Warta Jatim, Surabaya - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono gagal memujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam aksi serentak di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kantor DPRD, dan Gedung Grahadi, mahasiswa dan organisasi masyarakat meminta SBY - Boediono bertanggung jawab.
Koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Amir Baihaqi, mengatakan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan China bukti pemerintah SBY - Boediono memihak kepentingan modal.
“Untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, SBY - Boediono harus turun dari jabatan. Mereka harus turun, karena tidak pro rakyat,” kata Amir Baihaqi, Rabu (20/10).
Menurut Amir, selain tidak pro rakyat, pemerintahan SBY - Boediono tidak menjamin kebebasan beragama dan berserikat. Perusakan sejumlah tempat ibadah bukti pemerintah tidak mampu memberikan rasa aman kepada warga negara.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan menampung aspirasi mahasiswa dan membawanya ke pemerintah pusat. Dia meminta mahasiswa dan ormas mengirimkan satu perwakilan untuk ikut ke Jakarta. ”Indeks kemiskinan di Jatim terus turun. Ini bukti kami serius menata Jawa Timur,” ujar Soekarwo.
Aksi serupa juga digelar di depan kampus Universitas Udayana, Bali. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM menuding pemerintah gagal mengatasi masalah hak asasi mansuia dan menyejahterakan rakyat.
Mahasiswa melakukan aksi jalan kaki menuju perempatan Matahari, Denpasar. Mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan ”Pemerintah Gagal, Rakyat Sengsara” dan ”SBY-Boediono Gagal Tegakkan HAM”. ”Pemerintah memilih jalan liberalisasi ekonomi yang terbukti membuat rakyat makin sengsara,” kata koordinator aksi Zet Hasan.(red)
Koordinator Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, Amir Baihaqi, mengatakan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan China bukti pemerintah SBY - Boediono memihak kepentingan modal.
“Untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, SBY - Boediono harus turun dari jabatan. Mereka harus turun, karena tidak pro rakyat,” kata Amir Baihaqi, Rabu (20/10).
Menurut Amir, selain tidak pro rakyat, pemerintahan SBY - Boediono tidak menjamin kebebasan beragama dan berserikat. Perusakan sejumlah tempat ibadah bukti pemerintah tidak mampu memberikan rasa aman kepada warga negara.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan menampung aspirasi mahasiswa dan membawanya ke pemerintah pusat. Dia meminta mahasiswa dan ormas mengirimkan satu perwakilan untuk ikut ke Jakarta. ”Indeks kemiskinan di Jatim terus turun. Ini bukti kami serius menata Jawa Timur,” ujar Soekarwo.
Aksi serupa juga digelar di depan kampus Universitas Udayana, Bali. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM menuding pemerintah gagal mengatasi masalah hak asasi mansuia dan menyejahterakan rakyat.
Mahasiswa melakukan aksi jalan kaki menuju perempatan Matahari, Denpasar. Mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan ”Pemerintah Gagal, Rakyat Sengsara” dan ”SBY-Boediono Gagal Tegakkan HAM”. ”Pemerintah memilih jalan liberalisasi ekonomi yang terbukti membuat rakyat makin sengsara,” kata koordinator aksi Zet Hasan.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar