Warta Jatim, Jakarta – Menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ada politisasi dalam sikap tokoh lintas agama yang mengungkapkan 18 kebohongan soal keberhasilan pemerintah, akan dibentuk posko pengaduan kebohongan pemerintah di setiap kelompok agama.
Rohaniwan dan budayawan FX Mudji Sutrisno mengatakan, pemerintah selama ini lebih banyak menggunakan kacamata sempit. Padahal, apa yang dilakukan tokoh lintas agama tidak lebih demi kemajuan bangsa Indonesia. Pernyataan tokoh lintas agama cenderung menggunakan moral dan tidak bermuatan politis.
Dalam kenyataannya, peran negara sangat minim saat masyarakat membutuhkan. Misalnya soal penyelesaian lumpur Lapindo Brantas, soal kebebasan beragama, dan perlindungan buruh migran. “Di mana peran negara dalam ketiga kasus itu? Negara seakan tidak berdaya menghadapinya, “ ujar Mudji.
Menurut Mudji, untuk mengawasi perkembangan 9 kebohongan lama dan baru pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh lintas agama membentuk rumah atau posko pengaduan kebohongan di tiap-tiap kelompok agama. Antara lain di Konferensi Waligereja Indonesia dan PP Muhammadiyah.
Mudji Sutrisno mendesak pemerintah lebih intensif menjalin komunikasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh lintas agama. Komunikasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi untuk penyelesaian berbagai masalah di Indonesia.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar