KPUD Batalkan Debat Cagub Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya - Pembatalan debat calon gubernur Jawa Timur putaran kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dinilai merampas hak masyarakat untuk mengetahui kapabilitas para kandidat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo mengatakan, pembatalan debat calon gubernur membuat masyarakat mendapat informasi yang terbatas soal kualitas para kandidat. Sebab, informasi yang disampaikan KPU dan tim sukses kedua pasangan melalui media masih sangat minim.

"Sebagai institusi penyelenggara pemilihan gubernur, KPUD Jatim seharusnya menyediakan informasi yang luas kepada masyarakat. Kalau sudah seperti ini, sama saja membeli kucing dalam karung. Sebab, referensi yang didapat dari para calon minim," kata Suko Widodo, Kamis (30/10).

Menurut Suko Widodo, informasi yang disampaikan melalui media massa sudah dikemas sedemikan rupa oleh tim sukses. Dia berharap melalui debat terbuka yang rencananya dilakukan 4 November mendatang masyarakat dapat menilai langsung kualitas pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dan Soekarwo-Syaifullah Yusuf. "Mereka (tim sukses) pasti memberikan pencitraan politik yang baik agar menarik simpati masyarakat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan."

Anggota KPUD Jatim Arif Budiman menyatakan tidak dapat memaksa pasangan calon gubernur untuk mengikuti debat kandidat. KPUD tidak mengatur pemberian sanksi terhadap pasangan calon yang menolak debat. "Kami tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memaksa mereka ikut debat kandidat. Meski acara tersebut masuk dalam agenda KPUD Jatim," ujarnya. (red)