Warta Jatim, Sidoarjo - Hingga hari ke-73, korban lumpur Lapindo yang menginap di depan gedung DPRD Sidoarjo, belum mendapatkan kepastian soal ganti rugi rumah dan tanah mereka. Sementara, pihak keamanan akan mensterilkan lokasi terkait pelantikan bupati Sidoarjo yang baru.
Koordinator korban lumpur Zainal Abidin mengatakan, pemerintah, dan PT Minarak Lapindo Jaya, tidak memiliki itikad baik, untuk menyelesaikan persoalan dengan korban lumpur.
Zainal menambahkan, pembentukan pansus lumpur di DPRD Sidoarjo, juga tidak berjalan maksimal. Apalagi, selama ini, anggota dewan, tidak berdaya dalam menekan PT Minarak Lapindo Jaya.
“Pansus memang telah dibentuk. Tapi tidak ada artinya, karena tidak berdaya melawan Lapindo,” ujar Zainal.
Sementara, pihak keamanan akan mensterilkan lokasi tempat para korban lumpur menginap. Langkah ini dilakukan Pemkab Sidoarjo terkait dengan pelantikan pelantikan Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 pada 1 November mendatang.
Korban lumpur diberikan waktu hingga satu minggu sebelum hari H. Jika tetap menginap, polisi akan membubarkan paksa.(red)
Koordinator korban lumpur Zainal Abidin mengatakan, pemerintah, dan PT Minarak Lapindo Jaya, tidak memiliki itikad baik, untuk menyelesaikan persoalan dengan korban lumpur.
Zainal menambahkan, pembentukan pansus lumpur di DPRD Sidoarjo, juga tidak berjalan maksimal. Apalagi, selama ini, anggota dewan, tidak berdaya dalam menekan PT Minarak Lapindo Jaya.
“Pansus memang telah dibentuk. Tapi tidak ada artinya, karena tidak berdaya melawan Lapindo,” ujar Zainal.
Sementara, pihak keamanan akan mensterilkan lokasi tempat para korban lumpur menginap. Langkah ini dilakukan Pemkab Sidoarjo terkait dengan pelantikan pelantikan Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 pada 1 November mendatang.
Korban lumpur diberikan waktu hingga satu minggu sebelum hari H. Jika tetap menginap, polisi akan membubarkan paksa.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar