerintah menyelesaikan kasus HAM diperkuat pernyataan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang meminta keluarga korban melupakan masa lalu dan menawari pekerjaan di Kementerian Hukum dan HAM. “Pernyataan ini menyakiti dan membuat marah keluarga korban pelanggaran HAM. Ini bukti pemerintah tidak memiliki iktikad menuntaskan kasus hak asasi manusia,” kata Dandy.(red)

Aksi Buruh Migran Jatim Dibubarkan Polisi

2010-12-15T03:22:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Unjuk rasa Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur di depan gedung RRI Surabaya, Rabu (15/12), dibubarkan paksa. Kepolisian menuduh aksi ini tanpa pemberitahuan atau izin dari Polda Jatim.

Koordinator aksi Mochamad Cholily menyatakan sudah menyampaikan izin unjuk rasa kepada Polda Jatim pada Senin (13/12). “Saya sudah titipkan surat izin kepada stafnya. Atau mungkin saja tidak disampaikan,” ujarnya.

Aksi ini menyoroti ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh migran. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selama tahun 2010 sebanyak 13.000 buruh migran menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jatim juga menyayangkan kunjungan Presiden Yudhoyono yang tidak boleh diliput media massa. Apalagi, kunjungan ke PT Perwita Nusaraya, salah satu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Krian, Sidoarjo, salah sasaran. Menurut mereka, seharusnya Presiden mendatangi PJTKI yang bermasalah.

Cholily mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran. Pemerintah juga harus membuat kebijakan komprehensif yang melindungi dan memenuhi kebutuhan buruh migran dan keluarganya dalam perspektif hak asasi manusia. “Kami mendesak adanya perubahan dalam perlindungan buruh migran. Dan pemerintahan SBY harus melakukan hal itu,” ujarnya.(red)

SBY: Pemerintah Akan Selesaikan Kasus Lapindo

2010-12-15T03:17:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan hak asasi manusia dan kasus lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo.

Pemerintah tetap memerintahkan PT Minarak Lapindo Jaya dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo segera melakukan langkah-langkah mengatasi persoalan korban lumpur Lapindo Brantas. Presiden juga mendesak agar seluruh proses ganti rugi segera diselesaikan.

Dalam penyelesaian HAM, Presiden menyatakan komitmen pemerintah sudah terbukti. Salah satunya penurunan tingkat pelanggaran HAM di Indonesia. Namun, Yudhoyono mengakui ada beberapa kalangan masih dirugikan karena belum tuntasnya penyelesaian kasus HAM, seperti penembakan aktivis 1998.

“Penegakan HAM sudah berjalan di Indonesia. Meski di satu sisi, masih ada persoalan HAM yang belum terselesaikan,” kata Yudhoyono di sela kuliah umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Selasa (14/12). (red)

Korban Lapindo Kembali Tagih Janji Ganti Rugi

2010-12-15T03:15:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo – Perwakilan warga korban lumpur PT Lapindo Brantas mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya. Mereka menagih janji PT Minarak melunasi ganti rugi tanah.

Perwakilan warga Jatirejo, Rofii, mengatakan PT Minarak Lapindo Jaya sudah 4 kali mengingkari janji membayar ganti rugi. Korban lumpur Lapindo di Desa Jatirejo, Siring, Kedungbendo, dan Renokenongo baru menerima 40 persen ganti rugi dengan cara dicicil dalam rentang waktu yang tidak pasti.

”Janjinya dulu PT Minarak setiap bulan akan mencicil membayar ganti rugi. Selama dua bulan terakhir kami belum menerima cicilan ganti rugi sama sekali,” kata Rofii di kantor PT Minarak Lapindo Jaya.

Menurut Rofii, cicilan ganti rugi jumlahnya tidak sama untuk seluruh korban. PT Minarak juga memotong uang ganti rugi dengan berbagai alasan.

Warga Desa Jatirejo, Siring, Kedungbendo, dan Renokenongo akan berunjuk rasa jika PT Minarak masih mengingkari janji membayar lunas ganti rugi. Aksi tersebut akan dilakukan bertepatan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Surabaya hari ini.(red)

Perempuan Surabaya Belajar Batik

2010-12-12T02:51:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Kaum perempuan Surabaya sedang getol belajar membatik. Ibu-ibu warga Kelurahan Gading, Lebak, misalnya, setiap Sabtu dan Minggu bersemangat mengikuti pelatihan membatik.

Program pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya ini dikhususkan perempuan yang tidak memiliki usaha agar dapat mandiri secara ekonomi.

“Dengan pelatihan ini, kami harapkan muncul perempuan mandiri dan memiliki keterampilan,” kata Pujiati, instruktur pelatihan, Minggu (12/12).

Menurut Pujiati, pelatihan membatik difokuskan pada jenis taedae atau batik celup. Peserta diajari teknik batik celup mulai dari garis, lingkaran, delujur, pusaran, dan simpul.

Ada empat tahap dalam membuat batik celup, yaitu mengikat kain, pewarnaan, pencelupan, dan menjahit. Produknya bisa berupa baju, taplak meja, sarung bantal, guling, dan rok.

Badan Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan pemasaran hasil batik melalui ker jasama dengan beberapa butik batik di Surabaya. Menurut Pujiati, pembagian hasil akan diatur dalam tahap selanjutnya.(red)

Taman Bacaan Tekan Buta Huruf

2010-12-12T02:48:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Saat ini 4,37 % penduduk Indonesia masih buta huruf. Sebagian besar penduduk yang buta huruf berusia di atas 65 tahun. Hampir tidak ada angka buta huruf pada penduduk usia 15 - 16 tahun.

Pemerintah akan terus menekan angka buta huruf, termasuk bagi penduduk usia 65 tahun ke atas, antara lain melalui taman bacaan. “Meski sulit melatih mereka, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin, agar tidak ada lagi buta huruf di semua lapisan masyarakat,” kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh saat meresmikan taman bacaan di Rumah Sakit Islam Surabaya, Minggu (12/12).

Pemerintah juga akan meningkatkan taman bacaan masyarakat di seluruh tempat pelayanan publik atau pusat perbelanjaan. Saat ini sudah ada 5.500 taman bacaan di seluruh Indonesia.

Ditargertkan setiap tahun ada penambahan 500 taman bacaan. “Pendidikan tidak hanya dilakukan di pengajaran sekolah, tapi membaca dapat ditumbuhkembangkan di pusat keramaian, pelayanan publik, rumah sakit, mal, terminal, dan tempat ibadah,” kata M Nuh. (red)

Arab Saudi Tetap Menjadi Idola

2010-12-12T02:45:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Meski terjadi banyak tindakan kekerasan, Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Kependudukan Jatim tetap akan memberangkatkan buruh migran ke Arab Saudi. Mereka juga sudah menyiapkan satu tim Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk rencana itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim, Harry Sugiri mengatakan, target dari Pemprov adalah memberangkatkan buruh migran, yang memiliki keahlian khusus.

“Buruh migrant yang dikirim ke Arab Saudi dan negara tujuan lainnya, nantinya akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan permintaan masing-masing negara tujuan,” ujar Harry Sugiri, Sabtu (11/12).

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya, M. Saiful Arif mengatakan, pemerintah harus merubah tahap perekrutan. Menurutnya, selama ini banyak persoalan dalam hal perekrutan, mulai dari masalah administrasi hingga kompetensi.

“Selama ini pemerintah hanya mengejar target. Itu harus dirubah, agar yang berangkat adalah buruh migran yang benar-benar memiliki kompetensi,” terang Saiful Arif.

Perlu diketahui, Arab Saudi menjadi negara pertama tujuan buruh migran asal Jatim, disusul Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Singapura.(red)

Menjaga Api Tidak Padam

2010-12-09T03:18:00.000-08:00

Bukan soal kekuatan, melainkan kesetiaan.

Pukul 3 petang, perut Hiratetty Yoga mulas seperti mau melahirkan. Tidak jelas penyebabnya. Meski sakit, Tetty tetap pergi mencari susu ke supermarket dekat rumah. Suami dan kedua anak laki-lakinya biasa minum susu di malam hari.

Sibuk mencari susu di Makro Ciputat, Tetty dipanggil ke loket informasi. Ada telepon dari rumah. “Ibu Tetty, harap segera menuju pusat informasi,” kata petugas melalui pengeras suara.

Tetty gugup mengangkat telepon. Suara Sari, anak pertamanya, di seberang sambungan kian membuatnya khawatir. “Mama jangan pulang, nanti dijemput.” Tetty penasaran. “Elang tertembak, Ma.”

Hati sang ibu langsung gelap. Kepalanya menengadah. “Ya Allah, lindungi anak saya,” kata Tetty dalam hati.

Mobil meluncur menuju RS Sumber Waras, Grogol, tak jauh dari kampus Universitas Trisakti. Tentara berjaga di sepanjang jalan, membuat Tetty semakin gundah.

Tiba di rumah sakit, semua orang langsung menyalami. “Ikut berduka, Bu.” Tetty menjerit histeris.

Elang Mulya Lesmana, anak kedua Tetty, ditembak di kampus Trisakti, sekitar pukul 3 sore.

Elang satu dari 4 mahasiswa Trisakti yang ditembak tentara pada 12 Mei 1998. Saat itu ribuan mahasiswa berunjuk rasa menuntut 6 agenda reformasi. Aparat yang kalap menghadapi aksi mahasiswa dengan bedil dan pentungan.

Selain Elang, mahasiswa yang tewas adalah Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Dua warga yang menonton unjuk rasa juga tewas dimangsa peluru. Puluhan mahasiswa lain luka-luka.

Di ruangan serbaguna kampus Trisakti, jenazah Elang disemayamkan. Di sudut ruangan, berdiri Panglima Daerah Militer Jakarta Raya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsudin. Mahasiswa yang berada di luar gedung berteriak mencaci tentara.

Suasana masih tegang. Mayjen Sjafrie Sjamsudin menghampiri Tetty yang menangis histeris. “Asal Bapak tahu, ini cucu jenderal juga. Dia bukan perampok. Dia bukan penjahat. Kenapa anak saya dibunuh?” kata Tetty kepada Sjafrie.

Elang lahir dari keluarga tentara. Kakeknya pernah menjadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Beberapa hari setelah Elang dimakamkan, Jenderal Nasution datang di rumah duka di Ciputat. “Yang sabar ya,” kata Nasution kepada Tetty.

Johana Sunarti Nasution, istri AH Nasution berbisik. “Ibu datang khusus untuk Tetty. Orang bilang yang sabar, yang kuat, mereka tidak merasakan. Ibu merasakan kehilangan anak dan ditembak sama seperti anak Tetty. Jadi, kamu jangan sekali-kali ingin tahu siapa dalang penembaknya. Kita serahin saja pada Allah.”

Dengan perasaan yang berkecamuk, Tetty meresapi pesan Johana Nasution. Pak Nas yang ketika peristiwa G-30-S tahun 1965 menjabat Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi ABRI saja tidak mampu menemukan pembunuh anaknya, Ade Irma Suryani.

Tetty ragu keluarganya mampu mencari keadilan atas pembunuhan Elang. Tetty kemudian disadarkan oleh semangat Boy Bagus Yoga Nandita, suaminya, yang terus berjuang mendapatkan keadilan. Berkat desakan Boy Bagus dan keluarga korban lainnya, akhirnya terbentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Kasus Trisakti.

Boy Bagus rajin mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Juga menyampaikan desakan ke Kejaksaan Agung dan DPR. Komnas HAM kemudian menyatakan kasus Trisakti pelanggaran berat hak asasi manusia.

Pada tahun 2003 terbentuk Panitia Khusus DPR untuk Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Mereka menyatakan kasus Trisakti bukan pelanggaran berat HAM. “Sejak itu suami saya stres dan depresi sampai akhirnya meninggal,” kata Tetty.

Boy Bagus sakit 8 bulan. Sempat dirawat 1,5 bulan di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, kondisinya tidak membaik. “Dokter tahu tidak, anak saya mati ditembak tentara,” kata Tetty menirukan ucapan suaminya kepada dokter.

Sebelum meninggal, Boy meminta Tetty masuk Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Boy terkesan atas upaya Dr Sjahrir, Ketua PIB, yang mendukung penuntasan kasus Trisakti. Melalui PIB harapan penuntasan kasus penembakan Elang dititipkan.

Tahun 2004 Tetty menjadi calon legislatif nomor urut 2 untuk Partai Perhimpunan Indonesia Baru daerah pemilihan DKI Jakarta. PIB kalah dalam Pemilu 2004. Belakangan Sjahrir menjadi penasihat Presiden Yudhoyono.

Tetty patah arang. “Beliau (Sjahrir) jadi penasihat Presiden, ya sudah. Politik itu jahat. Makanya saya putuskan, sudahlah. Anak saya sudah tenang di sisi Allah,” ujarnya.

Tetty sempat kembali berharap ketika bersama keluarga korban lainnya berkesempatan bertemu Presiden Yudhoyono. Kepada keluarga korban, Presiden mengaku akan berusaha maksimal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Sekali lagi, janji tinggal janji. “Sekarang mau ngotot kepada pemerintah, memangnya didengar? Saya berharap sejarah saja nanti yang membuka. Kalau Allah berkehendak, semua akan terbuka,” kata Tetty.

Setelah Boy Bagus meninggal, rumah keluarga di Ciputat dijual. Tetty sempat mengontrak di Meruya, Jakarta Barat, lalu pindah ke Bintaro, Jakarta Selatan. Hari tua dihabiskannya dengan mengikuti pengajian dan mengurus cucu.

Payung Duka Depan Istana

Setiap Kamis pukul 4 sore, tak peduli panas dan hujan, puluhan payung hitam mekar di depan Istana Negara. Payung hitam lambang duka.

Pakaian serba hitam juga dikenakan para pembawa payung. Mereka korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang tak jemu menuntut keadilan. “Saya tidak merasa jenuh. Saya merasa harapan itu selalu ada. Putus asa tidak, lelah iya. Masih ada yang bisa saya kerjakan. Demo Kamisan masih ada. Dan sejak 2007 mulai ramai,” kata Sumarsih.

Awal tahun 1998 merupakan masa bahagia bagi Maria Katarina Sumarsih. Anak pertamanya, Benardinus Realino Norma Irmawan, aktif di berbagai kegiatan kampus. Wawan anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) di Universitas Katolik Atmajaya. Anak keduanya, Benecdicta Raosalia Irma Normaningsih, mulai dewasa.

Sumarsih sedikit gelisah ketika ribuan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa menentang Sidang Istimewa MPR, November 1998. Kampus Atmajaya jadi titik pertemuan mahasiswa Jakarta yang akan menggelar demo ke gedung DPR.

“Wan, kamu di rumah saja ya,” kata Sumarsih kepada anaknya yang bersiap berangkat ke kampus. Wawan meyakinkan ibunya bahwa dia berangkat untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Dengan berat hati Sumarsih mengizinkan.

Kebahagiaan Sumarsih dirampas ketika Wawan tewas ditembak aparat di kampusnya. Wawan tewas ketika membantu mahasiswa yang terluka.

Naluri ibu membuat Sumarsih tidak berdiam diri. Dia mulai aktif mendesak Komnas HAM menyelidiki kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Sumarsih semakin sering muncul di media untuk menyuarakan kasus Wawan ke publik.

“Saat itu saya merasa ada di lorong yang gelap. Tapi di lorong gelap itu selalu ada sinar yang menerangi jalan saya,” ujar Sumarsih.

Bagi Sumarsih, menjaga nyala cahaya dalam lorong gelap tidak mudah. Kadang, kesedihan karena kehilangan Wawan membuatnya jatuh dan sulit berdiri kembali. “Saya pasrah. Apa pun yang Tuhan berikan, saya terima, dalam kondisi apa pun. Saya tidak akan mengelak. Saya minta keluarga korban agar jangan nrimo terhadap pertentangan dan ketidakadilan.”

Sumarsih masih ingat ucapan salah seorang politikus Partai Golkar yang menunjukkan sikap pengecut, takut membuka kasus Semanggi. “Kalau Golkar menyatakan terjadi pelanggaran berat HAM, risikonya tentara akan marah. Kalau tentara marah, korbannya akan banyak sekali,” kata Sumarsih mengingat kalimat politikus tersebut.

Dengan tegas Sumarsih menjawab, “Golkar menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat atau Bapak akan memelihara terjadinya pelanggaran HAM berat secara terus-menerus? Kalau (terjadi pelanggaran HAM) terus, akhirnya (korban) banyak juga. Sekarang Bapak pilih mana?”

Pernyataan Sumarsih tidak digubris meski dasarnya jelas. Penyelidikan Komnas HAM menyatakan diduga terjadi pelanggaran berat HAM dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. “Saya merasa nyawa Wawan dipermainkan oleh negara,” kata Sumarsih.

Sumarsih yakin perjuangannya akan membuahkan hasil. “Untuk menjaga itu semua, saya dikuatkan iman. Kasih dan cinta saya terhadap Wawan yang menguatkan perjuangan saya. Lelah iya, tapi harapan masih ada,” ujarnya.

Menolak Bungkam

Kerutan wajah Daniel Utomo Rahardjo bagai kulit kayu. Keras dipahat hujan panas kehidupan. Seperti kerasnya tekad Utomo mengungkap penculikan anaknya, Bimo Petrus.

Utomo mengetahui aktivitas bawah tanah anaknya. Dia tahu Bimo hijrah dari Malang ke Jakarta membangun Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID). SMID cikal bakal Partai Rakyat Demokratik yang keras menentang Orde Baru.

“Bagi saya yang penting adalah kejelasan kasus penculikan tersebut. Bagaimana nasib anak saya, apakah masih hidup atau sudah mati. Semuanya harus dijelaskan,” kata Utomo.

Utomo termasuk keluarga korban yang tegar menjaga stamina perjuangan. Bukan hanya menguatkan diri sendiri, Utomo bahkan mampu menjaga api semangat Ketua Kontras Usman Hamid yang sempat “dirayu” Presiden agar mau menjadi staf ahli.

“Yang perlu dicatat, apa yang dilakukan Presiden SBY tidak lebih sebagai cara untuk membungkam suara kebenaran dan keadilan. Termasuk yang getol disuarakan oleh para aktivis HAM, termasuk Usman Hamid,” kata Utomo.

Menurut Utomo, masuk partai sama dengan masuk lingkaran kekuasaan. Itu ancaman bagi kelangsungan HAM. “Tinggal Usman mau memakannya atau tidak. Jika diterima, itu sah-sah saja. Jika tidak, puji Tuhan.

Pemerintah Agar Permudah Izin Radio Komunitas

2010-12-06T08:23:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya– Mantan Menteri Dalam Negeri, Surjardi Soedirdja, meminta pemerintah memudahkan izin pendirian radio komunitas.

Menurut Surjadi Soedirja, radio komunitas memiliki peran lebih nyata dalam membina masyarakat, dibandingkan radio komersial. Dia berharap, radio komunitas tidak ”diperalat” kepentingan asing.

”Selama ini banyak kepentingan yang ingin merubah ideologi bangsa. Radio komunitas harus bisa meng-counter hal itu. Jangan sampai terbawa arus,” kata Surjadi Soedirja, Senin (6/12).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengatakan, radio komunitas memiliki peran membentuk kepribadian bangsa. Dia berjanji akan memberikan kemudahan untuk radio komunitas.

Tifatul meminta pengelola radio komunitas mentaati peraturan dan bersiaran secara legal. ”Pemerintah tidak akan menghalangi siaran radio komunitas, selama mereka tidak melanggar aturan dan bersiaran secara legal,” ujar Tifatul.

Menurut Tifatul, radio komunitas biasanya bermasalah karena tidak memahami UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendata, saat ini terdapat 2 ribu radio komunitas namun hanya 504 radio yang terdaftar.(red)

Lagi, Buruh Migran Jadi Korban Kekerasan di Perantauan

2010-12-03T06:06:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Hartini duduk tertunduk di pojok ruangan. Mengenakan jilbab warna cerah, suasana hati Hartini mendung kelabu.

Hartini baru pulang dari Oman. Beberapa tahun bekerja di Oman, bukan uang yang dibawanya pulang, tapi lebam bekas penyiksaan majikan.

Ditemui dirumahnya, di Gang Ponten, Kalimas Hilir, Surabaya, Hartini mengaku masing sering pusing akibat pukulan majikan. Menurut Hartini, penganiayaan oleh majikan mulai terjadi April 2010.

”Saya tidak merasa melakukan kesalahan. Tiba-tiba saja, majikan saya marah dan memukuli saya,” kata Hartini, Kamis (2/12).

Menurut Busar, suami Hartini, istrinya baru bisa pulang ke Indonesia, Rabu (1/12) dini hari. Keluarga harus berutang pada tetangga untuk membiayai pemulangan Hartini.

Busar mengaku sempat meminta PT Bagoes Bersaudara perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan Hartini, untuk memulangkan istrinya. Namun, PT Bagoes Bersaudara tidak menggubris permintaan Busar.

Busar juga pernah meminta bantuan perekrut TKI, yang memasukkan Hartini ke PT Bagoes Bersaudara. Alih-alih membantu pemulangan Hartini, perantara tersebut malah mengancam Busar ke pengadilan karena dianggap mencemarkan namanya.

Hartini mengaku pernah melaporkan kasus ini ke Konsulat Jenderal RI di Oman. Konjen RI di Oman malah melarang Hartini pulang ke Indonesia dan memaksanya membayar denda US$ 300.

”Intinya, selalu saja ada alasan untuk melarang istri saya pulang ke Indonesia. Semua pihak, mulai dari PJTKI hingga Konjen, mengancam istri saya kalau pulang,” ujar Busar.

Hartini kini harus menjalani pengobatan fisik dan trauma di RS dr Soewandhi, Surabaya. Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya, setuju menanggung biaya berobat Hartini.(red)

Akhirnya, Penganten Baru

2010-12-02T04:54:00.000-08:00

Syarat berat selembar surat. Bukan berarti kita nggak cinta.

Abu Malik tampak gagah mengenakan kemeja putih lengan panjang. Disebelahnya, Lina Heriyani, istrinya, sibuk mengusap keringat di kening khawatir bedak tebalnya luntur.

Ini hari penting buat Malik. Setelah berkeluarga 10 tahun, Malik dan Lina akhirnya dapat mengukuhkan cinta mereka pada selembar surat nikah.

Status mereka tidak lagi pasangan nikah siri. Kedua anak mereka kini boleh memiliki akta lahir. ”Daripada kami ’kumpul kebo’, lebih baik kami menikah siri. Meski belum diakui secara sah oleh negara, namun dalam agama hal itu bukan jadi masalah,” kata Abu Malik.

Tapi, lama-lama Malik gerah mendengar bisik-bisik tetangga. Cap negatif status nikah siri, ternyata tidak lebih baik ketimbang kumpul kebo. Apalagi, beban itu belakangan juga harus ditanggung anak pertamanya yang mulai masuk sekolah.

”Istri saya sering mengeluh soal ini. Saya terus memberikan semangat, bahwa perjalanan rumah tangga kami pasti ada jalan keluarnya. Nikah massal ini mungkin jawaban dari kesabaran kami,” ujar Abu Malik.

Siang itu, 180 pasangan dinikahkan massal. Mereka rata-rata bekerja sebagai pemulung di seputaran Surabaya. Sebagian berstatus nikah siri, sebagian lagi hidup bersama tanpa ikatan.

Herlina dan Slamet salah satu pasangan nikah massal. Herlina yang sedang hamil 8 bulan, mengaku sudah tenang menikah resmi karena akan mendapat surat nikah dari KUA.

Malah Slamet yang grogi. Berkali-kali Slamet keliru mengucap ijab kabul. Sang penghulu potong kompas, langsung mengesahkan pernikahan Slamet dan Herlina. ”Sah.. sah?” kata penghulu yang disambut nafas lega Slamet.

Lain lagi pasangan Solikin dan Hasanah. Pemulung di tempat pembuangan akhir Benowo ini menikah siri sejak tahun 1990 karena tidak punya biaya menikah resmi. Tiga anak lahir dari pernikahan tersebut.

Solikin yang tinggal di gubuk tak jauh dari kompleks Gelanggang Olah Raga Bung Tomo, mengaku sudah berkali-kali mendaftar nikah massal. Tapi selalu ditolak, karena tidak punya KTP.

Solikin kerepotan jika harus mengurus KTP ke kampungnya di Kudus, Jawa Tengah. ”Tidak mungkin pulang kampung. Biaya tidak sedikit,” ujar Solikin.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan status pernikahannya. Namun, dia kasihan dengan 3 anaknya yang harus menanggung akibat karena orang tuanya berstatus nikah siri.

Hasan, anak paling tua, hanya bisa sekolah hingga SMP. Untuk melanjutkan ke SMA, dibutuhkan surat identitas yang tidak mungkin dimiliki anak hasil menikah siri.

”Anak saya yang tua bisa sekolah hingga SMP. Itupun atas bantuan orang yang iba dengan anak saya. Semoga, nasib kedua anak saya lainnya lebih baik dibandingkan kakaknya,” kata Solikin.

Pasangan pengantin kini diarak menuju komplek Pantai Ria Kenjeran. Tertawa riang, calon nganten anyar melambai-lambai pada warga yang menonton. Dibawah tenda biru, mereka berucap janji. (red)

KLH Klaim Tak Ada Pencemaran Air di Porong

2010-11-30T02:36:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Kementerian Lingkungan Hidup mengklaim tidak ada pencemaran lingkungan di kawasan Porong, Sidoarjo. Kesimpulan tidak ada pencemaran diketahui dari kualitas air Sungai Porong dan tambak udang milik warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, MS Karliansyah, dalam seminar tentang lumpur Lapindo Brantas di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Selasa (30/11).

Menurut Karliansyah, KLH telah menerjunkan tim peneliti untuk mengetahui kualitas lingkungan di kawasan lumpur Lapindo. Pada awal semburan, tahun 2006 hingga 2008, memang terjadi pencemaran kualitas air di kawasan Porong. Namun, sejak 2009 kualitas air “cenderung” normal.

Meski menjamin tidak ada pencemaran pada kualitas air di Porong, Karliansyah mengaku tidak memiliki data pasti tentang penelitian tersebut. “Saya hanya bisa memastikan tidak adanya kerusakan pada ekosistem. Tapi saya tidak mengetahui secara pasti datanya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Bambang Catur Nusantara, mempertanyakan parameter yang digunakan tim Kementerian Lingkungan Hidup dalam meneliti kualitas air di kawasan Porong.

Catur mengatakan, pada tahun 2008 saja terdapat 3 desa yang airnya tercemar dan tahun 2010 meningkat menjadi 5 desa. “ Yang jelas tim dari Gubernur Jatim dan Walhi sudah melakukan penelitian. Hasilnya, air di kawasan Porong sudah tercemar logam berat dan tidak layak pakai,” katanya. (red)

KPID Jatim: Mayoritas TV dan Radio Lokal Belum Paham Etika

2010-11-29T06:00:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya– Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menilai mayoritas stasiun televisi dan radio lokal menayangkan siaran yang melanggar kode etik penyiaran dan jurnalistik.

Komisioner Bidang Pengawasan KPID Jatim Donny Maulana Arif mengatakan, pelanggaran di antaranya menayangkan tindakan kekerasan dan pornografi. Pihaknya telah memanggil 15 lembaga penyiaran untuk dimintai klarifikasi.

Menurut Donny, kebanyakan pengelola televisi dan radio lokal tidak memahami aturan yang melarang menyiarkan tindakan kekerasan dan pornografi. ”Untuk itu kami bagikan buku panduan etika penyiaran,” ujar Donny Maulana Arif, Senin (29/11).

KPID Jatim mengaku kesulitan mengawasi lembaga penyiaran di 38 kabupaten/kota. Mereka mendorong dibentuk tim monitoring yang bertugas mengawasi materi siaran. (red)

Tolak Jalan Tol, Warga Sidoarjo Dapat Teror

2010-11-28T05:29:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo - Sekitar 150 warga di desa Wunut, Kebonagung, Pamotan dan Kesambi, kecamatan Porong, Sidoarjo, menolak pembangunan jalan tol dan arteri di kawasan mereka.

Warga memasang papan penolakan di depan rumah mereka. Bahkan, warga tak segan untuk melakukan perlawanan apabila pembangunan jalan tol dan arteri tetap dilakukan.

Kastawi, warga desa Kesambi mengatakan, pada dasarnya warga tetap menuntut BPLS, Bupati Sidoarjo, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Sidoarjo dan PT Sucofindo untuk transparan dalam proses ganti rugi tanah.

“ Kami tidak ingin menghambat pembangunan, namun kami hanya ingin transparansi harga, tidak lebih dari itu,” ujar Kastawi, Sabtu (27/11).

Menurut Kastawi, warga yang meminta transparasi harga tanah justru menerima teror dari Polres Sidoarjo, yang menerjunkan 2 truk pasukan Dalmas. Mereka menganggap warga menghambat pembangunan.

‘’Terkait sikap Polres Sidoarjo tersebut, kami sudah melaporkan ke Polda Jatim. Kami menilai mereka telah mengintimidasi warga dengan melakukan teror psikologis,” terang Kastawi.

Di tempat terpisah, kuasa hukum warga, Saiful Arif mengatakan, pihaknya akan melakukan banding atas putusan PN Sidoarjo yang menolak gugatan warga pada sidang putusan, Rabu (24/11). Jika gugatan warga tetap ditolak pada saat banding, warga berniat mengajukan uji materi ke Mahmakah Konstitusi.

“Saat ini, kami masih merapatkan barisan. Yang pasti, kami banding atas putusan ini,” tegas Saiful Arif. (red)

Korban Kebakaran Sidoarjo Tagih Janji BPLS

2010-11-28T05:25:00.000-08:00

Warta Jatim, Sidoarjo – Janji Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Bupati Sidoarjo dan Wakil Gubernur Jatim untuk membiayai pengobatan Dewi Purwaningsih dan Devi Purbawiyanto tidak terbukti.

Keduanya adalah korban kebakaran di Siring Barat, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dan telah menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo selama 5 dan 8 minggu.

Devi Purbawiyanto mengatakan, dia dan ibunya, Devi Purwaningsih, harus berobat dengan biaya sendiri. Bahkan saat ini, Purwaningsih harus menjalani operasi dan rawat inap di Rumah Sakit Vincentius A Paulo, Surabaya. Sementara biaya perawatan didapat dari bantuan jemaat gerejanya.

“Yang jelas, sejak ibu masuk RS di Surabaya pada 15 November lalu, kami sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp. 7 juta hingga 10 Juta. Itu belum termasuk biaya operasi,” ujar Devi, saat ditemui Jumat (26/11) sore.

Devi menjelaskan, setelah keluar dari RS, ia dianjurkan oleh BPLS untuk mengurus surat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk meringankan biaya rawat jalan Devi dan ibunya.

Devi berencana untuk menagih janji Bupati dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Apalagi, janji tersebut diucapkan mereka, di hadapan umum, termasuk media massa.(red)

Warga Yakin Bromo Tidak Meletus

2010-11-24T23:21:00.000-08:00

Warta Jatim, Probolinggo- Warga Tengger yang tinggal di Kecamatan Ngadisari, Probolinggo, yakin dampak letusan Gunung Bromo tidak akan sampai desa mereka. Status Bromo masih Awas, karena intensitas gempa tektonik terus meningkat.

Mbah Hasan, warga Desa Ngadisari, mengatakan letusan hanya akan berdampak pada radius 2 kilometer dari puncak gunung. Menurut dia, kondisi yang sama terjadi ketika Gunung Bromo meletus pada tahun 2000 dan 2004.

Di tempat terpisah, salah seorang juru kunci Bromo, Mudjono, yakin Gunung Bromo tidak akan meletus. Menurut dia, Bromo akan menunjukkan tanda-tanda khusus sebelum meletus.

”Biasanya kami akan mendapat petunjuk alam. Tahun ini kami tidak mendapatkan petunjuk apa pun,” kata Mudjono, Kamis (24/11).

Menurut Mudjono, juru kunci dan sesepuh desa telah melakukan ritual tolak bala di Pura Luhur Poten, 1 kilometer dari kawah, agar Gunung Bromo tidak meletus. (red)

Pemprov Jatim Siapkan 4 Lokasi Evakuasi Letusan Gunung Bromo

2010-11-24T21:30:00.000-08:00

Warta Jatim, Probolinggo– Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 4 lokasi evakuasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Empat tempat tersebut tersebar di Kecamatan Ngadisari dan Sukapura, Probolinggo.

Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf mengatakan, evakuasi akan dilakukan jika Gunung Bromo meletus dalam skala besar. Keputusan mengungsikan warga juga tergantung perluasan daerah rawan bencana, sesuai ketentuan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana.

”Kami sudah menyiapkan skenario evakuasi. Semuanya tergantung situasi terakhir,” kata Syaifullah Yusuf di posko bencana Gunung Bromo, Rabu (24/11).

Menurut Syaifullah Yusuf, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 2,5 miliar untuk biaya hidup pengungsi. Jika kurang, Pemprov Jatim akan menggelontorkan dana tambahan Rp 50 miliar dari anggaran tanggap darurat.

Di tempat terpisah, Kepala Pos Pemantauan Gunung Bromo Syafii memperkirakan letusan Gunung Bromo tidak akan besar. Lontaran batu pijar dari kawah hanya akan menjangkau daerah dalam radius 2 kilometer.

”Selama ini letusan Gunung Bromo hanya menjadi lautan pasir. Meski demikian, kami tetap berjaga dan waspada menghadapai segala kemungkinan,” ujar Syafii.(red)

Kondisi Bromo Belum Pasti

2010-11-24T18:10:00.000-08:00

Warta Jatim, Probolinggo – Gempa tektonik di Gunung Bromo terus meningkat. Hingga pukul 13.00 terjadi 18 kali gempa tektonik dan 2 gempa tremor.

Kepala Pos Pantau Gunung Bromo di Desa Ngadisari, Probolinggo, Syafii, mengatakan gempa tremor terbesar terjadi pagi tadi. Asap putih berbau belerang keluar dari kawah Bromo.

Menurut Syafii, aktivitas Gunung Bromo cenderung fluktuatif. Dia tidak dapat memprediksi sampai kapan status Awas diberlakukan.

”Kami belum bisa memastikan sampai kapan status Awas ini. Pergerakan Gunung Bromo yang sekarang berbeda dari sebelumnya. Sejak tanggal 1 hingga 24 November terjadi lebih dari seribu gempa tektonik,” kata Syafii, Rabu (24/11).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Indonesia menetapkan radius rawan bencana 3 kilometer dari kawah Bromo. Masyarakat dilarang mendekati puncak gunung dalam radius tersebut.

Sempat terjadi insiden kecil antara petugas dan 2 wisatawan Prancis yang bersikeras menuju kawah Bromo. (red)

Pahlawan Tanah Air

2010-11-23T08:01:00.000-08:00

Tanpa banyak koar. Orang biasa bertindak luar biasa.

Caherudin jawara Betawi. Jagoan Pesanggrahan. Kumis baplang, akik besar, dan akar bahar. Siapa berani nyowel nih orang?

Chaerudin bukan jawara sembarangan. Bukan jagoan asal main pukul serampangan. Juga pantang main golok buat bikin ciut nyali orang. “Bahasa gua, kalau jawara mukul, orang bukan mati klenger tapi bagaimana bisa jadi sahabat. Itu namanya jawara. Sabar, ulet, berani. Jangan baru dikatain orang terus marah,” kata Chaerudin dengan logat Betawi klotokan.

Bang Idin, begitu dia biasa disapa, tinggal di pinggiran Kali Pesanggrahan, Karang Tengah, Cilandak, Jakarta Selatan. Saban hari aktivitasnya tak jauh jauh dari Kali Pesanggrahan. Mulai membersihkan sampah hingga menebar bibit ikan.

Perjuangan menjaga Kali Pesanggrahan dilakoni Bang Idin sejak 15 tahun lalu. Menaiki gedebong pisang, disusurinya kali sejauh 38 kilometer itu. “Sungai bukan tempat buang sampah. Bukan tempat tinja dari gedung-gedung. Sungai tempat memahami kehidupan,” kata Idin di empang bantaran Sungai Pesanggrahan, minggu lalu.

Idin ngebongkar cara pikir orang kebanyakan tentang sungai. Limbah rumah tangga dan pabrik diolah di empang-empang untuk pemancingan, sebelum dibuang ke sungai. Bantaran sungai kembali ditanami pohon. Bibit ikan dilepas berkala, untuk memperkaya biota sungai.

Manajemen kearifan alam. Konsep konservasi alam ini yang diimani Bang Idin bertahun-tahun.

Konservasi alam yang melihat lingkungan sebagai sumber hidup. Tidak hanya ditangani secara arif, tapi juga penuh komitmen. Bagi Bang Idin, penyelamatan lingkungan nggak butuh banyak cingcong. Solusi harus diwujudkan dalam tindakan, bukan hanya kesimpulan seminar.

“Jalan keluarnya, dong. Kita bosen dengan pasal-pasal, begono-begini. Apaan itu? Kerjanya kagak ada. Masalah lingkungan bukan masalah sampah doang, melainkan masalah kehidupan,” ujarnya.

Bang Idin terkenal keras. Dia doyan “ribut” dengan masyarakat yang semaunya membuang sampah di kali. Sampah yang dibuang ke sungai, dia pulangin dengan digantung di pagar rumah orang yang membuang sampah. Bau tak sedap mengepung kampung.

Bang Idin nggak takut harus berhadapan dengan pemerintah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) paling sering kena semprot. Banyak sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN ngaco karena luasnya sampai ke pinggir Kali Pesanggrahan.

Menurut Bang Idin, masyarakat “gedongan” itu punya dasar hukum membangun rumah sampai pinggir kali. Namun, buat dia, tanah bukan hanya milik orang berduit. “Coba dipikir. Ada sertifikat sampai kali, siapa yang buat? BPN, kan? Siapa yang bayar? Orang kaya, kan? Yang salah siapa? Semuanya gila,” katanya.

Ketika mengajak orang menjaga sungai, Bang Idin tidak menggurui. Dia lebih banyak mendongeng soal Pangeran Jayakarta dan Si Jampang yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Bagaimana pemahaman kita. Alam ini punya kita semua. Bukan punya negara atau pemerintah. Ini punya kita,” katanya.

Hukum buat Bang Idin bukan cuma pasal tersurat di atas kertas, hukum yang bisa “dibeli” demi kepentingan pribadi. Menghadapi alam bukan dengan cara jual-beli. Sebab, “SK” penyelamatan lingkungan berasal dari langit, bukan dari orang berduit.

“Gua bilang, jangan mengotori sungai. Kalau sungai lu kotori, yang kena dampaknya lu juga. Kalau banjir, jangan disalahin kali. Emang kitanya kurang ajar. Itu yang tersirat. Dampaknya ke kita-kita juga. Alam akan ngamuk. Alam ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan anak cucu. Titipan. Dan harus dirawat,” ujarnya.

Sersan Perang Sampah

Lahan pembuangan sampah akhir di Benowo, Surabaya, diprediksi membeludak pada tahun 2014. Jika tidak ada inovasi mengolah sampah, Kota Pahlawan tidak akan memiliki ruang untuk membuang sampah.

Di tangan Mbah Tampi, sampah menjadi berkah. Pensiunan TNI Angkatan Laut berpangkat sersan satu ini mulai melakoni “operasi penyelamatan” sampah sejak 1989. Misinya cuma satu: tidak menambah persoalan di bumi.

Tampi tidak sedang melakukan operasi militer. Tidak juga memanggul bedil. Pengalaman tugas di Timor Timur dan Irian Jaya, tinggal masa lalu. Kini, perjuangannya membersihkan jalanan dari sampah. Mendorong gerobak sampah dari rumah ke rumah.

Sampah yang dikumpulkan dipilah. Setelah 14 tahun, rumahnya di Kelurahan Genting, Surabaya, jadi tempat penampungan sampah. “Ini tugas berat bagi kami. Sekadar mensosialisasikan persoalan sampah saja, banyak masyarakat yang menentang. Tapi, seiring dengan waktu, semuanya bisa berjalan lancar,” kata Mbah Tampi.

Sampah non-organik kemudian dijual ke salah satu pabrik daur ulang. Beberapa tahun kemudian pabrik pengolah sampah menolak hasil pulungan Mbah Tampi. Dia putar otak mencari cara agar sampah dapat dimanfaatkan.

Sampah organik dijadikan pupuk, sedangkan sampah non-organik masih dicarikan solusi.

Tahun 2003 Tampi menemukan cara mengolah sampah non-organik menjadi botem, batako berbahan sampah plastik. Metode ini dipelajarinya secara autodidak.

Botem berukuran panjang 30 cm dan lebar 12,5 cm, dicetak dalam keadaan basah. Sampah plastik kemudian dijejalkan ke lubang di tengah botem. “Sampah yang tidak bisa didaur ulang dimasukkan ke tengah-tengah botem yang dilubangi. Sebelumnya sampah diikat kuat dalam tas kresek besar,” ujarnya.

Hasil “gerilya” Mbah Tompi mampu mengurangi jumlah sampah yang disetor ke pembuangan sampah akhir Benowo. Untuk 1.000 botem setidaknya membutuhkan 50 meter kubik sampah.

Satu botem kini dijual Rp 1.250. Mbah Tampi mengklaim batako botem tahan panas dan kedap air. “Banyak yang berminat. Terutama masyarakat yang tinggal di kawasan Wonokusumo, yang dekat dengan laut,” tuturnya.

Kini hasil penjualan botem mampu menghidupi Yayasan Among Putra, yang mengelola TK dan play group. Para wali murid mulai sadar mengumpulkan dan mengolah sampah kering untuk dijual bersama.

“Jika kita biarkan sampah di mana-mana, ini membahayakan kesuburan tanah. Mari kita jaga kebersihan lingkungan masing-masing, atau minimal membuang sampah pada tempatnya,” kata Mbah Tampi.

Perjuangan Gila Sariban

Pukul 8 pagi. Sariban mengayuh sepeda ke arah pusat Kota Bandung. Dua keranjang besar nyantel di sisi sepeda. Menjelang tengah hari, sang kakek pulang untuk makan di rumahnya di Gang Cikondang Nomor 30, Sadangserang, Bandung.

Selepas lohor dia kembali bekerja hingga hampir magrib. “Sampah yang saya bersihkan, saya bawa ke tempat penampungan sampah di pasar,” kata Sariban.

Ketika masih dinas di RS Cicendo Bandung tahun 1983, Sariban mulai membersihkan sampah di jalan umum. Kegiatan ini dipengaruhi pekerjaannya semasa kecil, mencabuti rumput untuk pakan sapi. Setelah pensiun, Sariban mendedikasikan waktunya menjadi relawan pembersih sampah.

Seragam kuning dengan caping bertuliskan “Iban dari Bandung” jadi ciri khas Sariban saat bekerja. Di pusat keramaian, Sariban “mengusik” warga melalui pengeras suara, mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan.

Warga mulai risih. Berisik. Sariban dicap sinting.

Tebal muka senjata pamungkas Sariban. Jari-jari keriputnya hingga kini masih setia memunguti sampah di Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Keinginannya menjadikan jalan itu sebagai jalan percontohan lingkungan, terus meletup. “Saya bercita-cita menjadikan Jalan Pahlawan Lingkungan Hidup Iban. Indah, bersih, aman, dan nyaman,” katanya.

Bagi Sariban, kebersihan bagian dari iman. Tak cukup memunguti sampah, dia juga mencabuti paku yang “melukai” pohon-pohon di sepanjang Jalan Pahlawan. “Kasihan,” katanya.

Empat belas karung paku seberat 1 ton kini terkumpul di rumahnya. Tidak untuk dijual. Jika sudah tidak mampu menjadi relawan, Sariban akan menyerahkan paku-paku dan sepedanya kepada Pemerintah Kota Bandung untuk dimasukkan museum.

“Saya ingin ada demo besar-besaran. Bukan demo rusuh, melainkan kampanye serentak seluruh warga memunguti sampah. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa sampaikan ke Pak Dada Rosada (Wali Kota Bandung),” kata Sariban.(red)

Status Bromo Naik Jadi Awas

2010-11-23T07:53:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya– Status Gunung Bromo yang terletak di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur, naik menjadi awas. Gempa tremor di Bromo meningkat, mendorong magma mendekati bibir kawah.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), saat ini melarang wisatawan dan penduduk mendekati puncak gunung.

Kepala TNBTS Wilayah II, Anggoro Dwi Sujiharto mengatakan, wilayah yang masuk dalam radius 3 kilometer dari puncak gunung harus dikosongkan. ”Kami menyiapkan petugas yang akan mengawasi pengunjung maupun masyarakat,” kata Anggoro, Selasa (23/11).

Menurut Anggoro, jika Gunung Bromo meletus lontaran batu pijar diperkirakan tidak lebih dari radius 2 kilometer. Sedangkan abu vulkanik akan mengarah mengikuti arah angin.

Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meminta masyarakat yang tinggal di sekitar Bromo untuk tenang dan tidak terpancing isu adanya letusan. (red)

LBH Surabaya Dukung Menaker Mundur

2010-11-23T04:24:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mendukung desakan agar Muhaimin Iskandar mundur dari jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Muhaimin dinilai gagal melindungi buruh migran.

Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya M Saiful Arif mengatakan, Muhaimin tidak memiliki konsep yang jelas dalam melindungi buruh migran. ”Sudah sepantasnya Muhaimin mundur. Ini solusi terbaik,” kata M Saiful.

Selain meminta Muhaimin mundur, LBH Surabaya juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperbaiki sistem kerja sehingga menguntungkan buruh migran.

Menurut M Saiful Arif, selama ini buruh migran hanya dimanfaatkan sebagai sumber devisa negara. Namun, pemerintah tidak memperhatikan nasib buruh yang telantar di luar negeri. (red)

Lagi, Tanah Sekitar Rel Kereta Siring Ambles

2010-11-15T21:51:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Tanah di lokasi rel kereta api Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, ambles. Tanah yang ambles seluas 10 meter dengan kedalaman 4 meter.

Asisten Manajer Eksternal PT Kereta Api Daerah Operasi VIII Surabaya Herry Winarno mengatakan, tanah yang ambles di kilometer 33, antara stasiun Tanggulangin dan Porong.

Meski struktur tanah di sekitar lokasi lumpur Lapindo Brantas terus menurun, PT KA memastikan jalur tersebut masih aman. ”Kami pastikan jalur tersebut aman untuk dilalui. Namun, kami membatasi kecepatan kereta yang melintas,” ujar Herry.

Batas maksimal kecepatan kereta api yang melintas di rel dekat tanggul lumpur Lapindo 5 kilometer per jam. Setiap hari 3 kereta api jurusan Jember dan Blitar melalui jalur ini.(red)

Gubernur Jawa Timur Minta Wisata Gunung Bromo Ditutup

2010-11-14T07:22:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jatim Soekarwo memerintahkan Pemkab Probolinggo dan Pasuruan untuk menutup sementara kawasan wisata Gunung Bromo. Penutupan ini sebagai imbas dari terus meningkatnya intensitas gempa di Gunung Bromo.

Soekarwo mengatakan, sesuai dengan rekomendasi yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk saat ini, warga dan wisatawan sudah tidak diperkenankan berada di radius 1 kilometer, dari kawah gunung.

Soekarwo juga akan memanggil tim teknis dari Probolinggo dan Pasuruan. “ Langkah ini harus kami pilih, karena kami tidak ingin Pemkab hanya mengejar keuntungan, tanpa memperhatikan keselamatan warga dan wisatawan,” ujar Soekarwo.

Kepala Bidang Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru Wilayah II Lumajang Anggoro Dwi Sujiarto mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi kepada masyarakat dan pengunjung untuk tidak mendekati kawah Bromo.

Pemberlakuan ini juga berlaku untuk wisata Gunung Semeru, yang melarang aktifitas hingga radius hingga radius 4 kilometer dari puncak Mahameru. (red)

Cegah Mafia Hukum, Polda Jatim Tingkatkan Pengawasan

2010-11-14T07:19:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Mengantisipasi merebaknya praktik mafia hukum, Kepolisian Daerah Jawa Timur akan meningkatkan pengawasan internal. Selama ini pengawasan internal belum berjalan maksimal.

Kapolda Jatim Irjen Polisi Badrodin Haiti mengatakan, selama ini pengawasan hanya terhadap divisi yang diduga menjadi “ladang” mafia hukum. Selanjutnya pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh. ”Pengawasan selama ini hanya melibatkan internal. Karena itu, hasilnya belum maksimal,” kata Badrodin.

Polda Jatim akan mengupayakan pengawasan melibatkan divisi lain seperti bidang hukum, profesi dan pengamanan, dan Inspektur Pengawasan Daerah. Juga mempertimbangkan menggandeng pihak luar yang memiliki kompetensi penyelidikan.

“Kami akan kaji untuk merumuskan pihak luar ikut melakukan pengawasan. Misalnya Kompolnas. Masih kami kaji, termasuk undang-undangnya,” kata Badrodin. Selain itu, tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terlibat mafia hukum. Salah satunya dengan menyiapkan sanksi ringan hingga pemecatan.(red)

Sejarah Indonesia Dalam Sketsa

2010-11-12T03:22:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Kartunis Tonny Rafty merekam sejarah dan perang kemerdekaan Indonesia melalui sketsa-sketsa gambar. Kartunis Australia ini berada di Indonesia meliput perang kemerdekaan.

Sketsa karya Tonny Rafty dipamerkan di Surabaya, mulai hari ini hingga 20 November. Tonny yang kini berusia 95 tahun mengatakan, sebagian karyanya dibuat ketika meliput perang di Indonesia tahun 1945.

“Saya kenal baik Soekarno dan berteman baik dengan sejumlah seniman seperti Basuki Abdullah dan Affandi. Saya mengagumi dan hormat kepada mereka,” kata Tonny, Jumat (12/11).

Selain menggelar pameran sketsa dan karikatur, selama di Surabaya Tonny akan mengunjungi sejumlah tempat bersejarah.(red)

Satgas Hukum Selidiki Kasus Pembebasan Gayus

2010-11-11T07:48:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan menyelidiki dugaan suap dibalik ”bebasnya” terdakwa Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Ahmad Santosa, mengatakan foto Gayus menonton pertandingan tenis di Bali yang dimuat media massa, cukup menjadi bukti terdakwa keluar dari rumah tahanan. Beberapa ciri pada foto tersebut sama dengan Gayus Tambunan, terdakwa penggelapan pajak.

Mas Ahmad Santosa mengatakan, telah membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data-data penunjang. Satgas bekerja sama dengan Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki apakah ada suap dalam kasus ini.

Dia meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak lepas tanggung jawab. ”Kami masih melakukan investigasi. Hasilnya silakan tunggu beberapa waktu lagi,” kata Mas Ahmad Santosa, Kamis (11/11).

Pria yang diduga Gayus Tambunan tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis di Bali, 5 November lalu. Beberapa saksi mengaku melihat pria tersebut bersama perempuan mirip Milana Anggraeni, istri Gayus Tambunan.

Mabes Polri mencopot Kepala Rutan Brimob Komisaris Polisi Iwan Prayitno yang dianggap sebagai otak ”pembebasan” Gayus. Iwan diduga menerima uang Rp 60 juta.

Sembilan polisi penjaga Rutan Brimob juga dicopot, karena membantu meloloskan Gayus. Mereka diduga menerima Rp 5 juta hingga Rp 6 juta. (red)

Polda Jawa Timur Bantu Korban Merapi

2010-11-09T01:33:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya - Polda Jawa Timur mengirimkan bantuan untuk korban Gunung Merapi. Bantuan meliputi 1.000 masker, 154 pakaian, 158 kasur, 200 sarung, 2 bal rokok, 1.955 pembalut, makanan dan susu bayi, serta genset.

Polda Jatim juga mengumpulkan uang Rp 573.334.700 sumbangan jajarannya. Uang tunai ini akan diberikan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan korban di lokasi bencana.

Kapolda Jatim Irjen Polisi Badrodin Haiti mengatakan, bantuan akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam untuk selanjutnya diatur pembagiannya.

Polda Jatim juga menerjunkan 12 personel dari Brimob dalam tim Bantuan Sosial dan 1 kompi tim evakuasi. "Personel ini akan melakukan pengawalan dan menginformasikan perkembangan di kawasan bencana,” kata Badrodin, Selasa (9/11).

Pemerintah Kota Surabaya juga menggelar aksi bakti sosial donor darah yang diikuti PNS, sukarelawan dari tim SAR, dan masyarakat. Wali Kota Tri Rismaharini berharap darah yang disumbangkan memberikan harapan hidup bagi korban bencana alam. “Kami berharap bisa berbuat sesuatu untuk saudara kita yang terkena bencana alam,” ujarnya. (red)

Cokelat Megah Sambut Hari Pahlawan

2010-11-09T01:29:00.000-08:00

Warta Jatim, Surabaya – Masyarakat Surabaya menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November dengan berbagai cara. Salah satunya membuat replika Tugu Pahlawan dari cokelat.

Gerai Dapur Coklat Surabaya membuat replika Tugu Pahlawan. Akhlusufa dari Dapur Coklat mengatakan, cokelat Tugu Pahlawan setinggi 190 cm dengan diameter 20 cm ini dibuat dengan bahan 50 kilogram cokelat putih. Lama pembuatan 2 minggu dan tahan hingga 2 tahun.

Cokelat Tugu Pahlawan akan digelar hingga akhir November. “Kami membuat cokelat khusus ini untuk Hari Pahlawan. Kami berharap masyarakat tidak melupakan peristiwa bersejarah ini,” ujar Akhlusufa, Selasa (9/11).

Akhlusufa mengaku beberapa instansi telah memesan cokelat Tugu Pahlawan dan replika lambang kota Surabaya.(red)