Komisi Penyiaran Jatim Akan Tindak Media Nakal

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur akan menindak media yang menayangkan kampanye pasangan calon presiden selama masa tenang 5 - 7 Juli 2009.

Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Siaran Kampanye Pilpres KPID Jatim Arif Budi Santoso mengatakan, larangan itu sudah diberitahukan kepada 500 lembaga penyiaran di wilayahnya.

KPID Jatim sedang menyelidiki pelanggaran kampanye melalui media yang dilakukan salah satu stasiun televisi lokal di Malang. Stasiun televisi itu diduga melanggar aturan, yaitu menyiarkan berita mengenai pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono secara berulang-ulang.

“Saat ini kami masih melakukan klarifikasi terhadap media yang bersangkutan. Apabila terbukti, kami akan memberikan sanksi kepada mereka,” kata Arif, Selasa (30/6).

Menurut Arif Budi Santoso, sanksi terberat untuk media televisi adalah penjara 5 tahun dan denda Rp 5 miliar. Sanksi untuk radio ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan denda Rp 1 miliar. (red)

Sipir Rumah Tahanan Sumenep Aniaya Penghuni

Warta Jatim, Surabaya - Abdul Aziz Salim, terdakwa kasus korupsi, mengaku dianiaya oleh empat sipir Rumah Tahanan Sumenep, Madura. Akibatnya Aziz luka memar di punggung dan lengan kiri. Selain itu, bibir atas dan gusi bawah pecah serta kaki kiri pincang.

Fahmi Bachmid, kuasa hukum Abdul Aziz Salim, menyatakan akan melaporkan penganiayaan tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Polda Jatim, dan Komnas HAM. Dia meminta perlindungan kliennya dan pengusutan kasus penganiayaan ini. Dia berharap Depkum HAM dan Komnas HAM menurunkan tim menyelidiki kasus ini.

"Korban mengalami tindakan kekerasan. Jelas ini melanggar HAM. Saya meminta kepada semua pihak untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Fahmi Bachmid, Senin (29/6).

Menurut Fahmi, kasus ini bermula saat kliennya mempertanyakan larangan sipir Rutan Sumenep untuk menerima tamu di salah satu ruangan. Padahal, Abdul Aziz sudah mendapatkan izin dari Kepala Rutan. Tiba-tiba empat sipir mengeroyok Abdul Azis hingga babak belur.

Humas Depkum HAM Jatim Cahyo Sujati mengaku sudah mengirimkan surat teguran terhadap Rutan Sumenep. Kepala Rutan Sumenep Mudji Widodo langsung memberikan keterangan bahwa terjadi salah paham antara Abdul Azis dan empat sipir. Dia berjanji memanggil empat sipir itu dan akan menjatuhkan sanksi karena lalai dalam menjalankan tugas.

"Intinya, pihak Rutan siap bertanggung jawab atas kelalaian empat sipir tersebut. Mereka juga siap memberikan bantuan biaya pengobatan Abdul Azis," kata Cahyo Sujati.

Abdul Aziz Salim adalah terdakwa kasus korupsi perbaikan rumah di Sumenep. Kasus ini sudah masuk masa putusan sela. Abdul Aziz dititipkan oleh Pengadilan Negeri Sumenep di Rutan Sumenep selama dua bulan.(red)

Peredaran Narkoba di Jatim Terbesar Kedua Nasional

Warta Jatim, Surabaya – Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya dan minuman keras di Jawa Timur menempati peringkat kedua nasional setelah DKI Jakarta. Hingga April tahun ini terdapat 1.447 kasus narkoba. Jatim juga dikenal sebagai tempat produksi narkoba dan minuman keras.

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mengatakan, berdasarkan data Badan Narkotika Provinsi, hingga April 2009 tercatat 1.447 kasus narkoba di Jawa Timur. Selain sebagai tempat penjualan, Jatim juga dikenal sebagai tempat produksi barang haram itu.

Menurut Syaifullah Yusuf, dari 1.447 kasus narkoba diungkap, sekitar 1.000 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rata-rata mereka memiliki pabrik produksi narkoba dan minuman keras yang berdomisili di perumahan elite.

"Banyaknya peredaran narkoba dan miras di Jatim tentu sangat mengkhawatirkan. Karena itu, sebagai Ketua BNP saya mengajak kepolisian bekerja sama memberantas narkoba dan minuman keras di Jatim," kata Syaifullah Yusuf di Kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya, Senin (29/6).

Syaifullah mengatakan, Badan Narkotika Provinsi akan terus melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan minuman keras. Sosialisasi itu melalui pemerintah kabupaten/kota dan diteruskan ke kecamatan hingga RT. Sosialisasi itu diharapkan menekan jumlah pengguna.

Peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2009 di Jawa Timur dipusatkan di alun-alun Jombang, Senin pagi. Peringatan ditandai pemusnahan 400 botol minuman keras dan 735 botol arak. (red)

Ribuan Buruh Demo Mapolda & Kantor Gubernur Jatim

Warta Jatim, Surabaya - Ribuan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar unjuk rasadi Dinas Tenaga Kerja, Markas Kepolisian Daerah, dan kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (29/6). Mereka menuntut pemerintah membuat kebijakan ketenagakerjaan yang adil bagi buruh.

Sekretaris KASBI Jatim Jamaluddin mengatakan, aksi unjuk rasa untuk menekan pemerintah agar membuat kebijakan ketenegakerjaan yang adil bagi buruh. Kepolisian juga diharapkan bertindak tegas dalam penegakan hukum yang melibatkan pengusaha dan buruh.

Jamaluddin menilai selama ini buruh selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan penanganan hukum yang dilakukan kepolisian. "Banyak keputusan pemerintah dan kepolisian yang merugikan buruh. Padahal, sering kali pengusaha yang berbuat salah dan tidak menaati peraturan. Kami tuntut keadilan untuk hal ini," ujarnya.

KASBI dan FSPMI Jatim juga menyatakan menolak neoliberalisme terhadap kaum buruh berupa penerapan upah murah di bawah standar UMK, praktik outsoucing, mafia peradilan, dan kriminalisasi gerakan buruh.

Mereka juga meminta Pemprov Jatim menuntaskan revitalisasi pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan prioritas penegakan hukum oleh PPNS Provinsi. "Pemprov harus mengambil alih kasus yang tidak ditangani dengan baik oleh pengawas dan PPNS kabupaten/kota. Kami juga meminta agar Surat Edaran Gubernur tentang Penegakan Hukum Ketenakerjaan segera diterapkan," kata Jamaluddin. (red)

Menanti Malaikat Kembalikan 5.000 Riyal

Dijebloskan di penjara Arab Saudi. Gaji ditilep PJTKI.

SELAMA menjalani persidangan Siti Romlah tidak didampingi oleh satu pun perwakilan KBRI. Ia “dipaksa” berjuang melawan pengadilan yang mendakwanya “bersalah”. Tanpa advokasi, Siti divonis 6 bulan penjara ditambah 20 kali hukuman cambuk di punggung.

“Saya sangat menyesalkan sikap KBRI yang seakan tidak peduli dengan keadaan kami. Mungkin selama ini pemerintah hanya menilai BMI layak dijadikan sapi perah, demi keuntungan negara,” kata Siti Romlah.

Siti menuturkan, selama menjalani hukuman di penjara ia dan ribuan tenaga kerja wanita lain, baik dari Indonesia maupun negara lain, mendapat perlakuan yang baik. Ia mendapatkan jaminan makan bergizi dan uang pembinaan 100 riyal (sekaitar Rp 300 ribu) per bulan selama 6 bulan di dalam penjara.

Usai menjalani masa hukuman, Siti Romlah dan 22 buruh migran Indonesia lainnya dideportasi. Segala urusan paspor dan biaya akomodasi serta biaya perjalanan ditanggung KBRI.

Sesampai di Bandara Soekarno – Hatta, Cengkareng, Siti Romlah dan rekan sejawatnya diterima jajaran Departemen Luar Negeri dan Depnakertrans. Mereka kemudian diangkut ke PT Sapta Rejeki dengan menggunakan minibus. Namun, dasar apes, beberapa barang berharga milik Siti Romlah raib, dicuri salah satu BMI.

Di kantor PT Sapta Rejeki, Siti Romlah didata. Pada 15 Januari 2009 dia dipulangkan ke kampung halaman Desa Ringinsari, Kecamatan Kandat, Kediri. Siti sangat bahagia berkumpul kembali dengan suami Agus Santoso dan dua anaknya, setelah berpisah sejak tahun 2006.

Ternyata kebahagiaan itu hanya sesaat. Siti harus menjalani pemeriksaan di RSUD Palem, Pare, Kediri. Dokter menyatakan Siti menderita sakit jantung. Siti bertambah shock tatkala mengetahui kiriman uang 5.000 riyal (sekitar Rp 15 juta) tidak sampai kepada suami. Siti dan Agus yang berprofesi sebagai penjual bakso pentol keliling dan buruh tani bertekad mencari keadilan.

Berbekal sedikit uang sisa hasil bekerja di Arab Saudi, keduanya berjuang menuntut hak. Tujuan pertama PT Ceria Jaya di Kediri. Keduanya diberi PJTKI itu biaya perjalanan ke Jakarta untuk menemui PT Sapta Rejeki. Di Jakarta keduanya malah disalahkan oleh PT Sapta Rejeki. PJTKI tersebut menuduh Siti Romlah tidak bekerja dengan baik dan sering melawan majikan.

Beberapa kali Siti mencoba mendapatkan haknya, namun selalu gagal. Siti dan Agus kecewa dan patah semangat. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Siti ingin menyewa pengacara, namun tidak punya uang. Namun, kalau dibiarkan uang 5.000 riyal itu sangat berarti bagi mereka.

Siti Romlah semakin panik. Mertuanya meminta ongkos perawatan kedua anaknya. Dia menyatakan tak sanggup memenuhi permintaan itu dan diusir dari rumah mertua. “Penderitaan saya sepertinya tidak pernah berhenti. Kalau sudah seperti ini, kepada siapa lagi saya harus berkeluh kesah?” kata Siti sembari menyeka air mata.

Kini Siti Romlah hanya bisa meminta Tuhan mengirim malaikat penolong dari segala penderitaan. Termasuk, menolong mendapatkan kembali 5.000 riyal hasil jerih payahnya.

Muncul Lagi Semburan Besar di Siring Barat

Warta Jatim, Surabaya - Semburan baru muncul di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo di Desa Siring Barat, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya menyemburkan air dan gas, semburan ini juga mengeluarkan materi padat lumpur, mencapai ketinggian 50 cm hingga 1 meter.

Humas Biro Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ahmad Zulkarnaen mengatakan, semburan baru ini terbesar di antara 129 semburan sebelumnya. "Karakter semburan baru ini cenderung berbeda dari semburan sebelumnya. Biasanya berupa gas metan dan material padat pasir, tapi semburan di rumah Pak Oki (warga Siring Barat) ini materinya padat lumpur," kata Zulkarnaen, Jumat (26/6).

Menurut Zulkarnaen, munculnya semburan baru karena dinamika geologi permukaan bawah tanah akibat beban berat di atas permukaan kolam penampungan lumpur Lapindo di sekitar pusat semburan. Akibatnya, tekanan tanah di sebelah barat pusat semburan lumpur membesar dan menciptakan sesar yang makin labil.

Zulkarnaen belum bisa memastikan berapa lama semburan baru itu akan berhenti. BPLS akan melokalisasi semburan lumpur baru dengan memasang jaring pengaman. Juga memasang papan peringatan agar pengunjung atau warga tidak menyalakan api dan handphone di sekitar semburan baru. "Kami juga akan mengevakuasi keluarga Pak Oki yang di rumahnya muncul sumber baru tersebut," ujarnya.(red)

Mahasiswa Tuntut Calon Presiden Tolak UU BHP

Warta Jatim, Surabaya - Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang berkumpul di Surabaya menyatakan menolak calon presiden dan wakil presiden yang mendukung pelaksanaan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Fariz Rachman, mengatakan, selain menolak UU BHP, pihaknya menuntut para calon presiden dan wakil presiden menolak Pasal 53 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga menolak komersialisasi pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi serta memperbaiki sistem pendidikan nasional.

Dia menilai sistem pendidikan saat ini diskriminatif terhadap kaum miskin. “Kita melihat keberadaan UU BHP membuat siswa miskin yang berprestasi terancam tidak bisa meneruskan sekolah,” kata Fariz, Jumat (26/6).

BEM seluruh Indonesia akan menyodorkan beberapa kontrak politik terkait sistem pendidikan nasional kepada capres dan cawapres peserta Pemilihan Presiden 2009. Selanjutnya menunggu tanggapan tiap pasangan apakah berani menerima tantangan itu. “Dari kontrak politik itu kita bisa mengetahui siapa yang berani mengubah sistem pendidikan nasional yang salah kaprah,” kata Fariz.

Pertemuan BEM seluruh Indonesia di Surabaya diikuti 28 perguruan tinggi. Antara lain Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Darul Ulum Lamongan, dan Universitas Trisakti Jakarta. (red)

Perusahaan Dipailitkan, Buruh Demo PN Surabaya

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 650 buruh Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (25/6). Mereka menolak keputusan pailit yang akan dijatuhkan kepada PT Metal Indo Perwita.

Ketua Cabang SPMI Pasuruan Jazuli mengatakan, informasi keputusan pailit diterima dari bagian penerimaan gugatan PN Surabaya, Rabu (25/6). Keputusan pailit tersebut akan diputuskan pada 30 Juni. Atas dasar itulah SPMI meminta PN Surabaya memberikan solusi yang tepat, sebelum menjatuhkan putusan.

Menurut Jazuli, manajemen PT MIP tidak pernah memberikan penjelasan apa pun kepada karyawan, hingga akhirnya ada informasi pailit dari PN Surabaya. "Sejak Januari lalu perusahaan tidak memberikan upah kepada 650 karyawan. Kalau diputuskan pailit, bagaimana dengan uang pesangon sebesar Rp 10 miliar serta hak-hak karyawan lainnya?"

Kuasa hukum buruh PT MIP, Pujianto, menduga ada konspirasi antara kreditor Bank NISP dan pemilik PT MIP terkait besaran utang yang membuat perusahaan terancam dipailitkan. Menurut dia, UU Perbankan menyebutkan perusahaan tidak boleh utang lebih dari 50% nilai aset. Padahal, PT MIP telah berutang Rp 50 miliar kepada Bank NISP, sedangkan asetnya hanya Rp 30 miliar.

Pujianto meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tranparan dan adil dalam memutuskan perkara ini. Apabila PT Metal Indo Perwita diputuskan pailit, dipastikan buruh akan kehilangan hak-haknya.

Perwakilan buruh berunding dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya I Nyoman Gede Wirya. Nyoman mengaku memahami kegelisahan buruh dan memastikan akan menunda keputusan pailit tersebut.

Para buruh melanjutkan aksi ke kantor Gubernur, Kejaksaan Tinggi Jatim, serta Bank NISP Cabang Pemuda untuk kejelasan penyelesaian masalah itu. (red)

PCNU Surabaya Resmi Laporkan Ketua DPC Partai Demokrat

Warta Jatim, Surabaya - Pimpinan Cabang Nahlatul Ulama Surabaya resmi melaporkan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Kamis (25/6) siang.

Pengacara PCNU Surabaya Mochamad Sholeh mengatakan, pelaporan Wisnu Wardhana dikarenakan tidak ada sikap baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pihaknya melaporkan Wisnu dengan dakwaan melanggar Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. “Sebelumnya kami berencana mengenakan Pasal 378 KUHP tentang pemberian keterangan palsu atau pembohongan publik. Namun, hal itu kami batalkan karena sikap Wisnu yang arogan."

Sholeh memastikan pihak pelapor dalam masalah ini PCNU Surabaya, bukan Forum Silaturahmi Majelis Wilayah Cabang lagi. Pihaknya akan menyertakan bukti autentik seperti surat dari organisasi NU yang menegaskan tidak pernah mendukung salah satu calon dalam Pemilihan Presiden 2009. Akan disertakan pula pernyataan Wisnu Wardhana yang dimuat media massa.

Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya KH Syaiful Halim mengaku siap menfasilitasi warga NU yang menginginkan penyikapan terhadap pernyataan Wisnu Wardhana. Dia memastikan 100 pengurus MWC NU dari 31 kecamatan di Surabaya mendukung pelaporan itu. "Kami siap mendampingi MWC dan pengacaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada Wisnu Wardhana, termasuk memberikan dukungan moral," katanya.(red)

Warga Kedungbendo Tolak Pembangunan Tanggul

Warta Jatim, Sidoarjo – Warga menolak rencana pembangunan tanggul lumpur Lapindo di Desa Kedungbendo, Tanggulangin, Sidoarjo, Jaw aTimur. Penolakan itu dilandasi sikap pemerintah dan PT Lapindo Brantas yang belum juga melunasi kewajiban membayar ganti rugi tanah dan bangunan warga.

Warga Kedungbendo mengatakan hingga kini Lapindo dan pemerintah hanya membayar 20% ganti rugi. Sisa 80 %, masih terus dijanjikan, entah sampai kapan. "Pada dasarnya warga tidak keberatan dengan rencana perbaikan dan peninggian tanggul. Namun, selesaikan dulu kewajiban pemerintah dan Lapindo. Warga sudah sering kali mengalah," kata Udin, warga Kedungbendo, Kamis (25/6).

Menurut Udin, hingga kini warga hanya bisa bersabar menunggu pelunasan ganti rugi. Warga sudah berkali-kali menuntut hak dengan mendatangi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT Minarak Lapindo Jaya, serta Gubernur, tapi hanya dijawab akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan PT Lapindo Brantas di Jakarta.

Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen membenarkan pernyataan warga. Menurut dia, 163 warga hingga kini belum memperoleh realisasi 80% ganti rugi seperti dijanjikan Lapindo Brantas.

BPLS tidak bisa berbuat banyak atas penolakan warga, sehingga hanya bisa memperbaiki tanggul di sisi Ketapang, Tanggulangin, dan Glagaharum. "Rencananya perbaikan tanggul akan dilakukan di titik 79 - 80 yang ambles sepanjang 180 meter. Namun, karena ada penolakan, kami hanya memperbaiki di ketiga wilayah tersebut," kata Zulkarnaen.

Ahmad Zulkarnaen khawatir lumpur akan meluber ke luar tanggul, terutama di kawasan Kedungbendo yang berdekatan dengan ratusan rumah 163 warga yang menolak pembangunan tanggul. (red)

Sebulan Wabah Chikungunya, Pemda Belum Bertindak

Warta Jatim, Sidoarjo – Lebih dari 80 warga RT 12 RW 3, Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, terserang wabah chikungunya dan demam berdarah. Wabah penyakit itu mulai menyerang sejak sebulan lalu.

Yani, Ketua RT 12, mengatakan sejak sebulan lalu wabah chikungunya dan demam berdarah menyerang warga, baik anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa warga harus menjalani rawat inap di RSUD Sidoarjo hingga dua minggu.

“Warga yang terserang penyakit silih berganti. Suami saya dinyatakan positif demam berdarah dan harus menjalani perawatan lima hari di rumah sakit,” ujar Yani, Rabu (24/6).

Menurut Yani, wabah chikungunya dan demam berdarah di wilayahnya terjadi hampir setiap tahun. Namun, hingga kini belum ada penanganan dan tindak lanjut dari kelurahan, kecamatan, ataupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Yani mengaku sudah berkali-kali mengajukan permohonan pencegahan dan penanganan kepada pemerintah, namun tanpa hasil. “Saya sudah menyampaikan surat permohonan untuk penyemprotan (fogging) dengan dilampiri surat keterangan sakit dari laboratorium dan rumah sakit. Namun, kelurahan dan kecamatan hanya berjanji tanpa ada realisasi,” katanya.

Sutinah (46), salah satu korban chikungunya, mengaku kecewa atas sikap pemerintah yang tidak peduli terhadap masyarakat. Apalagi penyebab timbulnya penyakit ini mampetnya saluran air pembuangan dari pabrik di sekitar perkampungan. Sutinah berharap pemerintah segera turun tangan. Jika tidak, wabah penyakit yang sama akan terus menyerang masa datang.

Camat Buduran Saroni Marzuki mengaku belum menerima laporan adanya wabah chikungunya dan demam berdarah di wilayahnya. Dia mengatakan akan segera melakukan tindakan setelah ada laporan dari Kelurahan Siwalan Panji. “Kami belum pernah dengar tentang wabah tersebut. Kalau ada, kami jelas sudah melakukan langkah penanganan masalah tersebut,” ujarnya.

Penyakit chikungunya adalah alphavirus yang ditularkan melalui nyamuk aedes aegypti yang juga menularkan demam berdarah dengue. Penyakit ini tidak membuat lumpuh dan mematikan penderita. (red)

Kampanye Terbuka Kurang Raih Simpati

Warta Jatim, Surabaya - Kampanye terbuka calon presiden dan wakil presiden tidak banyak berpengaruh terhadap dukungan dan perolehan suara Pemilihan Presiden 2009. Meski kampanye terbuka efektif untuk menyampaikan visi dan misi sang calon, pemilih akan bersikap rasional.

Pandangan tersebut dilontarkan Haryadi, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya. Dia mengakui masih ada pemilih yang tidak rasional, namun jumlahnya tidak sebanyak yang rasional. Salah satu buktinya adalah hasil pemilu legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Pemilih yang tidak rasional biasanya lebih memilih figur. Hal itu berbeda dari pemilih rasional yang lebih melihat track record calon presiden dan wakil presiden,” kata Haryadi di Surabaya, Rabu (24/6).

Haryadi memperkirakan, meski ada riak kecil, Pemilihan Presiden 2009 akan berlangsung dalam suasana kondusif. Permasalahan yang akan timbul adalah soal daftar pemilih tetap dan berkurangnya tempat pemungutan suara (TPS) dibandingkan saat pemilihan legislatif lalu.

