Warta Jatim, Surabaya - Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak membuat prihatin anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, H Saleh Ismail Mukadar. Dia menilai, kekerasan itu terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dalam hal agama. "Fakta ini sungguh memprihatinkan. Karena itu saya minta Dinas Pendidikan Jawa Timur mengarahkan kurikulum pendidikan di sekolah dengan nilai-nilai luhur dan bukan hanya semata mengejar angka," ujar Saleh Mukadar, Jumat (5/12).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu mengatakan, tingginya tingkat kekerasan di masyarakat akibat kurangnya kesadaran, selain itu agama hanya sebatas normalitas dan kegiatan spiritual. Menurut Saleh, pihak sekolah, harus mendorong dan mendidik murid dengan nilai-nilai luhur, moral dan agama. Penegakan nilai tersebut, diyakini akan tertanam di jiwa murid yang bersangkutan.
"Saya harapkan pendidikan ini diterapkan sekolah umum. Jadi tidak hanya madrasah atau ponpes saja yang mendapatkannya. Saya yakin, jika ini dilakukan, mampu meminimalkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim," ujar Saleh.
Dia menambahkan, untuk meminimalkan tingginya angka kekerasan di Jatim, saat ini pihaknya terus mensosialisasikan Perda No. 9 tahun 2005. Perda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Ketua Komisi E itu mengakui, upaya meminimalisir kkerasan terhadap anak dan perempuan selama ini belum sepenuhnya berhasil. Hal ini, didasari sedikitnya laporan atau pengaduan yang diterima dewan maupun kepolisian. Saleh menilai, sedikitnya laporan itu, karena belum menjadi tradisi di masyarakat untuk mempublikasikan masalah pribadinya.
"Ini fenomena gunung es. Kalau ada satu orang yang berani melapor sebagai korban kekerasan, tentu akan diikuti korban lainnya yang memang banyak terjadi di masyarakat. Saya yakin, banyak orang yang menjadi korban kekerasan, namun enggan melapor karena adanya tradisi masyarakat yang seperti itu," ujarnya.(PP)
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu mengatakan, tingginya tingkat kekerasan di masyarakat akibat kurangnya kesadaran, selain itu agama hanya sebatas normalitas dan kegiatan spiritual. Menurut Saleh, pihak sekolah, harus mendorong dan mendidik murid dengan nilai-nilai luhur, moral dan agama. Penegakan nilai tersebut, diyakini akan tertanam di jiwa murid yang bersangkutan.
"Saya harapkan pendidikan ini diterapkan sekolah umum. Jadi tidak hanya madrasah atau ponpes saja yang mendapatkannya. Saya yakin, jika ini dilakukan, mampu meminimalkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim," ujar Saleh.
Dia menambahkan, untuk meminimalkan tingginya angka kekerasan di Jatim, saat ini pihaknya terus mensosialisasikan Perda No. 9 tahun 2005. Perda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Ketua Komisi E itu mengakui, upaya meminimalisir kkerasan terhadap anak dan perempuan selama ini belum sepenuhnya berhasil. Hal ini, didasari sedikitnya laporan atau pengaduan yang diterima dewan maupun kepolisian. Saleh menilai, sedikitnya laporan itu, karena belum menjadi tradisi di masyarakat untuk mempublikasikan masalah pribadinya.
"Ini fenomena gunung es. Kalau ada satu orang yang berani melapor sebagai korban kekerasan, tentu akan diikuti korban lainnya yang memang banyak terjadi di masyarakat. Saya yakin, banyak orang yang menjadi korban kekerasan, namun enggan melapor karena adanya tradisi masyarakat yang seperti itu," ujarnya.(PP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar