Buruh Jawa Timur Tolak SKB 4 Menteri

Warta Jatim, Surabaya - Forum Bersama Serikat Buruh dan Pekerja Jawa Timur menolak surat keputusan bersama 4 menteri soal Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Pemberlakuan SKB yang diterbitkan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri itu akan membuat kondisi ekonomi pekerja kian terpuruk.

Hal itu diungkapkan juru bicara Forum Bersama Serikat Buruh Jamaluddin, Jumat (31/10). Salah satu klausul dalam SKB menyebutkan penetapan upah minimum kota tidak boleh melebihi nilai pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal kenaikan UMK beberapa daerah di Jatim jika disesuaikan dengan rata-rata survei kebutuhan hidup layak bisa mencapai 21%.

"Jika menilik SKB tersebut, angka pertumbuhan tahun ini tidak boleh lebih dari 6 persen (jumlah pertumbuhan ekonomi nasional). Jelas untuk UMK tahun 2009 nanti aturan SKB ini akan merugikan pekerja," katanya.

Menurut Jamaluddin, klausul lain yang memberatkan buruh adalah pengaturan nominal upah yang diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan pengusaha dan pekerja, sehingga posisi tawar pekerja sangat rendah. Karena itu, Forum Bersama Serikat Buruh dan Pekerja Jawa Timur meminta pemerintah tidak memberlakukan SKB yang rencananya disahkan 26 November. Para buruh mengancam menggelar demonstrasi di kantor DPRD dan Gubernur Jawa Timur untuk menolak peraturan tersebut.

Mulai akhir Oktober 2008 pemerintah mensosialisasikan pemberlakuan SKB 4 menteri tersebut. (red)

KPUD Batalkan Debat Cagub Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya - Pembatalan debat calon gubernur Jawa Timur putaran kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dinilai merampas hak masyarakat untuk mengetahui kapabilitas para kandidat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan, pembatalan debat calon gubernur membuat masyarakat mendapat informasi yang terbatas soal kualitas para kandidat. Sebab, informasi yang disampaikan KPU dan tim sukses kedua pasangan melalui media masih sangat minim.

"Sebagai institusi penyelenggara pemilihan gubernur, KPUD Jatim seharusnya menyediakan informasi yang luas kepada masyarakat. Kalau sudah seperti ini, sama saja membeli kucing dalam karung. Sebab, referensi yang didapat dari para calon minim," kata Suko Widodo, Kamis (30/10).

Menurut Suko Widodo, informasi yang disampaikan melalui media massa sudah dikemas sedemikan rupa oleh tim sukses. Dia berharap melalui debat terbuka yang rencananya dilakukan 4 November mendatang masyarakat dapat menilai langsung kualitas pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dan Soekarwo-Syaifullah Yusuf. "Mereka (tim sukses) pasti memberikan pencitraan politik yang baik agar menarik simpati masyarakat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan."

Anggota KPUD Jatim Arif Budiman menyatakan tidak dapat memaksa pasangan calon gubernur untuk mengikuti debat kandidat. KPUD tidak mengatur pemberian sanksi terhadap pasangan calon yang menolak debat. "Kami tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memaksa mereka ikut debat kandidat. Meski acara tersebut masuk dalam agenda KPUD Jatim," ujarnya. (red)

Radio Komunitas Jatim Tolak PP 51/2005

Warta Jatim, Surabaya - Pembatasan daya jangkau frekuensi radio komunitas dinilai sebagai wujud pengekangan terhadap berkembangnya radio milik warga. Keadilan jatah frekuensi dan kemudahan pengurusan izin radio komunitas harus segera direalisasikan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Dewan Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi (JRK-Dem) Jawa Timur Mohammad Hasyim ketika memimpin unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (30/10). Menurut dia, melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, pemerintah melanggar Pasal 19 konvensi internasional tentang Deklarasi Universial Hak Asasi Manusia dan Amandemen Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak-hak Sipil Politik yang mengatur hak masyarakat memperoleh informasi.

"Kami menolak keputusan pemerintah soal daya jangkau serta power radio komunitas yang mencapai 2,5 kilomter saja. Ini sama dengan membunuh keberadaan radio komunitas," katanya.

Menurut Hasyim, radio komunitas seharusnya menjadi media yang dibanggakan pemerintah dan rakyat. Sebab, visi dan misi radio komunitas adalah merekatkan kerukunan warga dan mencegah konflik masyarakat. Selain itu, radio komunitas mengemban misi mengembangkan budaya lokal dan membentuk watak serta moral toleransi masyarakat.

Hasyim menyatakan peran radio komunitas bagi kemajuan negara tidak dapat diukur hanya melalui konstribusi jumlah pembayaran pajak. Pemerintah tidak boleh mengesampingkan hak radio komunitas karena dianggap miskin dan mendahulukan kepentingan radio komersial yang dianggap lebih menguntungkan. "Kami meminta KPID adil dalam hal ini, dengan tidak berpihak kepada penguasa atau pemilik modal. Mereka harus memikirkan bagaimana rakyat mendapatkan informasi secara adil dan merata."

Sebelum menggelar orasi di depan Gedung Grahadi, aktivis JRK-Dem melakukan aksi jalan kaki dari Gedung Cak Durasim di Jalan Gentengkali, Surabaya. Mereka membawa poster berisi hujatan terhadap berbagai peraturan pemerintah yang membunuh radio komunitas dan mengancam kebinekaan.

Unjuk rasa itu diikuti perwakilan 30 jaringan komunitas se-Jatim, antara lain Komunitas Nelayan Lamongan, Perkumpulan Desa Mandiri Nganjuk, Suara Warga FM Jombang, Post Institut Blitar, dan Samudra FM Pacitan. (red)

SAS Siap Antarkan Mega Presiden

Warta Jatim, Surabaya - Relawan Swarane Arek Surabaya (SAS) siap mengantarkan Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden RI melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Di antaranya, dengan jalan memback up PDI Perjuangan Kota Surabaya memenangkan pemilu legislatif, pada bulan April 2009.


Tekad relawan Swarane Arek Surabaya ini disampaikan saat deklarasi sekaligus sosialisasi no urut 28 oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dalam Pemilu 2009 mendatang, di GOR Kertajaya Surabaya, Selasa (28/10). Relawan yang datang dalam acara ini mencapai ratusan orang, di antara ribuan massa anggota, kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang hadir.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Saleh Ismail Mukadar, komitmen Relawan Swarane Arek Surabaya itu dibulatkan dalam deklarasi bersama di GOR Kertajaya. "Kami berterima kasih atas dukungan ini. Secara tidak langsung, motivasi kawan-kawan partai akan semakin berlipat untuk memenangkan pemilu mendatang," ungkap Saleh.

Saleh menegaskan, dengan adanya dukungan ini, pihaknya yakin kepemimpinan PDI Perjuangan di Kota Surabaya akan terus berlanjut. Apalagi, komitmen PDI Perjuangan dalam Hasta Prasetya, yang selama ini digunakan sebagai pilar dasar kebijakan pembangunan di Surabaya berjalan dengan baik.

Untuk mewujudkan kemenangan PDI Perjuangan di Surabaya, Ketua Komisi E DPRD Jatim ini akan menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Baik LSM ataupun elemen-elemen lainnya. Saleh juga mengakui, selama ini kepemimpinan Bambang DH, masih memiliki kekurangan.

"Dengan adanya kekurangan ini, kami berjanji akan berbuat lebih baik lagi, jika masih dipercaya masyarakat Surabaya memimpin kembali di tahun 2010 mendatang," pungkas Saleh. (PP)

Paspor Geometrik Tak Jamin Perlindungan BMI

Warta Jatim, Surabaya - Migrant Care menilai pemberlakuan paspor geometrik dan sidik jari on line tidak menjamin keselamatan dan keamanan buruh migran. Jaminan perlindungan melalui peraturan yang tegas lebih dibutuhkan buruh migran.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pemerintah belum memberikan perlindungan pasti terhadap pekerja migran asal Indonesia. Sejauh ini baru Filipina satu-satunya negara ASEAN yang melindungi buruh migran beserta keluarganya. "Hal itu juga diperparah dengan pengaturan manajemen perbatasan antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang masih lemah,'' kata Anis, Rabu (29/10).

Menurut dia, aparat hukum masih terlalu fokus menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai acuan penanganan kasus kejahatan terhadap buruh migran. Seharusnya aparat juga menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan untuk menangani kasus-kasus yang spesifik yang melibatkan buruh.

Berdasarkan penelitian ASEAN tahun 2007, terjadi 800.000 kasus kekerasan terhadap buruh migran. Tercatat 400.000 kasus di antaranya terjadi pada buruh migran asal Asia Tenggara. "Penyumbang TKI yang meninggal di Jawa Timur masih didominasi Kabupaten Ngawi, Trenggalek, Jember, Madiun, dan Malang,'' kata Anis Hidayah. (red)

Sejuta Tanda Tangan untuk Bung Tomo

Warta Jatim, Surabaya - Memperingati 80 tahun Sumpah Pemuda, LSM Sapu Lidi dan Radio Republik Indonesia Surabaya menggalang sejuta tanda tangan mendukung pemberian gelar pahlawan nasional bagi Bung Tomo.

Aksi menggalang tanda tangan yang dilakukan di depan gedung RRI Jalan Pemuda Surabaya ini diikuti sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat. Koordinator aksi HM Natsir menyatakan, acara serupa juga digelar di beberapa daerah di Jawa Timur.

Direncanakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan tanda tangan yang terkumpul di kain putih sepanjang 100 meter tersebut akan dikirimkan ke DPR RI. Kumpulan tanda tangan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Negara.

Menurut Natsir, pengakuan Bung Tomo sebagai pahlawan nasional harus segera dilakukan. Karena menurut berbagai kajian sejarah dan syarat-syarat administratif, usulan gelar pahlawan nasional bagi Bung Tomo sudah terpenuhi.

"Kalau kita bicara sejarah, siapa yang tidak mengenal sepak terjang Bung Tomo? Sedangkan di sisi administratif, kami sudah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota, Gubernur, DPRD Jatim, dan DPR RI. Saat ini data administratif sudah ada di Setneg, sehingga dijadwalkan bulan November sudah ada keputusan pemerintah soal status Bung Tomo," kata Natsir, Selasa (28/10).

Nama Bung Tomo saat ini berada di urutan 13 dari 30 daftar yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional di Setneg. "Saya berharap status kepahlawanan Bung Tomo bisa segera terwujud. Yang penting, pemerintah mau mendengarkan aspirasi kami," ujar Moh Natsir. (red)

Ka-Ji Siap Menangkan Megawati

Warta Jatim, Surabaya - Khofifah Parawansa menyatakan siap memenangkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI dalam Pilpres 2009 mendatang jika terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur 2008-2013. Penegasan Cagub Jawa Timur yang diusung PPP dan 11 parpol serta didukung PDI Perjuangan itu disampaikan di depan Rakerdasus PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya, Senin (27/10).


Khofifah menjelaskan, mendukung pencalonan Megawati sebagai presiden didasari beberapa alasan. Di antaranya, adalah keberadaan Indonesia yang memerlukan sosok pemimpin sejati dan pemersatu bangsa.

"Saya melihat, sosok tersebut ada pada Ibu Mega. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya siap untuk memenangkan dan mengantarkan Ibu Mega sebagai presiden dalam pemilihan presiden mendatang," ungkap Khofifah, disambut aplaus peserta rakerda yang diikuti 38 DPC se-Jatim di aula DPD PDI Perjuangan Jatim di Jl Kendangsari Industri.

Khofifah yang berpasangan dengan Mudjiono dalam Pilkada Jatim ini menilai, dengan terpilihnya Megawati sebagai presiden, keberadaan NKRI akan terus terjaga. Selain itu, program kerja yang dijalankan pemerintahan Megawati, tentu akan berpihak pada rakyat kecil.

Tidak itu saja, dari pengamatan Khofifah, keberadaan PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis, juga memiliki fungsi menyatukan kekuatan nasionalis dan Islam, yang saat ini menjadi kekuatan terbesar di Indonesia.

"Saya meminta kepada kawan-kawan di PDI Perjuangan untuk komitmen memenangkan Ka-Ji (Khofifah-Mudjiono) dalam pilgub mendatang. Sebaliknya, jika terpilih, saya siap memenangkan Megawati dalam pilpres mendatang," cetus perempuan lulusan Unair ini.

Terkait pencalonannya sebagai sebagai cagub, Khofifah mengaku siap melanjutkan program kerja SR, yakni Mbangun Desa Noto Kuto. Menurutnya, apa yang dirancang SR sesuai dengan visi dan misi Ka-Ji dalam membangun Jatim, dengan mengandalkan kekuatan dan potensi daerah.

"Kami memiliki program pilar pembangunan Jatim, yang intinya akan menggerakkan setiap potensi daerah. Saya rasa ini cocok untuk disinergikan dengan program yang telah dirancang SR selama ini," terangnya. (PP)

Pemkot Surabaya Wajibkan Kelurahan Perluas RTH

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya memerintahkan setiap kecamatan menambah ruang terbuka hijau dan area resapan air di daerah masing-masing. Awal tahun depan setiap kecamatan ditargetkan sudah menjalankan program tersebut.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkot Surabaya Hidayat Syah mengatakan, berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, luas RTH seharusnya 20% dari total wilayah kota. Saat ini luas RTH di Surabaya baru mencapai 11% dari total luas kota 33.306 hektare.

"Saya berharap RTH tersebut bisa menjadi sarana pertemuan antarwarga sekitar. Karena itu saya meminta keseriusan para camat untuk mewujudkannya," kata Hidayat, Senin (27/10).

Menurut Hidayat, program perluasan RTH juga akan dilakukan terhadap perusahaan di kota tersebut. Berdasarkan penerapan Perda 7/2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, setiap perusahaan di Surabaya wajib menyediakan RTH minimal 40% dari total luas tempat usaha.

Dia menyatakan, pihaknya memilih Kecamatan Rungkut sebagai lokasi proyek percontohan penambahan lokasi RTH. Di tempat tersebut Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan memanfaatkan lahan seluas 14.102 m2 yang dulu digunakan untuk SPBU di jalur hijau.

Hidayat Syah berjanji menindak tegas perusahaan dan camat yang tidak menjalankan instruksi ini. "Untuk perusahaan, kami akan memberi sanksi meninjau kembali keberadaan mereka, hingga menutup tempat usaha. Sedangkan untuk para camat, kami akan membuat sanksi administratif, hingga pencopotan jabatan," ujarnya.(red)

Makin Manteb Menangkan Ka-Ji

Warta Jatim, Surabaya - Dukungan PDI Perjuangan untuk pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Ka-ji) tidak setengah-setengah. Buktinya, DPD PDI Perjuangan Jatim menggelar Rakerdasus Sosialisasi Dukungan Cagub dan Cawagub ke pasangan Ka-Ji pada Pilgub Putaran II di Surabaya, Senin (27/10). Hadir dalam kesempatan itu, fungsionaris DPP PDI Perjuangan Ir Pramono Anung dan Sutjipto, serta Khofifah dan Mudjiono, pasangan cagub dan cawagub yang didukung PDI Perjuangan.


Dalam pidatonya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Sirmadji menegaskan, pihaknya sudah menjalankan instruksi DPP soal pilihan partai dalam pilgub putaran II yang digelar 4 November mendatang. Bahkan, mesin SR dalam pilgub putaran I lalu, sudah bekerja untuk pemenangan Ka-Ji.

"Meski kita baru menggelar rakerda hari ini, namun mesin partai di daerah sudah berjalan lebih dulu. Buktinya, adalah kader di Jember yang sudah mengonsolidasikan SK DPP, dalam raker yang digelar beberapa waktu lalu," terang Sirmadji.


Dia berharap setiap kader PDI Perjuangan menjalankan amanat partai yang diberikan lewat Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri. "Jatuhnya pilihan untuk mendukung pasangan Ka-Ji tentu ada alasan tersendiri. Salah satunya, untuk mengantarkan Ibu Megawati menjadi presiden tahun 2009," katanya

Sirmadji berjanji, dalam sisa waktu ke depan, pihaknya akan terus mensosialisasikan SK DPP ini, baik kepada internal maupun eksternal partai. Karena itu, dia juga minta seluruh jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan, mulai ranting hingga cabang, untuk berjuang semaksimal mungkin, untuk memenangkan pasangan Ka-Ji dalam pilgub putaran kedua mendatang.(red)

Korupsi APBD Bojonegoro Rp 6 Miliar Diselidiki

Warta Jatim, Surabaya - Tim Satuan Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menemukan bukti dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 sebesar Rp 6 miliar. Dana itu diduga diselewengkan untuk mendanai rapat koordinasi Bupati, Kapolres, dan Komandan Kodim Bojonegoro.

Kepala Tim Satuan Khusus Kejati Jatim Dwi Setyo mengatakan, tersingkapnya aliran dana ini melalui hasil pemeriksaan terhadap bekas Bupati Bojonegoro HM Santoso, Rabu (22/10). Santoso mengaku sebagian dana telah digunakan untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

"Santoso mengaku sebagian dana itu digunakan untuk rapat Muspida membahas pengamanan pemilu dan pilkada di Bojonegoro. Sekitar 150 juta rupiah diberikan kepada setiap peserta rapat yang hadir," ujar Dwi Setyo, Jumat (24/10).

Menurut Dwi Setyo, pihaknya juga mengarahkan penyelidikan pada penyalahgunaan dana untuk kegiatan misterius lainnya. Di antaranya dana untuk program peningkatan pelayanan kedinasan berupa audensi tokoh masyarakat, audensi Musyawarah Pimpinan Daerah, dan kunjungan kerja. "Untuk tahap awal kami memeriksa 5 staf keuangan Pemkab Bojonegoro, termasuk mantan Bupati HM Santoso."

Kejaksaan akan memfokuskan pemeriksaan pada tugas pokok dan fungsi serta peran tiap-tiap pihak dalam penyelewengan dana APBD Bojonegoro tahun 2007. Kejaksaan akan memeriksa ulang saksi yang pernah dipanggil untuk memastikan kebenaran material sehingga tidak sekadar perkiraan.

Korupsi dana APBD Bojonegoro sebesar Rp 6 miliar itu diduga berasal dari pos anggaran peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp 4,6 miliar dan bantuan sosial Rp 2,5 miliar. Anggaran itu turun ke rekening Pemkab Bojonegoro Maret 2007 dan digunakan sebulan kemudian. Diduga sebagian dana itu digunakan untuk membiayai penggalangan dukungan terhadap pencalonan HM Santoso sebagai bupati melalui Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. (red)

Polda Jatim Bebastugaskan Polisi Pelaku Salah Tangkap

Warta Jatim, Surabaya - Polda Jawa Timur membebastugaskan 11 polisi yang terlibat salah tangkap kasus pembunuhan Fauzin yang jasadnya di temukan di kebun tebu Desa Brakan, Jombang. Mereka dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar kode etik profesi dan melakukan pidana penganiayaan.


Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jatim Kombes Pol Ahmad Lumumba mengatakan, 11 polisi itu 8 di antaranya anggota Polsek Bandar Kedungmulyo, dan sisanya anggota Polres Jombang. "Sebelas anggota polisi tersebut saat ini masih diperiksa intensif. Mereka belum kami tahan sampai ada keputusan resmi yang dikeluarkan Polda Jatim," kata Ahmad Lumumba, Kamis (23/10).

Menurut Ahmad, selain memberikan sanksi pelanggaran kode etik, pihaknya akan memberikan sanksi pidana terhadap Aiptu Muhammad Zen (kini pindah tugas ke Polres Mojokerto), jika terbukti memukul para tersangka. "Bila benar terbukti melakukan tindak pidana, akan kami limpahkan ke bagian Reskrim, karena itu wewenang mereka."

Ahmad Lumumba mengatakan, para polisi itu didakwa melakukan 2 pelanggaran, yaitu salah mengidentifikasi jasad di kebun tebu Desa Brakanyang semula diduga Asrori dan salah menangkap Imam Hambali, Devid Eko Prayitno, dan Maman Sugianto yang kemudian dijadikan tersangka.

Delapan anggota Polsek Bandar Kedungmulyo yang dibebastugaskan adalah Bripka Jaemudin, Bripka Bambang Sucipto, Brigadir M Faisal, Briptu Santoso, Briptu Alipin Sasono, Aiptu Abdul Wahid, Aiptu Bambang Hermawan, dan Aiptu Muhamad Zen Maarif. Sedangkan 3 personel Polres Jombang yang dibebastugaskan adalah Bripka Si'an, Aiptu Jaka Kartika, dan Bripka Niswan. (red)

DPRD Surabaya Sahkan Perda Antirokok

Warta Jatim, Surabaya - DPRD Kota Surabaya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, Rabu (22/10). Anggota Dewan meminta Pemerintah Kota segera mensosialisasikan peraturan tersebut.

Ketua Panitia Khusus Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Retna Wangsa Bawana mengatakan, kawasan yang dinyatakan bebas dari asap rokok adalah hotel, tempat pendidikan, restoran, tempat ibadah, dan kantor.

Dalam perda tersebut angkutan umum juga termasuk dalam kawasan terbatas merokok. Dalam angkutan umum ber-AC hanya sopir yang dizinkan merokok. "Soal detailnya, nanti akan diatur dalam Peraturan Wali Kota," kata Retna.

Jaringan Masyarakat Peduli Kawasan Tanpa Rokok (Jangan Merokok) sebelumnya menyerahkan 700 kartu dukungan pengesahan perda ini kepada DPRD. "Kartu dukungan tersebut kami peroleh dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai, dan pelajar. Intinya dukungan ini kami berikan untuk mempercepat pengesahan Raperda KTR dan KTM," kata Sardijoko, Koordinator Jangan Merokok.

Menurut Sardijoko, untuk memperkuat dukungan pengesahan Raperda Antirokok, pihaknya menyerahkan nama, alamat, serta nomor telepon responden yang mengirimkan kartu dukungan. Dukungan itu menunjukkan warga Surabaya ingin lingkungan sehat tanpa asap rokok. (red)

UMK Surabaya Tahun 2009 Tidak Layak

Warta Jatim, Surabaya - Proses penghitungan kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar penentuan upah minimum kota Surabaya tahun 2009 dinilai janggal. UMK Kota Surabaya lebih rendah dibandingkan beberapa kota lain di Jawa Timur.

Koordinator Advokasi Serikat Buruh Kerakyatan Jamaluddin menyatakan kejanggalan tampak dari hasil survei Dewan Pengupahan Surabaya yang menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) Rp 935 ribu. Padahal berdasarkan survei SBK, nominal kebutuhan hidup layak buruh di Surabaya seharusnya Rp 1,5 juta.

Serikat Buruh Kerakyatan sudah memprotes penetapan KHL itu ke DPRD Kota Surabaya. Mereka juga sudah mendesak Ketua Dewan Pengupahan Surabaya Akhmad Safii menindaklanjuti masalah ini. "Kami berencana kembali berunjuk rasa ke Wali Kota untuk menuntut kejelasan penetapan KHL tersebut. Saya yakin penentuan ini tidak wajar, karena terkesan tertutup," kata Jamaluddin, Rabu (22/10).

Jamaluddin kecewa atas penetapan kebutuhan hidup layak Kota Surabaya yang lebih kecil dibandingkan Malang (Rp 985 ribu). Padahal, kebutuhan hidup di Surabaya jauh lebih tinggi dibandingkan di Malang. "Surabaya ini barometer Jawa Timur. Kalau UMK-nya kalah dari Malang, lantas bagaimana dengan daerah lainnya? Ini sama saja menyengsarakan buruh," ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan Kota Surabaya Ahmad Safii membantah tudingan SBK bahwa terjadi kecurangan dalam penetapan KHL. Menurut dia, penentuan KHL telah melalui prosedur yang ditentukan sehingga jumlahnya rasional.

Dia menyatakan penentuan KHL dipengaruhi banyak faktor, di antaranya biaya transportasi. Ongkos transportasi di Kota Surabaya lebih murah dibandingkan kota lain di Jatim. "Itu yang menyebabkan KHL Surabaya nilainya hampir sama dengan Kota Malang," kata Ahmad Safii.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Baktiono mengimbau pihak terkait mencari jalan tengah menyelesaikan silang pendapat penentuan KHL dan UMK Surabaya. Dia setuju pada pernyataan Wali Kota yang menetapkan nilai UMK Surabaya tahun 2009 sama besarnya dengan nilai KHL. Dia berharap perbedaan pendapat ini diselesaikan sebelum penentuan UMK kota Surabaya 31 Oktober mendatang, sehingga dapat diajukan ke Dewan Pengupahan Provinsi Jatim. (red)

1 dari 4 Orang Indonesia Sakit Jiwa

Warta Jatim, Surabaya - Satu dari empat orang Indonesia mengidap gangguan jiwa. Faktor psikologis yang menyebabkan meningkatnya stres memicu penyakit ini. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Surabaya, Selasa (21/10).

Pada kesempatan itu Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Farid Husein mengatakan, setiap orang berpotensi mengalami gangguan jiwa. Namun, ketahanan tubuh dan psikologis seseorang dalam menghadapi masalah menjadi faktor penentu sakit jiwa.

Faktor keluarga dapat menjadi penyebab terbesar gangguan jiwa. Namun faktor dukungan keluarga juga menjadi penentu kesembuhan pasien sakit jiwa. "Intinya, kesembuhan pengidap gangguan jiwa tergantung sikap dan perilaku keluarga. Jika memberikan perhatian lebih dengan penuh kasih sayang, penyembuhan bisa lebih cepat," kata Farid Husein.

Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengatakan, untuk mengatasi masalah gangguan jiwa di Indonesia, pihaknya mencanangkan gerakan desa siaga. Depkes akan memusatkan pengobatan dan pencegahan dini pasien sakit jiwa di desa-desa yang dibiayai daerah masing-masing.

Untuk tahap awal program desa siaga itu dilakukan di 21 desa pada 20 Oktober kemarin. "Untuk proyek percontohan, kami mengambil satu desa di Bogor dan 20 desa di Aceh," ujar Siti Fadillah Supari. (red)

Acungan Jempol untuk Bonekmania

Warta Jatim, Kudus - Manajer Persebaya Indah Kurnia memberi acungan jempol kepada suporter Kota Pahlawan yang lebih dikenal dengan Bonekmania. Dukungan semangat para Bonek sejak awal hingga akhir pertandingan, bisa memacu para pemain Persebaya sehingga bisa mengalahkan kesebelasan tuan rumah, Persiku Kudus, kemarin.

"Saya salut kepada para Bonek, yang terus aktraktif dan tak kenal lelah dalam mendukung perjuangan Persebaya. Meski hanya berjumlah 300 orang, keberadaan mereka membangkitkan semangat tim kami, yang bertanding di bawah tekanan 10.000 suporter Kudus," ungkap Indah, yang juga Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Senin (20/10). 

Menurut Indah, usai pertandingan dia langsung bersyukur atas kemenangan 2-1 yang berhasil diraih Persebaya. Dia berharap, track record permainan yang terus meningkat ini, bisa dipertahankan Bejo Sugiantoro, dkk. Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan nomor urut 3 di dapil I Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) tersebut memberikan kemenangan ini khusus bagi warga kota Surabaya, terutama Bonekmania, yang selalu setia mendukung Persebaya. 

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Wergu Wetan kemarin, Persebaya yang didukung sekitar 300 Bonekmania, tertinggal lebih dulu pada menit ke 29 lewat gol Dadang Suhendar. Namun, dua menit menjelang turun minum, mantan pemain Persema Malang, Dodit Fitrio, berhasil menyamakan kedudukan, setelah memanfaatkan umpan gelandang serang asal Chile Javier Rocha. 

Kemenangan Persebaya ditentukan gol bek kanan Anang Maruf, pada menit ke 87, setelah melakukan tendangan keras ke gawang Persiku Kudus yang dikawal Johanes Petrus. Dengan hasil ini, Persebaya semakin mantap nangkring di puncak klasemen Divisi Utama, dengan raihan 19 poin. (PP)

AIDS di Malang Meningkat, 770 Orang Positif

Warta Jatim, Surabaya - Jumlah pengidap AIDS di kota Malang mencapai 770 orang. Saat ini Malang menempati urutan ke-2 jumlah pengidap AIDS terbanyak di Jawa Timur setelah Surabaya.

Ketua Komite Penanggulangan AIDS Kota Malang Sutiarsi mengatakan, pengidap AIDS di wilayahnya rata-rata didominasi pria dan pengguna narkotika jenis jarum suntik. Untuk menekan jumlah penderita AIDS, pihaknya akan melakukan survei dan konseling bekerja sama dengan LSM dan masyarakat. 

"Kami telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi penyebaran AIDS. Di antaranya melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyakit ini," kata Sutiarsi via telepon, Senin (20/10). 

Menurut Sutiarsi, di Malang setiap bulan ditemukan sekitar 10 pengidap AIDS baru. Jumlah tersebut dapat bertambah karena banyak penderita yang belum terdeteksi. Berdasarkan data Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang tercatat 321 orang terserang HIV selama tahun 2005-2007. 

Menurut Sutiarsi, pemeriksaan AIDS selama ini hanya dilakukan terhadap orang-orang yang berisiko tinggi terkena HIV, seperti pekerja seks komersial, transgender, gay, dan pengguna narkotika jenis jarum suntik. (red)

Awasi Rekrutmen CPNS !!!

Warta Jatim, Surabaya - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Krisnadi Nasution, minta Pemkot serta instansi terkait lainnya mengawasi proses rekrutmen PNS secara ketat. Krisnadi juga minta Pemkot menindak tegas setiap oknum PNS yang terbukti menjadi calo. 

Permintaan ini disampaikan Krisnadi karena saat ini banyak kasus percaloan yang terjadi dengan melibatkan oknum PNS di kota Surabaya. Maraknya kasus percaloan ini, katanya, menunjukkan kurangnya pengawasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan jajaran Pemkot lainnya. 

Kasus yang baru saja terjadi, adalah tertangkapnya oknum guru PNS. Dia diduga kuat menjadi calo rekrutmen CPNS di kota Surabaya. 

"Untuk jenis sanksinya, bisa berupa sanksi administrasi atau bila perlu dipecat dari PNS, bila memang terbukti secara sah melanggar hukum," terang anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini, Senin (20/10). 

Ke depan, kata Krisnadi, pihaknya akan langsung bergerak mengawasi kinerja aparat Pemkot Surabaya. Upaya ini untuk meminimalisasi terulangnya kejadian yang sama terhadap PNS di kota Surabaya. 

Sebelum terkuaknya kasus percaloan yang melibatkan oknum PNS ini, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pemkot Surabaya juga sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Intinya, jangan mudah percaya iming-iming pihak tertentu yang menjanjikan seseorang bisa diterima menjadi PNS baik melalui tes maupun tanpa tes. (PP)

Anggaran Pendidikan Jatim Kurang dari 20%

Warta Jatim, Surabaya - Janji Pemerintah Provinsi Jawa Timur memenuhi alokasi 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 untuk pendidikan hanya isapan jempol. Pemrov memangkas alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi Rp 357 miliar dari rencana semula Rp 600 miliar.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim Hadi Prasetyo mengakui pemangkasan anggaran tersebut. Menurut dia, anggaran pendidikan Jatim tidak perlu ditambah dari APBD, karena anggaran fungsional dinas dari sisa anggaran tahun 2008 masih Rp 1,1 triliun.

Alokasi dana Rp 357 miliar itu untuk anggaran dinas yang akan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim. "Dana tersebut nanti diberikan untuk pendidikan formal dan informal," kata Hadi Prasetyo di Surabaya, Jumat (17/10).

Anggota Komisi E DPRD Rivo Hernandus mengecam pemangkasan anggaran pendidikan tersebut. Menurut dia, dana itu seharusnya dikelola Biro Keuangan Pemprov, bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami berulang kali mengusulkan agar anggaran pendidikan dialokasikan 600 miliar rupiah. Tapi kok jumlahnya malah turun menjadi 357 miliar rupiah," ujarnya.

Menurut Rivo, Pemprov harus menjelaskan penyebab turunnya anggaran pendidikan. Sebab, dalam UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 20% dari APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan.

Rivo menjelaskan, jika Pemprov memproyeksikan APBD 2009 Rp 5,6 triliun, seharusnya alokasi anggaran pendidikan Rp 1,12 triliun. Jika dihitung dari belanja langsung, alokasi tersebut minimal Rp 460 miliar. (red)

Jurnalis Jawa Timur Bersatu Lawan Kekerasan

Warta Jatim, Surabaya - Tiga organisasi kewartawanan di Jawa Timur sepakat melawan kriminalisasi terhadap jurnalis. Gugatan kasus yang berkaitan dengan karya jurnalistik seharusnya diselesaikan menggunakan UU Pers.

Kesepakatan itu disampaikan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dalam diskusi panel "Bersama Kita Lawan Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Jurnalis" di Surabaya, Kamis (16/10).

Ketua PWI Jatim Dhimam Abror Djuraid mengatakan, sengketa pers harus diselesaikan mengikuti mekanisme aturan dalam UU 40/1999 tentang Pers. Pemidanaan dan penggunaan cara-cara kekerasan dalam menyikapi kasus yang berkaitan dengan pers tidak boleh lagi terjadi. "Kami menolak segala bentuk kekerasan kepada seluruh insan pers."

Dalam pertemuan itu juga dideklarasikan perlawanan terhadap kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Deklarasi ditandatangani Ketua Umum IJTI Imam Wahyudi, Ketua PWI Pusat Margiono, dan Ketua Umum AJI Heru Hendratmoko. "Rencananya diskusi serupa digelar November nanti di Yogyakarta dan Banda Aceh," kata Dhimam Abror. (red)

Buruh PT AGB Sidoarjo Sita Aset Perusahaan

Warta Jatim, Sidoarjo - Buruh PT Arta Glory Buana, Sidoarjo, Jawa Timur, menyita aset perusahaan. Mereka mengancam terus melanjutkan aksi jika manajemen tidak membayarkan tunggakan gaji 4 bulan dan uang lembur serta tunjangan hari raya sejak tahun 2007.

Ketua Serikat Pekerja PT AGB Fathur Hakam mengatakan, penyitaan aset perusahaan adalah langkah antisipasi agar aset tersebut tidak dipindahkan oleh pemilik yang mengaku bangkrut sejak 30 Agustus lalu. Para buruh kini berjaga-jaga di lokasi pabrik.

"Kami akan terus melakukan penjagaan sampai manajemen memberikan kepastian pembayaran hak-hak kami. Aset perusahaan jadi jaminan bagi perusahaan untuk membayar utangnya kepada 1.800 buruh," ujar Fathur, Rabu (15/10).

Fathur berharap Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya menyidangkan kasus ini. Menurut dia, sikap manajemen perusahaan yang menindas buruh dapat menjadi pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial agar membuat keputusan yang tidak merugikan buruh. (red)

Anggaran Pengelolaan Lingkungan Jatim Minim

Warta Jatim, Surabaya - Tingginya tingkat penggundulan hutan di Provinsi Jawa Timur mencapai 65% per tahun, menunjukkan pembangunan yang diterapkan pemerintah daerah tidak ramah lingkungan. Data advokasi lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan, antara tahun 2007 dan 2008 hanya 14% lahan di Jatim yang layak menjadi area konservasi.

Pakar hukum lingkungan hidup Universitas Airlangga Suparto Wijoyo mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemprov Jatim harus berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk mengelola lingkungan. Dia mencontohkan, pemerintah Vietnam dan Filipina mengalokasikan 5% anggaran negara untuk pengelolaan lingkungan. Sedangkan di Provinsi Jatim anggaran untuk lingkungan kurang dari 1%.

Menurut dia, setiap kabupaten atau kota seharusnya memiliki badan yang diberi otoritas penuh mengelola lingkungan. Pemerintah juga harus membentuk pertemuan dengan pemerhati lingkungan, sebagai mitra membuat peraturan lingkungan.

"Pemerintah harus berani melakukan gebrakan mengatasi persoalan lingkungan hidup. Bila perlu sediakan dana ekstra untuk memulihkan lingkungan hidup di Jatim yang kondisinya semakin mengkhawatirkan," ujar Suparto yang juga menjabat staf ahli DPRD Jatim, Senin (13/10).

Suparto memandang selama ini upaya pemulihan kerusakan lahan ditempuh dengan memulihkan dan merehabilitasi lahan yang rusak. Antara lain melalui reboisasi dan penghijauan, rehabilitasi areal bekas tambang, normalisasi danau, serta pembuatan bendung air. Cara itu kurang efektif dan efisien karena masih dilakukan secara sektoral. Akibatnya, dampak negatif terhadap lingkungan tidak dapat dipantau dan diantisipasi. "Pemerintah harus segera melakukan pemulihan kerusakan lahan secara terpadu," ujarnya. (red)

Kemarau Panjang, Nganjuk Krisis Air Bersih

Warta Jatim, Nganjuk - Kemarau panjang sejak 5 bulan terakhir mengakibatkan ribuan warga Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mencari sumber air yang berjarak 5 sampai 10 kilometer.

Sugeng Haryanto, warga Desa Sanan, menuturkan, dalam sepekan terakhir sumur yang biasa dipakai untuk mendapatkan air mulai kering. Hal serupa terjadi di Desa Jatirejo, Macanan, Loceret, dan Ngetos.

Pemerintah Daerah Nganjuk telah mengantisipasi krisis air bersih, antara lain mengirim bantuan air dari PDAM. Namun, tidak semua warga mendapatkan bantuan itu karena jumlahnya terbatas.

"Setiap mobil tangki air bersih datang, warga berebut. Akibatnya banyak warga yang tidak kebagian. Selain itu, air dari PDAM hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami dua hari," ujar Sugeng, Minggu (12/10).

Bantuan air bersih 4.000 liter itu diberikan seminggu sekali. Padahal, warga yang membutuhkan air bersih jumlahnya ribuan. Warga berharap PDAM menambah kiriman air bersih tersebut.

Sunoto, petugas PDAM Kabupaten Nganjuk, membantah pernyataan itu. Menurut dia, jumlah air bersih yang dikirim ke tiap-tiap desa sudah sesuai permintaan yang diajukan kepala desa. Pihaknya hanya memberikan bantuan sesuai yang diajukan. Dia meminta warga mengajukan tambahan pasokan melalui kepala desa.

Warga 5 desa di lereng Gunung Wilis ini kadang memanfaatkan air selokan yang telah disaring untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus. Jika tidak mendapatkan bantuan air bersih mereka kerap menggunakan air selokan untuk minum dan memasak. (red)

APBD Jatim 2009 Habis untuk Belanja Pegawai

Warta Jatim, Surabaya - Alokasi rencana APBD Provinsi Jawa Timur 2009 banyak digunakan untuk belanja pegawai. Anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan untuk alokasi belanja pelayanan dasar untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengatakan, dalam perincian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 total belanja pegawai Rp 5,6 triliun, sedangkan belanja pelayanan dasar masyarakat hanya Rp 953,8 miliar.

Dari dana belanja pegawai itu sekitar Rp 1,385 miliar untuk membayar gaji pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk alokasi kualitas pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur Rp 436 miliar dan pendanaan sektor riil Rp 379 miliar.

Hadi Prasetyo menilai besaran alokasi APBD untuk gaji PNS masih dalam batas kewajaran. Jumlahnya sebanding dengan jumlah pegawai Pemprov Jatim yang mencapai 15 ribu orang. "Saya kira jumlah itu wajar. Dalam APBD 2009 masih tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengentasan kemiskinan," kata Hadi Prasetyo, Jumat (10/10).

Menurut Hadi, alokasi dana APBD 2009 lebih difokuskan pada pemeliharan prasarana yang bersifat fungsional, seperti jalan. Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran untuk reformasi birokrasi bidang kelembagaan dan kebijakan publik sebesar Rp 338,8 miliar. Sedangkan anggaran pendukung pelayanan publik dialokasikan Rp 811,6 miliar dan belanja tak terduga (penanganan bencana) Rp 69,6 miliar.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Henardus mengatakan, RAPBD yang diajukan Pemprov Jatim tidak memiliki konsep yang jelas. Seharusnya RAPBD mencerminkan visi dan misi calon gubernur. "Seharusnya Khofifah dan Soekarwo sebagai calon gubernur yang akan bertarung 4 November diundang dalam penyusunan draf RAPBD. Hal ini untuk mengetahui visi dan misi keduanya dalam membangun Jawa Timur," katanya. (red)

BPLS Lamban Tangani Lumpur Lapindo

Warta Jatim, Sidoarjo - Tim Panitia Khusus DPRD Sidoarjo yang menangani kasus luapan lumpur PT Lapindo Brantas, menilai kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lamban. Akibatnya, endapan lumpur di Kali Porong semakin mengkhawatirkan.

Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Sirodj mengatakan, seharusnya BPLS melakukan langkah antisipatif untuk menangani endapan lumpur di Kali Porong, misalnya dengan melakukan pengerukan rutin.

Saat ini, endapan lumpur di Kali Porong sudah mengeras sehingga menyulitkan pengerukan maupun pengelontoran menggunakan air. "Saya heran dengan kinerja BPLS. Padahal pemerintah sudah memberikan dana untuk menangani masalah lumpur. Tapi anda lihat sendiri apa yang terjadi," kata Maimun Sirodj, Rabu (8/10).

Menurut Maimun, meski saat ini pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong sudah dihentikan, namun endapannya lumpur belum seluruhnya dibersihkan. Sehingga aliran sungai terganggu, dan hanya bagian selatan Kali Porong yang dapat dilewati air.

Sebab itu, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo mendesak BPLS terus mengoptimalkan kinerja mereka. Terutama mengupayakan normalisasi Kali Porong. Jika normalisasi Kali Porong tidak segera dilakukan, dikhawatirkan lumpur akan segera memenuhi tempat penampungan.

"Jika tempat penampungan penuh, tanggul akan jebol dan semakin memperumit keadaan. Saya harap ini menjadi perhatian serius bagi BPLS," ujar Maimun Sirodj Anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong menyebabkan pendangkalan sungai. Warga yang tinggal di dekat bantaran Kali Porong kini terancam banjir yang dapat terjadi ketika musim hujan tiba. (red)

11 Parpol Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan

Warta Jatim, Surabaya - Sebanyak 11 partai politik tidak memenuhi 30% kuota calon legislatif perempuan yang akan mengisi jabatan anggota DPRD Jawa Timur. Di antara parpol tersebut terdapat 4 partai besar peserta Pemilu 2009.

Data tersebut, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim Arif Budiman, didapat melalui daftar caleg sementara DPRD Jatim. Menurut dia, parpol tidak dapat lagi mengubah daftar calegnya setelah daftar caleg sementara dikeluarkan KPU.

KPU hanya dapat mengingatkan partai politik yang tidak memenuhi kuota caleg perempuan tersebut. "Karena daftar caleg sementara sudah dikeluarkan, otomatis tidak dapat menggugurkan pencalegan mereka," ujar Arif Budiman, Selasa (7/10).

Rencananya daftar caleg sementara DPRD Jatim diumumkan hingga 9 Oktober mendatang. Jika ada laporan dari masyarakat soal rekam jejak para caleg, KPU akan melakukan klarifikasi ke parpol yang bersangkutan pada 10 - 17 Oktober. Daftar caleg sementara akan diumumkan menjadi daftar caleg tetap pada 31 Oktober mendatang.

Sebelas partai politik yang tidak memenuhi kuota caleg perempuan DPRD Jatim adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (28,9%), Partai Amanat Nasional (25,40%), Partai Kebangkitan Bangsa (28,30%), Partai Keadilan dan Persatuan (27,27%), Partai Republikan (28%), Partai Persatuan Pembangunan (28,77%), Partai Bintang Reformasi (17,86%), Partai Patriot (24,32%), Partai Demokrat (28,09%), Partai Sarikat Indonesia (25%), dan Partai Buruh Sosial Demokrat (16,67%).

Di antara partai yang tidak memenuhi kuota caleg perempuan DPRD Jatim terdapat Partai Keadilan dan Persatuan. Partai ini mengusung nama Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional. (red)

Bupati Sidoarjo Desak Normalisasi Kali Porong

Warta Jatim, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso mendesak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mempercepat normalisasi Kali Porong. Saat ini permukaan sungai tersebut tertutup endapan lumpur PT Lapindo Brantas.

Wien Hendrarso mengatakan, endapan lumpur di Kali Porong sangat mengkhawatirkan. Endapan lumpur di sebelah timur jembatan Besuki, Kecamatan Jabon, mulai mengeras dan menghambat aliran sungai sehingga berpotensi menyebabkan banjir.

"Normalisasi ini sangat penting, karena sebentar lagi musim hujan. Dikhawatirkan dampaknya akan merembet ke sisi barat endapan lumpur. Jika itu terjadi, besar kemungkinan tanggul Kali Porong jebol saat musim hujan," kata Wien Hendrarso, Selasa (7/10).

Menurut Wien Hendrarso, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPLS untuk meminta jaminan teknis, mengatasi endapan lumpur di Kali Porong. Wien Hendarso akan meminta BLPS segera menambah peralatan berat pengeruk lumpur (eskaponton). "Sekarang ada lima eskaponton yang dikerahkan, namun jumlah itu kurang, mengingat akan datangnya musim hujan bulan Oktober ini."

BPLS mengaku kesulitan mengatasi endapan lumpur di Kali Porong. Kesulitan air dijadikan alasan penghambat proses normalisasi Kali Porong. (red)