“Sebenarnya berkurangnya jumlah TPS tidak masalah. Namun, nantinya bisa digunakan oleh pasangan yang kalah sebagai skenario kecurangan,” kata Haryadi. (red)

Besok PCNU Surabaya Gugat DPC Partai Demokrat

Warta Jatim, Surabaya – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya akan mengajukan gugatan terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana, Rabu (24/6). Gugatan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dan pembohongan publik.

Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya KH Syaiful Halim mengatakan, telah menunjuk M Sholeh sebagai penasihat hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum. " Itu sudah keputusan bulat. Bila ada pasangan capres yang mengklaim mendapat dukungan dari NU, kami akan menolak dengan tegas," kata Syaiful, Selasa (23/6).

Syaiful mengelak terjadi perpecahan di tubuh NU soal dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden. Menurut dia, seluruh warga NU memiliki hak politik masing-masing. Namun, sebagai organisasi, NU tidak akan mendukung salah satu capres.

Ketua Forum Silaturrahim Majelis PCNU Surabaya Sa'dullah yang dihubungi melalui telepon mengatakan, telah melakukan pertemuan akhir dengan seluruh jajaran pengurus NU di tingkat kecamatan untuk melakukan tuntutan resmi terhadap Partai Demokrat. Keputusan mengajukan gugatan sudah bulat. Apalagi sama sekali tidak ada iktikad baik dari Partai Demokrat.

Tuntutan PCNU Surabaya dipicu pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana di media massa 8 Juni lalu bahwa Nahdlatul Ulama Jawa Timur mendukung pasangan Yudhoyono - Boediono dalam Pemilihan Presiden 2009.

Saat dimintai konfirmasi, Wisnu Wardhana mengaku tidak membawa nama NU terkait Pemilihan Presiden 2009. Dia mengaku hanya mengatakan saat ini banyak warga NU yang mendukung kandidat Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono. Dia menyatakan tidak akan meminta maaf kepada PCNU Surabaya atas pernyataannya itu. Dia siap jika masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum.

"Apa yang saya katakan tidak salah. Fakta menunjukkan pemilihan legislatif lalu Demokrat meraih suara terbanyak di Surabaya. Dan waktu itu banyak warga NU yang mendukung kami. Kalau memang mau menyelesaikan lewat jalur hukum, silakan saja. Kami sudah siap," Wisnu Wardhana. (red)

Selamat dari Syahwat Majikan

Buruh migran Indonesia berusaha lepas dari satu pemerkosa ke pemerkosa lain. Akhirnya meringkuk di tahanan Arab Saudi.

DI sebuah rumah nonpermanen berlantai tanah, seorang perempuan duduk di kursi ruang tamu. Bersama anaknya, perempuan tersebut asyik menikmati tayangan berita salah satu stasiun televisi swasta.

Siti Romlah, 31 tahun, mengakui menonton televisi kini menjadi rutinitasnya sehari-hari sejak pulang dari Arab Saudi, 19 Januari lalu. Siti yang kini kembali berkumpul suaminya, Agus Santoso, 33 tahun, dan kedua anaknya, bisa menikmati hidup dengan sedikit tenang. Sebelumnya ia mencari nafkah di Arab Saudi selama tiga tahun.

Seperti buruh migran lain, Siti Romlah memiliki banyak cerita duka selama bekerja di negeri orang. November 2006 Siti diantar kenalannya berangkat menuju PT Ceria Jaya, agen tenaga kerja di Kediri, Jawa Timur. Lulusan madrasah ibtidaiyah ini memilih Arab Saudi sebagai tujuan bekerja, karena tidak menguasai bahasa asing selain bahasa Arab.

Pada Desember 2006 Siti Romlah diberangkatkan. Dalam surat keterangan yang diberikan PT Sapta Rejeki, dia akan dipekerjakan pada keluarga Anas Abdul Azis Al Mursad. “Saat itu saya sudah memiliki pikiran dan rancangan untuk kehidupan rumah tangga saya. Mulai dari gaji yang akan saya kirim, hingga pembelian perabot rumah tangga,” tuturnya.

Impian indah itu pudar. Sampai di rumah Abdul Azis, ternyata Siti Romlah dipekerjakan pada Abdul Qarim Al Qarawi. Siti menanyakan alasan pemindahan tersebut. Abdul Azis pun mengaku hanya sebagai perantara buruh migran.

Kepalang basah, Siti Romlah menurut saja. Selama bekerja di rumah Abdul Qarim, tanggung jawabnya mengasuh dua cucu yang masih berusia satu bulan dan dua bulan.

Satu tahun bekerja, Siti Romlah diusir sang majikan. Ia pun dititipkan Abdul Azis kepada Khalid Abdul Azis Mansur Al Turki yang pada saat itu membutuhkan pembantu rumah tangga.

Dari Mansur inilah kisah pilu Siti berawal. Tangan jahil Mansur kerap mencolek tubuh Siti. Bahkan, beberapa kali Mansur berusaha memperkosa Siti Romlah.

Mansur seakan tidak kehilangan akal untuk menikmati tubuh Siti. Mansur merayu dengan memberikan minuman jus. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah Siti. Mansur yang tak bisa menahan nafsu birahinya, tiba-tiba mendekap tubuh Siti. Sekuat tenaga Siti melawan dan berhasil meloloskan diri.

Nahas, saat lari dari kejaran Mansur, Siti terpeselet dari tangga dan jatuh. Ia pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kaki Siti Romlah mendapatkan 20 jahitan.

Setelah kejadian itu Siti Romlah pindah bekerja pada majikan seorang kiai. Namun, Siti kembali apes. Untuk kesekian kali Siti nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Merasa tidak kuat lagi, Siti Romlah meloncat dari tembok rumah majikan setinggi tiga meter. Tanpa bekal apa pun ia mencegat taksi yang melintas dan minta diantar ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh.

Perjalanan menuju KBRI tidak berjalan mulus. Taksi yang ditumpangi dihentikan polisi. Siti Romlah yang saat itu tidak membawa bekal dan surat-surat penting langsung digelandang ke kantor polisi.

Setelah menjalani pemeriksaan verbal, Siti Romlah dijebloskan ke tahanan. Selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Riyadh. (bersambung)

Jembatan Suramadu Beroperasi, Karyawan Feri Dirumahkan

Warta Jatim, Surabaya - Dua minggu setelah dibuka untuk umum, Jembatan Suramadu mulai membawa "korban". PT Pewete, salah satu operator penyebarangan feri Ujung - Kamal, resmi merumah 23 karyawan. Selanjutnya 97 karyawan lain terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara bertahap.

Menurut Direktur PT Pewete, Etty, pemutusan hubungan kerja itu akibat menurunnya jumlah penumpang kapal feri setelah Jembatan Suramadu dibuka. Selain itu, pendapatan perusahaannya tidak sebanding dengan pengeluaran. " Pengeluaran terbesar kami membayar gaji karyawan dan bahan bakar serta pemeliharaan kapal."

Etty meminta karyawan memahami persoalan tersebut. " Sebenarnya kami berat dengan keputusan PHK ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sebagai bentuk penghormatan kepada karyawan, kami sudah mempersiapkan pesangon yang layak untuk mereka," kata Etty, Selasa (23/6).

Kepala Cabang PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Prasetyo B Utomo membenarkan terjadi penurunan penumpang penyeberangan Ujung - Kamal. Penurunan jumlah penumpang mencapai 50 persen. Khusus pengendara kendaraan roda empat, penurunan mencapai 85 persen.

Prasetyo B Utomo mengatakan, sebelum Jembatan Suramadu beroperasi, penumpang feri penyeberangan Ujung - Kamal per hari 25.000 orang, kendaran roda dua 10.000 unit, dan mobil 5.000 unit. Saat ini penumpang feri rata-rata 12.500 orang, sepeda motor 5.000 unit, dan mobil 700 unit.(red)

PCNU Akan Gugat Partai Demokrat Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana bahwa Nahdlatul Ulama Jawa Timur mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono dalam Pemilihan Presiden 2009, berbuntut panjang. PCNU Surabaya akan mengajukan somasi dan tuntutan hukum.

Ketua Forum Silaturrahim Majelis Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama Surabaya Sa'dullah mengatakan, Selasa (23/6) merupakan batas terakhir bagi Wisnu Wardhana untuk menyampaikan permintaan maaf dan mencabut klaim dukungan itu melalui media massa.

Sa'dullah menegaskan, klaim Wisnu sangat merugikan NU. Selain itu, NU tidak pernah terlibat dalam politik praktis. "Dari dulu NU tidak pernah melibatkan diri dalam politik praktis. Apalagi sampai mendukung salah satu pasangan calon presiden," kata Sa'dullah, Senin (22/6).

PCNU Surabaya tidak akan memanggil Wisnu Wardhana, tetapi menunggu inisiatif baik dari yang bersangkutan. Jika tidak ada respons, akan mengajukan gugatan hukum. "Materi tuntutan sudah kami siapkan. Sekarang tinggal menunggu inisiatif baik dari pihak Demokrat," kata Sa'dullah.

Tuntutan PCNU Surabaya dipicu pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana di media massa 8 Juni lalu bahwa Nahdlatul Ulama Jawa Timur mendukung pasangan Yudhoyono - Boediono dalam Pemilihan Presiden 2009.(red)

Pemkab Situbondo Hentikan Pengiriman Buruh Migran

Warta Jatim, Surabaya - Banyaknya permasalahan yang menimpa buruh migran Indonesia membuat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia dalam waktu yang tidak ditentukan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Situbondo Iskandar Nur Farsah mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai mekanisme penghentian pengiriman BMI. "Sebagai salah satu daerah penyumbang BMI di Jatim, kami siap melakukan langkah terbaik untuk perlindungan BMI asal Situbondo," kata Iskandar di kantor Disnakertrans Jatim, Surabaya, Senin ( 22/6).

Iskandar mengatakan, keputusan penghentian pengiriman BMI selanjutnya akan disosialisasikan kepada perangkat desa untuk diwartakan ke masyarakat. Dia berharap masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri mengerti dan menaati keputusan tersebut.

Jumlah buruh migran asal Situbondo yang dikirim ke Malaysia terus meningkat. Misalnya selama Januari - Mei 2009 sekitar 90 buruh migran asal Situbondo berangkat ke Malaysia. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2007, yakni 43 orang, dan tahun 2008 hanya 32 orang. "Memang jumlah BMI yang bekerja di Malaysia jauh lebih sedikit dibandingkan yang bekerja di Timur Tengah dan Asia Pasifik, namun keberadaan mereka harus tetap diperhatikan," kata Iskandar.

Diperkirakan buruh migran tidak berdokumen asal Situbondo cukup banyak dibandingkan yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (red)

APBD Jatim 2009 Indikasikan Kerugian Negara

Warta Jatim, Surabaya - Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur menemukan indikasi kerugian negara dalam penggunaan APBD Jawa Timur tahun 2009. BPK meminta Gubernur menggklarifikasi temuan tersebut.

Kepala BPK Jatim Zindar Kar Marbun mengatakan, dari 392 laporan keuangan yang diperiksa dari 18 kabupaten/kota di Jatim, 19 laporan di antaranya ada indikasi menyebabkan kerugian negara Rp 6, 6 miliar. Sebanyak 21 laporan mengindikasikan pemborosan keuangan negara Rp 6 miliar dan 316 laporan kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian Rp 861 miliar.

Menurut Marbun, BPK akan menindaklanjuti indikasi kerugian negara dalam APBD Jatim tahun 2009. Jika ditemukan unsur korupsi, kasusnya akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK memberikan kesempatan kepada Gubernur Jatim Soekarwo untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut selama 60 hari.

Soekarwo berjanji secepatnya mengumpulkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memperbaiki laporan. Menurut dia, ada tiga poin penting yang harus dievaluasi, yaitu realisasi belanja modal yang tidak sesuai ketentuan, pencatatan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan dana hibah atau bantuan sosial kepada masyarakat.

“Selama ini banyak persepsi yang muncul di kalangan kepala SKPD. Saya akan mengumpulkan mereka untuk segera memperbaiki laporan keuangan tersebut. Kami akan tunduk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Keuangan Daerah,” ujar Soekarwo.(red)

Disnaker Jatim Akui Kesulitan Awasi Pengiriman BMI

Warta Jatim, Surabaya – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengakui kesulitan mengawasi pengiriman buruh migran. Serah terima pengiriman buruh migran ilegal kerap dilakukan di tengah laut.

Kepala Disnakertrans dan Kependudukan Jatim Indra Wiragana mengatakan, tertutupnya pengiriman BMI menyulitkan pengawasan. Pihaknya tidak memiliki data jenis pekerjaan dan negara tujuan pengiriman BMI.

“Kami sering kecolongan di wilayah perairan yang sering digunalan sebagai tempat transaksi. Keterbatasan kami melakukan pengawasan menyebabkan banyaknya BMI ilegal,” ujar Indra Wiragana, Kamis (18/6).

Menurut Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Siti Munawaroh, untuk mengantisipasi pengiriman BMI ilegal, pemerintah perlu mengubah sistem ketenagakerjaan. “Sistem yang ada harus diperbaiki, sehingga tidak muncul pihak-pihak yang mengambil keuntungan.”

Sejak Januari hingga awal Juni 2009 negara penerima buruh migran memulangkan 4.300 BMI ilegal asal Jawa Timur. Mereka dinyatakan ilegal karena penempatan kerja tidak melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). (red)

KPUD Jatim Usulkan 1 Kotak Suara Tiap TPS

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur mengusulkan menggunakan satu kotak suara per tempat pemungutan suara. Hal itu untuk menghemat anggaran dan waktu distribusi logistik Pemilihan Umum Presiden 2009.

Anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengatakan, usulan itu berdasarkan hasil simulasi beberapa waktu lalu. Penggunaan satu kotak suara di tiap TPS juga meringankan kerja kelompok penyelenggaran pemungutan suara.

“Kami berhitung soal rentang waktu pengiriman. Terutama di daerah terpencil seperti Bawean dan Masalembu, yang hanya dapat dijangkau kapal. Itu pun bila tidak terjadi ombak besar yang dapat menghambat perjalanan,” kata Arif Budiman, Kamis (18/6).

KPUD Jawa Timur menyiapkan 65.914 TPS untuk 29.765.243 calon pemilih pada Pemilihan Presiden 2009. (red)

Tiada Santunan Senilai Nyawa

Keluarga Bunali menuntut pertanggungjawaban atas kematian Siti Khoiyaroh. Santunan saja tidak cukup.

MENGETAHUI Siti Khoiyaroh meninggal, Bunali dan Sumariyah shock. Meski menerima nasib, suami istri ini tidak bisa menerima penyebab kematian anak mereka.

Setelah pemakaman jasad mungil Khoiyaroh di Kampung Mangar, Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura, keluarga besar Bunali dan Sumariyah langsung berkoordinasi. Dalam “rapat” kilat mereka memutuskan menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kota Surabaya dan Satpol PP Surabaya. Nurul Jahid, kepala desa, mendukung langkah keluarga besar Bunali.

Bunali menginginkan tindakan hukum yang tegas terhadap Satpol PP yang melakukan kesalahan fatal tersebut. “Sebagai orang kecil, saya hanya meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini,” ujarnya. Bunali mengancam membawa masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia jika tidak ada kejelasan dan sikap tegas aparat.

Setelah penertiban PKL yang berujung maut itu Pemkot Surabaya memberhentikan Utomo dari jabatan Kepala Satpol PP. Pemkot juga menonaktifkan Wahyudi, komandan peleton, yang saat ini ditahan di Polsek Genteng, karena dinilai bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Bunali mengakui Pemkot telah meminta maaf dan memberikan ucapan duka cita atas kematian Siti Khoiyaroh. Pemkot memang telah memberikan bantuan Rp 35 juta, biaya pengobatan, peminjaman dua ambulans, serta biaya pemakaman. Namun, hal itu dinilai Bunali tidak akan pernah bisa mengganti nyawa Siti Khoiyaroh.

Bunali belum bisa melupakan tingkah polah lucu Siti Khoiyaroh. Terlebih, pada malam sebelum peristiwa nahas itu Khoiyaroh bercanda dengan kedua orang tuanyabeberapa saat sebelum tidur. Kini hidup Bunali dan Sumariyah terasa hampa tanpa kehadiran putri tercinta itu. “Banyak kenangan indah selama 4,5 tahun yang kami alami,” ujar Bunali sambil menyeka air mata yang membasahi pipi. (Habis)

Hapus UN Sebagai Syarat Kelulusan Siswa

Warta Jatim, Surabaya - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Saleh Ismail Mukadar meminta pemerintah meninjau ulang pelaksanaan kurikulum pendidikan, yang hanya menjadikan hasil ujian nasional sebagai syarat kelulusan siswa.

Menurut Saleh Ismail Mukadar, mekanisme penetapan kelulusan siswa harus diperbaiki. Di antaranya dengan menyerahkan standar kelulusan kepada pemerintah dan tidak menjadikan hasil ujian nasional sebagai syarat kelulusan.

Saleh Ismail mengatakan, melonjaknya jumlah siswa tidak lulus di Jatim tidak bisa dijadikan ukuran kualitas pendidikan di provinsi ini. Apalagi banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan ujian nasional yang menjerumuskan siswa.

“Sistem pendidikan yang menitikberatkan pada nilai akademis harus segera diperbaiki. Kami sering menyampaikan masalah ini ke Menteri Pendidikan Nasional, tapi tidak ada tanggapan,” kata Saleh Ismail Mukadar, Selasa (16/6).

Menurut anggota Dewan Pendidikan Jatim Daniel M Rosyid, tingginya jumlah siswa tidak lulus di Jawa Timur mayoritas disebabkan praktik kecurangan yang dilakukan sekolah. Upaya mendongkrak kelulusan siswa dengan melakukan rekayasa pelaksanaan ujian nasional justru membuat banyak siswa tidak lulus.

Demi menjaga gengsi, sekolah melakukan kecurangan membocorkan kunci jawaban soal. “Kecurangan yang dilakukan guru dan sekolah ini menjerumuskan siswa. Salah satu contohnya di SMUN 2 Ngawi seluruh siswa kelas III tidak lulus,” ujar Daniel.

Daniel meminta pemerintah daerah segera menyusun standar kompetensi pendidikan yang lebih tinggi dari standard nasional. Dia setuju terhadap usulan menghapuskan ujian nasional

Berdasarkan hasil Ujian Nasional 2009, siswa sekolah menengah umum atau kejuruan di Jawa Timur yang tidak lulus mencapai 15.089 siswa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2008, yaitu 10.065 siswa tidak lulus ujian nasional. (red)

Jawa Timur Bentuk Tim Khusus Perlindungan BMI

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membentuk tim khusus perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia. Tim itu segera diberangkatkan ke Malaysia.

Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf mengatakan, tim tersebut akan meminta pemerintah Malaysia menindak para pelaku kejahatan terhadap buruh migran Indonesia. Syaifullah berharap pemerintah dan lembaga nasional lainnya memberikan perlindungan hukum kepada buruh migran asal Jatim. Dia kecewa terhadap pemerintah pusat yang sering mengabaikan keselamatan buruh migran.

“Kami minta pemerintah pusat berbuat lebih banyak dalam melindungi TKI. Apalagi belakangan ini banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap TKI,” kata Syaifullah Yusuf, Senin (15/6).

Selain membentuk tim khusus perlindungan terhadap buruh migran, Pemprov Jatim juga menyiapkan lahan pekerjaan baru bagi buruh migran yang dipulangkan dari luar negeri. Menurut Syaifullah, sekitar 5.890 buruh migran asal Jatim dipulangkan dari Arab Saudi karena izin tinggal habis atau dideportasi.

“Mengantisipasi meningkatnya pengangguran, kami menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk menampung TKI tersebut. Pemerintah kota atau kabupaten akan melakukan pelatihan keterampilan dan memberikan pinjaman modal,” kata Syaifullah Yusuf. (red)

Seluruh Siswa Tidak Lulus, Sekolah Ganti Nama

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 15.089 siswa sekolah menengah umum dan kejuruan di Provinsi Jawa Timur, tidak lulus ujian nasional. Tahun lalu, siswa yang tidak lulus di Jatim mencapai 10.065 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Suwanto mengatakan, dari 203.508 siswa SMU yang mengikuti ujian nasional, 8.915 siswa dinyatakan tidak lulus. Sedangkan, 112. 562 siswa sekolah kejuruan yang mengikuti ujian nasional, 6.174 tidak lulus. “Jumlah ini meningkat tajam dari tahun lalu,” ujar Suwanto, Senin (15/6).

Menurut Suwanto, pihaknya akan megevaluasi sistem pendidikan di Jatim, agar kejadian serupa tidak terulang. Dia berharap, semua pihak menerima hasil ini kelulusan ini.

Di tempat terpisah, pengurus SMU Wali Songo, Surabaya, yang seluruh siswanya tidak lulus ujian nasional memilih mengganti nama sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ki Ishaq Iso Maloko mengatakan, sekolah berganti nama karena pemberitaan salah satu surat kabar Surabaya yang membuat kredibilitas sekolah turun.

Padahal menurut Ishaq, siswa mendapat nilai jeblok hanya pada mata pelajaran sosiologi. Sedangkan pada mata pelajaran lainnya, nilai ujian lumayan tinggi, yaitu 6-8. “Kami hanya punya 11 siswa kelas III. Sedangkan, siswa kelas I dan II, sejak tahun lalu sudah keluar karena ada masalah internal,” ujar Ishaq.

Ishaq mengatakan, pihaknya akan melapor ke Dinas Pendidikan Surabaya, terkait pergantian nama ini. Menurut dia, SMU Wali Songo akan berganti nama menjadi SMU Rajawali. (red)

Bakso Maut Satpol PP

Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya menggusur pedagang dengan brutal. Anak tukang bakso meninggal tersiram kuah panas.
 
KOTA Surabaya Senin pagi pertengahan Mei 2009 demikian cerah. Para pedagang yang biasa mangkal di Jalan Boulevard bersemangat memulai hari. Tidak terkecuali Bunali. Pedagang bakso ini berangkat sekitar pukul 10.00 dari rumah kontrakannya, bersama Sumariyah, dan anak balita mereka, Siti Khoiyaroh. Segera suami-istri ini cekatan melayani pembeli, mangkok demi mangkok.  
 
Dua jam kemudian senyum Bunali dan Sumariyah sirna. Juga para pedagang lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya datang “menertibkan” para pedagang kaki lima di Jalan Boulevard.
 
Bunali dan Sumariyah bergegas mengemasi dagangan. Siti Khoiyaroh pun dinaikkan di atas gerobak bakso. Nahas bagi keluarga Bunali. Belum lagi menyelamatkan diri, mereka diburu sekitar 10 anggota Satpol PP.
 
Agar buruan tak lepas, dengan segala cara, para petugas Satpol PP mengejar Bunali dan Sumariyah. Bahkan, truk Satpol PP menabrak gerobak bakso Bunali. Gerobak bakso terguling. Kuah bakso panas tumpah, menyiram tubuh Siti Khoiyaroh yang juga terguling. Seketika tubuh bocah empat setengah tahun ini melepuh. Belum sempat menolong Khoiyaroh, rambut Sumariyah dijambak petugas Satpol PP.
 
Tubuh Khoiyaroh yang mengalami luka bakar serius, hingga 67 persen. Sumariyah luka ringan. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit dr Soetomo. Untuk menetralkan keseimbangan cairan tubuhnya, Siti Khoiyaroh mendapatkan bantuan cairan elektrolit.
 
Tim dokter terus berjuang memulihkan luka bakar Siti Khoiyaroh. Sayang sekali, setelah menjalani perawatan 10 hari, bocah balita ini meninggal. (bersambung)

Boediono Datang, PKL Sidoarjo Hilang

Warta Jatim, Sidoarjo – Pedagang kaki lima menjadi korban kunjungan calon wakil presiden Boediono ke Pasar Larangan Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka digusur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Sidoarjo Widiyantoro Basuki mengatakan, penggusuran PKL atas perintah Bupati Wien Hendarso. Dia mengaku tidak mengetahui alasan penggusuran. “Kami hanya menjalankan tugas. Alasan penggusuran, silakan tanya beliau,” kata Widiyantoro, Kamis (11/6).

Simpatisan Partai Demokrat yang menggenakan kaos bergambar Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono tampak terlibat penggusuran PKL. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Sidoarjo Sarto mengatakan, tindakan kader partainya masih wajar. Hal itu wujud solidaritas terhadap kerja Satpol PP. Apalagi keberadaan pedagang kaki lima di depan Pasar Larangan melanggar aturan.

Sarto membantah penggusuran PKL oleh kader Partai Demokrat terkait kunjungan cawapres Boediono ke Sidoarjo. “Intinya, kami diminta membantu. Tidak ada motif lain,” ujarnya.

Hasan, pedagang kaki lima, mengaku kecewa terhadap Satpol PP dan kader Partai Demokrat yang melakukan penggusuran. Dia menyatakan tindakan tersebut adalah wujud arogansi pemerintah.

Menurut Hasan, keberadaan pedagang kaki lima di depan Pasar Larangan tidak pernah dipermasalahkan pemerintah setempat. “Ini bukti penguasa arogan terhadap rakyatnya.” (red)

Lembaga Pengelola SDA Belum Bekerja Maksimal

Warta Jatim, Surabaya – Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Airlangga Surabaya Suparto Wijoyo mengusulkan penggabungan sejumlah lembaga negara yang berwenang mengelola sumber daya alam. Dia menilai kinerja lembaga negara yang menangani sumber daya alam saat ini belum efektif.

Menurut Suparto, banyaknya lembaga negara yang mengelola sumber daya alam, justru memperburuk sistem pengelolaan lingkungan hidup. Harus segera dilakukan reformasi birokrasi di sejumlah lembaga negara pengelola sumber daya alam.

“Saya minta presiden mendatang agar memperhatikan hal ini. Mereka harus peduli lingkungan, selain persoalan ekonomi dan sosial politik,” kata Suparto di Surabaya.

Suparto mengatakan, saat ini terdapat dua departemen dan sebuah kementerian negara yang berwenang mengelola sumber daya alam, yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup. (red)

Rizal Ramli: Stop Utang Luar Negeri

Warta Jatim, Surabaya – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli meminta pemerintah memangkas utang luar negeri. Selama empat tahun terakhir utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

Menurut Rizal Ramli, salah satu upaya melunasi utang dengan memangkas biaya pembangunan gedung perkantoran dan kendaraan dinas pemerintah. Cara ini pernah dilakukan Jepang pada awal 1960-an.

“Kebijakan yang diambil Jepang saat itu berani. Mereka berani menurunkan nilai mata uang di bursa saham. Kalau Jepang bisa, kenapa kita tidak?” ujar Rizal Ramli di Surabaya, Minggu (7/6).

Rizal Ramli yakin Indonesia akan menjadi bangsa mandiri jika memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya merdeka dari pihak asing yang mengintervensi penyusunan aturan perundang-undangan dan mengamankan aset nasional yang dikuasai pengusaha luar negeri. (red)

Gubernur Jawa Timur Tolak Jadi Jurkam Pilpres 2009

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menyatakan menolak menjadi juru kampanye kandidat salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2009.

Soekarwo mengaku akan bertindak fair dalam kampanye capres dan cawapres. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengambil cuti dan tetap menjalankan pemerintahan. "Untuk lebih menjaga netralitas dan keefektifan pemerintahan, saya memutuskan tidak menjadi tim sukses atau jurkam salah satu capres dan cawapres," kata Soekarwo, seusai menghadiri Pembukaan Musyarawah Kerja Nahdlatul Ulama di Surabaya.

Gubernur Soekarwo juga mengingatkan bupati dan wali kota di wilayahnya agar memilih kepentingan mana yang harus didahulukan. Meski tidak melarang bupati dan wali kota untuk menjadi tim sukses salah satu capres, dia berharap roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Soekarwo berjanji akan memberikan izin cuti kepada bupati dan wali kota, asal sesuai aturan dan mekanisme. "Kepala daerah yang menjadi tim sukses sah-sah saja, namun mereka harus mengajukan cuti terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melihat situasi terlebih dahulu, sebelum ijin cuti dikeluarkan. Intinya, jangan sampai mengganggu roda pemerintahan," katanya.

Saat ditanya soal namanya yang tercantum sebagai dewan pembina Gerakan Pro SBY di Jawa Timur, Soekarwo berkilah tidak pernah mengetahui hal itu. Dia mengaku tidak pernah diminta dan diberi tahu tim sukses untuk terlibat dalam pemenangan Yudhoyono - Boediono dalam Pemilihan Presiden 2009. (red)

Organisasi Internasional Bantu Warga Stren Kali Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Penggusuran warga stren kali oleh Pemerintah Kota Surabaya memantik reaksi dunia internasional. Salah satunya, Leaders and Organizers of Community Organization in Asia. Organisasi kemanusiaan yang berpusat di Filipina ini mengirim aktivis Jeff Wong untuk mendampingi warga stren kali.

Jeff Wong yang datang di Surabaya sejak tiga hari lalu mengaku prihatin atas nasib warga yang tinggal di bantaran sungai di Surabaya. LOCOA akan membantu warga stren kali dengan cara menjadi mediator dengan pemerintah agar tidak lagi melakukan penggusuran.

Menurut Jeff Wong, penggusuran yang dialami warga bantaran sungai di Surabaya merupakan cerminan sikap tidak adil pemerintah. Terlebih warga dituduh sebagai penyebab banjir dan perusak keindahan kota. Ia berjanji membantu warga mendekati pemerintah untuk mencegah terjadinya penggusuran. "Saya pikir apa yang dituduhkan kepada warga tidak benar. Selama ini mereka banyak membantu menjaga kelestarian sungai. Sedangkan soal penyebab banjir, justru banyak diakibatkan sampah atau limbah yang dibuang pabrik yang berdiri di stren kali," ujar pria asal Korea Selatan ini, Selasa (2/6).

Jeff Wong menilai warga stren kali di Surabaya menjadi korban politik yang terjadi di pemerintahan. Apalagi penggusuran dilakukan tak lama setelah pemilihan umum legislatif beberapa waktu lalu. Dia menduga ada oknum di pemerintahan dan pengusaha yang ikut bermain dalam proyek Water Ground City yang digagas World Bank (Bank Dunia). "Kami berusaha sekuat tenaga untuk menolak penggusuran ini. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang kongkalikong dengan pengusaha," katanya.

LOCOA merupakan organisasi kemanusiaan yang berpusat di Quezon City, Filipina. Lembaga ini berhasil mencegah penggusuran di Korea Selatan untuk penyelenggaraan Olimpiade Seoul 1988. Kini mereka berharap hal yang sama bisa dilakukan bagi warga stren kali di Surabaya. (red)

3 Desa Rawan Lumpur Lapindo Tolak Bantuan Sosial

Warta Jatim, Surabaya - Warga Desa Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi, Sidoarjo, Jawa timur, yang berada di kawasan rawan lumpur Lapindo Brantas menolak bantuan sosial yang ditawarkan pemerintah. Mereka menolak karena tidak ada kejelasan ganti rugi yang akan diterima.

Pemerintah menawarkan bantuan sosial berupa uang kontrak rumah selama dua tahun senilai Rp 5 juta, uang relokasi Rp 500.000 per keluarga, serta uang jatah hidup Rp 300.000 per jiwa per bulan selama enam bulan.

Hariyanto, warga Desa Mindi, mengatakan, warga tetap akan tinggal di daerah masing-masing sampai ada kejelasan ganti rugi. Meski saat ini banyak gelembung atau sumber gas baru muncul di tiga desa tersebut, warga masih menunggu komitmen pemerintah dan PT Lapindo Brantas.

“Warga menyadari rumahnya sangat tidak layak untuk ditempati. Namun, apakah pemerintah juga menyadari kalau memiliki kewajiban membayar ganti rugi tersebut?” ujar Hariyanto, Selasa (2/6).

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Achmad Zulkarnaen mengatakan, bantuan sosial rencananya diberikan kepada 756 keluarga meliputi 2.174 jiwa. Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial adalah warga RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 12 Desa Siring; RT 1 dan RT 2 Desa Jatirejo; serta RT 10, RT 12, dan RT 13 Desa Mindi.

Berlarutnya penyelesaian lumpur Lapindo ini membuat Tim Pemantau Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) geram. Ketua Tim Priyo Budi Santoso meminta pemerintah menyelesaikan dampak sosial warga korban lumpur. Dia memberikan batas waktu tiga bulan untuk menyelesaikan persoalan ini. “Jika pemerintah tidak menghiraukan batas waktu ini, DPR akan menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah,” ujarnya. (red)

DPRD Jawa Timur Minta Bagian Dana APBD

Warta Jatim, Surabaya - Meski telah mendapatkan fasilitas dari negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur belum puas. Kini mereka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk fraksi-fraksi selama menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD.

Sekretaris DPRD Jatim Edi Purwinarto mengatakan, dana APBD itu belum termasuk fasilitas mobil bagi ketua dan wakil ketua fraksi. Dia mengaku tuntutan tersebut bukan kehendak anggota DPRD Jatim, melainkan dilontarkan anggota Dewan yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). "Keinginan fraksi tersebut akan dimatangkan dalam Munas ADPSI di Batu, Jatim, 16-18 Juli mendatang. Selanjutnya mereka akan memperjuangkan usulan tersebut agar disetujui," ujar Edi, Senin (1/6).

Ketua DPRD Jatim Djafar Shodiq mengatakan, usulan yang dilontarkan ADPSI sangat masuk akal. Pasalnya, selama ini fraksi memiliki nilai strategis saat Dewan mengambil keputusan. Selama ini anggota fraksi merasa dianaktirikan, karena minimnya fasilitas yang didapat. "Bagaimanapun keberadaan fraksi sangat berperan dalam menjalankan fungsi legislali. Karena itu, kami akan meminta pemerintah memperhatikan usulan ini."

Secara terpisah, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan tidak dapat menerima usulan anggota Dewan tersebut. Sebab, Pemprov tidak bisa mendanai fraksi-fraksi di DPRD dengan dana APBD di luar aturan. "Pengucuran dana dari APBD pasti ada aturan mainnya, karena kami bekerja berdasarkan UU yang ada. Namun, kami masih bisa berdiskusi dengan anggota Dewan untuk mencari solusi terbaik," ujarnya.(red)

Beberapa Wilayah di Jawa Timur Rawan Rusuh

Warta Jatim, Surabaya - Jawa Timur masuk dalam kawasan rawan kerusuhan selama masa kampanye dan Pemilihan Presiden 2009. Hal itu disampaikan Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Jhoni Latuperisa pada simulasi pengamanan VVIP menjelang Pilpres 2009 di Markas Polda Jatim, Senin (1/5).

Menurut Jhoni kerawanan itu disebabkan beberapa hal. Di antaranya potensi ketidakpuasaan dari masyarakat terkait sejumlah isu yang diangkat para capres dan cawapres. "Salah satu tingkat kerawanan terbesar ada di korban Lapindo. Mereka siap ‘menyerbu’ para capres dan cawapres yang melakukan kampanye dan mengangkat isu Lapindo untuk komoditas politiknya."

Polda Jatim akan mengerahkan 3 tim pengamanan VVIP yang terdiri atas 65 personel terlatih. Menurut Jhoni, sejak April lalu tim pengamanan sudah mendapatkan pelatihan menembak, mengemudi, dan menyelamatkan para capres dan cawapres dari kemungkinan terburuk. "Tugas mereka, mulai dari ring I dan seterusnya. Khusus, untuk Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini masih menjabat presiden, pengamanan akan dikoordinasikan dengan Paspampres."

Kombes Jhoni Latuperisa menjamin keamanan di Jatim dalam masa Pilpres akan bisa diatasi. Pihaknya juga akan mengerahkan 2/3 kekuatan dengan metode pengamanan berlapis secara kewilayahan. TNI juga siap membantu bila dibutuhkan.

Meski menjelaskan tentang adanya ancaman kerawanan di Jatim, Kombes Jhoni Latuperisa tidak menyebutkan wilayah yang dimaksud. Dia beralasan, yang memiliki kewenangan menjawab dan menjelaskan soal itu Kapolda Jatim. (red)