Warta Jatim, Sidoarjo - Tim Panitia Khusus DPRD Sidoarjo yang menangani kasus luapan lumpur PT Lapindo Brantas, menilai kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lamban. Akibatnya, endapan lumpur di Kali Porong semakin mengkhawatirkan.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Sirodj mengatakan, seharusnya BPLS melakukan langkah antisipatif untuk menangani endapan lumpur di Kali Porong, misalnya dengan melakukan pengerukan rutin.
Saat ini, endapan lumpur di Kali Porong sudah mengeras sehingga menyulitkan pengerukan maupun pengelontoran menggunakan air. "Saya heran dengan kinerja BPLS. Padahal pemerintah sudah memberikan dana untuk menangani masalah lumpur. Tapi anda lihat sendiri apa yang terjadi," kata Maimun Sirodj, Rabu (8/10).
Menurut Maimun, meski saat ini pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong sudah dihentikan, namun endapannya lumpur belum seluruhnya dibersihkan. Sehingga aliran sungai terganggu, dan hanya bagian selatan Kali Porong yang dapat dilewati air.
Sebab itu, Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo mendesak BPLS terus mengoptimalkan kinerja mereka. Terutama mengupayakan normalisasi Kali Porong. Jika normalisasi Kali Porong tidak segera dilakukan, dikhawatirkan lumpur akan segera memenuhi tempat penampungan.
"Jika tempat penampungan penuh, tanggul akan jebol dan semakin memperumit keadaan. Saya harap ini menjadi perhatian serius bagi BPLS," ujar Maimun Sirodj Anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong menyebabkan pendangkalan sungai. Warga yang tinggal di dekat bantaran Kali Porong kini terancam banjir yang dapat terjadi ketika musim hujan tiba. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar