Penghuni Lokalisasi Kremil Ikut Bantu Korban Merapi

Warta Jatim, Surabaya - Komunitas Peduli Kremil (KPK) dan Laskar Taruna Ganyang Bongkar Narkoba (Nagabonar) mengumpulkan bantuan untuk korban Merapi dan Mentawai di lokalisasi Tambak Asri (Kremil), Minggu (31/11).

Koordinator aksi, Daniel Lukas Rorong mengatakan penggalangan dana bencana di lokalisasi menunjukan para pekerja seks komersial memiliki jiwa sosial. ”Dengan anggapan miring masyarakat, PSK tetap memiliki empati terhadap sesama,” kata Daniel.

Selain menerima uang, Komunitas Peduli Kremil dan Laskar Nagabonar menyalurkan bantuan selimut, susu, dan pakaian bayi. Posko bantuan di lokalisasi Kremil akan menerima bantuan hingga 2 November 2010.

Di tempat terpisah, calon jemaah haji embarkasi Surakarta memberikan infaq untuk korban letusan Gunung Merapi. ”Kami mengimbau calon haji mendoakan masyarakat yang terkena bencana,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Surakarta, Imam Haromain. 

Menurut Imam Haromain, para calon jamaah haji dapat memberikan contoh membantu sesama yang tertimpa musibah. “Salah satu wujud haji mabrur setelah menunaikan ibadah haji adalah dengan memperbanyak amal jariyah,” ujar Imam.(red)

Serikat Buruh Muslim Indonesia: Pemerintah Tak Mampu Lindungi Buruh

Warta Jatim, Surabaya - Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib buruh. Selama ini, Dinas Tenaga Kerja kurang maksimal dalam menuntaskan persoalan buruh.

Saat membuka Konferensi Sarbumsi cabang Kota Surabaya, Sabtu (30/10), Ketua Sarbumsi Kota Surabaya Imam Muchlas menuntut pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) sesuai dengan standard kelayakan hidup, mampu menekan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memperketat aturan outsourching.

Persoalan buruh di kota Surabaya, menurut Imam Muchlas, sangat kompleks. Selalu saja ada alasan dari perusahaan dalam memecat maupun menurunkan status buruh.

Imam juga menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang kurang maksimal. Menurut dia, Disnaker bekerja tanpa target dan terkesan hanya menangani keluhan dan masalah berdasarkan mekanisme yang ada. Namun, mereka tidak memiliki upaya untuk menuntaskan persoalan buruh.

“UU di Indonesia, saat ini tidak bisa diterapkan dengan baik. Secara teori undang-undang tersebut bagus, namun lemah dalam penerapan,” kata Imam.

Sementara itu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan siap memperjuangkan dan menyelesaikan persoalan buruh. Menurut dia, buruh dan pengusaha adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

“Sebagai pimpinan di kota Surabaya, saya akan berbuat semaksimal mungkin dan seadil mungkin. Apalagi buruh juga ikut berperan serta dalam pembangunan kota Surabaya,”kata Risma.

Risma meminta kepada pengusaha, untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti penerapan UMK dan status buruh. Kalaupun ada persoalan, Risma berharap buruh dan pengusaha bisa memilih jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan mediasi Dinas Tenaga Kerja.(red)

Indahnya Blambangan di Kain Kanvas

Warta Jatim, Surabaya - Ingin melihat potensi dan keindahan Blambangan atau Banyuwangi? Gambaran tersebut tertuang jelas dalam pameran lukisan yang digelar 23 seniman asal Banyuwangi, di Gedung Balai Pemuda, Surabaya.

Pameran lukisan yang mengusung tema “ Umbul-Umbul Blambangan” ini, mengungkap tentang sejarah dan budaya masyarakat Blambangan dan Banyuwangi. Ketua Panitia pameran lukisan, M. Khojin mengatakan, lewat pengambaran lukisan ini diharapkan masyarakat mampu mengenal dan mempertahankan budaya Blambangan.

“Kami ingin masyarakat lebih mengenal dan ikut melestarikan budaya Blambangan. Hal ini sangat perlu agar budaya bangsa tidak punah,” ujar M. Khojin, Sabtu (30/10).

Menurut M. Khojin, respon masyarakat terhadap pameran ini sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan terjualnya 4 lukisan, seperti lukisan Penari-penari Gandrung Berdandan karya S.Yadi.K, Maturan ke Pura, karya Huang Fong, Ngantosan karya Joko Sun dan Gadis Tenganan di Sela-sela Upacara karya Windu Pamor.

M. Khojin berharap pameran ini dapat menarik perhatian pemerintah setempat terhadap potensi seniman Banyuwangi, terutama perupa.(red)

DPRD Surabaya Pertanyakan Rencana Pasang CCTV di Dolly

Warta Jatim, Surabaya – Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana menolak rencana Pemerintah Kota Surabaya memasang kamera closed circuit television (CCTV) di Lokalisasi Dolly. Dia menilai tidak etis memata-matai gerak-gerik penghuni Dolly.

Wisnu menyatakan Dewan akan memanggil Wali Kota Tri Rismaharini untuk menjelaskan maksud pemasangan CCTV di Lokalisasi Dolly.

Teguh, salah satu pengelola wisma di Dolly, mengatakan pemasangan CCTV tidak akan mengurangi pengunjung. Pengelola tidak pernah mempromosikan Dolly untuk menarik pengunjung.

Tri Rismaharini mengatakan, pemasangan kamera CCTV di Lokalisasi Dolly untuk menekan kriminalitas di kawasan  tersebut. Selain di Dolly, kamera CCTV akan dipasang di 62 daerah padat penduduk dan rawan kriminalitas.

Wali Kota Surabaya membantah pemasangan CCTV melanggar hak asasi manusia. ”CCTV dipasang di jalan raya, bukan dalam kamar. Tidak bisa dikatakan melanggar HAM,” kata Tri Rismaharini, Jumat (29/10). (red)

Gubernur Minta Dolly Ditutup, Wali Kota Menolak

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Soekarwo mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera merencanakan penutupan dan penataan kawasan Lokalisasi Dolly. Menurut Gubernur, seiring makin banyak pekerja seks komersial (PSK) yang terkena HIV/AIDS, sudah sepantasnya lokalisasi itu ditutup.

Meski mendesakkan penutupan Dolly, Soekarwo menolak cara otoriter, seperti penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta. Dia berharap Pemkot Surabaya mengedepankan pendekatan persuasif kepada mucikari dan PSK di Dolly.

“Sebagian besar masyarakat pasti setuju Dolly ditutup. Namun, kami tidak akan menggunakan cara-cara otoriter untuk penutupan tersebut,” kata Soekarwo, Kamis (28/10).

Gubernur Soekarwo mengajak Pemkot Surabaya mencari solusi atas persoalan ekonomi akibat penutupan Lokalisasi Dolly. Menurut dia, yang terpenting saat ini mempercepat penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.

Secara terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak menutup Lokalisasi Dolly. Menurut dia, yang harus dipikirkan saat ini adalah memecahkan persoalan ekonomi dan moral PSK. Apalagi sekitar 98 persen PSK Lokalisasi Dolly dari luar Surabaya.

Menurut Risma, Dinas Sosial sudah mendata penghuni Lokalisasi Dolly. PSK yang terjangkit penyakit akan dipulangkan ke daerah asal. Risma juga meminta bupati atau wali kota setempat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada PSK yang dipulangkan.

“Penutupan Dolly bukan hal mudah. Semuanya harus dipikirkan secara matang, karena hampir semua PSK terlilit persoalan ekonomi,” kata Risma. (red)

Korban Lapindo di DPRD Sidoarjo Terancam Diusir

Warta Jatim, Sidoarjo – Korban lumpur Lapindo Brantas yang telah 3 bulan menginap di kantor DPRD Sidoarjo, Jawa Timur terancam diusir. Polisi mengultimatum warga agar meninggalkan kantor DPRD, Senin (25/10).

Koordinator aksi Zainal Arifin mengatakan, warga dari Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo, dan Mindi yang telah 90 hari menginap di kantor DPRD Sidorajo akan terus bertahan hingga PT Minarak Lapindo Jaya membayar seluruh ganti rugi.

Menurut Zainal, warga berhak tinggal di halaman kantor Dewan. ”Kami akan bertahan sekuat tenaga hingga kami mendapatkan ganti rugi dari Lapindo.”

Di tempat terpisah, Kapolres Sidoarjo M Iqbal mengatakan akan memberikan toleransi hingga 26 Oktober 2010. Polisi beralasan kantor DPRD harus ”dibersihkan” karena akan digunakan untuk pelantikan Bupati Sidoarjo 1 November 2010.

M Iqbal mengatakan, untuk sementara warga korban Lapindo dapat tinggal di kompleks Polres Sidoarjo. ”Kami siap menampung mereka, namun dengan catatan harus tertib. Selepas pelantikan, silakan jika korban ingin kembali menginap di gedung DPRD,” ujar Iqbal. (red)

PT Pakuwon Bantah Reklamasi Pantai Timur Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - PT Pakuwon Jatim membantah melakukan reklamasi pantai utara Jawa Timur. Mereka tidak pernah mendapatkan izin reklamasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jatim.

Direktur PT Pakuwon Jatim, Oemar Ishananto, mengatakan hanya memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) untuk perumahan di kawasan pantai timur Surabaya.

Menurut Oemar, PT Pakuwon Jatim hanya menguruk lahan yang dibeli dari warga setempat. Namun, dia mengaku pernah menguruk lahan menggunakan pasir laut pada tahun 1992.

”PT Pakuwon memastikan tidak pernah ada reklamasi di pantai timur Surabaya. Tuduhan itu tidak benar,” kata Oemar pada pertemuan dengan Komisi C DPRD Surabaya.

Oemar mengatakan, proyek pembangunan PT Pakuwon Jatim berjarak 4 kilometer dari bibir pantai. Dia memastikan, proyek pembangunan perumahan PT Pakuwon tidak akan mengganggu warga dan merusak lingkungan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachirol Alim Anwar, mengatakan akan mengusut izin pengelolaan lahan PT Pakuwon Jatim dan menelusuri identitas pemilik tanah. Komisi C akan memanggil Badan Pertanahan Nasional dan warga yang merasa dirugikan akibat pembangunan PT Pakuwon Jatim. ”Kawasan seluas 600 hektare yang diberikan kepada PT Pakuwon belum jelas. Kami akan terus melakukan penelurusan.” (red)

PDAM Surabaya Harus Tepat Waktu

Warta Jatim, Surabaya - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim akan menggugat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya apabila mengingkari janji, terkait penghentian distribusi air, di kawasan Surabaya Barat, Selatan dan sebagian Surabaya Utara, pada hari Jumat (22/10) malam hingga Minggu (24/10) malam.

Ketua YLKI Jatim Said Utomo mengatakan, apabila penghentian distribusi air, melebihi batas waktu yang telah ditentukan, PDAM telah melanggar hak konsumen. Karena itu, pihaknya akan melakukan upaya penuntutan.

Menurut Said, PDAM harus memiliki perencanaan yang matang, sehingga penghentian air, bisa berjalan sesuai waktu. “PDAM harus bekerja secara professional. Hal ini sangat perlu, agar konsumen tidak lagi dirugikan,” ujar Said, Sabtu (23/10).

Di tempat terpisah, Kepala Unit Marketing dan Customer Service PDAM Surabaya Soenarno mengatakan, gangguan distribusi air ke pelanggan akan terhenti sampai Minggu (24/10) pukul 21.00 WIB.

Kompensasinya, PDAM Surabaya siap menerima permintaan masyarakat yang minta dikirim air bersih. Syaratnya harus terkoordinir dan kolektif karena kalau mengecer, PDAM kesulitan.(red)

AJI Surabaya : SBY-Boediono Tak Ubahnya Orde Baru

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintahan SBY - Boediono, dianggap kurang bisa melindungi keselamatan jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya mencatat, sepanjang tahun 2010, telah terjadi 10 aksi kekerasan terhadap jurnalis. Bahkan beberapa diantaranya, berujung pada tewasnya jurnalis.

Sekretaris AJI Surabaya, Andreas Wicaksono mengatakan, banyaknya ancaman dan intimidasi yang diterima, berimbas pada kinerja jurnalis. Misalnya, minimnya liputan investigasi.

“Dari tinjauan kami, salah satu penyebab mengapa kinerja jurnalis menurun, adalah adanya intimidasi dan ancaman. Selain itu juga tidak adanya perlindungan dari pihak perusahan media,” ujar Andreas, Sabtu (23/10).

Menurut Andreas, di Indonesia, kekerasan terhadap jurnalis terbanyak terjadi pada era Orde Baru dan SBY – Boediono. Ia menilai, pemerintahan saat ini, tidak jauh berbeda dengan era Orba.

Andreas mendesak kepada pemerintah, agar memberikan rasa aman kepada jurnalis. Hal itu dinilai sangat penting, supaya jurnalis bisa menjalankan fungsinya sebagai pemberi informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemilik media, juga wajib memberikan perlindungan kepada jurnalis, jika menghadapi tuntutan atau ancaman dari pihak yang merasa dirugikan. (red)

3 Rumah di Jatirejo Ambles

Warta Jatim, Sidoarjo – Semburan lumpur di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, menyebabkan 3 rumah ambles. Rumah tersebut terletak di samping rel kereta api dan Jalan Raya Porong.

Supriyati, warga setempat, mengatakan rumah yang tidak berpenghuni tersebut mulai ambles pada 18 Oktober pukul 14.00. Hari ini sekitar pukul 02.30 bagian belakang bangunan juga ambles.

Menurut Supriyati, tanah di kawasan Jatirejo, terutama RT 1/RW 3, rawan ambles. Dia meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo segera mengambil langkah menyelamatkan warga. “Kami takut. Kami minta pemerintah memberikan ganti rugi atau memindahkan kami ke tempat yang lebih baik.”

Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen mengatakan, amblesnya tanah di Desa Jatirejo tidak berbahaya. Semburan lumpur di Desa Jatirejo adalah semburan lama yang muncul pertama kali tahun 2007.

PT Kereta Api dan BPLS saat ini sedang menguruk lokasi tanah yang ambles. ”Pengurukan untuk menutup lapisan tanah yang hilang. Setelah diuruk, tidak akan terjadi lagi semburan di lokasi tersebut,” ujar Zulkarnaen.

Tanah yang ambles di Desa Jatirejo mencapai kedalaman 5 meter dengan lebar lubang 7 meter. Rumah yang ambles sudah ditinggal pemiliknya sejak tahun 2006. (red)

Pemkot Surabaya AkanTarik Pajak Kos

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya akan mengenakan pajak rumah kos. Mulai tahun 2011 tempat kos dengan 10 kamar atau lebih dikenai pajak 5% dari tarif sewa.

Kepala Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Suhartoyo mengatakan, pengenaan pajak ini berdasarkan Perda Pajak Daerah yang saat ini dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pajak rumah kos hanya akan diberlakukan kepada pemilik kos yang mempunyai 10 kamar atau lebih. “Bagi mereka yang hanya memiliki beberapa kamar kos, Pemkot akan memberlakukan pajak kumulatif,” kata Suhartoyo, Rabu (20/10).

Menurut Suhartoyo, dari 600 lebih pemilik kos di Surabaya, hanya 20% yang layak dikenai pajak. Sebab, mereka memiliki lebih dari 10 kamar di setiap tempat kos.

Pemerintah Kota Surabaya akan segera melakukan sosialisasi pajak rumah kos kepada para pemilik tempat kos.(red)

Mahasiswa: SBY - Boediono Gagal Total

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono gagal memujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam aksi serentak di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kantor DPRD, dan Gedung Grahadi, mahasiswa dan organisasi masyarakat meminta SBY - Boediono bertanggung jawab.

Koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Amir Baihaqi, mengatakan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan China bukti pemerintah SBY - Boediono memihak kepentingan modal.

“Untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, SBY - Boediono harus turun dari jabatan. Mereka harus turun, karena tidak pro rakyat,” kata Amir Baihaqi, Rabu (20/10).

Menurut Amir, selain tidak pro rakyat, pemerintahan SBY - Boediono tidak menjamin kebebasan beragama dan berserikat. Perusakan sejumlah tempat ibadah bukti pemerintah tidak mampu memberikan rasa aman kepada warga negara.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan menampung aspirasi mahasiswa dan membawanya ke pemerintah pusat. Dia meminta mahasiswa dan ormas mengirimkan satu perwakilan untuk ikut ke Jakarta. ”Indeks kemiskinan di Jatim terus turun. Ini bukti kami serius menata Jawa Timur,” ujar Soekarwo.

Aksi serupa juga digelar di depan kampus Universitas Udayana, Bali. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM menuding pemerintah gagal mengatasi masalah hak asasi mansuia dan menyejahterakan rakyat.

Mahasiswa melakukan aksi jalan kaki menuju perempatan Matahari, Denpasar. Mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan ”Pemerintah Gagal, Rakyat Sengsara” dan ”SBY-Boediono Gagal Tegakkan HAM”.  ”Pemerintah memilih jalan liberalisasi ekonomi yang terbukti membuat rakyat makin sengsara,” kata koordinator aksi Zet Hasan.(red)

BEM SI Yogyakarta: 6 Tahun Pemerintahan SBY Gagal

Warta Jatim, Jogjakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Yogyakarta menggelar unjuk rasa mengkritisi 1 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Menurut mereka, SBY - Boediono gagal memimpin pemerintahan.

Unjuk rasa dimulai dari Bundaran Universitas Gadjah Mada dan berlanjut ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pengunjuk rasa mengusung keranda berisi 6 sektor kegagalan pemerintah dalam bidang hukum, pangan, energi, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan.

Menurut Menteri Kajian Strategis BEM Universitas Gadjah Mada, Laras Susanti, Kabinet Indonesia Bersatu II mengulang kesalahan kabinet sebelumnya. ”BEM SI menyatakan SBY gagal di 6 sektor tersebut,” kata Laras.

Aksi serupa juga digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Jawa Timur, Selasa (19/10). Ketua KAMMI Jatim Abdul Aziz Nasrudin menilai pemerintahan SBY - Budiono tidak mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Abdul Aziz mengatakan, pemerintah lebih berpihak kepada mafia hukum dan pemilik modal. ”Selama pemerintahan SBY - Boediono, hampir seluruh aturan tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Abdul Aziz pada unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya.(red)

LBH Surabaya: Soeharto Tak Layak Pahlawan Nasional

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menolak rencana pemerintah menjadikan mantan Presiden Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.

Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya, M Saiful Arif, mengatakan pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional mencederai perjuangan hak asasi manusia. Dia menuding pencalonan Soeharto adalah langkah politis pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Saiful, Soeharto tidak memenuhi kriteria menjadi pahlawan nasional. “Pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak masuk akal. Banyak kejahatan pelanggaran HAM terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin Soeharto,” kata Saiful Arif. (red)

AJI Surabaya Kecam Tindakan Satpam Royal Residence

Warta Jatim,Surabaya - Aliansi Jurnalis Independen Surabaya mengecam tindakan petugas keamanan perumahan Royal Residence yang melarang Eddy Prasetyo, jurnalis suarasurabaya.net meliput.

Sekretaris AJI Surabaya Andreas Wicaksono mengatakan, jurnalis berhak melakukan liputan di mana pun dan tidak boleh dihalang-halangi. Apalagi petugas keamanan Royal Residen melakukan kekerasan terhadap peralatan liputan milik Eddy.

Menurut Andreas, petugas keamanan tersebut melanggar Pasal 18 UU Pers tentang larangan menghalangi kerja jurnalis. Pelaku pelanggaran diancam penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.

”Kami meminta tidak ada lagi pelarangan pemuatan berita. Masyarakat harus sadar bahwa berita adalah milik publik. Jurnalis sebagai wakil masyarakat, bertugas mendapatkan data dan informasi, mengolahnya, dan memuat sebagai berita,” kata Andreas.

AJI Surabaya juga meminta jurnalis mematuhi kode etik serta menghormati hak narasumber. Jurnalis juga harus menjelaskan identitas dengan mengisi buku tamu atau menunjukan kartu pers.

Pada 15 Oktober 2010 warga perumahan Royal Residence berunjuk rasa ke kantor pengembang perumahan. Mereka menuding pengembang menarik iuran listrik di atas tarif PT PLN.

Beberapa jurnalis meliput unjuk rasa tersebut. Petugas keamanan perumahan Royal Residence melarang wartawan meliput dan berusaha merampas kamera dan peralatan liputan lainnya. (red)

Nasib Korban Lumpur Lapindo Kian Tidak Jelas

Warta Jatim, Sidoarjo - Hingga hari ke-73, korban lumpur Lapindo yang menginap di depan gedung DPRD Sidoarjo, belum mendapatkan kepastian soal ganti rugi rumah dan tanah mereka. Sementara, pihak keamanan akan mensterilkan lokasi terkait pelantikan bupati Sidoarjo yang baru.
 
Koordinator korban lumpur Zainal Abidin mengatakan, pemerintah, dan PT Minarak Lapindo Jaya, tidak memiliki itikad baik, untuk menyelesaikan persoalan dengan korban lumpur.

Zainal menambahkan, pembentukan pansus lumpur di DPRD Sidoarjo, juga tidak berjalan maksimal. Apalagi, selama ini, anggota dewan, tidak berdaya dalam menekan PT Minarak Lapindo Jaya.

“Pansus memang telah dibentuk. Tapi tidak ada artinya, karena tidak berdaya melawan Lapindo,” ujar Zainal.

Sementara, pihak keamanan akan mensterilkan lokasi tempat para korban lumpur menginap. Langkah ini dilakukan Pemkab Sidoarjo terkait dengan pelantikan pelantikan Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 pada 1 November mendatang.

Korban lumpur diberikan waktu hingga satu minggu sebelum hari H. Jika tetap menginap, polisi akan membubarkan paksa.(red)

KBT FM, Suara Korban Lumpur

Warta Jatim, Sidoarjo – Warga Desa Besuki, Kecamatan Porong, Sidoarjo, secara swadaya membentuk Radio Komunitas Kanal Besuki Timur (KBT) FM. Radio ini secara khusus menginformasikan segala perkembangan terbaru terkait lumpur Lapindo. 

                                                                                              
Koordinator KBT FM, Isam mengatakan, keberadaan radio komunitas ini diharapkan mampu menjadi penghubung dan sarana komunikasi bagi korban lumpur. Apalagi, banyak korban lumpur di kawasan Besuki dan sekitarnya yang tidak mengikuti perkembangan informasi seputar lumpur Lapindo.

Sebagian besar warga ikut turut serta dalam proses produksi, mulai dari siaran hingga proses reportase tentang perkembangan lumpur Lapindo. “Dengan radio ini, kami ingin, masyarakat tidak ketinggalan informasi terkait lumpur Lapindo,” ujar Isam.

KBT FM mengudara selama 4 jam dalam satu hari. Khusus hari Sabtu, radio yang didukung oleh Posko Korban Lumpur Lapindo ini, bersiaran hingga pukul 12 malam. Selain menyajikan informasi, hiburan dan musik, KBT FM juga menggelar diskusi yang mengusung tema tentang permasalahan masyarakat setiap hari Jumat pekan ketiga.(red)

Pedagang Kaki Lima Surabaya Akan Kena Pajak

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya akan menarik pajak terhadap pedagang kaki lima. Lapak pedagang kaki lima akan disamakan dengan usaha rumah makan dan restoran.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah rencana ini bermotif politik. ”Selama ini pedagang kaki lima dianggap pedagang liar. Dengan penarikan pajak, kami akan mengatur PKL dan menjamin tidak ada pungutan liar,” kata Tri Rismaharini.

Pengamat ekonomi Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), M Ikhsan Modjo, mengatakan Pemkot berhak menarik pajak terhadap pedagang kaki lima. Namun, dia meminta Pemkot Surabaya menjamin pedagang kaki lima bebas dari pungutan liar. (red)

DPRD Usut Reklamasi Pantai Timur Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - DPRD Kota Surabaya akan memeriksa izin reklamasi pantai timur Surabaya milik PT Pakuwon Jawa Timur. Diduga terjadi rekayasa dalam pengurusan izin tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachrioel Alim mengatakan, akan memanggil manajemen PT Pakuwon, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

Menurut Sachrioel, reklamasi yang dilakukan PT Pakuwon merusak alam. ”Dewan akan mempertanyakan izin yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya. Apakah izin itu sesuai dengan izin yang ada atau tidak,” kata Sachrioel, Selasa (12/10).

Sachrioel meminta Pemkot Surabaya tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) kompleks perumahan yang akan dibangun PT Pakuwon Jatim. Dia meminta Badan Pertanahan Nasional menunda keluarnya sertifikat tanah atas nama PT Pakuwon Jatim.

Di tempat terpisah, Direktur PT Pakuwon Jatim, Umar Ishananto, mengaku siap memenuhi panggilan DPRD Surabaya. Dia akan menjelaskan, perusahaannya tidak melanggar aturan.

Menurut Umar, PT Pakuwon Jatim baru melakukan pengerukan lahan seluas 100 hektare dari 600 hektare yang direncanakan. Di atas lahan tersebut akan didirikan kompleks perumahan dan apartemen. (red)

PT Minarak Lapindo Klaim Kesulitan Ekonomi

Warta Jatim, Sidoarjo - PT Minarak Lapindo Jaya mengaku kesulitan ekonomi, sehingga tidak mampu membayar ganti rugi sekaligus kepada korban lumpur Lapindo Brantas.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala mengatakan, kondisi keuangan PT Minarak sedang memburuk. Ini menyebabkan PT Minarak tidak dapat membayar ganti rugi sesuai Peraturan Presiden.

Namun, menurut Andi pihaknya tetap menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran ganti rugi akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. ”Prinsipnya kami tetap taat aturan. Namun, untuk memenuhi seluruh korban lumpur kami minta maaf karena harus bertahap,” ujar Andi.

Hidayat, pengacara korban lumpur Lapindo di Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, Gempolsari, dan Kedungbendo, mengaku tidak percaya kondisi keuangan PT Minarak memburuk. Menurut dia, PT Minarak hanya mencari-cari alasan agar dapat mangkir dari kewajiban membayar ganti rugi. (red)

Pencuri Singkong di Pasuruan Akhirnya Bebas

Warta Jatim, Pasuruan - Supriyadi (40 tahun), terdakwa pencuri singkong di Pasuruan, hari ini bebas. Supriyadi telah menjalani vonis 1 bulan 20 hari penjara potong masa tahanan.

Kepala Rumah Tahanan Bangil, Kadiono, mengatakan Supriyadi dibebaskan setelah menjalani 2 hari penjara. Sebelumnya Supriyadi ditahan di Polres Pasuruan selama 18 hari.

“Karena hanya divonis 1 bulan 20 hari, Supriyadi hanya menjalani hukuman penjara 2 hari,” kata Kadiono, Kamis (7/10).

