Warta Jatim, Surabaya - Dua puluh unit pelayanan terpadu (UPT) jembatan timbang di Jawa Timur diduga kuat melakukan pungutan liar dan korupsi. Akibatnya, negara dirugikan Rp 18 miliar.
Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan, dugaan korupsi tersebut berdasarkan laporan Komisi D DPRD. Menurut laporan, unit jembatan timbang hanya menyetor pendapatan asli daerah Rp 10 milar, dari target Rp 28 miliar selama tahun 2009.
Pemprov Jatim akan memutasi seluruh pegawai yang bertugas di 20 unit jembatan timbang tersebut. Wakil Gubernur akan merekomendasikan sanksi pemecatan, jika petugas terbukti terlibat korupsi. “Sekarang laporan yang masuk masih kami pelajari. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, akan kami tindak,” kata Syaifullah Yusuf, Selasa (10/11).
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Binsar Tua Siregar mengakui adanya dugaan korupsi tersebut. Pihaknya saat ini memeriksa 13 petugas yang diduga terlibat pungli.
“Selama ini para petugas melakukan pungli dengan cara menaikkan nilai denda. Bahkan, ada yang tidak memasukkannya dalam laporan keuangan. Kami akan melakukan pengawasan lebih ketat,” ujar Binsar. (red)
Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan, dugaan korupsi tersebut berdasarkan laporan Komisi D DPRD. Menurut laporan, unit jembatan timbang hanya menyetor pendapatan asli daerah Rp 10 milar, dari target Rp 28 miliar selama tahun 2009.
Pemprov Jatim akan memutasi seluruh pegawai yang bertugas di 20 unit jembatan timbang tersebut. Wakil Gubernur akan merekomendasikan sanksi pemecatan, jika petugas terbukti terlibat korupsi. “Sekarang laporan yang masuk masih kami pelajari. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, akan kami tindak,” kata Syaifullah Yusuf, Selasa (10/11).
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur Binsar Tua Siregar mengakui adanya dugaan korupsi tersebut. Pihaknya saat ini memeriksa 13 petugas yang diduga terlibat pungli.
“Selama ini para petugas melakukan pungli dengan cara menaikkan nilai denda. Bahkan, ada yang tidak memasukkannya dalam laporan keuangan. Kami akan melakukan pengawasan lebih ketat,” ujar Binsar. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar