LBH Surabaya Gugat Gubernur Jatim

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya akan mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Timur Soekarwo, karena tidak melaksanakan putusan pengadilan soal penyelamatan Kali Surabaya.

Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2007 memerintahkan Gubernur Jawa Timur mengeluarkan peraturan tentang kualifikasi kelas air Kali Surabaya. Putusan tersebut juga memerintahkan Gubernur menyusun pedoman penghitungan serta menetapkan daya tampung beban Kali Surabaya.

“Kami melihat Pemprov tidak memiliki iktikad baik dalam menyelamatkan Kali Surabaya. Apalagi Pengadilan Negeri Surabaya sudah memutuskan ini dua tahun lalu,” kata Syaiful Aris, Rabu (2/12).

Menurut Syaiful Aris, gugatan terhadap Gubernur Soekarwo telah disiapkan dan akan diajukan ke PN Surabaya. Dalam gugatan tersebut LBH menilai Pemprov Jatim tidak melaksanakan perintah pengadilan dan melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Syaiful mengatakan, Badan Lingkungan Hidup Jatim dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas saling lempar tanggung jawab terkait penanganan limbah di Kali Surabaya. “Mereka menunggu instruksi Gubernur tentang penyelamatan Kali Surabaya. Sebab itu, Gubernur Soekarwo harus bertanggung jawab,” katanya. (red)

10 Perusahaan di Gresik Minta Tangguhkan UMK 2010

Warta Jatim, Surabaya - Sepuluh perusahaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, mengajukan penangguhan pembayaran upah buruh sesuai ketetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2010. Mereka beralasan ongkos produksi tidak sebanding dengan keuntungan setiap bulan.

Jumlah perusahaan yang menangguhkan pembayaran upah sesuai UMK 2010 naik dibandingkan tahun lalu. “Sebelumnya, UMK 2009, ada 7 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Padahal saat itu UMK Rp 971.624,” kata Kepala Sub-Dinas Bina Upah Mininum Syarat Kerja Disnaker Gresik Edi Purwanto yang dihubungi via telepon, Selasa (1/12).

Menurut Edi, perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai UMK umumnya perusahaan kelas menengah dan besar yang mempekerjakan ratusan buruh. Di antaranya PT Ispat Panca Putra, PT Kreasi,  PT Tira Mahakam, PT White Oil, PT Liku Telaga, dan PT Metabisulfit Nusantara.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jatim Jamaluddin mendesak Disnaker Gresik melakukan audit terhadap perusahaan yang mengajukan penangguhan pemenuhan UMK.

Menurut dia, perusahaan berhak menangguhkan pembayaran upah sesuai UMK asal mengikuti aturan. Di antaranya harus melalui proses audit oleh tim independen dan menunjukkan bukti kuat tidak mampu mengupah buruh sesuai UMK.

Jamaluddin menegaskan, pihaknya akan menggugat perusahaan yang terbukti memanipulasi data agar terhindar dari kewajiban membayar upah buruh sesuai UMK. (red)

Hizbut Tahrir Kecam Sosialisasi Kondom

Warta Jatim, Surabaya - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya menolak program sosialisasi kondom yang dilakukan pemerintah. Alasannya, program ini mendorong prilaku seks bebas di masyarakat.

Juru Bicara HTI Febrianti Abassuni menyatakan pihaknya mendesak pemerintah menghentikan program sosialisasi kondom, yang bertentangan dengan syariat Islam. “Program kondomisasi sama halnya dengan menghalalkan seks bebas. Program ini membuat orang berselingkuh,” kata Febrianti di sela unjuk rasa di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (1/12).

Menurut Febrianti, pemerintah seharusnya menyiapkan program pencegahan HIV/AIDS yang lebih baik. Misalnya, mengaktifkan puskesmas sebagai tempat sosialisasi pencegahan HIV/AIDS.

Di tempat terpisah, Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan, program sosialisasi kondom harus dilihat melalui sisi positif. Dia menolak penilaian yang menyebut program sosialisasi penggunaan kondom bertentangan dengan syariat Islam.

“Kita harus membedakan posisi dan kepentingan. Sangat naif kalau semua program harus berlandaskan asas syariat, namun tidak membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Syaifullah Yusuf yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur.

Pendapat senada dikemukakan Ketua Masyarakat Peduli AIDS Jatim Esti Susanti. Menurut dia, program sosialisasi kondom bermanfaat untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Esti menyebutkan, di Jatim saat ini terdapat 23.000 pengidap HIV/AIDS dan 3.500 orang di antaranya telah meninggal. Jumlah ini menempatkan Jatim sebagai provinsi dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. (red).

Anak Terlibat Kasus Pidana Minim Pendampingan

Warta Jatim, Surabaya - Aparat penegak hukum dinilai tidak tanggap menghadapi kasus pidana yang melibatkan anak. Polisi dan jaksa kerap lalai memberikan pendampingan pada anak yang terlibat masalah hukum.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, seharusnya anak mendapatkan pendampingan selama penyidikan hingga sidang. “Selama ini yang berperan dalam pendampingan adalah lembaga yang interes terhadap masalah itu. Kepolisian dan kejaksaan nyaris tidak pernah melakukan,” kata Direktur Surabaya Children Crisis Center (SCCC) Nonot Suryono, Senin (30/11).

Banyak anak yang terlibat kasus pidana menghuni sel bersama tahanan dewasa. Akibatnya anak menjadi korban kekerasan dan intimidasi tahanan dewasa. “Meski saya belum menerima data resmi, ada tahanan anak yang bercerita mereka mengalami pencabulan dan pemukulan jika tidak menuruti perintah tahanan dewasa,” katanya.

Nonot Suryono mendesak Departemen Hukum dan HAM menambah pusat pembinaan khusus anak dan perempuan yang terlibat kasus pidana. Sebab, kasus-kasus pidana yang melibatkan anak bertambah setiap tahun. Selama akhir 2008 hingga November 2009 terjadi 132 kasus pidana yang melibatkan anak. Hanya 38 kasus yang mendapatkan pendampingan dari lembaga swadaya perlindungan anak dan perempuan.(red)