Supriyadi mengaku bersyukur bebas dari LP Bangil. Dia mengaku tidak berniat mencuri singkong seperti tuduhan jaksa. Dia mengambil singkong di lahan sengketa karena lapar. (red)

Terus Bermunculan Semburan Baru Lumpur Lapindo

Warta Jatim, Sidoarjo - Semburan baru lumpur Lapindo terus bermunculan di Siring Barat, Sidoarjo. Semburan baru dengan kedalaman 2,5 meter muncul sekitar 10 meter dari jalan raya Porong.

Semburan baru itu diketahui kali pertama kali oleh Kasmina, warga Porong, yang membuka warung warung di dekat lokasi munculnya semburan lumpur. Semburan baru meruapkan bau gas menyengat dan menggerogoti tanah sekitar. “ Saat pertama kali menyembur, lubangnya tidak sebesar saat ini,” ujar Kasmina, Kamis (7/10).

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ahmad Zulkarnaen mengatakan, munculnya semburan baru di kawasan Siring Barat menunjukkan labilnya tanah di kawasan tersebut. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan semburan lain akan muncul di tepi jalan raya Porong.

Saat ini BPLS berupaya “mengamankan” semburan baru dengan memasang pipa dan tong. Pipa tersebut hanya mencegah semburan lumpur semakin meluber.(red)

Seniman Muda Surabaya Bicara HAM

Warta Jatim, Surabaya - Seniman muda Surabaya merespons Q! Film Festival dengan menggelar pameran seni rupa bertema hak asasi manusia. Mereka menilai menghargai perbedaan orientasi seksual merupakan salah satu cara menegakkan HAM.

Pameran di Centre Culturel et de Cooperation Linguistique (CCCL) ini menyuguhkan 35 karya lukis, instalansi, sketsa, serta pertunjukan seni.

Seniman Taufik Monyong mengatakan, masyarakat dan pemerintah saat ini kurang menghargai HAM. ”Target ke depan, masyarakat dan seniman harus memiliki komunikasi dan interaksi yang intensif dalam memecahkan problem sosial,” kata Taufik, Rabu (6/10).

Pameran seni rupa ini akan berlangsung hingga 9 Oktober. Selain Taufik Monyong, seniman muda Surabaya yang ikut meramaikan kegiatan seni ini adalah Masteng, Junaedi, Furin Petir, Gunawan Krewol, Qusta, Nomo, dan Henk-Q.(red)

Lelang Lukisan untuk Anak Jalanan

Warta Jatim, Surabaya - Festival Merah Merdeka berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp 30 juta. Dana tersebut digalang melalui lelang lukisan karya beberapa anak jalanan dan para pendamping.

Humas Festival Merah Merdeka, Yohana Sri Hartatik, mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli rumah singgah bagi anak-anak jalanan di Kota Surabaya. Sebagian besar dana didapat melalui penjualan lukisan ”Passion” karya Albertus Maseko dan ”Yesus Bilur Kasih” karya Romo Didik.

Lukisan “Maria Jepang” saat ini masih dalam tahap penawaran oleh kolektor. ”Lelang kami lakukan tertutup atas permintaan dua pengusaha asal Surabaya yang menolak identitasnya dipublikasikan,” ujar Yohana, Selasa (5/10).

Yohana mengatakan, saat ini terdapat 2 rumah singgah binaan Yayasan Merah Merdeka yang menampung 70 anak jalanan. Dana hasil lelang lukisan juga akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang rata-rata duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Selain lelang lukisan, Festival Merah Merdeka yang berakhir 3 Oktober 2010 juga memamerkan lukisan hasil karya anak-anak jalanan dan workshop membuat batik.(red)

Rel Alternatif Porong Selesai Akhir Tahun 2010

Warta Jatim, Surabaya - PT Kereta Api Daerah Operasi VIII, menargetkan pembangunan rel alternatif menuju Malang dan Banyuwangi, selesai akhir tahun 2010. Jalur alternatif tidak melintasi rel yang berada di dekat tanggul lumpur Lapindo Brantas.

Menurut Asisten Manajer Eksternal Humas PT KA Daops VIII, Herry Winarto, pembangunan jalur alternatif sudah mencapai 75%. Jalur alternatif Surabaya-Tarik-Tulangan-Gunung Gangsir akan digunakan jika rel di dekat tanggul lumpur tidak lagi dapat dilalui.

”Nantinya jalur ini tidak melewati Porong, namun langsung menuju Bangil dari arah Kota Surabaya dan Sidoarjo,” kata Herry Winarto, Senin (4/10).

PT Kereta Api saat ini membatasi kecepatan maksimal kereta 5 kilometer per jam ketika melalui rel di dekat tanggul lumpur Lapindo Brantas. Penumpang juga dilarang menyalakan api ketika melintas di Stasiun Tanggulangin hingga Porong. (red)

Selangkah Lagi Gus Dur Pahlawan Nasional

Warta Jatim, Surabaya – Selangkah lagi almarhum KH Abdurrahman Wahid mendapat gelar pahlawan nasional. Penetapan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur hanya menunggu sidang Dewan Kepahlawanan Nasional.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, mengatakan proses administrasi gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur sudah lengkap dan dikirim ke Kementerian Sosial. “Kami mendapat informasi, administrasi tidak ada masalah. Tinggal menunggu sidang Dewan Kepahlawanan Nasional,” kata Syaifullah Yusuf, Senin (4/10).

Syaifullah berharap gelar pahlawan nasional sudah dapat disandang Gus Dur pada Hari Pahlawan 10 November mendatang. Pemerintah saat ini meminta Pemrov Jawa Timur dan Pemkab Jombang membenahi makam Gus Dur. (red)

Berkelana Bantu Pendidikan

Warta Jatim, Surabaya – Empat warga Prancis, Guillaume Facques, Coralie Mogis, dan pasangan suami istri Facques, mendatangi rumah Siti Fitrianik di Jalan Tambak Mayor, Surabaya. Mereka mengunjungi beberapa negara untuk memberikan bantuan sarana pendidikan bagi anak-anak tidak mampu.

Keempat warga Prancis ini datang ke Surabaya mengendarai sepeda dari Jakarta. Sebelumnya mereka menggalang dana di Kamboja, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.

Coralie Mogis mengatakan, dalam perjalanan melintasi Asia Tenggara selama 2 bulan mereka berhasil mengumpulkan dana Rp 50 juta. Dana tersebut akan dibagikan untuk anak-anak tidak mampu. ”Semua kami berikan untuk yang membutuhkan,” ujar Coralie.

Rombongan ini juga akan mengunjungi tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kawasan Tambak Mayor. Kunjungan mereka di Indonesia didampingi Plan Internasional Indonesia Surabaya, yang bergerak dalam bidang pendidikan anak-anak tidak mampu.

Guillaume Facques, Coralie Mogis, dan pasangan Facques telah menempuh perjalanan 2.500 kilometer dari 3.300 kilometer yang direncanakan. (red)

Negara Wajib Lindungi LGBT dari Kekerasan Ormas

Warta Jatim, Surabaya - Kekerasan yang dilakukan organisasi massa Islam terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) akibat ketidakpahaman dan tak dapat menerima variasi seksualitas. Pemerintah wajib memberikan pemahaman dan pengertian kepada kelompok yang menganggap LGBT haram.

Hal itu dikatakan Prof H Muhadjir Darwin PhD dari Center for Population and Policy Studies Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada diskusi “Menyelami dan Membebaskan Seksualitas Manusia” di Surabaya.

Negara harus bertindak tegas dalam penegakan HAM. Apalagi negara juga tidak memiliki wewenang dalam menetapkan standar batin manusia. Muhadjir mengingatkan, dalam konsep agama, Tuhan telah menciptakan manusia dalam derajat yang sama dan memiliki konsep alamiah berdasarkan garis yang sudah ditentukan.

“Berdasarkan konsep tersebut, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin keberadaan kaum LGBT dan kebebasan seksualitas di Indonesia,” kata Muhadjir.(red)

Festival Merah Merdeka untuk Tanamkan Budaya Batik

Warta Jatim, Surabaya - Yayasan Merah Merdeka (YMM) menggelar workshop batik untuk anak di halaman gereja Katolik St. Vincentius A Paulo, Surabaya, Sabtu (2/10). Acara yang menjadi bagian Festival Merah Merdeka ini bertujuan menanamkan budaya membatik dan cinta produk negeri bagi anak-anak, dan bertepatan dengan Hari Batik Indonesia.

Humas Festival Merah Merdeka Yohana Sri Hartatik mengatakan, workshop ini merupakan satu rangkaian dengan festival lukisan untuk anak-anak jalanan yang digelar sejak Minggu (26/9).

Peserta workshop sengaja dibatasi untuk menjaga kualitas cara membatik. “ Kami memang sengaja memilih 20 siswa dari beberapa sekolah di Surabaya sehingga hasilnya bisa maksimal. Kami bekerjasama dengan Sanggar Bening untuk pelatihan ini,” ujar Yohana.

Selain diikuti siswa SMP dan SMU, pelatihan ini juga menarik perhatian Brigitte Oetoro asal Jerman untuk mencoba menggoreskan canting ke dalam kain.

Usai pelatihan membatik, acara akan dilanjutkan dengan sarasehan seni rupa, lomba mewarnai untuk TK, dan puncaknya akan digelar lelang lukisan masterpiece yang hasilnya akan disumbangkan untuk anak-anak jalanan di Surabaya.(red)