Warta Jatim, Surabaya - Janji Pemerintah Provinsi Jawa Timur memenuhi alokasi 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 untuk pendidikan hanya isapan jempol. Pemrov memangkas alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi Rp 357 miliar dari rencana semula Rp 600 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim Hadi Prasetyo mengakui pemangkasan anggaran tersebut. Menurut dia, anggaran pendidikan Jatim tidak perlu ditambah dari APBD, karena anggaran fungsional dinas dari sisa anggaran tahun 2008 masih Rp 1,1 triliun.
Alokasi dana Rp 357 miliar itu untuk anggaran dinas yang akan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim. "Dana tersebut nanti diberikan untuk pendidikan formal dan informal," kata Hadi Prasetyo di Surabaya, Jumat (17/10).
Anggota Komisi E DPRD Rivo Hernandus mengecam pemangkasan anggaran pendidikan tersebut. Menurut dia, dana itu seharusnya dikelola Biro Keuangan Pemprov, bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami berulang kali mengusulkan agar anggaran pendidikan dialokasikan 600 miliar rupiah. Tapi kok jumlahnya malah turun menjadi 357 miliar rupiah," ujarnya.
Menurut Rivo, Pemprov harus menjelaskan penyebab turunnya anggaran pendidikan. Sebab, dalam UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 20% dari APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan.
Rivo menjelaskan, jika Pemprov memproyeksikan APBD 2009 Rp 5,6 triliun, seharusnya alokasi anggaran pendidikan Rp 1,12 triliun. Jika dihitung dari belanja langsung, alokasi tersebut minimal Rp 460 miliar. (red)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim Hadi Prasetyo mengakui pemangkasan anggaran tersebut. Menurut dia, anggaran pendidikan Jatim tidak perlu ditambah dari APBD, karena anggaran fungsional dinas dari sisa anggaran tahun 2008 masih Rp 1,1 triliun.
Alokasi dana Rp 357 miliar itu untuk anggaran dinas yang akan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim. "Dana tersebut nanti diberikan untuk pendidikan formal dan informal," kata Hadi Prasetyo di Surabaya, Jumat (17/10).
Anggota Komisi E DPRD Rivo Hernandus mengecam pemangkasan anggaran pendidikan tersebut. Menurut dia, dana itu seharusnya dikelola Biro Keuangan Pemprov, bukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Kami berulang kali mengusulkan agar anggaran pendidikan dialokasikan 600 miliar rupiah. Tapi kok jumlahnya malah turun menjadi 357 miliar rupiah," ujarnya.
Menurut Rivo, Pemprov harus menjelaskan penyebab turunnya anggaran pendidikan. Sebab, dalam UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 20% dari APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan.
Rivo menjelaskan, jika Pemprov memproyeksikan APBD 2009 Rp 5,6 triliun, seharusnya alokasi anggaran pendidikan Rp 1,12 triliun. Jika dihitung dari belanja langsung, alokasi tersebut minimal Rp 460 miliar. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar