Warta Jatim, Surabaya - Masuknya 14 anggota DPRD Jawa Timur dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Bahkan, sembilan orang di antaranya anggota Badan Anggaran. Hal itu berpotensi terjadi penyimpangan anggaran di DPRD dan KONI.
Hal itu dikatakan Koordinator Jaringan Kerja Anti-Korupsi Jatim, Luthfi J Kurniawan. Ia juga menduga bakal terjadi konflik kepentingan dalam penganggaran nanti. Dimungkinkan juga bakal ada kepentingan politik dengan memobilisasi massa oleh partai tertentu.
Keberadaan 14 anggota Dewan sebagai pengurus KONI jelas menyalahi aturan. Terutama keputusan Menteri Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan pejabat publik merangkap jabatan. "Selain tidak boleh rangkap jabatan, di KONI juga rawan penyimpangan anggaran dan kepentingan partai tertentu. Badan Kehormatan harus segera bertindak," ujar Lufhfi, Senin (19/7).
Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim Bambang Gatot Djajaprana tidak bersedia berkomentar mengenai masalah ini. Dia hanya mengatakan akan mempelajari aturan dari Mendagri soal larangan rangkap jabatan. (red)
Hal itu dikatakan Koordinator Jaringan Kerja Anti-Korupsi Jatim, Luthfi J Kurniawan. Ia juga menduga bakal terjadi konflik kepentingan dalam penganggaran nanti. Dimungkinkan juga bakal ada kepentingan politik dengan memobilisasi massa oleh partai tertentu.
Keberadaan 14 anggota Dewan sebagai pengurus KONI jelas menyalahi aturan. Terutama keputusan Menteri Dalam Negeri yang tidak memperbolehkan pejabat publik merangkap jabatan. "Selain tidak boleh rangkap jabatan, di KONI juga rawan penyimpangan anggaran dan kepentingan partai tertentu. Badan Kehormatan harus segera bertindak," ujar Lufhfi, Senin (19/7).
Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim Bambang Gatot Djajaprana tidak bersedia berkomentar mengenai masalah ini. Dia hanya mengatakan akan mempelajari aturan dari Mendagri soal larangan rangkap jabatan. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar