Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan akan bertanggung jawab atas penyerangan Pondok Pesantren Al Maha’dul Islam di Pasuruan. Ia mengakui kurang intens dalam melakukan koordinasi terkait kerukunan beragama di berbagai daerah di wilayahnya.
Soekarwo berjanji akan meningkatkan dialog dengan berbagai kalangan lintas agama agar tidak terulang kejadian yang sama. “Saya memang pernah menjamin soal kebebasan beragama. Namun, karena kurangnya koordinasi, saya siap bertanggung jawab,” kata Soekarwo, Rabu (16/2).
Selain bertanggung jawab, Soekarwo juga meminta media massa berperan serta dalam menjaga kerukunan umat beragama di Jatim. Salah satu dengan tidak membuat berita yang meresahkan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan LBH Surabaya Ansorul Huda mengatakan, pernyataan bertanggung jawab Soekarwo harus diimplementasikan dengan tindakan konkret. Seperti mengoptimalkan kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah.
Ansorul menilai selama ini jargon kerukunan umat beragama sebatas ucapan. Namun, pada kenyataannya masih banyak kekerasan atas nama agama terjadi di Jatim.
Menurut dia, rentetan kekerasan atas nama agama merupakan akibat ketidaktegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus kekerasan. “Kalau pemerintah dan polisi tidak melakukan pembiaran, kami yakin kekerasan atas nama agama bisa diminimalkan.”
Humas Ponpes Al Maha’dul Islam, Muchsin Assegaf, mengatakan sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyerangan Selasa (15/2) sore. Penyerangan dilakukan kelompok Aswaja yang terdiri atas gabungan penceramah bermasalah. “Mereka bukan dari unsur NU atau Muhammadiyah. Selama ini, hubungan kami dengan NU dan Muhammadiyah sangat baik,” kata Muchsin.
Muchsin meminta polisi bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan Ponpes Al Maha’dul Islam. Apalagi, aksi ini bukan yang pertama terjadi terhadap pesantren beraliran Syiah ini. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar