Ulat Bulu Ancam Pusat Penghasil Mangga Jatim

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewaspadai penyebaran hama ulat bulu terutama di daerah sentra penghasil mangga. Pusat perkebunan mangga di Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, dan Gresik terancam serangan hama ulat bulu. 

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penyebaran ulat bulu di Kabupaten Probolinggo bisa menjadi pelajaran. Puluhan ribu batang pohon mangga di Probolinggo gagal panen akibat serangan hama ulat.

Petani diperkirakan rugi ratusan juta rupiah. ”Untuk satu pohon mangga, petani bisa mendapatkan hasil 400 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah. Tinggal dikalikan saja berapa kerugian petani,” kata Soekarwo. 

Soekarwo memprediksi penyebaran hama ulat bulu akan berlangsung hingga 4 bulan. Wilayah penyebaran hama diperkirakan meluas ke daerah lain di Jawa Timur.

Menurut Soekarwo, serangan hama ulat bulu disebabkan perubahan iklim dan perusakan habitat oleh manusia. ”Kami harap bupati dan wali kota memiliki mekanisme memberantas ulat bulu.”

Kepala Dinas Pertanian Jatim, Wibowo Eko Putra mengatakan, pihaknya mencegah penyebaran hama ulat bulu dengan membakar dan menyemprotkan obat pembasmi hama. Dia berharap hujan segera turun sehingga mempercepat pemulihan pohon mangga. (red)

Ulama Madura Ancam Jamaah Syiah Sampang

Warta Jatim, Surabaya- Jamaah Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur mengaku diteror Badan Silaturahmi Ulama Madura. Mereka terancam diusir dari Sampang jika tidak mengakui ajaran Ahl al-Sunnah wal Jamaah.

Ketua Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) Sampang, Ustad Tajul Muluk mengatakan, teror Badan Silaturahmi Ulama Madura semakin menjadi. Dia kecewa Majelis Ulama Indonesia dan Kepolisian Sampang tidak menghentikan teror tersebut. 

Menurut Tajul Muluk, Musyawarah Pimpinan Daerah Sampang juga ikut memaksa Jamaah Syiah mengikuti ajaran Ahl al-Sunnah wal Jamaah. ”Intinya kami dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mereka memaksa kami ikut aliran mereka atau kami keluar dan mati,” ujar Tajul Muluk. 

Tajul Muluk kecewa atas sikap petinggi Nahdlatul Ulama (NU) Sampang yang ikut mendesak Jamaah Syiah menentukan pilihan ajaran agama. ”Saya sampai saat ini dianjurkan untuk menumpang di Mapolresta Sampang, demi keselamatan,” katanya. 

Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, Mutawakil Allalah mengecam teror terhadap Jamaah Syiah di Sampang. Dia mengutuk tindakan warga NU yang terlibat dalam teror tersebut. 

Menurut Mutawakil, Syiah masih masuk golongan Islam. ”Di aliran Syiah mereka mengkultuskan Sayidina Ali. Sikap ini yang membedakan dengan umat Islam lainnya. Namun seharusnya tidak perlu diperdebatkan,” kata Mutawakil. (red)

Masjid Cheng Ho Wujud Toleransi Agama

Warta Jatim, Surabaya - Islam menghargai keberagaman dan toleransi budaya? Jawaban tersebut dapat ditemukan dalam arsitektur Masjid Muhammad Cheng Ho, di Jalan Gading, Surabaya.

Jika bangunan masjid pada umumnya menggunakan arsitektur Jawa atau Arab, arsitektur Masjid Cheng Ho mirip Klenteng tempat ibadah umat Khonghucu.

Pengurus Masjid Muhammad Cheng Ho, Hasan Basri mengatakan, arsitektur masjid menyerupai masjid Niu Jie di Beijing yang berusia seribu tahun. Hampir seluruh sisi Masjid Cheng Ho mengandung pesan keberagaman dan toleransi.

”Islam tidak mengajarkan kekerasan. Masjid Cheng Ho dibuat untuk menyampaikan pesan ini,” kata Hasan.

Ruang tempat imam atau khatib ketika salat dibuat menyerupai pintu gereja. Hal ini memberi pesan bahwa Islam mengakui dan menghormati keberadaan Nabi Isa, serta mencintai perdamaian dan toleransi antar umat beragama.

Masjid Cheng Hoo banyak didatangi umat Budha, Tao maupun agama lainnya. Diantara pengunjung ada yang memberikan penghormatan kepada Laksamana Cheng Hoo.

Laksamana Cheng Hoo adalah utusan Kaisar China pada masa Dinasti Ming yang mendapat tugas mengunjungi kerajaan lainnya di kawasan Asia. Laksamana Cheng Hoo dikenal sebagai muslim yang taat dan rendah hati.

Masjid Muhammad Cheng Hoo mulai dibangun 15 Oktober 2001 dan selesai 28 Mei 2003. Kompleks masjid berada di atas tanah seluas 21 x 11 meter dengan luas bangunan 11 x 9 meter. (red)

Warga Porong Dipaksa Serahkan Tanah

Warta Jatim, Surabaya  - Pemerintah menetapkan sistem konsinyasi untuk membebaskan lahan di Desa Wunut dan Pamotan, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Langkah ini dipilih agar pembangunan jalan arteri Porong yang melewati wilayah Desa Pamotan, Wunut, Kesambi, dan Kebonagung, segera rampung. 

Dengan sistem konsinyasi ini Pemprov Jawa Timur memberikan kewenangan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Sidoarjo menentukan harga tanah 48 warga Desa Pamotan dan Wunut. P2T akan menitipkan uang ganti rugi pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selanjutnya warga pemilik tanah bisa mengambil uang ganti rugi tersebut.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, penerapan konsinyasi dilakukan agar target penyelesaian jalan arteri Porong pada Agustus 2011 terpenuhi. Apalagi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo gagal melobi 48 warga di dua desa itu. "Konsinyansi harus dilakukan dan tidak ada alasan bagi warga untuk menolak.

Mereka harus mengikuti aturan yang kita tentukan," kata Soekarwo. 

Gubernur menegaskan, proses konsinyansi sudah berjalan 94%. Dijadwalkan 6% sisanya selesai pada akhir April ini. Selanjutnya Pemprov akan meminta BPLS melanjutkan pembangunan 7 kilometer jalan arteri dari 14 kilometer jalan arteri yang ditentukan. 

Selain Pemprov Jatim dan BPLS, proses konsinyansi akan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Gubernur Soekarwo berharap sistem konsinyasi berjalan lancar dan diterima warga Wunut dan Pamotan. 

Meski pemerintah sudah menetapkan konsinyasi, sebagian warga menyatakan menolak cara tersebut. Kastawi, misalnya, menyatakan tetap menolak konsinyansi, karena pemerintah tidak pernah transparan soal harga tanah dan bangunan. 

"Selama belum ada keterbukaan soal harga tanah dan bangunan. Kami akan terus menolak konsinyasi," kata Kastawi, warga Desa Kesambi, yang menolak melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan arteri Porong. Menurut Kastawi, warga yang menolak konsinyasi diintimidasi sejumlah aparat pemerintah agar mau melepaskan tanahnya. (red)

Pangdam V Janji Tak Intervensi Kongres PSSI

Warta Jatim, Surabaya – TNI tidak akan mengintervensi Kongres PSSI di Surabaya, 2 Mei mendatang. Pasukan TNI hanya bersiaga di markas dan baru bergerak ke lokasi kongres jika diperlukan. 

Hal itu dikatakan Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo di Surabaya, Kamis (7/4). Pangdam V menyatakan TNI berkomitmen mengamankan Kongres PSSI dan yakin masyarakat Jawa Timur siap menjadi tuan rumah yang baik. "TNI tidak ada niatan intervensi. Nantinya TNI hanya bertugas mengamankan kongres dan akan mengeluarkan pasukan jika memang diperlukan," katanya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Internal LBH Surabaya Rizal Alifi menilai seharusnya TNI tidak turut campur dalam masalah PSSI. Apalagi UU TNI menegaskan TNI bertugas melindungi kedaulatan negara dan menangkal serangan dari luar. "Kongres PSSI tidak membahayakan NKRI, apalagi kepala negara. Seharusnya cukup Kepolisian yang menangani masalah keamanan saat kongres," ujarnya. 

Rizal menilai pernyataan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Gatot Nurmantyo yang siap mengamankan kongres tidak tepat. Ia justru mencurigai ada kepentingan tersembunyi TNI untuk “bermain” di Kongres PSSI. Apalagi nama Kepala Staf TNI AD Jendral George Toisutta masih mencuat sebagai salah satu calon ketua umum PSSI. (red)

Jatim Siap Amankan Kongres PSSI

Warta Jatim, Surabaya - Kongres PSSI secara resmi digelar di Surabaya, 2 Mei mendatang. Penegasan itu disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo seusai menerima KPPN, PSSI Surabaya, PSSI Jatim, dan Deputi Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora Djoko Pekik Irianto, di Surabaya. 

Soekarwo menyatakan akan segera mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak, agar kongres PSSI aman dari segala gangguan. "Kami siap memfasilitasi dan mengamankan jalannya kongres. Kami sudah koordinasi dengan Kepolisian maupun TNI," kata Soekarwo. 

Anggota Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional Saleh Ismail Mukadar mengatakan, setelah Gubernur menyatakan kesiapan memfasilitasi kongres PSSI, pihaknya dan Komite Normalisasi akan menyusun draf acara yang berpedoman pada statuta FIFA dan tidak memihak salah satu kubu. 

KPPN akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan kongres PSSI, meski batas waktu yang diberikan FIFA sangat sempit. "Karena semua pihak sudah siap, kami akan usahakan kongres berjalan dengan baik, dibandingkan di Pekanbaru lalu," kata Saleh.(red)

Warga Kalimas Baru Tolak Penggusuran

Warta Jatim, Surabaya - Warga Kalimas Baru, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Surabaya. Mereka menolak rencana penggusuran oleh PT Kereta Api Daops VIII.

Koordinator aksi Agus Tri Marsono mengatakan, PT KA arogan karena tidak pernah mengajak warga ber dialog. Mereka melakukan sosialisasi yang disertai tekanan. Klaim PT KA atas tanah di Kalimas Baru juga tidak benar. Pada dengar pendapat 1 April lalu dengan Komisi A DPRD Surabaya dinyatakan tanah yang ditempati warga merupakan hak pengelolaan lahan (HPL) PT Pelindo III. 

"Pelindo III menegaskan tanah yang kami tempati milik mereka. Jadi, PT KA tidak berhak melakukan pengosongan atau penggusuran," kata Agus.

Secara terpisah, Asisten Manajer Eksternal PT KA Daops VIII Surabaya Herry Winarno mempermasalahkan HPL yang dimiliki PT Pelindo III. Menurut dia, PT Pelindo III dan PT KA sudah menandatangani MoU soal angkutan kereta api.

Setelah pertemuan dengan Komisi A, PT Pelindo III, dan warga, PT KA memutuskan tidak mengosongkan ataupun menggusur rumah warga Kalimas Baru sampai ada keputusan tetap dari pemerintah. "PT KA dan PT Pelindo, dengan mediasi Komisi A DPRD Surabaya, akan menemui Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN untuk mengetahui kepastian status pengelolaan tanah di Kalimas Baru," kata Herry.

Menurut Herry, rencana pengosongan tanah untuk mengoptimalkan dan mengembalikan fungsi aset PT KA. Antara lain untuk kelancaran angkutan di Perak Utara. Untuk itu dibutuhkan setidaknya lahan seluas 326.165 meter di Kalimas Baru untuk operasional dan emplasmen. Saat ini lahan di Kalimas Baru yang ditempati warga seluas 93.616 meter. PT KA akan menggusur 44 rumah di RT 9 RW 13 dan 17 rumah di RT 6 RW 1.(red)

Daging Impor Ancam Ketahanan Pangan

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur akan mengeluarkan larangan daging impor masuk ke wilayahnya. Dikhawatirkan daging impor mengganggu swasembada dan ketahanan pangan di Jawa Timur. 

Stok daging lokal di Jatim saat ini berlimpah. Bahkan, menyuplai untuk Jateng, Banten, Jabar, dan DKI Jakarta. "Saat ini stok daging di Jatim mencapai 136 ribu ton. Sedangkan kebutuhan di Jatim hanya 55 ribu ton. Jadi, kami tegaskan, Jatim tidak butuh daging impor," kata Gubernur Soekarwo. 

Soekarwo menegaskan, pemerintah akan semaksimal mungkin berpihak pada peternak dan pedagang daging. Apalagi, sejak masuk daging impor ke Indonesia, harga sapi lokal terus menurun. Akibatnya, hampir 80% sapi betina disembelih dan dagingnya dioplos dengan daging sapi jantan untuk dijual. 

Jawa Timur akan mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau aturan yang mewajibkan pasar modern mengisi 50% stok daging dengan produk lokal. Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi produksi daging lokal yang kian terancam daging impor.

Menteri Pertanian Suswono menyatakan tidak mempermasalahkan penolakan daging impor di Jatim. Sebab, impor daging hanya diberlakukan untuk mengatasi kekurangan stok daging lokal. Pemerintah akan terus menurunkan impor daging. Ditargetkan tahun 2013 hanya ada 25% daging impor.

Menteri Suswono menyatakan akan segera mengeluarkan regulasi yang mengatur pasar modern agar memberikan porsi lebih pada daging lokal. "Kalau bisa dipenuhi oleh dalam negeri, mengapa harus impor?" kata Suswono di Surabaya. (red)