Menjelang Pemilu 2009, selain berbicara tentang partai politik mana yang pantas menang, dda fakta lain yang juga menarik untuk dibicarakan. Ya, apalagi kalau bukan tentang keberadaan lembaga survey di Indonesia.
Pelaksanaan pilkada di beberapa daerah nampaknya menjadi ladang empuk bagi para lembaga survei untuk melakukan penelitian di berbagai tingkatan masyarakat. Hasilnya? Saat penghitungan suara manual dilakukan KPU di masing-masing kabupaten/kota, ternyata tidak berbeda jauh dengan quick count lembaga survey yang ada.
Lantas bagaimana dengan kondisi di Jatim? Seiring dengan banyaknya masyarakat pun dibuat percaya dengan hasil lembaga survey yang ada. Mereka pun bisa menebak hasil pelaksanaan pilkada di beberapa kabupaten/kota.
Pasca pelaksanaan pilgub Jatim putaran II yang baru saja berakhir 4 November lalu, ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey mulai menurun. Apa penyebabnya? Ternyata hasil quick count, seluruh lembaga survey berbeda dengan hasil rekapitulasi suara KPUD Jatim. Lantas siapa yang harus disalahkan?
Seiring berjalannya, lembaga survey kembali membuat heboh negeri ini. Kali ini adalah hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI), di bulan November ini. Survey yang mengambil tema tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini, membuat berang dua parpol besar di Indonesia, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Bagaimana tidak? Mereka seakan tidak percaya, terhadap hasil survey LSI yang menyebutkan Partai Demokrat bertengger di puncak, setelah menggeser PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait pun berkomentar pedas dengan mengatakan, lembaga survey telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu 2009. Benarkah demikian? Wallahualam
Namun, bagi saya, apapun hasil survey tersebut patut dijadikan catatan bagi parpol besar yang selama ini berkuasa di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang bisa dipetik dari poin tersebut. Yang pertama, dalam survey yang dilakukan bulan November 2008 ini disebutkan bila PDI Perjuangan hanya mendapatkan 14 % suara, sedangkan Partai Golkar memperoleh dukungan 16 % suara.
Dari hasil survey tersebut juga dijelaskan, bila PDI Perjuangan mengalami penurunan sebesar 10 % dibandingkan survey bulan Juni 2008. Begitu juga dengan Partai Golkar, yang dinilai mengalami penurunan sebesar 4 %. Satu-satunya partai yang tidak mengalami penurunan adalah Partai Demokrat.
Pada bulan November ini, LSI menilai telah terjadi perubahan sentimen politik pemilih pada partai politik di papan atas akibat kecenderungan swing voter. Dalam tiga tahun terakhir ini, LSI mencatat telah terjadi 4 kali perubahan, dimana Partai Golkar tidak lagi dipercaya memimpin.
Lalu bagaimana nasib Partai Demokrat, yang mengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden 2009 mendatang? Berdasarkan catatan LSI, partai ini tidak mengalami perubahan berarti bahkan cenderung mengalami peningkatan.
Dari data LSI, jika dibandingkan hasil survey di bulan Juni lalu, Partai Demokrat justru mengalami kenaikan sebesar 8 %. Sedangkan, bila dibandingkan dengan hasil pemilu 2004, Demokrat mengalami kenaikan sebesar 10 %. Betapa hebatnya partai ini? Lalu apa resep mereka bisa sesukses ini?
LSI mencatat salah satu kunci sukses Demokrat, adalah pencitraan yang dilakukan di media massa, baik elektronik dan cetak. Iklan-iklan politik mereka yang menceritakan kesuksesan pemerintahan SBY-JK, sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia.
Sepak Terjang Demokrat
Ada sebuah pemikiran yang sangat menarik dari hasil survey tersebut. Apakah pantas Demokrat kembali memimpin republik ini? Beberapa catatan yang berhasil saya dapatkan menyebutkan ada fakta tentang tidak bersihnya Partai Demokrat. Bukan bermaksud apa-apa. Catatan ini, saya harapkan bisa menjadi bahan perenungan bagi masyarakat sebelum menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu mendatang.
Sekarang mari kita tengok perjalanan 4 tahun Partai Demokrat dalam memimpin bangsa ini, yang membuktikan bila partai ini hanya mengandalkan pencitraan di kalangan masyarakat. Namun, banyak kadernya yang tersangkut berbagai macam persoalan hukum.
Pertama adalah kasus korupsi yang melibatkan Ismunarso, Bupati Situbondo yang notabene Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp. 45,7 miliar.
Kedua, korupsi yang dilakukan Bupati Minahasa Utara yang juga kader Partai Demokrat, Vonnie Aneke Panambunan. Bupati perempuan ini, telahmenyelewengkan jabatannya, hingga merugikan negara Rp. 4 miliar.
Ketiga, kasus korupsi yang dilakukan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Pria yang juga mantan direktur komersil Semen Baturaja ini, telah merugikan negara sekitar Rp 600 miliar. Disinyalir, kasus ini juga melibatkan kader demokrat yang duduk di DPR/MPR yakni Azam Azman.
Tidak itu saja, Ketua DPD Partai Demorat Provinsi Jambi As'ad Syam, juga ditahan Kejari Muarojambi, karena melakukan tindakan korupsi jaringan listrik PLTD Sungai Bahar senilai Rp 4 miliar di tahun 2004.
Dan, contoh yang terakhir adalah kasus pengalihan hutan bakau, di Tanjung Siapi-api yang juga melibatkan anggota DPR dari Partai Demokrat Sarjan Tahir.
Dari beberapa fakta yang telah ada tersebut, Anda bisa menilai sendiri, apakah pantas LSI menempatkan Partai Demokrat sebagai partai yang bersih dan dipercaya rakyat? Dan yang menjadi pertanyaan, kemana uang hasil korupsi tersebut? Jangan-jangan digunakan untuk iklan politik di media massa yang biayanya miliaran rupiah itu. Apa tidak sepatutnya dana sebesar itu, diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi saya kesejahteraan rakyat lebih penting, daripada mengiklankan diri menjadi sosok yang baik, tetapi dibungkus dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Lalu bagaimana dengan Anda? Selamat menilai dan memilih dengan nurani Anda !!!
Oleh : Yovinus Guntur Wicaksono, aktivis Komunitas SATU, sekaligus pemerhati masalah sosial.
Lantas bagaimana dengan kondisi di Jatim? Seiring dengan banyaknya masyarakat pun dibuat percaya dengan hasil lembaga survey yang ada. Mereka pun bisa menebak hasil pelaksanaan pilkada di beberapa kabupaten/kota.
Pasca pelaksanaan pilgub Jatim putaran II yang baru saja berakhir 4 November lalu, ternyata tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey mulai menurun. Apa penyebabnya? Ternyata hasil quick count, seluruh lembaga survey berbeda dengan hasil rekapitulasi suara KPUD Jatim. Lantas siapa yang harus disalahkan?
Seiring berjalannya, lembaga survey kembali membuat heboh negeri ini. Kali ini adalah hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI), di bulan November ini. Survey yang mengambil tema tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini, membuat berang dua parpol besar di Indonesia, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Bagaimana tidak? Mereka seakan tidak percaya, terhadap hasil survey LSI yang menyebutkan Partai Demokrat bertengger di puncak, setelah menggeser PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait pun berkomentar pedas dengan mengatakan, lembaga survey telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu menjelang Pemilu 2009. Benarkah demikian? Wallahualam
Namun, bagi saya, apapun hasil survey tersebut patut dijadikan catatan bagi parpol besar yang selama ini berkuasa di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang bisa dipetik dari poin tersebut. Yang pertama, dalam survey yang dilakukan bulan November 2008 ini disebutkan bila PDI Perjuangan hanya mendapatkan 14 % suara, sedangkan Partai Golkar memperoleh dukungan 16 % suara.
Dari hasil survey tersebut juga dijelaskan, bila PDI Perjuangan mengalami penurunan sebesar 10 % dibandingkan survey bulan Juni 2008. Begitu juga dengan Partai Golkar, yang dinilai mengalami penurunan sebesar 4 %. Satu-satunya partai yang tidak mengalami penurunan adalah Partai Demokrat.
Pada bulan November ini, LSI menilai telah terjadi perubahan sentimen politik pemilih pada partai politik di papan atas akibat kecenderungan swing voter. Dalam tiga tahun terakhir ini, LSI mencatat telah terjadi 4 kali perubahan, dimana Partai Golkar tidak lagi dipercaya memimpin.
Lalu bagaimana nasib Partai Demokrat, yang mengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden 2009 mendatang? Berdasarkan catatan LSI, partai ini tidak mengalami perubahan berarti bahkan cenderung mengalami peningkatan.
Dari data LSI, jika dibandingkan hasil survey di bulan Juni lalu, Partai Demokrat justru mengalami kenaikan sebesar 8 %. Sedangkan, bila dibandingkan dengan hasil pemilu 2004, Demokrat mengalami kenaikan sebesar 10 %. Betapa hebatnya partai ini? Lalu apa resep mereka bisa sesukses ini?
LSI mencatat salah satu kunci sukses Demokrat, adalah pencitraan yang dilakukan di media massa, baik elektronik dan cetak. Iklan-iklan politik mereka yang menceritakan kesuksesan pemerintahan SBY-JK, sedikit banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia.
Sepak Terjang Demokrat
Ada sebuah pemikiran yang sangat menarik dari hasil survey tersebut. Apakah pantas Demokrat kembali memimpin republik ini? Beberapa catatan yang berhasil saya dapatkan menyebutkan ada fakta tentang tidak bersihnya Partai Demokrat. Bukan bermaksud apa-apa. Catatan ini, saya harapkan bisa menjadi bahan perenungan bagi masyarakat sebelum menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu mendatang.
Sekarang mari kita tengok perjalanan 4 tahun Partai Demokrat dalam memimpin bangsa ini, yang membuktikan bila partai ini hanya mengandalkan pencitraan di kalangan masyarakat. Namun, banyak kadernya yang tersangkut berbagai macam persoalan hukum.
Pertama adalah kasus korupsi yang melibatkan Ismunarso, Bupati Situbondo yang notabene Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp. 45,7 miliar.
Kedua, korupsi yang dilakukan Bupati Minahasa Utara yang juga kader Partai Demokrat, Vonnie Aneke Panambunan. Bupati perempuan ini, telahmenyelewengkan jabatannya, hingga merugikan negara Rp. 4 miliar.
Ketiga, kasus korupsi yang dilakukan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Pria yang juga mantan direktur komersil Semen Baturaja ini, telah merugikan negara sekitar Rp 600 miliar. Disinyalir, kasus ini juga melibatkan kader demokrat yang duduk di DPR/MPR yakni Azam Azman.
Tidak itu saja, Ketua DPD Partai Demorat Provinsi Jambi As'ad Syam, juga ditahan Kejari Muarojambi, karena melakukan tindakan korupsi jaringan listrik PLTD Sungai Bahar senilai Rp 4 miliar di tahun 2004.
Dan, contoh yang terakhir adalah kasus pengalihan hutan bakau, di Tanjung Siapi-api yang juga melibatkan anggota DPR dari Partai Demokrat Sarjan Tahir.
Dari beberapa fakta yang telah ada tersebut, Anda bisa menilai sendiri, apakah pantas LSI menempatkan Partai Demokrat sebagai partai yang bersih dan dipercaya rakyat? Dan yang menjadi pertanyaan, kemana uang hasil korupsi tersebut? Jangan-jangan digunakan untuk iklan politik di media massa yang biayanya miliaran rupiah itu. Apa tidak sepatutnya dana sebesar itu, diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi saya kesejahteraan rakyat lebih penting, daripada mengiklankan diri menjadi sosok yang baik, tetapi dibungkus dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Lalu bagaimana dengan Anda? Selamat menilai dan memilih dengan nurani Anda !!!
Oleh : Yovinus Guntur Wicaksono, aktivis Komunitas SATU, sekaligus pemerhati masalah sosial.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar