Warta Jatim, Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk segera melakukan tuntutan hukum atas pemberitaan dua media Australia, Sydney Morning Herald dan The Age yang bersumber dari Wikileaks. Jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia.
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, jika memang Presiden merasa tidak pernah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, maka tuntutan hukum terhadap media yang memberitakan wajib dilakukan. Din juga menyarankan agar SBY menjelaskan fakta sesungguhnya atas tudingan korupsi sebagaimana dimuat dalam dokumen yang dibocorkan Wikileaks.
"Jangan hanya lewat Jubir saja, namun harus ada statment resmi dari Presiden," kata Din Syamsudin di Surabaya, Sabtu (12/3)
Menurut Din Syamsudin, apa yang ditulis dua media Australia tersebut tidak sepenuhnya harus disalahkan. Apalagi, kalau melihat fenomena di dalam negeri, Presiden seringkali melakukan intimidasi terhadap lawan politik maupun pengkritik kebijakan pemerintah, seperti tokoh lintas agama. Hal itu dilakukan SBY melalui pembantu terdekatnya.
Tidak itu saja, kesan melindungi koruptor juga tampak dari sikap SBY yang seakan tidak segera menyelesaikan persoalan skandal Bank Century. Bahkan, kabarnya proses hukum skandal tersebut akan dihentikan.
Din Syamsudin menegaskan agar semua pihak tidak menyalahkan pemberitaan di dua media Australia tersebut. Ia menyerankan agar semua pihak membandingkan apa yang dibocorkan Wikileaks dengan fakta. "Jika memang kasus-kasus yang dibeberkan Wikileaks benar, maka itu adalah sebuah malapetaka bagi bangsa Indonesia," katanya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar