Warta Jatim, Surabaya - Unjuk rasa Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jawa Timur di depan gedung RRI Surabaya, Rabu (15/12), dibubarkan paksa. Kepolisian menuduh aksi ini tanpa pemberitahuan atau izin dari Polda Jatim.
Koordinator aksi Mochamad Cholily menyatakan sudah menyampaikan izin unjuk rasa kepada Polda Jatim pada Senin (13/12). “Saya sudah titipkan surat izin kepada stafnya. Atau mungkin saja tidak disampaikan,” ujarnya.
Aksi ini menyoroti ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh migran. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selama tahun 2010 sebanyak 13.000 buruh migran menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).
Jaringan Masyarakat Peduli Buruh Migran Jatim juga menyayangkan kunjungan Presiden Yudhoyono yang tidak boleh diliput media massa. Apalagi, kunjungan ke PT Perwita Nusaraya, salah satu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Krian, Sidoarjo, salah sasaran. Menurut mereka, seharusnya Presiden mendatangi PJTKI yang bermasalah.
Cholily mendesak pemerintah meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran. Pemerintah juga harus membuat kebijakan komprehensif yang melindungi dan memenuhi kebutuhan buruh migran dan keluarganya dalam perspektif hak asasi manusia. “Kami mendesak adanya perubahan dalam perlindungan buruh migran. Dan pemerintahan SBY harus melakukan hal itu,” ujarnya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar