Warta Jatim, Surabaya – Dinas Kesehatan Jawa Timur akan menghapus penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk berobat. Penggunaan SKTM dinilai banyak diselewengkan dan salah sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim Pawik Suprihadi mengatakan, banyak warga berstatus ekonomi mampu berpura-pura miskin agar menerima SKTM dan mendapatkan keringanan biaya berobat. “Kami akan menghapus SKTM,” kata Pawik Suprihadi, Kamis (11/11).
Dinas Kesehatan Jatim akan menghapus penggunaan SKTM secara bertahap, sambil menunggu pembaruan data warga miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Para pemegang SKTM untuk sementara akan diberi kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pawik Suprihadi memperkirakan 10,7 juta warga miskin akan menerima bantuan Jamkesmas tahun 2010.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar menolak rencana penghapusan penggunaan SKTM. Menurut dia, pemerintah harus membenahi data warga miskin sebelum memutuskan menyalurkan bantuan pelayananan kesehatan melalui Jamkesmas dan Jamkesda.
Menurut Saleh, Dinkes Jatim harus menindak petugas kelurahan atau RT dan RW yang terbukti memberikan SKTM kepada warga berekonomi mampu. “Selama ini masalahnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait. Kalau SKTM dihapus, kasihan mereka yang benar-benar miskin.”
Saleh Ismail Mukadar mendesak rumah sakit memperbaiki sistem birokrasi pelayanan kesehatan, sehingga tidak lagi mendiskriminasi warga miskin yang menggunakan SKTM atau Jamkesmas untuk berobat. (red)
Kepala Dinas Kesehatan Jatim Pawik Suprihadi mengatakan, banyak warga berstatus ekonomi mampu berpura-pura miskin agar menerima SKTM dan mendapatkan keringanan biaya berobat. “Kami akan menghapus SKTM,” kata Pawik Suprihadi, Kamis (11/11).
Dinas Kesehatan Jatim akan menghapus penggunaan SKTM secara bertahap, sambil menunggu pembaruan data warga miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Para pemegang SKTM untuk sementara akan diberi kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pawik Suprihadi memperkirakan 10,7 juta warga miskin akan menerima bantuan Jamkesmas tahun 2010.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Ismail Mukadar menolak rencana penghapusan penggunaan SKTM. Menurut dia, pemerintah harus membenahi data warga miskin sebelum memutuskan menyalurkan bantuan pelayananan kesehatan melalui Jamkesmas dan Jamkesda.
Menurut Saleh, Dinkes Jatim harus menindak petugas kelurahan atau RT dan RW yang terbukti memberikan SKTM kepada warga berekonomi mampu. “Selama ini masalahnya kesadaran masyarakat dan instansi terkait. Kalau SKTM dihapus, kasihan mereka yang benar-benar miskin.”
Saleh Ismail Mukadar mendesak rumah sakit memperbaiki sistem birokrasi pelayanan kesehatan, sehingga tidak lagi mendiskriminasi warga miskin yang menggunakan SKTM atau Jamkesmas untuk berobat. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar