Warta Jatim, Sidoarjo – Warga menolak rencana pembangunan tanggul lumpur Lapindo di Desa Kedungbendo, Tanggulangin, Sidoarjo, Jaw aTimur. Penolakan itu dilandasi sikap pemerintah dan PT Lapindo Brantas yang belum juga melunasi kewajiban membayar ganti rugi tanah dan bangunan warga.
Warga Kedungbendo mengatakan hingga kini Lapindo dan pemerintah hanya membayar 20% ganti rugi. Sisa 80 %, masih terus dijanjikan, entah sampai kapan. "Pada dasarnya warga tidak keberatan dengan rencana perbaikan dan peninggian tanggul. Namun, selesaikan dulu kewajiban pemerintah dan Lapindo. Warga sudah sering kali mengalah," kata Udin, warga Kedungbendo, Kamis (25/6).
Menurut Udin, hingga kini warga hanya bisa bersabar menunggu pelunasan ganti rugi. Warga sudah berkali-kali menuntut hak dengan mendatangi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT Minarak Lapindo Jaya, serta Gubernur, tapi hanya dijawab akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan PT Lapindo Brantas di Jakarta.
Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen membenarkan pernyataan warga. Menurut dia, 163 warga hingga kini belum memperoleh realisasi 80% ganti rugi seperti dijanjikan Lapindo Brantas.
BPLS tidak bisa berbuat banyak atas penolakan warga, sehingga hanya bisa memperbaiki tanggul di sisi Ketapang, Tanggulangin, dan Glagaharum. "Rencananya perbaikan tanggul akan dilakukan di titik 79 - 80 yang ambles sepanjang 180 meter. Namun, karena ada penolakan, kami hanya memperbaiki di ketiga wilayah tersebut," kata Zulkarnaen.
Ahmad Zulkarnaen khawatir lumpur akan meluber ke luar tanggul, terutama di kawasan Kedungbendo yang berdekatan dengan ratusan rumah 163 warga yang menolak pembangunan tanggul. (red)
Warga Kedungbendo mengatakan hingga kini Lapindo dan pemerintah hanya membayar 20% ganti rugi. Sisa 80 %, masih terus dijanjikan, entah sampai kapan. "Pada dasarnya warga tidak keberatan dengan rencana perbaikan dan peninggian tanggul. Namun, selesaikan dulu kewajiban pemerintah dan Lapindo. Warga sudah sering kali mengalah," kata Udin, warga Kedungbendo, Kamis (25/6).
Menurut Udin, hingga kini warga hanya bisa bersabar menunggu pelunasan ganti rugi. Warga sudah berkali-kali menuntut hak dengan mendatangi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT Minarak Lapindo Jaya, serta Gubernur, tapi hanya dijawab akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan PT Lapindo Brantas di Jakarta.
Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen membenarkan pernyataan warga. Menurut dia, 163 warga hingga kini belum memperoleh realisasi 80% ganti rugi seperti dijanjikan Lapindo Brantas.
BPLS tidak bisa berbuat banyak atas penolakan warga, sehingga hanya bisa memperbaiki tanggul di sisi Ketapang, Tanggulangin, dan Glagaharum. "Rencananya perbaikan tanggul akan dilakukan di titik 79 - 80 yang ambles sepanjang 180 meter. Namun, karena ada penolakan, kami hanya memperbaiki di ketiga wilayah tersebut," kata Zulkarnaen.
Ahmad Zulkarnaen khawatir lumpur akan meluber ke luar tanggul, terutama di kawasan Kedungbendo yang berdekatan dengan ratusan rumah 163 warga yang menolak pembangunan tanggul. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar