Warta Jatim, Surabaya - Ratusan karyawan PT Dok dan Perkapalan Surabaya berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (2/11). Mereka menolak sistem outsourcing dan menuntut 80% hasil pengelolaan limbah.
Ketua Serikat Karyawan PT Dok dan Perkapalan Muchlis mengatakan, selama ini tidak ada kejelasan status karyawan. Selain itu, tidak ada kejelasan dari manajemen untuk merealisasikan stimulus pajak penghasilan (PPh) 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2009. “Selama ini manajemen hanya janji-janji, tanpa pernah ada realisasi. Sampai kapan kami harus menunggu?”
Muchlis juga mengecam intimidasi dari kepolisian pada saat menangani aksi mogok kerja selama 3 hari mulai Rabu (28/10). Pada saat itu polisi mengerahkan anjing pelacak dan mengacungkan senjata laras panjang, memaksa karyawan kembali bekerja. Dia menilai polisi melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2005 tentang sikap netral polisi dalam masalah hubungan industrial. “Kami tidak bisa menerima aksi polisi ini. Kami bukan penjahat atau teroris yang harus ditodong senjata seperti itu,” katanya.
Di tempat terpisah, Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ronny F Sompie membantah telah melakukan intimidasi. Menurut dia, Muchlis dan 60 karyawan lainnya sudah terkena PHK oleh manajemen PT Dok dan Perkapalan, sehingga tidak memiliki ikatan kerja lagi. Manajemen lantas meminta bantuan polisi untuk mengamankan aksi mogok kerja yang mengganggu karyawan lainnya. “Kami diminta oleh manajemen untuk mengamankan situasi. Karena itu, tidak benar kami melakukan intimidasi. Apalagi mereka bukan sebagai karyawan PT Dok dan Perkapalan,” katanya. (red)
Ketua Serikat Karyawan PT Dok dan Perkapalan Muchlis mengatakan, selama ini tidak ada kejelasan status karyawan. Selain itu, tidak ada kejelasan dari manajemen untuk merealisasikan stimulus pajak penghasilan (PPh) 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2009. “Selama ini manajemen hanya janji-janji, tanpa pernah ada realisasi. Sampai kapan kami harus menunggu?”
Muchlis juga mengecam intimidasi dari kepolisian pada saat menangani aksi mogok kerja selama 3 hari mulai Rabu (28/10). Pada saat itu polisi mengerahkan anjing pelacak dan mengacungkan senjata laras panjang, memaksa karyawan kembali bekerja. Dia menilai polisi melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2005 tentang sikap netral polisi dalam masalah hubungan industrial. “Kami tidak bisa menerima aksi polisi ini. Kami bukan penjahat atau teroris yang harus ditodong senjata seperti itu,” katanya.
Di tempat terpisah, Kapolwiltabes Surabaya Kombespol Ronny F Sompie membantah telah melakukan intimidasi. Menurut dia, Muchlis dan 60 karyawan lainnya sudah terkena PHK oleh manajemen PT Dok dan Perkapalan, sehingga tidak memiliki ikatan kerja lagi. Manajemen lantas meminta bantuan polisi untuk mengamankan aksi mogok kerja yang mengganggu karyawan lainnya. “Kami diminta oleh manajemen untuk mengamankan situasi. Karena itu, tidak benar kami melakukan intimidasi. Apalagi mereka bukan sebagai karyawan PT Dok dan Perkapalan,” katanya. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar