Warta Jatim, Surabaya - Selama Januari - Oktober 2009 sekitar 5.000 buruh di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dipecat. Pemerintah agar menindak perusahaan yang memecat buruh secara sewenang-wenang. Demikian pernyataan Koordinator Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Mojokerto Mustofa, Selasa (17/11).
Menurut Mustofa, perusahaan kerap melakukan pemecatan terselubung. Modusnya menurunkan status buruh dari karyawan tetap menjadi pekerja lepas atau kontrak. “Hingga kini tidak ada sikap tegas dari pemerintah terkait kesejahteraan buruh. Pemerintah lebih banyak membela pengusaha dibandingkan buruh.”
Mustofa memperkirakan jumlah buruh yang dipecat meningkat pada tahun 2010. Sebab, pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik, telepon, dan bahan bakar minyak. Kenaikan-kenaikan itu mendorong perusahaan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.
“Bagi buruh yang sudah dipecat, pemerintah wajib memberikan pelatihan keterampilan agar mereka mandiri,” ujar Mustofa. (red)
Menurut Mustofa, perusahaan kerap melakukan pemecatan terselubung. Modusnya menurunkan status buruh dari karyawan tetap menjadi pekerja lepas atau kontrak. “Hingga kini tidak ada sikap tegas dari pemerintah terkait kesejahteraan buruh. Pemerintah lebih banyak membela pengusaha dibandingkan buruh.”
Mustofa memperkirakan jumlah buruh yang dipecat meningkat pada tahun 2010. Sebab, pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik, telepon, dan bahan bakar minyak. Kenaikan-kenaikan itu mendorong perusahaan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja.
“Bagi buruh yang sudah dipecat, pemerintah wajib memberikan pelatihan keterampilan agar mereka mandiri,” ujar Mustofa. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar