Pelukis Surabaya Protes Wali Kota

Warta Jatim, Surabaya - Komunitas Pelukis Surabaya berunjuk rasa di bundaran Jalan Yos Sudarso, Senin (27/12). Mereka kecewa terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dianggap tidak memperhatikan seniman.

Pelukis Hugeng Bayu menilai penolakan Wali Kota membuka pameran lukisan di Balai Pemuda merupakan bukti tidak mau memperhatikan seniman. “Demo lukisan yang kami gelar sebagai protes atas sikap Wali Kota, yang tidak memperhatikan seniman,” katanya.

Pada unjuk rasa itu para pelukis membuat lukisan abstrak yang didominasi warna merah sebagai lambang kesedihan. Mereka juga menggelar pameran 40 lukisan dengan 

tema korban bencana alam.

Pelukis Syanduro menampilkan lukisan “3 Anak Bali”dan “Upacara Adat” yang dibuat dengan lumpur Lapindo Brantas. Pelukis Darsono Gander memamerkan “Lumpur Lapindo” yang menggambarkan penderitaan korban lumpur Lapindo Brantas.

Panitia pameran Novita Sechan mengatakan, sudah 10 lukisan terjual senilai Rp 12 juta. “Hasil pameran akan kami sumbangkan semua kepada korban bencana alam di Gunung Bromo dan lereng Merapi. Bila memungkinan juga untuk koban banjir Wasior.” (red)

Berbagi “Terang” di Kremil

Warta Jatim, Surabaya – Komunitas Peduli Kremil merayakan Natal dengan membagikan lilin, permen, dan bahan pokok kepada pekerja seks komersial di lokalisasi Kremil.

Menurut Koordinator Komunitas Peduli Kremil, Daniel Lukas Rorong, lilin adalah simbol kasih dan terang Tuhan yang menyertai seluruh manusia, termasuk para PSK.

“Kami ingin berbuat yang lain saat Natal ini. Semua orang berhak merasakan cinta kasih,” kata Daniel Lukas Rorong.

Komunitas Peduli Kremil juga menggelar doa bersama mendukung tim nasional Indonesia dalam partai final Piala AFF. Mereka menyebarkan selebaran kepada para pengguna jalan untuk bersama mendoakan timnas.(red)

Tanggul Lumpur Lapindo Jebol Lagi

Warta Jatim, Surabaya - Tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Gempolsari, Tanggulangin, Sidoarjo, tadi malam jebol. Kejadian ini yang ke-20. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo masih mengerahkan alat berat untuk memperkuat tanggul.

Staf BPLS Sumitro mengatakan, tanggul yang jebol di titik 79 - 82. Menurut dia, tanggul jebol karena struktur tanah kurang bagus, sehingga tanggul turun 4 hingga 5 meter. Saat ini dipasang jumbo bag berisi tanah untuk menambal tanggul yang jebol.

BPLS menargetkan penguatan tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas selesai hari ini. Apalagi air yang meluap membuat sebagian jalan Ketapang tenggelam. “Hari ini kami harus selesaikan penguatan tanggul,” kata Sumitro.

Warga Gempolsari, Nur Yasik, menyayangkan BPLS tidak pernah sosialisasi kepada warga. Akibatnya, warga tidak siap saat tanggul jebol. Selain itu, saat tanggul jebol, yang membantu warga aparat kepolisian dan TNI. “Saat evakuasi kami tidak melihat staf BPLS,” ujarnya.

Menurut Nur Yasik, akibat tanggul penahan lumpur Lapindo Brantas jebol, kini banyak warga terserang gatal-gatal. Sebagian besar korban ditangani petugas posyandu.(red)

Besaran UMK Surabaya 2011 Bisa Berubah

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Dinas Tenaga Kerja, dan elemen buruh untuk membahas revisi upah minimum kota (UMK) Surabaya tahun 2011.

Sebelumnya draf UMK yang sudah ditandatangani Gubernur adalah Rp 1.115.000. Atas  desakan buruh, Wali Kota merevisi UMK menjadi Rp 1.155.000. Revisi itu hingga kini belum ditandatangani Gubernur.

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mengatakan, sebelum pertemuan, Gubernur akan memanggil Wali Kota Tri Rismaharini. Diperlukan klarifikasi untuk mengetahui apakah seluruh elemen, yaitu buruh, pengusaha, Disnaker, dan akademisi sepakat dengan revisi besaran UMK 2011.

Menurut Syaifullah, Peraturan Gubernur Nomor 93 dan 95 yang mengatur UMK bisa berubah, jika revisi UMK tidak ada masalah. “Pergub bisa saja berubah, asal ada dasar yang kuat dan diterima semua pihak,” kata Syaifullah.

Syaifullah mengatakan tidak mudah menuntaskan persoalan UMK Surabaya. Apalagi sudah disahkan Gubernur. Hal ini berbeda dari UMK Gresik yang belum disahkan karena menunggu beberapa poin lagi.

Pemprov Jatim akan meminta bantuan Polda Jatim sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan UMK Surabaya. Kapolda Irjen Polisi Badrodin Haiti menyatakan siap memediasi pertemuan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dia menjamin polisi tidak akan melakukan intervensi dan intimidasi terhadap buruh.(red)