Warta Jatim, Surabaya - DPRD Kabupaten Gresik, tidak mengalokasikan anggaran pemberdayaan perempuan dalam APBD tahun 2010. Kabupaten Gresik defisit anggaran Rp 112 miliar untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah.
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Gresik, Siti Muafiyah mengatakan, defisit jumlah anggaran tersebut disebabkan membengkaknya biaya Pemilu 2009 lalu dan rencana penyelenggaran Pemilihan Bupati tahun 2010. Menurut dia, penyelenggaraan pilkada Kabupaten Gresik diperkirakan menelan biaya Rp 23,5 miliar
“Minimnya keterwakilan suara perempuan di DPRD Gresik, juga menjadi penyebab minimnya jumlah anggaran untuk pemberdayaan perempuan,” kata Siti Muafiyah ketika dihubungi lewat telepon, Kamis (24/12).
Menurut dia, tidak adanya anggaran untuk pemberdayaan perempuan membuat sejumlah program yang telah direncanakan menjadi terbengkalai. Seperti, pengentasan anak putus sekolah, pemberdayaan anak jalanan, advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, advokasi buruh wanita, serta pembelajaran politik kepada perempuan.
Siti berjanji akan mengupayakan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan. Termasuk memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) yang saat ini diprioritaskan untuk menangani bencana alam. “Jika memang sangat mendesak dan diperlukan, kami akan mengambil dana tersebut.”
Pada APBD tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk program pemberdayaan perempuan. Sedangkan program keluarga berencana mendapat alokasi anggaran Rp 3 miliar. (red)
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Gresik, Siti Muafiyah mengatakan, defisit jumlah anggaran tersebut disebabkan membengkaknya biaya Pemilu 2009 lalu dan rencana penyelenggaran Pemilihan Bupati tahun 2010. Menurut dia, penyelenggaraan pilkada Kabupaten Gresik diperkirakan menelan biaya Rp 23,5 miliar
“Minimnya keterwakilan suara perempuan di DPRD Gresik, juga menjadi penyebab minimnya jumlah anggaran untuk pemberdayaan perempuan,” kata Siti Muafiyah ketika dihubungi lewat telepon, Kamis (24/12).
Menurut dia, tidak adanya anggaran untuk pemberdayaan perempuan membuat sejumlah program yang telah direncanakan menjadi terbengkalai. Seperti, pengentasan anak putus sekolah, pemberdayaan anak jalanan, advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, advokasi buruh wanita, serta pembelajaran politik kepada perempuan.
Siti berjanji akan mengupayakan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan perempuan. Termasuk memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) yang saat ini diprioritaskan untuk menangani bencana alam. “Jika memang sangat mendesak dan diperlukan, kami akan mengambil dana tersebut.”
Pada APBD tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk program pemberdayaan perempuan. Sedangkan program keluarga berencana mendapat alokasi anggaran Rp 3 miliar. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar