Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Soekarwo mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera merencanakan penutupan dan penataan kawasan Lokalisasi Dolly. Menurut Gubernur, seiring makin banyak pekerja seks komersial (PSK) yang terkena HIV/AIDS, sudah sepantasnya lokalisasi itu ditutup.
Meski mendesakkan penutupan Dolly, Soekarwo menolak cara otoriter, seperti penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta. Dia berharap Pemkot Surabaya mengedepankan pendekatan persuasif kepada mucikari dan PSK di Dolly.
“Sebagian besar masyarakat pasti setuju Dolly ditutup. Namun, kami tidak akan menggunakan cara-cara otoriter untuk penutupan tersebut,” kata Soekarwo, Kamis (28/10).
Gubernur Soekarwo mengajak Pemkot Surabaya mencari solusi atas persoalan ekonomi akibat penutupan Lokalisasi Dolly. Menurut dia, yang terpenting saat ini mempercepat penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.
Secara terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak menutup Lokalisasi Dolly. Menurut dia, yang harus dipikirkan saat ini adalah memecahkan persoalan ekonomi dan moral PSK. Apalagi sekitar 98 persen PSK Lokalisasi Dolly dari luar Surabaya.
Menurut Risma, Dinas Sosial sudah mendata penghuni Lokalisasi Dolly. PSK yang terjangkit penyakit akan dipulangkan ke daerah asal. Risma juga meminta bupati atau wali kota setempat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada PSK yang dipulangkan.
“Penutupan Dolly bukan hal mudah. Semuanya harus dipikirkan secara matang, karena hampir semua PSK terlilit persoalan ekonomi,” kata Risma. (red)
Meski mendesakkan penutupan Dolly, Soekarwo menolak cara otoriter, seperti penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta. Dia berharap Pemkot Surabaya mengedepankan pendekatan persuasif kepada mucikari dan PSK di Dolly.
“Sebagian besar masyarakat pasti setuju Dolly ditutup. Namun, kami tidak akan menggunakan cara-cara otoriter untuk penutupan tersebut,” kata Soekarwo, Kamis (28/10).
Gubernur Soekarwo mengajak Pemkot Surabaya mencari solusi atas persoalan ekonomi akibat penutupan Lokalisasi Dolly. Menurut dia, yang terpenting saat ini mempercepat penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.
Secara terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak menutup Lokalisasi Dolly. Menurut dia, yang harus dipikirkan saat ini adalah memecahkan persoalan ekonomi dan moral PSK. Apalagi sekitar 98 persen PSK Lokalisasi Dolly dari luar Surabaya.
Menurut Risma, Dinas Sosial sudah mendata penghuni Lokalisasi Dolly. PSK yang terjangkit penyakit akan dipulangkan ke daerah asal. Risma juga meminta bupati atau wali kota setempat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada PSK yang dipulangkan.
“Penutupan Dolly bukan hal mudah. Semuanya harus dipikirkan secara matang, karena hampir semua PSK terlilit persoalan ekonomi,” kata Risma. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar