Warta Jatim, Surabaya - Menteri Pendidikan M Nuh berjanji menambah anggaran untuk sekolah luar biasa di Surabaya. Tambahan anggaran untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, menambah ruang kelas, serta menambah bantuan biaya operasional sekolah.
“Dukungan dana pasti kami tambahkan. Kami akan menyusun formulasi yang tepat, terkait besarnya anggaran tersebut,” kata M Nuh seusai meninjau SLB (tunarungu – tunawicara) Karya Mulya di Wonokromo, Surabaya, Senin (16/11).
Kepala SLB Karya Mulia Sri Lestari meminta pemerintah mencairkan dana tunjangan profesi setiap bulan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup guru sekolah luar biasa. “Karena saat ini tunjangan turun setiap 6 bulan sekali, kami sering harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.
Pengamat pendidikan dari Universitas Airlangga Surabaya, Darmaningtyas, menilai pemerintah selama ini tidak serius memperhatikan perkembangan pendidikan anak berkemampuan khusus. Pemerintah Kota Surabaya hanya mengalokasikan anggaran Rp 100 juta per tahun untuk membangun fasilitas pendidikan anak berkemampuan khusus. “Dari jumlah anggaran yang ada, hal itu membuktikan pemerintah masih mendiskriminasi pendidikan anak berkemampuan khusus. Ini harus dibenahi,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengatakan, di wilayahnya terdapat 2.000 siswa berkemampuan khusus, dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum. Menurut dia, dari 1,5 juta anak berkemampuan khusus di Indonesia, baru 52.000 yang mendapatkan layanan pendidikan di sekolah luar biasa. (red)
“Dukungan dana pasti kami tambahkan. Kami akan menyusun formulasi yang tepat, terkait besarnya anggaran tersebut,” kata M Nuh seusai meninjau SLB (tunarungu – tunawicara) Karya Mulya di Wonokromo, Surabaya, Senin (16/11).
Kepala SLB Karya Mulia Sri Lestari meminta pemerintah mencairkan dana tunjangan profesi setiap bulan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup guru sekolah luar biasa. “Karena saat ini tunjangan turun setiap 6 bulan sekali, kami sering harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.
Pengamat pendidikan dari Universitas Airlangga Surabaya, Darmaningtyas, menilai pemerintah selama ini tidak serius memperhatikan perkembangan pendidikan anak berkemampuan khusus. Pemerintah Kota Surabaya hanya mengalokasikan anggaran Rp 100 juta per tahun untuk membangun fasilitas pendidikan anak berkemampuan khusus. “Dari jumlah anggaran yang ada, hal itu membuktikan pemerintah masih mendiskriminasi pendidikan anak berkemampuan khusus. Ini harus dibenahi,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengatakan, di wilayahnya terdapat 2.000 siswa berkemampuan khusus, dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum. Menurut dia, dari 1,5 juta anak berkemampuan khusus di Indonesia, baru 52.000 yang mendapatkan layanan pendidikan di sekolah luar biasa. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar