Warta Jatim, Surabaya - Warga Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menolak rencana pengeboran sumur minyak dan gas PT Lapindo Brantas di wilayah mereka. Sebelumnya Bupati dan DPRD Sidoarjo juga menolak eksplorasi sumur di Kalidawir.
Ahmad Saiku, tokoh masyarakat Kalidawir, mengatakan selama ini PT Lapindo Brantas hanya bisa mengeksplorasi minyak, namun tidak menyelesaikan persoalan sosial yang menimpa masyarakat di wilayah pengeboran dan korban lumpur di Porong.
Saiku meminta Bupati dan jajarannya berpikir ulang mengizinkan PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran. "Lima tahun penderitaan korban lumpur harus dijadikan pedoman. Apalagi, kabarnya kompensasi yang diterima pemerintah Sidoarjo sangat jauh dibandingkan keuntungan Lapindo," kata Saiku.
Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengapresiasi penolakan warga. Penolakan warga harus menjadi pertimbangan Bupati untuk mengeluarkan keputusan. "Bupati harus mengecek segala sesuatunya. Jika memang merugikan, saya menyarankan tidak ada lagi pengeboran. Karena akan meresahkan masyarakat," ujarnya.
Gubernur mengaku hanya bisa memberikan imbauan kepada Bupati Sidoarjo. Soal menerima atau menolak rencana pengeboran PT Lapindo Brantas merupakan otoritas Bupati Sidoarjo.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Bambang Catur Nusantara mengatakan, pernyataan Bupati Sidoarjo menyerahkan keputusan pengeboran kepada warga merupakan bukti sikap tidak tegas. Sebagai pemimpin, seharusnya Bupati Saiful Illah dapat membuat keputusan menolak pengeboran.
Catur mendesak pembatalan rencana pengeboran di Desa Kalidawir. Selain tidak menguntungkan masyarakat, PT Lapindo Brantas harus menyelesaikan persoalan sosial korban lumpur di wilayah Porong dan sekitarnya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar