Warta Jatim, Surabaya - Alokasi rencana APBD Provinsi Jawa Timur 2009 banyak digunakan untuk belanja pegawai. Anggaran untuk belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan untuk alokasi belanja pelayanan dasar untuk kepentingan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengatakan, dalam perincian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 total belanja pegawai Rp 5,6 triliun, sedangkan belanja pelayanan dasar masyarakat hanya Rp 953,8 miliar.
Dari dana belanja pegawai itu sekitar Rp 1,385 miliar untuk membayar gaji pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk alokasi kualitas pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur Rp 436 miliar dan pendanaan sektor riil Rp 379 miliar.
Hadi Prasetyo menilai besaran alokasi APBD untuk gaji PNS masih dalam batas kewajaran. Jumlahnya sebanding dengan jumlah pegawai Pemprov Jatim yang mencapai 15 ribu orang. "Saya kira jumlah itu wajar. Dalam APBD 2009 masih tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengentasan kemiskinan," kata Hadi Prasetyo, Jumat (10/10).
Menurut Hadi, alokasi dana APBD 2009 lebih difokuskan pada pemeliharan prasarana yang bersifat fungsional, seperti jalan. Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran untuk reformasi birokrasi bidang kelembagaan dan kebijakan publik sebesar Rp 338,8 miliar. Sedangkan anggaran pendukung pelayanan publik dialokasikan Rp 811,6 miliar dan belanja tak terduga (penanganan bencana) Rp 69,6 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Henardus mengatakan, RAPBD yang diajukan Pemprov Jatim tidak memiliki konsep yang jelas. Seharusnya RAPBD mencerminkan visi dan misi calon gubernur. "Seharusnya Khofifah dan Soekarwo sebagai calon gubernur yang akan bertarung 4 November diundang dalam penyusunan draf RAPBD. Hal ini untuk mengetahui visi dan misi keduanya dalam membangun Jawa Timur," katanya. (red)
Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengatakan, dalam perincian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009 total belanja pegawai Rp 5,6 triliun, sedangkan belanja pelayanan dasar masyarakat hanya Rp 953,8 miliar.
Dari dana belanja pegawai itu sekitar Rp 1,385 miliar untuk membayar gaji pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk alokasi kualitas pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur Rp 436 miliar dan pendanaan sektor riil Rp 379 miliar.
Hadi Prasetyo menilai besaran alokasi APBD untuk gaji PNS masih dalam batas kewajaran. Jumlahnya sebanding dengan jumlah pegawai Pemprov Jatim yang mencapai 15 ribu orang. "Saya kira jumlah itu wajar. Dalam APBD 2009 masih tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengentasan kemiskinan," kata Hadi Prasetyo, Jumat (10/10).
Menurut Hadi, alokasi dana APBD 2009 lebih difokuskan pada pemeliharan prasarana yang bersifat fungsional, seperti jalan. Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran untuk reformasi birokrasi bidang kelembagaan dan kebijakan publik sebesar Rp 338,8 miliar. Sedangkan anggaran pendukung pelayanan publik dialokasikan Rp 811,6 miliar dan belanja tak terduga (penanganan bencana) Rp 69,6 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Henardus mengatakan, RAPBD yang diajukan Pemprov Jatim tidak memiliki konsep yang jelas. Seharusnya RAPBD mencerminkan visi dan misi calon gubernur. "Seharusnya Khofifah dan Soekarwo sebagai calon gubernur yang akan bertarung 4 November diundang dalam penyusunan draf RAPBD. Hal ini untuk mengetahui visi dan misi keduanya dalam membangun Jawa Timur," katanya. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar