Warta Jatim, Surabaya - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Krisnadi Nasution, minta Pemkot serta instansi terkait lainnya mengawasi proses rekrutmen PNS secara ketat. Krisnadi juga minta Pemkot menindak tegas setiap oknum PNS yang terbukti menjadi calo.
Permintaan ini disampaikan Krisnadi karena saat ini banyak kasus percaloan yang terjadi dengan melibatkan oknum PNS di kota Surabaya. Maraknya kasus percaloan ini, katanya, menunjukkan kurangnya pengawasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan jajaran Pemkot lainnya.
Kasus yang baru saja terjadi, adalah tertangkapnya oknum guru PNS. Dia diduga kuat menjadi calo rekrutmen CPNS di kota Surabaya.
"Untuk jenis sanksinya, bisa berupa sanksi administrasi atau bila perlu dipecat dari PNS, bila memang terbukti secara sah melanggar hukum," terang anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini, Senin (20/10).
Ke depan, kata Krisnadi, pihaknya akan langsung bergerak mengawasi kinerja aparat Pemkot Surabaya. Upaya ini untuk meminimalisasi terulangnya kejadian yang sama terhadap PNS di kota Surabaya.
Sebelum terkuaknya kasus percaloan yang melibatkan oknum PNS ini, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pemkot Surabaya juga sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Intinya, jangan mudah percaya iming-iming pihak tertentu yang menjanjikan seseorang bisa diterima menjadi PNS baik melalui tes maupun tanpa tes. (PP)
Kasus yang baru saja terjadi, adalah tertangkapnya oknum guru PNS. Dia diduga kuat menjadi calo rekrutmen CPNS di kota Surabaya.
"Untuk jenis sanksinya, bisa berupa sanksi administrasi atau bila perlu dipecat dari PNS, bila memang terbukti secara sah melanggar hukum," terang anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini, Senin (20/10).
Ke depan, kata Krisnadi, pihaknya akan langsung bergerak mengawasi kinerja aparat Pemkot Surabaya. Upaya ini untuk meminimalisasi terulangnya kejadian yang sama terhadap PNS di kota Surabaya.
Sebelum terkuaknya kasus percaloan yang melibatkan oknum PNS ini, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pemkot Surabaya juga sudah menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Intinya, jangan mudah percaya iming-iming pihak tertentu yang menjanjikan seseorang bisa diterima menjadi PNS baik melalui tes maupun tanpa tes. (PP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar