Dinkes Jatim Tetapkan 12 Kabupaten Endemi Flu Meksiko

Warta Jatim, Surabaya - Dua belas kabupaten di Provinsi Jawa Timur dinyatakan endemi flu Meksiko. Hingga saat ini 36 warga Jatim dinyatakan positif tertular virus H1N1.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim Pawik Supriyadi mengatakan, daerah endemi flu Meksiko di Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Surabaya, Nganjuk, Malang, Sidoarjo, Jember, Ponorogo, Mojokerto, Probolinggo, Jombang, dan Lamongan.

Dari 89 pasien yang diduga tertular flu Meksiko di Jawa Timur, 36 orang di antaranya dinyatakan positif tertular. “Sebagian besar dari mereka sudah sembuh dan boleh pulang,” kata Pawik Supriyadi, Jumat (31/7).

Menurut Pawik, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk menangani pasien yang diduga tertular flu Meksiko. Pasien yang kondisinya parah akan dirujuk ke rumah sakit terdekat atau dikirim ke salah satu rumah sakit pemerintah.

Dinas Kesehatan Jatim menyiapkan anggaran Rp 3 miliar untuk penanganan flu Meksiko. Jika kurang, akan mengajukan penambahan anggaran dalam perubahan APBD Jatim.

Pawik Supriyadi meminta masyarakat tidak panik menanggapi penyebaran flu Meksiko. “Yang penting masyarakat tidak khawatir. Jika merasa sakit seperti flu Meksiko, segera periksakan diri ke puskemas atau rumah sakit terdekat,” katanya.(red)

DPRD Jawa Timur ‘Plesir’ ke Luar Negeri

Warta Jatim, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, menjelang berakhirnya masa tugas akhir Agustus mendatang. Diduga kunjungan kerja hanya sebagai kedok untuk berlibur ke luar negeri, menghabiskan sisa dana anggaran.

Sekretaris DPRD Edy Purwinarto mengaku mengetahui rencana kunjungan kerja yang akan dilakukan anggota seluruh komisi tersebut. “Soal kunjungan keluar negeri itu memang benar. Namun berapa anggarannya, saya tidak tahu,” kata Edy Purwinarto, Kamis (30/7).

Menurut Edy, kunjungan kerja akan dilakukan bergantian oleh seluruh anggota Dewan, antara 26-31 Juli dan 1-8 Agustus. Sasaran kunjungan kerja antara lain Korea Selatan, China, Jepang, dan Thailand.

Ketua Komisi B Ali Mudji mengatakan, peserta kunjungan kerja ke luar negeri ini akan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama sudah berangkat, sedangkan kelompok kedua masih menunggu izin Menteri Dalam Negeri.

“Tujuan kunjungan kerja untuk melakukan studi banding. Kami berharap hasilnya dapat dilanjutkan dan diterapkan oleh anggota Dewan yang akan datang,” ujar Ali Mudji.

Salah seorang sumber di Sekretariat DPRD Jatim mengatakan, dana kunjungan ke luar negeri tersebut Rp 5 miliar untuk 100 anggota Dewan. Setiap anggota menerima uang saku Rp 50 juta. Anggaran tersebut diambil dari APBD Jawa Timur tahun 2009. (red)

LBH Surabaya: Kinerja DPRD Se-Jawa Timur Buruk

Warta Jatim, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menilai kinerja seluruh DPRD di Provinsi Jawa Timur periode 2004–2009 buruk. Penilaian itu berdasarkan fungsi legislasi dan pengelolaan anggaran DPRD yang tidak berjalan dengan baik.

Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, hampir seluruh aturan yang disahkan DPRD adalah usulan eksekutif. DPRD di seluruh wilayah Jawa Timur minim inisiatif mengusulkan pengesahan peraturan.

Hal itu menyebabkan aturan yang disahkan cenderung berpihak pada kepentingan eksekutif daerah. Sedikit sekali aturan yang disahkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. “Anggota Dewan tidak peka terhadap masalah masyarakat. Mereka pantas mendapat nilai merah,” ujar Syaiful Aris, Kamis (30/7).

Syaiful berharap anggota DPRD periode 2009-2014 di seluruh Jawa Timur akan lebih baik dalam menjalankan tugas, baik dalam menyusun peraturan maupun mengelola anggaran.

“Kami berharap anggota Dewan periode mendatang melibatkan masyarakat dalam membuat regulasi maupun menggunakan anggaran. Bagaimanapun, mereka dipilih rakyat dan wajib bekerja untuk rakyat.” (red)

Mengapa Elin Stres?

Buruh migran itu stres akibat trauma di negeri seberang. Gaji tak dibayar. Dijadikan hadiah taruhan oleh majikan.

SEORANG perempuan muda berparas cantik tertidur pulas di ruang paviliun Cempaka RSUD Jombang. Dia adalah Elin Prasetyawati, 29 tahun, seorang buruh migran yang baru saja pulang dari Singapura. Tidak ada aktivitas yang dilakukan perempuan beranak empat ini kecuali tidur, menjerit, dan marah-marah tanpa sebab yang jelas.

Apa yang menyebabkan Elin menjadi seperti itu? Kabarnya ia mengalami trauma selama bekerja di Singapura. Tidak itu saja, kondisi kejiwaan Elin juga diperburuk dengan adanya disharmoni dalam kehidupan rumah tangganya.

Koordinator Divisi Pendampingan Woman Crisis Centre Jombang Sholahuddin yang setia mendampingi Elin mengatakan, proses perjalanan Elin sebelum dan selama bekerja di Singapura tak ubah dengan buruh migran lain. Ia harus terjerat dalam lingkaran mafia yang sering membelenggu dan menjebak keberadaan para buruh migran.

Elin berangkat ke Singapura pada 10 Juni 2008 melalui PT MLS Surabaya. Ia berangkat penuh keterpaksaan karena perintah suami, Noor Afandi, 34 tahun. Ia juga keberatan karena harus meninggal buah hatinya yang masih berumur dua bulan. Elin pun harus berangkat bermusafir ke Negeri Singa, dengan harapan bisa memperoleh sedikit rezeki dari negara mungil ini. Ia berangkat dengan tekad memperbaiki ekonomi keluarga.

Setiba di Singapura ia diterima sebuah agen buruh migran di sana. Namun, dasar apes, ternyata agen tersebut merupakan jaringan mafia yang memperalat buruh migran. Selama bekerja di Singapura, Elin pun harus berganti majikan selama empat kali. Tidak itu saja, ia juga menjadi korban perdagangan manusia oleh jaringan mafia di Singapura.

Elin dijadikan taruhan para majikan di Singapura. Dalam taruhan tersebut, yang menang berhak mendapatkan Elin untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. “Tidak menutup kemungkinan Elin dijadikan korban eksploitasi seksual oleh para majikan di sana. Tanda-tanda itu muncul saat kami menyinggung soal ini ke Elin,” kata Sholahuddin.

Tidak tahan dengan perlakuan majikan, Elin memutuskan pulang ke tanah kelahirannya di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Jombang, pada 31 Mei 2009.

Setiba di Bandara Juanda Surabaya, Elin melanjutkan perjalanan ke Terminal Bungurasih. Namun, nasib sial kembali menimpa. Ia dirampok oleh sopir taksi yang ditumpanginya. Uang Rp 600 ribu, paspor, dan surat-surat penting lain dibawa kabur perampok.

Elin yang saat itu kebingungan hanya bisa berjalan ke sana-kemari di Terminal Bungurasih yang terkenal tidak ramah dengan warga pendatang. Namun, Dewi Fortuna masih mendekat ke Elin. Ia ditemukan oleh salah satu tetangga desanya, kemudian dipulangkan ke kampung halamannya.

Selama berada di kampung halaman, kondisi kejiwaan Elin semakin tidak stabil. Terlebih dia mendapati kenyataan buah hati yang ditinggalkannya dalam usia dua bulan kini telah tiada. Dari keterangan Muhtadin, ketua RT setempat, anak keempat Elin meninggal pada usia 8 bulan karena sakit. Sebelumnya anak ketiga juga meninggal karena sakit, beberapa bulan sebelum Elin berangkat ke Singapura.

Elin yang semula ceria lambat laun menjadi menjadi pendiam dan penyendiri. Puncaknya terjadi pada 19 Juni lalu. Pada saat itu Elin mengamuk dan melempari kaca rumahnya hingga pecah. Bahkan, ia sering mengejar dan melempari siapa pun yang berada di dekatnya. (bersambung)

6 Santri Ponpes Salafi Assafiiyah Positif Flu Meksiko

Warta Jatim, Surabaya – Enam santri Pondok Pesantren Salafi Assafiiyah Al Fitrah, Kali Kedinding, Surabaya, positif tertular virus flu Meksiko. Mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr Soetomo Surabaya.

Enam santri tersebut berusia 12-17 tahun. Mereka sempat dirawat di RS Haji Sukolilo. “Mereka kami rujuk, setelah pihak surveillance Dinas Kesehatan menyatakan mereka positif terkena flu babi. Sebelumnya kami juga mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan RSUD dr Soetomo,” kata Imron Wahyudi, juru bicara RS Haji Sukolilo, Rabu (29/7).

Menurut Imron, RS Haji Sukolilo saat ini merawat 23 santri Ponpes Salafi Assafiiyah Al Fitrah yang diduga tertular virus flu Meksiko. Sebelumnya RS ini merawat 50 santri, namun sebagian sudah dibolehkan pulang.

Selain merawat santri Ponpes Salafi Assafiiyah Al Fitrah, Rabu pagi tadi RS Haji Sukolilo menerima pasien yang diduga tertular virus flu Meksiko dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. (red)

Dinkes Surabaya Dirikan Posko Flu Meksiko di Pondok Pesantren

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Kesehatan Kota Surabaya mendirikan posko pencegahan dan penyebaran virus flu Meksiko di setiap pondok pesantren di Surabaya. Langkah ini sebagai antisipasi penyebaran virus flu Meksiko di kalangan penghuni pesantren, seperti terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Esty Martiana mengatakan, sebagai tahap awal pihaknya akan membangun posko pencegahan flu Meksiko di Ponpes Salafi Assafiiyah Al-Fitrah. Posko ini akan berfungsi sebagai klinik darurat bagi santri sebelum dirujuk ke rumah sakit.

“Posko ini berfungsi sebagai tempat awal pemeriksaan. Kami berharap posko ini dapat meminimalisir penyebaran virus flu babi di kalangan penghuni pondok pesantren,” kata Esty Martiana, Selasa (28/7).

Menurut Esty, 50 santri Pondok Pesantren Salafi Assafiiyah Al-Fitrah yang diduga terjangkit virus flu Meksiko saat ini dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo. Sebagai besar di antaranya sudah dibolehkan pulang karena dinyatakan tidak tertular virus flu Meksiko.

Esty mengatakan, penyebaran virus flu Meksiko sangat mudah. Terutama di tempat berkumpul banyak orang, seperti asrama dan pondok pesantren. Namun, pasien flu Meksiko lebih mudah diobati karena virus ini lebih jinak dibandingkan virus flu burung. (red)

Survei Kebutuhan Hidup Layak Rawan Manipulasi

Warta Jatim, Surabaya - Survei kebutuhan hidup layak untuk penentuan upah minimum kabupaten/kota Surabaya tahun 2010 yang akan diselenggarakan 1- 15 Agustus rawan manipulasi. Hal itu dikatakan Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Surabaya Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, berdasarkan pengalaman, proses survei KHL berlangsung tidak objektif dan terkesan tertutup. Misalnya saja penentuan UMK 2009. Berdasarkan perhitungan Dewan Pengupahan, UMK Surabaya ditetapkan Rp 948.500. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan hidup layak 6 kabupaten/kota lain.

"Berdasarkan temuan kami, survei UMK tahun lalu hampir semuanya dimanipulasi, terutama di kota Surabaya. Seharusnya sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan hidup jauh lebih tinggi dibandingkan kota lain. Namun, pada kenyataannya, Wali Kota memutuskan UMK Rp 948.500, jauh lebih kecil dibandingkan Malang dan Pasuruan. Ini kan lucu," kata Jamaluddin, Selasa (28/7).

Jamaluddin berharap Dewan Pengupahan yang melakukan survei bertindak transparan. Apalagi 46 komponen KHL terus mengalami kenaikan. KASBI akan mengawasi survei tersebut. Selain itu, juga akan melakukan survei sendiri, sebelum akhirnya disamakan persepsinya dengan survei Dewan Pengupahan.

Perlu diketahui, melalui Keputusan Wali Kota, pada 19 Mei 2009 dibentuk Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Dewan ini beranggotakan 43 orang, terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. (red)

Kepala Daerah Jawa Timur Tak Paham Alokasi Anggaran

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai bupati dan wali kota di wilayahnya belum siap mengalokasikan anggaran pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Anggaran kedua bidang tersebut merupakan layanan dasar untuk masyarakat.

Soekarwo mengaku kesulitan dalam menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis. Sebab, para bupati dan wali kota kurang siap menyikapi kebijakan Pemprov. "Pada dasarnya segala aspek yang dibutuhkan dalam pendidikan dan kesehatan, Pemprov sudah cukup siap. Sekarang tergantung kesiapan masing-masing daerah," kata Soekarwo, Senin (27/7).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis di setiap kabupaten dan kota. Selain itu, akan dibuat nota kesepahaman dengan bupati dan wali kota.

"Untuk fokus perubahan APBD 2009, kami memang mengarahkan pada pembiayaan pendidikan dan kesehatan gratis. Kami juga akan fokus pada pertanian dan pengadaan pupuk organik di Jatim."

Soekarwo berharap semua bupati dan wali kota memahami alokasi anggaran pendidikan dan layanan kesehatan gratis, sehingga program tersebut cepat dilaksanakan dan masyarakat segera merasakan hasilnya.(red)

Rp 500 Juta Pesangon Anggota DPRD Jatim 2004-2009

Warta Jatim, Surabaya - Sekitar 120 anggota DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 akan menerima uang pesangon senilai Rp 500 Juta. Termasuk, bekas Ketua DPRD Jatim, Fathorasjid, yang saat ini ditahan di rumah tahanan Medaeng karena kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Sekretaris DPRD Jatim, Edy Purwinarko mengatakan, dana pesangon akan diambil dari APBD Jatim tahun 2009. Pesangon akan diberikan kepada seluruh anggota Dewan.

Menurut Edy Purwinarko, masing-masing anggota DPRD akan menerima uang pesangon berdasarkan masa jabatan dikalikan uang representasi. Ketua Dewan menerima Rp 3 juta dikali masa jabatan, Wakil Ketua, Rp 2,4 juta dikali masa jabatan, dan anggota dewan menerima Rp 2,25 juta dikalikan masa jabatannya.

Edy mengatakan, uang jasa tersebut akan diberikan akhir bulan Agustus, bersamaan dengan berakhirnya masa tugas anggota Dewan 2004-2009. “Besaran uang jasa tersebut, bergantung pada jabatan dan masa pengabdian anggota Dewan. Total keseluruhan Rp 500 juta,” kata Edy Purwinarko, Senin (27/7). (red)

Pemancing Tanggung di Laut Ganas

Pemerintah menggenjot jumlah siswa sekolah menengah kejuruan. Minim sarana praktik dan tenaga pengajar memaksa SMK menguber lesatan laju teknologi.

Lebih dari dua pekan Arif tidak bekerja. Bisnis desain grafisnya sepi order. Pemuda perantau berusia 29 tahun, asal Medan, Sumatera Utara, ini tiba di Jakarta tahun 2005. Sejak itu dia mencari penghidupan sebagai pekerja lepas desain grafis dan tata letak (lay out) di sejumlah koran dan majalah. Sebagai bisnis sampingan, Arif membuka rental pengetikan skripsi dan percetakan kecil-kecilan.

Arif tidak pernah mencita-citakan profesi yang dilakoninya saat ini. “Saya tadinya bercita-cita jadi teknisi di Telkom,” ujar Arif pada suatu malam di kios pengetikannya yang sederhana.

Lulus sekolah menengah pertama tahun 1995, Arif dipaksa ayahnya masuk sekolah menengah teknologi (STM). Alasannya, lulusan STM lebih siap kerja dibandingkan lulusan SMA. “Ayah pensiun tahun 1992. Karena keterbatasan dana, dia memaksa saya masuk STM, karena lulusannya siap pakai. Kalau masuk SMA, dia harus menyiapkan duit kuliah, karena lulusan SMA tidak punya keterampilan.”

Arif sebenarnya lebih menginginkan masuk SMA. Dia ingin kuliah ke perguruan tinggi. Dengan nilai kelulusan (NEM) 47, Arif tergolong anak cerdas. Bermodal nilai kelulusan itu dia sebenarnya dapat masuk sekolah favorit di Medan. Namun apa lacur. Sebagai anak dia harus menuruti perintah sang ayah. Mengabaikan tes penerimaan siswa STM Negeri 2 (sekarang SMK Negeri 2) Medan, Arif dipaksa masuk ke Jurusan Elektronik STM Medan Putri.

Meleset dari harapan ayahnya, Arif hingga kini tak pernah menjadi teknisi elektronik. Sempat kuliah program diploma I jurusan operasi program komputer, Arif alhirnya malah malang melintang menjadi pekerja desain grafis dan tata letak di sejumlah surat kabar harian di Medan. Perwajahan harian Sumatera, harian Analog, dan koran Medan Bisnis pernah digarapnya.

Arif mengaku tak berminat menjadi teknisi elektronik. Meski pengetahuan yang diperolehnya di STM dapat menjadi modal membuka usaha kecil servis TV dan radio. “Minimal buka servis di depan rumah,” ujarnya.

Kemampuan teknis Arif tidak diimbangi kemampuan wirausaha. Inilah yang menyebabkan lulusan STM hanya dianggap calon tukang, ketimbang calon pengusaha. “Kegamangan waktu kita tamat, kita nggak berani buka usaha sendiri. Karena tidak pernah diajari cara membuka usaha. Hanya diajari jadi pekerja. Seharusnya paling tidak ada pelajaran hitung-hitungan. Misalnya, buka bengkel sepeda motor berapa modal awalnya.”

Jurang Hitam Dunia Industri
Kisah Arif menunjukkan betapa dalam jurang angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang dibutuhkan dunia industri. Pada pemerintahan Orde Baru, jurang itu pernah dijembatani dengan mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Caranya dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan di seantero negeri. Presiden Soeharto kal itu membayangkan lulusan SMK menjadi sendi penyokong industri Indonesia.

Program ini justru mengantarkan para lulusan SMK hanya sebagai bakal tukang, calon buruh. Akibatnya, lulusan SMK saat itu banyak yang memilih merantau ke Jepang yang berani memberi upah lebih besar.

Tumbangnya Orde Baru mengubur popularitas SMK. Menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas, krisis ekonomi 1998 menyebabkan banyak industri gulung tikar dan membuyarkan masa depan para lulusan SMK. “Ketika perusahaan tutup akibat krisis, dengan sendirinya, alumni SMK banyak yang nganggur,” katanya.

Sebelas tahun reformasi bergulir, sektor industri masih malas bergeliat. Pemerintah menanggapinya dengan memopulerkan kembali SMK. Lulusan sekolah menengah pertama dianjurkan masuk sekolah kejuruan. Serupa dengan tujuan pemerintah Orde Baru, lulusan SMK diharapkan mampu merangsang laju pertumbuhan industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Joko Sukirno mengatakan, 75% lulusan SMA adalah calon pengangguran. Sebab, hanya 25% lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sisanya adalah anak-anak muda yang miskin kemampuan kerja.

“Lulusan SMA sekarang satu juta orang,” kata Joko. Jika angka itu ditambah 800 ribu lulusan SMK, tahun ini sekitar 1, 4 juta anak muda belum dipastikan mendapat pekerjaan.

Pemerintah menargetkan hingga tahun 2014 sebanyak 67% lulusan SMP melanjutkan ke SMK. Target ini dua kali lebih tinggi dibandingkan target lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan ke SMA. Jika program ini berhasil, diperkirakan pada tahun 2014 sekolah kejuruan di seluruh Indonesia akan dihuni 6,5 juta siswa.

Namun percepatan teknologi menjadi penghalang utama para siswa SMK meraih cita-cita. Banyak SMK yang masih menggunakan kurikulum jadul, yang tidak lagi menjawab tantangan dunia industri modern.

Minim Fasilitas dan Pengajar
Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan hal-hal praktis, fasilitas ajar adalah modal utama SMK. Sayang, fasilitas yang dimiliki kebanyakan SMK saat ini masih jauh dari tujuan sekolah kejuruan.

“Pendirian SMK pasti dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri yang ada di sekitar SMK tersebut,” kata Joko Sukirno.

Akselerasi fasilitas pendidikan yang tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, menjadi batu sandungan bagi sekolah kejuruan. SMK Grafika Desa Putra Jakarta, misalnya, harus mengeluarkan duit miliaran rupiah untuk membeli mesin praktik demi mengikuti teknologi dan kebutuhan industri.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Grafika Desa Putra Priyono mengatakan, demi mengejar kebutuhan pasar kerja, sekolahnya membeli mesin cetak empat warna CTO Speedmaster seharga Rp 3 miliar lebih. Dana sebesar itu itu belum termasuk harga mesin cetak dua warna seharga Rp 500 juta.

Demi mengejar tuntutan perkembangan teknologi, SMK yang bernaung pada Yayasan Budi Mulia ini menyediakan 24 unit komputer merek Apple. Jenis komputer canggih ini terkenal mumpuni untuk desain grafis.

Namun fasilitas yang disediakan SMK swasta tidak semutakhir yang disediakan SMK negeri. Perbedaan kian mencolok pada SMK negeri yang baru dibangun.

Menurut Darmaningtyas, anggaran negara yang terbatas menyebabkan pemerintah seret menyediakan fasilitas prakrik bagi SMK negeri yang baru didirikan. “Karena SMK baru baru mengejar ruang belajar-mengajar, praktiknya belakangan. Pengadaan ruang dan peralatan itu butuh biaya mahal, tapi anggarannya terbatas,” ujar pengamat pendidikan ini.

SMK Negeri 9 Surabaya menjadi salah satu korban minimnya anggaran pemerintah untuk sekolah kejuruan. Kepala Sekolah Djoko Pratmodjo menuturkan, tahun 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengalir ke sekolahnya. Sementara janji bantuan dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi baru sebatas janji. “Soal bangku sekolah, kami bahkan harus menyewa,” kata Djoko.

Dari segi fasilitas, SMKN 9 yang membuka jurusan teater, musik, karawitan, pedalangan, dan tari ini masih kelimpungan. SMK yang sukses mencetak dalang Jawa Timur-an beken seperti Ki Sinarto dan Ki Surono ini menyewa alat pertunjukan wayang untuk praktik dalang. Perangkat praktik yang tersisa di sekolah sudah kuno dan ketinggalan zaman.

“Kalau untuk membeli, jelas kami butuh bantuan, karena harganya (peralatan dalang) 70 juta hingga 200 juta rupiah per set. Jika ada pementasan, kami harus menyewa perlengkapan wayang seharga 2 juta rupiah,” keluh Djoko Pratmodjo.

Masalah lain yang tidak kalah tragis adalah penyesuaian bidang keilmuan. Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, penyesuaian kurikulum sekolah kejuruan dengan perubahan teknologi sangat sulit dilakukan. Jalan yang mungkin ditempuh untuk mengantisipasi ketidakseimbangan percepatan teknologi dengan kurikulum, adalah dengan mengajarkan ilmu-ilmu dasar yang prinsipil.

Darmaningtyas memberikan contoh, guru harus memperkuat pengetahuan murid SMK terhadap rumus dasar matematika dalam teknologi otomotif. Dengan pemahaman yang fasih terhadap rumus dasar otomotif, murid diharapkan dapat mengembangkan variasi teknisnya. “Katakan misalnya matematika, rumusnya kan tetap dalam membuat teknologi. Yang berbeda variasinya. Biasanya guru-guru terjebak pada variasi, bukan pada penguasaan ilmu dasar. Tapi belajar ilmu dasar menjemukan. Murid-murid sering tidak tahan belajar ilmu dasar.”

Selain sarana dan kurikulum, Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Joko Sukirno mengakui ketersediaan tenaga pengajar menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan siswa SMK. Bertambahnya 500 siswa SMK tahun ini setidaknya membutuhkan 24 ribu guru. Satu guru dirasiokan mengajar 30 siswa.

Untuk menutup bolong tenaga pengajar itu, pemerintah memasok guru dari sekolah swasta dan mahasiswa tingkat akhir yang bidang studinya sesuai dengan jurusan SMK. “Kalau dipasok lewat pegawai negeri, tidak ada pegawai negeri untuk kejuruan. Belum pernah ada dalam sejarah. Padahal ini ada anak menunggu untuk diajar,” kata Joko.

Pendidikan Mental
Meski banyak hambatan, Joko Sukirno yakin lulusan SMK tidak dipersiapkan sekadar menjadi tukang dan buruh. “Kita ingin mencetak sumber daya manusia tingkat menengah yang tidak hanya bisa bekerja, tapi juga bisa bekerja dengan dirinya sendiri. Kita akan cetak enterpreneur,” katanya.

Menurut Joko, inilah yang membedakan SMK sekarang dengan sekolah kejuruan yang didirikan pada zaman Orde Baru. Pada SMK “masa depan” ini murid tidak hanya diajar bidang keahlian, tapi juga dilatih menjalankan bisnis sesuai bidang keahlian.

Tidak hanya itu, SMK juga akan menerapkan ilmu pengetahuan yang menyiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi siswa SMK menjadi teknokrat sesuai bidang keahlian. “Sekarang kita desain ilmu-ilmu untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” kata Joko.

Sejalan dengan Joko, Darmaningtyas menyebut pembekal ilmu kewirausahaan bagi siswa sekolah kejuruan sebagai perubahan sikap mental. Membentuk mental siswa SMK agar mandiri, akan melenyapkan ketergantungan pada lahan pekerjaan yang terbatas. Namun, jika ini tidak digarap serius, dia khawatir dorongan pemerintah agar lulusan sekolah menengah pertama melaju ke SMK hanya akan menciptakan pengangguran baru.

Darmaningtyas mengingatkan, peningkatan jumlah siswa SMK harus dibarengi rangsangan pertumbuhan ekonomi negara. Sebab, ekonomi yang mandek akan menyurutkan industri dan mempersempit lapangan kerja. Jika demikian, lulusan SMK akan terperosok dalam lumpur isap pengangguran. (red)

Jembatan Suramadu Ancam Bisnis Pelayaran

Warta Jatim, Surabaya – Beroperasinya Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) menyebabkan sejumlah perusahaan jasa penyeberangan terancam gulung tikar. Tujuh feri yang melayani jalur penyeberangan Pelabuhan Ujung Surabaya - Pelabuhan Kamal Madura akan dialihkan ke jalur lain.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur Bambang S Harjo mengatakan, pengalihan jalur operasional kapal akan dilakukan mulai bulan depan. Feri-feri tersebut akan dialihkan melayani jalur penyebarangan Palembang - Muntok, Batulicin - Tanjung Serdang, Ketapang - Gilimanuk, Pagimana - Gorontalo, dan Waimena - Waimiring.

Pemerintah menolak memberikan subsidi biaya operasional kapal yang kehilangan penumpang akibat beroperasinya Jembatan Suramadu. “Kami mengambil langkah ini, karena pemerintah tidak mau mendengarkan keluhan dan masukan kami,” kata Bambang Harjo, Jumat (24/7).

Bambang tidak dapat menjamin nasib para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Manajemen perusahaan akan menawarkan tempat kerja baru atau memecat karyawan yang menolak dipindahkan. “Perusahaan saat ini berada dalam posisi sulit. Perusahaan akan menawarkan pilihan lokasi kerja baru kepada karyawan.”

Menurut Bambang, setelah Jembatan Suramadu beroperasi, jumlah penumpang feri jurusan Ujung - Kamal anjlok hingga 80%. Beberapa perusahaan pelayaran bahkan terpaksa memecat karyawan karena tidak mampu menutup biaya operasional. (red)

Polwiltabes Surabaya Sebar Foto Noordin M Top

Warta Jatim, Surabaya – Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya menyebar 1.000 foto tersangka terorisme, Noordin M Top. Gambar tersebut dipasang di sejumlah pusat keramaian seperti mall, hotel, stasiun, dermaga, dan terminal.

Kepala Bagian Binamitra Polwiltabes Surabaya AKBP Sri Setio Rahayu mengatakan, foto Noordin M Top disebar agar masyarakat waspada. Sebab, berdasarkan laporan intelijen, tidak tertutup kemungkinan buronan nomor satu ini berada di Surabaya.

“Pengalaman yang dulu, seperti Dr Azhari, sebelum digerebek dan ditembak di Malang, sempat menginap beberapa hari di Surabaya. Kami tidak ingin kecolongan lagi,” ujar Sri Setio, Jumat (24/7).

Polwiltabes Surabaya telah menerjunkan sejumlah personel untuk mengawasi tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyian tersangka teroris. “Kami memerintahkan semua polres dan polsek untuk mengamankan wilayah masing-masing,” ujar Sri Setio. (red)

Surabaya Akan Terbitkan Kartu Identitas Anak

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya akan menerbitkan kartu identitas anak untuk anak usia 5 - 17 tahun. Kartu ini dapat digunakan sebagai kartu asuransi kesehatan anak.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Kartika Indrayana mengatakan, kartu identitas anak akan berisi identitas anak. Ditargetkan program ini sudah mulai dijalankan akhir Juli 2009.

Pembuatan kartu identitas anak akan diatur dalam revisi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. “Saat ini baru Yogyakarta, Padang, Denpasar, dan Makasar yang memberlakukan KIA. Karena fungsinya baik, saya merencanakan akhir bulan ini program tersebut sudah berjalan,” kata Kartika, Kamis (23/7).

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Krisnadi Nasution mendukung langkah Pemerintah Kota ini. Menurut dia, Pemkot harus segera menyiapkan infrastruktur pendukung program ini, antara lain membentuk unit khusus pelayanan teknis di daerah.(red)

11 Juta Anak Indonesia Buta Huruf

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan 11 juta anak Indonesia buta aksara. Sebagian besar anak-anak usia sekolah dasar dan usia sekolah menengah pertama yang tidak mampu mengenyam pendidikan.

Pemerintah wajib memberantas buta aksara dan berhenti mengabaikan nasib anak. “Pendidikan gratis hanya sebatas retorika. Kenyataannya biaya pendidikan tidak murah,” kata Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait di Surabaya, Kamis (23/7).

Menurut Arist, selain masalah pendidikan, kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadi. Anak-anak di seluruh pelosok Indonesia rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

Terkait pidana terhadap anak, Arist menilai pemerintah kerap menerapkan aturan hukum orang dewasa untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Dia memberikan contoh penanganan kasus perjudian yang melibatkan anak-anak di Pengadilan Negeri Tangerang.

”Khusus di Tangerang, pemerintah telah melakukan kesalahan fatal. Pertama, soal tindakan hukum. Kedua, pemerintah membuat pendidikan anak-anak tersebut terganggu. Mereka yang disidangkan di Tangerang semuanya tidak naik kelas.”

Aris Merdeka berharap pemerintah lebih memperhatikan persoalan anak. Terutama bidang pendidikan, menghapuskan kekerasan terhadap anak, dan tidak menggunakan aturan pidana biasa untuk menghukum anak. (red)

Bupati Sidoarjo: Desa Siring Barat Tidak Layak Huni

Warta Jatim, Sidoarjo - Desa Siring Barat, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak layak huni. Luapan lumpur Lapindo Brantas mengeluarkan gelembung gas yang mudah terbakar.

Kondisi tanah di Desa Siring labil. Warga desa ini diminta segera pindah. “Kami akan berkoordinasi dengan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan PT Lapindo agar warga segera dicarikan tempat tinggal baru yang lebih layak,” kata Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, Rabu (22/7).

Namun Bupati belum dapat memastikan apakah relokasi juga akan dilakukan terhadap sejumlah pabrik di sekitar Desa Siring Barat. Sebab, jika pabrik ditutup banyak buruh kehilangan pekerjaan.

Win Hendarso mengaku masih menunggu laporan tim khusus yang mengevaluasi kondisi lingkungan di Desa Siring Barat. Jika mendapat rekomendasi agar pabrik dipindahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengkoordinasikanya dengan perusahaan dan karyawan. “Saya pasrah. Kami akan minta perusahaan mengerti alasan penutupan ini,” katanya. (red)

Wali Kota Surabaya Non-Aktifkan Kepsek SMUN 16

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya Bambang DH menonaktifkan Abu Jauhari, Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 16 Surabaya. Abu Jauhari dinilai lalai mengawasi penyelenggaraan masa orientasi siswa yang menyebabkan tewasnya siswa Roy Aditya Perkasa.

Bambang DH berharap keputusan ini menjadi pelajaran bagi sekolah lain agar memperketat pengawasan MOS. Menurut dia, keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Sahudi dan anggota Dewan Pendidikan.

“Saya berharap keputusan ini menjadi pelajaran bagi sekolah lainnya agar tidak menggunakan metode yang ngawur dalam menyelenggarakan MOS,” ujar Bambang DH, Selasa (21/7).

Menurut Bambang, kepala sekolah seharusnya mengawasi seluruh kegiatan siswa yang berlangsung di sekolah. Kepala Sekolah SMU 16 Abu Jauhari dinilai lalai menjalankan tugasnya.

Bambang berharap polisi dapat leluasa memeriksa kasus ini. Dia akan meningkatkan sanksi jika Abu Jauhari terbukti melanggar hukum. “Jika terbukti melanggar hukum, kami akan segera mencari penggantinya. Untuk sementara kami tugaskan Kepala Sekolah SMUN 5 Hariono merangkap Kepala Sekolah di SMUN 16 Surabaya,” katanya. (red)

Bekas Ketua DPRD Jawa Timur Ditahan

Warta Jatim, Surabaya – Fathorrasjid, bekas Ketua DPRD Jawa Timur, Selasa (21/7), ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Setelah 2 jam diperiksa di Kejaksaan Tinggi, Fathorrasjid ditahan di Rumah Tahanan Medaeng.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Zulkarnaen mengatakan, telah memiliki cukup bukti untuk menahan tersangka. Fathorrasjid dituduh melanggar Pasal 31 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan merugikan negara Rp 13 miliar.

Fathorrasjid mengaku tidak terlibat korupsi, karena tanda tangannya yang merekomendasikan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dipalsukan bekas Sekretaris DPRD Pudjiarto. Dia menyerahkan kasus ini kepada tim pengacara. “Saya akan taat kepada aturan hukum. Namun saya meminta Kejati untuk bertindak adil dan fair dalam menangani kasus ini,” katanya.

Selain Fathorrasjid, Kejati Jatim sebelumnya menetapkan Pudjiarto dan Mualimin, staf Wakil Ketua DPRD Jatim, sebagai tersangka korupsi dana P2SEM.

Dana P2SEM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Timur tahun 2008. Masyarakat dapat mengakses bantuan dana tersebut dengan membuat proposal melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah mendapatkan surat rekomendasi Dewan, masyarakat dapat mengirim proposal bantuan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Jatim. (red)

Masa Orientasi Siswa Identik Tindakan Kekerasan

Warta Jatim, Surabaya – Setelah tewasnya Roy Aditya Perkasa saat Masa Orientasi Siswa SMAN 16 Surabaya, Wali Kota Surabaya Bambang DH akan mempertimbangkan melarang sekolah menggelar masa orientasi siswa di Surabaya.

Bambang menilai selama ini MOS identik dengan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak sekolah. Karena itu, pihaknya siap mengeluarkan surat edaran tentang aturan baru dalam MOS yang akan datang.

Di masa datang, MOS harus berubah format, di antaranya dengan penyampaian materi pengenalan siswa baru tentang kurikulum, ekstrakulikuler, atau organisasi kesiswaan. “Intinya sekolah harus mengutamakan kegiatan yang bersifat mendidik dan mengenalkan isi sekolah kepada siswa baru. Dan yang terpenting harus bisa menghindari segala bentuk kekerasan,” kata Bambang DH.

Bambang masih menunggu pemeriksaan dari RSUD dr Soetomo dan kepolisian mengenai penyebab kematian Roy Aditya. Jika memang ditemukan ada kelalaian, Wali Kota akan menjatuhkan sanksi terhadap SMAN 16. “Soal sanksi, kami akan melihat jenis pelanggaran yang dilakukan. Bisa dalam bentuk administratif ataupun bentuk lainnya,” ujarnya.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan, masa orientasi siswa rawan menjadi ajang tindakan kekerasan bagi siswa baru. Dia setuju dengan keputusan Wali Kota Surabaya yang akan membuat aturan baku dalam penyelenggaraan MOS.

Menurut Seto, pada dasarnya MOS bertujuan positif memperkenalkan siswa baru di lingkungan sekolah, baik sesama siswa, proses belajar-mengajar, maupun kondisi sosial di sekolah.

Terkait tewasnya Roy Aditya, menurut Seto, guru dan Kepala Sekolah SMAN 16 serta Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab. “Dengan adanya berbagai penyimpangan ini, saya akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan agar menghapuskan MOS di seluruh sekolah,” kata Seto Mulyadi di Surabaya, Kamis (16/7).

Komisi Nasional Perlindungan Anak akan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus kematian Roy Aditya Perkasa. “Kami merasa ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Karena bagaimanapun, korban masih tergolong anak-anak,” kata Seto Mulyadi. (red)

Komunitas Stres "Penjaga" Masjid

Komunitas orang stres di Banyuarang beraktivitas di masjid. Macam-macam penyebab stres: genetika hingga tak kuat “ngelakoni” amalan agama.

MENGAPA banyak orang stres di Dusun Kucung? Mulai tahun 1970 di dusun ini bermunculan orang stres yang rata-rata masih berusia produktif. Banyak anggapan mengenai penyebabnya. Beberapa orang percaya hal itu terjadi karena warga dusun ini melupakan adat istiadat bersih desa yang seharusnya dilakukan tiap tahun. Sejak 1970 kampung ini meninggalkan ritual bersih desa.

Donny Fitri, warga dusun ini, berpandangan lain. Menurut dia, banyak orang stres di Desa Banyuarang karena faktor genetika atau keturunan. “Dari beberapa warga yang stres, hampir semuanya salah satu keluarganya stres. Entah itu orang tua, atau kakek- nenek mereka,” katanya.

Menurut Donny, selain karena faktor keturunan, stres warga dusun ini juga disebabkan hal lain. Di antaranya karena patah hati, seperti dialami Luluk. Ada juga warga yang stres akibat gagal menjadi anggota TNI, seperti Rochim, kakak Luluk. Ada juga yang stres karena tak kuat mendalami amalan-amalan agama, seperti Rochim Sulokan.

Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas orang stres ini hidup seperti warga umumnya. Namun, saat mereka berkumpul, Rochim Sulokan, anak seorang kiai, berperan sebagai komandan peleton. Tempat berkumpul mereka biasanya di masjid desa. Ada yang menunaikan salat dan melakukan wirid. Tidak jarang mereka membersihkan masjid. “Sepintas mereka tampak seperti orang normal. Namun, pada saat-saat tertentu, mereka sering kumat,” ungkap Donny.

Selain Luluk, di kampung ini juga ada orang stres yang hamil. Ironisnya perempuan ini hamil saat sebagian besar hidupnya dihabiskan di dalam masjid. Belum diketahui lelaki yang menghamili perempuan ini.

Donny mencatat, setidaknya ada 20 orang stres di Desa Banyuarang. Sekitar separuhnya di Dusun Kuncung. Dia berharap Pemerintah Jombang segera mengambil tindakan penyelamatan. (selesai)

Seorang Siswa SMAN 16 Surabaya Meninggal Saat MOS

Warta Jatim, Surabaya - Masa Orientasi Siswa yang digelar SMAN 16 Surabaya memakan korban. Roy Aditya Perkasa, siswa baru, meninggal dunia saat mengikuti MOS di sekolah, Rabu (15/7) sore.

Saidi, orang tua korban, mengaku anaknya sempat mengeluh pusing dan capek karena mengikuti MOS yang berlangsung sejak Senin itu. Puncaknya kemarin sore Roy Aditya mengeluh dadanya sakit setelah mencari kayu bakar yang akan digunakan untuk malam api unggun.

Menurut Saidi, Roy Aditya tidak pernah memiliki riwayat penyakit serius. Karena itu, dia akan mengajukan tuntutan terhadap pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan anaknya meninggal.

“Seharusnya kegiatan MOS mendapat pengawasan ketat dari pihak sekolah. Karena itu, kami akan menuntut mereka, agar tidak terjadi lagi di masa mendatang,” ujar Saidi di rumahnya di Jl Flamboyan, Tropodo, Sidoarjo, Kamis (16/7).

Seorang siswa SMAN 16 yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, masa orientasi siswa di sekolahnya sudah sering memakan korban. Meski tidak sampai menyebabkan meninggal, dalam setiap pelaksanaan MOS selalu ada siswa baru sakit karena perpeloncoan yang dilakukan panitia.

Menurut siswa ini, dalam setiap MOS, bentakan dan tekanan dari panitia menjadi makanan sehari-hari bagi siswa baru. Panitia juga mengancam merekomendasikan kepada sekolah untuk tidak meluluskan siswa baru yang tidak mengikuti MOS.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 16 Surabaya Edy Suwanto membantah pihaknya melakukan tindakan kekerasan selama penyelenggaraan MOS. Menurut dia, sekolah sudah melarang panitia menggunakan cara-cara kekerasan dalam masa orientasi siswa baru.

Edy Suwanto menyatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap panitia MOS yang terbukti melakukan kekerasan. “Jauh-jauh hari kami sudah memerintahkan panitia tidak menyuruh berlari, memukul, membentak, serta melakukan segala tindakan yang mengarah pada kekerasan. Kami akan menelurusi masalah ini,” katanya. (red)

Miliaran Dana Pendidikan Sia-sia, 53.464 Anak Surabaya DO

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengaku tidak bertanggung jawab atas tidak terserapnya dana Rp 15,4 miliar yang dialokasikan untuk bantuan pendidikan anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah. Akibatnya 53.464 anak usia sekolah usia 7 - 18 tahun tidak bisa bersekolah.

Kepala Pendidikan Kota Surabaya Sahudi mengatakan, alokasi dana itu merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan Pemerintah Kota. Selama ini pihaknya tidak diberi tahu mengenai dana tersebut sehingga tidak bisa menggunakan untuk keperluan yang semestinya. " Seharusnya Pemkot Surabaya yang melakukan sosialisasi, karena ini bukan tugas dan wewenang saya. Kalau kejadiannya seperti ini, jangan salahkan saya dong," kata Sahudi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menyatakan Sahudi telah melakukan pembohongan publik. Seharusnya Dinas Pendidikan Surabaya bertanggung jawab atas tidak terserapnya dana bantuan pendidikan tersebut. Apalagi dalam laporan kepada Komisi D, Dinas Pendidikan beralasan karena keterbatasan waktu sehingga tidak mungkin melakukan sosialisasi. "Di sini kan jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Seharusnya Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas masalah ini."

Baktiono mendesak Wali Kota Bambang DH bersikap tegas terhadap Dinas Pendidikan. Salah satunya dengan meminta keterangan mengapa dana pendidikan tersebut tidak terserap. Bila perlu menjatuhkan sanksi terhadap Dinas Pendidikan dan sekolah yang terbukti melanggar. Baktiono berharap hal seperti ini tidak terulang. (red)

Surabaya Siapkan Rp 30 Miliar Tangkal Flu Meksiko

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan dana Rp 30 miliar untuk mencegah penyebaran virus flu Meksiko. Dana tersebut diambilkan dari anggaran tidak terduga.

Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan, dana Rp 30 miliar tersebut akan digunakan membeli alat deteksi kesehatan serta serta mengoptimalkan tenaga medis. Para tenaga medis akan disiapkan di pintu masuk kota seperti Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, serta terminal bus dan stasiun kereta api.

"Kami akan bekerja sama dengan RSUD dr Soetomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam memonitor setiap warga yang tiba di Surabaya. Jika ada yang terindikasi terserang flu babi, kami akan langsung karantina," kata Bambang DH.

Penempatan petugas medis akan diprioritaskan di Bandara Juanda. Hal ini seiring dua pasien flu Meksiko yang dirawat di RSUD dr Soetomo pulang dari negara endemis flu tersebut. Begitu juga dengan pasien suspect flu Meksiko asal Nganjuk yang juga tiba di Surabaya melalui bandara Juanda.

Pemkot Surabaya menyatakan belum menggunakan dana tersebut, namun siap mengucurkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. "Yang jelas dana tersebut untuk sementara akan kami prioritaskan dalam penanganan penyebaran virus flu babi. Jika dibutuhkan, dana tersebut akan kami gunakan semaksimal mungkin," kata Wali Kota Bambang DH. (red)

Pasung di Kampung Stres

Dusun Kucung dikenal karena banyak warganya yang dipasung. Ada yang empat kali melahirkan, ada pula yang meninggal dalam pasungan.

PERSAWAHAN membentang luas di Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Ketenangan dan kenyamanan mewarnai kehidupan sehari-hari warga desa ini yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Setiap pagi kicau burung merdu bersahutan mengiringi warga memulai aktivitas.

Desa Banyuarang memang dikenal luas. Salah satunya sebagai tempat pelatihan dan pendadaran anggota Brigade Mobil (Brimob) pada era Presiden Soekarno. Terdapat monumen perjuangan yang dibangun di lokasi tersebut.

Membicarakan Banyuarang seperti tak akan ada habisnya, karena hampir semua dusun di desa ini memiliki ciri khas. Salah satunya Dusun Kuncung. Mencari nama desa yang satu ini tidaklah sulit, karena gapura di dusun ini berbeda dari gapura kebanyakan, yakni berupa dua patung harimau kuning.

Di Dusun Kuncung terdapat beberapa kelompok masyarakat yang dinilai aneh bagi orang sekitar. Orang-orang setempat menyebutnya sebagai komunitas orang stres. Sebab, di dusun tersebut terdapat sekitar 10 orang yang hidup stres, baik stres ringan, sedang, dan maupun berat.

Uniknya lagi, Dusun Kuncung memiliki tradisi yang hingga kini masih dijalankan, yakni memasung atau memasang belenggu pada kaki dan tangan orang yang stres. Alasannya agar orang stres tidak mengamuk dan merusak rumah warga.

Imam Mansyur atau Surdi (79) mengaku memasung anaknya, Luluk Komariyah (33), yang menderita gangguan jiwa. Menurut dia, pemasungan anaknya untuk memudahkan mengontrol dan menjaga hal terburuk apabila Luluk tiba-tiba mengamuk. “Daripada merusak barang milik tetangga, kan lebih baik saya memasung dia. Bahkan dengan dipasung saja Luluk masih bisa lepas,” ujarnya.

Menurut Surdi, selain Luluk, di Dusun Kuncung masih banyak orang stres yang juga dipasung. Salah satunya Udin. Pria stres yang sering mengamuk bila sedang kambuh ini bahkan mengalami nasib lebih tragis. Ia meninggal dunia dalam posisi terduduk di bawah pohon randu yang dipakai untuk memasungnya.

Nasib orang-orang yang terpasung memang tidaklah menyenangkan. Selain Udin yang meninggal dalam keterpasungan, Luluk yang dipasung sejak berusia 18 tahun pernah melahirkan hingga empat kali. Belum diketahui lelaki yang menghamili Luluk. Hal itu menunjukkan penderitaan orang-orang terpasung berlipat-lipat. (bersambung)

55 Keluarga di Desa Siring Barat Dievakuasi

Warta Jatim, Surabaya - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo akan mengevakuasi 55 keluarga warga RT 3, RW 1, Desa Siring Barat, Sidoarjo. Evakuasi itu menyusul amblesnya tanah di rumah warga akibat munculnya semburan baru di sekitar pusat luapan lumpur Lapindo 11 Juni lalu.

Puncak semburan terjadi pukul 10.00. “Tanah di rumah Okky Andriyanto labil, bahkan kini kedalaman tanah yang ambles mencapai 6 meter,” kata humas BPLS Ahmad Zulkarnaen, Selasa (14/7).

Tanah yang ambles saat ini digenangi air yang mengeluarkan gelembung-gelembung besar. BPLS memasang pita peringatan tanda bahaya di sekitar lokasi semburan.

Menurut Zulkarnaen, warga akan dievakuasi ke kantor Kecamatan Porong dan Posko BPLS di Desa Besuki. Warga saat ini diberi kesempatan mengemasi barang-barang dan akan diangkut menggunakan truk Dinas Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (red)

Dinkes Jatim Usulkan KLB Flu Meksiko

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengusulkan peningkatan status waspada flu Meksiko menjadi kondisi luar biasa. Usulan ini terkait mulai banyaknya warga Jatim yang diduga tertular virus flu Meksiko.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Pawik Supriadi mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat usulan peningkatan status kondisi luar biasa (KLB) flu Meksiko, ke Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Menurut Pawik, selain mengusulkan status KLB, pihaknya akan memaksimalkan fungsi 9 rumah sakit rujukan yang dipakai untuk menangani flu burung, agar dapat merawat pasien flu Meksiko.

“Dari data Dinkes, di Jatim sudah ada 4 pasien suspect flu babi. Tiga diantaranya di Surabaya, dan 1 di Malang. Mereka, rata-rata pernah bepergian ke daerah rawan endemik penyebaran virus ini, diantaranya Bali dan Amerika Serikat,” ujar Pawik.

Pawik mengaku belum dapat mengeluarkan aturan larangan perjalanan ke Jawa Timur, karena akan berdampak luas terhadap masyarakat. Dia meminta masyarakat waspada, dan tidak melakukan kontak dengan hewan atau orang yang diduga tertular virus flu Meksiko. “Jika ada tanda-tanda orang terkena virus flu Meksiko, segera melapor.” (red)

PWNU Jatim: Warga Tidak Lagi 'Manut' Kiai

Warta Jatim, Surabaya – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur akan mengusulkan tidak memilih atau golongan putih pada pemilu 2014 dalam Muktamar NU tahun 2010. Ulama NU kecewa atas hasil Pemilu Presiden 2009 yang dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Rois Syuriah PWNU Jatim Miftachul Akhyar menilai warga NU tidak lagi sami’na wa atho’na (patuh) kepada kiai. Ajakan moral kiai dalam pilpres lalu dikalahkan pamor bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk rakyat miskin, dan program pemerintah lainnya yang dinilai menjerumuskan.

Menurut Miftachul, sistem politik harus segera dibenahi. Salah satunya dengan menghapuskan sistem pemilihan langsung. “Pemilihan langsung menyebabkan pragmatisme politik. Salah satunya, maraknya praktik suap dan money politic.”

Dia berharap keluarga besar NU lebih waspada terhadap masuknya paham yang merusak dan memecah belah warga Nahdlatul Ulama dan bangsa. “Warga NU harus bertindak dengan cepat. Saya melihat saat ini ada kelompok yang ingin memisahkan kiai dengan warga NU. Ini harus segera disikapi,” ujar Miftachul Akhyar, Jumat (10/7). (red)

BPK Temukan Penyimpangan Dana Dishub Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Perhubungan Surabaya diduga melakukan penyimpangan dana pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas tahun 2008 dengan anggaran Rp 2, 4 miliar. Penyimpangan ditemukan dalam audit keuangan Dishub oleh BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan terjadi pembengkakan anggaran pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas Surabaya tahun 2008. Salah satunya pembelian plat aluminium setebal 2 mm. Selain itu harga dalam pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas ditetapkan Rp 960 ribu, padahal harganya hanya Rp 254 ribu.

BPK menyebutkan telah terjadi kecerobohan panitia lelang. Terlebih harga yang diberikan rekanan melebihi standar harga satuan di Surabaya. BPK menilai Dishub Kota Surabaya melanggar UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Eddi mengaku belum tahu adanya audit BPK tersebut. “Saya tidak mengetahui persoalan ini, karena itu terjadi di luar masa kepemimpinan saya. Saya akan cek dulu hasil audit tersebut,” kata Eddi, Kamis (9/7).

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Ali Jacub mengatakan, penyimpangan pengadaan rambu lalu lintas itu makin menunjukkan Dishub tidak profesional. Dia meminta Dishub bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut.

Ali berharap kepolisan segera menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Salah satunya dengan memeriksa panitia lelang di tubuh Dishub. Selain itu, Kepala Dishub juga harus berani menjatuhkan sanksi tegas terhadap panitia lelang.

"Sebelumnya mereka berjanji tidak akan ada lagi masalah dalam lelang tersebut. Kalau kenyataan seperti ini, berarti mereka telah melanggar komitmen dan itu harus ada sanksi tegas,” tandasnya. (red)

KPUD Jatim Tak Serius Tanggapi Laporan Kecurangan

Warta Jatim, Surabaya - Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur kecewa terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur yang tidak serius menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Presiden 2009.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, salah satu pelanggaran pilpres yang tidak ditangani KPUD adalah dugaan praktik politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan kandidat presiden. “Banyak masalah dalam pilpres yang hingga kini belum ditindaklanjuti KPUD Jatim. Salah satunya dugaan money politic yang dilakukan tim sukses capres,” kata Sugeng, Kamis (9/7).

Menurut Sugeng Pudjiatmiko, untuk menghindari terjadi kecurangan, pihaknya akan mengawasi pengiriman surat suara dari panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan ke panitia pemungutan kecamatan. Sebab, berdasarkan pengalaman Pemilu Legislatif 9 April lalu, banyak kecurangan terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sampang. “Kami tidak ingin kejadian itu terulang. Kami akan mengawasi pengiriman surat suara.”

Panwaslu Jatim akan menerjunkan 8.500 pengawas lapangan untuk mengawal pengiriman surat suara. Mereka akan mengawasi pengiriman surat suara sampai penghitungan di PPK. Panwaslu Jatim juga mengancam memproses hukum petugas KPPS, PPS, dan PPK serta KPUD jika terbukti melakukan kecurangan. (red)

Suara Rakyat Bukan Suara Tuan

Harapan rakyat jelata sederhana, namun tak berjawab. Janji calon presiden sesak janji-janji, hampa di ruang pemahaman.

Novri mengeluhkan pundi nafkahnya seret menjelang Pemilihan Umum Presiden 2009. Harapan hajat politik akbar seperti pemilu dan pilpres menggembungkan celengannya menguap sudah.

Pedagang berusia 29 tahun asal Minang ini mengira akan menangguk untung besar seperti pada pemilu legislatif April lalu. Saat itu Novri menangguk untung besar dari menjual perlengkapan kampanye partai politik peserta pemilu.

Namun apa mau dikata, limpahan rezeki tak berulang. Selama masa kampanye pilpres, Novri hanya manyun di rumah kontrakannya, menonton debat kandidat presiden di televisi. “Memang sekarang susah cari uang. Hampir semua teman saya sesama pedagang juga begitu,” katanya.

Novri mengaku kesulitan mendapat modal dagang. Pesanan barang yang mengalir tak digubris lantaran modal cekak. “Kalau ada capres yang punya program meminjamkan modal ke pedagang muda, kenapa tidak (dipilih)?” ujarnya.

Fery Fajri, 27 tahun, staf accounting maintenance ANZ-Panin Bank, Jakarta, mengaku paham dengan program yang ditawarkan para calon presiden. Namun jawabannya tak pasti ketika ditanya soal detail program yang dijanjikan para capres. Dia berpendapat, iklan atau jargon politik lebih renyah “dikunyah” rakyat. “Lebih simpel, lebih dipahami daripada program,” ujarnya.

Satu suara dengan Fery Fajri, Sabarudin, buruh pabrik furniture Indovickers, Jakarta, mengaku nggak ngeh dengan program yang diumbar para capres. Program yang dipahaminya hanya yang nyangkut kepentingan buruh. “Nggak 100 persen paham. Tapi yang janjinya masuk kriteria saya, ke depannya lebih bagus. Misalnya program menghapuskan outsourcing,” katanya.

Beda lagi Tumpal Parulian Simanjuntak, mahasiswa semester akhir jurusan hubungan internasional sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dia mengaku paham betul program ekonomi dan politik yang dijual para capres ketika kampanye. Dengan fasih dia menjelaskan makna istilah neoliberalisme yang sering dijadikan materi perang opini para capres.

“Neoliberalisme itu pasar di mana yang bermain hanya negara maju. Kalau negara berkembang ikut dalam pasar itu hanya dijadikan alat untuk kepentingan nasional negara maju,” jelas Tumpal.

Terlepas benar atau tidak tafsiran Tumpal, deretan komentar tadi menunjukkan pemahaman rakyat sejatinya jauh lebih sederhana dibandingkan ocehan para capres di atas panggung debat yang megah.

Semakin jauh dari Jakarta, pemahaman masyarakat mengenai janji program kerja para capres semakin lamur. Tentu bukan karena rakyat bodoh, tapi karena mimpi sederhana mereka tidak mampu dipahami “otak cerdas” para capres.

“Kulo ngertose calon presiden niku sae-sae omonge. Dadi reregan meh dimurahi tur ono sekolah-
sekolah do rak mbayar. (Saya tahunya calon presiden itu ngomongnya baik-baik. Semua harga akan dijadikan murah dan sekolah-sekolah gratis),” kata Jumini, pedagang sayur di Pasar Bangetayu, Semarang, mengenai program ekonomi para calon presiden.

Dalam kesederhanaan pemahaman itu Jumini berniat ora milih alias golongan putih dalam Pilpres 2009. Dia tidak lagi percaya janji para capres. Ketimbang membuang waktu berangkat ke tempat pemungutan suara, Jumini memilih berjualan. “Mboten usah milih, tho. Pas coblosan dhodhol wae kan luwih migunani kanggo keluarga (Tidak usah memilih saja. Pada hari pemilihan berjualan saja, lebih berguna untuk keluarga).”

Sikap serupa juga ditunjukkan Sherly, pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly, Surabaya. Dia bahkan menolak mencerna janji para capres selama kampanye. “Untuk apa dipahami? Lha wong kami tidak pernah diperhatikan oleh mereka,” ujarnya.

Meski golput, Sherly tetap menginginkan presiden terpilih tidak mengabaikan PSK. Pemerintah baru harus mampu membebaskan PSK dari cengkeraman prostitusi. “Jangan gunakan kami sebagai sampah. Setelah dipakai langsung dibuang. Intinya, ciptakan lapangan kerja dan bantuan modal bagi PSK agar kami bisa lepas dari tempat ini,” katanya.

Harapan sederhana menjadi sebuah kemewahan ketika tidak ada pihak yang mampu mewujudkannya. Janji perubahan yang mengawang terdengar kian membosankan.

Aroma Politik Uang Menguar di Jatim & Jateng

Warta Jatim, Sidoarjo – Dugaan praktik politik uang terjadi di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Win Hendrarso membagikan uang Rp 50 ribu kepada masyarakat yang menyalurkan hak pilih di TPS yang mayoritas penduduknya warga korban lumpur Lapindo ini.

Slamet, warga korban lumpur Lapindo, mengaku kaget menerima uang tersebut. Apalagi pembagian uang disertai pesan agar memilih salah satu kandidat calon presiden. “Saya sih menerima saja uang itu. Soal pilihan, itu kan urusan hati,” kata Slamet, Rabu (8/7).

Warga Renokenongo lainnya, Hasan, mengaku diperintah menyontreng salah satu pasangan capres. Para korban lumpur dijanjikan percepatan proses pembayaran ganti rugi. “Memang yang ngomong bukan Pak Bupati. Tidak saya terima, saya takut pembayaran ganti rugi molor lagi,” ujarnya.

Ketika dimintai konfirmasi, Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso menyatakan uang yang diberikan kepada warga korban lumpur Lapindo bukan praktik politik uang. Uang tersebut sebatas bantuan kepada korban lumpur Lapindo. “Saya tidak ada tendensi apa pun. Semuanya atas dasar simpati saya atas kesediaan warga korban lumpur menyalurkan hak pilihnya,” katanya.

Praktik serupa terjadi di Jawa Tengah. Panitia Pengawas Pemilu Jateng menemukan dugaan praktik politik uang di Kabupaten Sragen, Rembang, dan Batang. “Dini hari tadi kami menerima laporan dari panwas kabupaten yang menemukan indikasi politik uang di wilayahnya,“ kata Ketua Panwaslu Jateng Abhan Misbah, Rabu (8/7).

Panwas Pemilu Jateng menyita 50 amplop berisi uang Rp 20 ribu sebagai bukti praktik politik uang. “Kami menyita uang yang siap dibagikan. Hal ini akan kami laporkan ke polisi,” kata Abhan Misbah. (red)

TPS Lokalisasi Dolly Surabaya Sepi Pemilih

Warta Jatim, Surabaya - Tempat Pemungutan Suara 61 di lokalisasi Dolly, Kelurahan Putat Jaya, Surabaya, sepi. Dari 540 pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, hanya 174 orang yang menggunakan hak pilih di TPS ini.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 61 M Syafiq mengatakan, kondisi ini tidak jauh berbeda dari pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu. Namun, jumlah pekerja seks komersial yang menggunakan hak pilih meningkat pada pemilu presiden. “Saat pemilu legislatif PSK yang memilih tidak sampai 150 orang. Sekarang naik,” kata M Syafiq, Rabu (8/7).

Menurut Syafiq, 540 calon pemilih terdata di daftar pemilih tetap (DPT), terdiri atas 317 perempuan dan 223 laki-laki. Dia mengaku belum menerima calon pemilih tambahan yang akan menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga karena tidak terdata dalam DPT.

Indah, penghuni lokalisasi Dolly, mengaku enggan datang ke TPS. Menurut dia, dari seluruh kandidat presiden tidak ada yang menarik hatinya. “Dari dulu program yang ditawarkan itu-itu saja. Mana ada program yang konkret bagi PSK seperti saya,” ujarnya.

Pada pemilu legislatif April lalu perolehan suara di TPS 61 lokalisasi Dolly dimenangi Partai Demokrat, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. (red)

Komnas HAM Pantau Pelaksanaan Pilpres di Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya - Komnas HAM hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya untuk memastikan hak pilih warga tersalurkan dalam Pemilihan Presiden 2009. Komisi akan memantau pelaksanaan pemilihan di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Komnas HAM akan memantau pelaksanaan pilpres di beberapa wilayah yang dinilai rawan pelanggaran HAM. Seperti Madura, wilayah Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi), dan beberapa daerah yang pada pemilihan legislatif lalu bermasalah.

Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Agus Suntoro mengatakan, selama di Jawa Timur pihaknya akan memprioritaskan pemantauan di beberapa tempat yang dinilai rawan kemungkinan warga tidak bisa menyalurkan hak pilih. Seperti rumah sakit, rumah tahahan, dan pabrik.

"Berdasarkan pengalaman pemilihan legislatif lalu, banyak narapidana, pasien rumah sakit, dan buruh yang tidak bisa menyalurkan hak pilih. Selain tidak ada TPS khusus, banyak pabrik yang tidak meliburkan karyawannya. Ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM," ujar Agus Suntoro di Surabaya, Selasa (7/7).

Komnas HAM meminta KPU untuk mendirikan TPS khusus di rumah sakit dan rumah tahanan. TPS khusus terutama bagi pasien sakit parah dan harus rawat inap serta tahanan yang tidak memungkinkan keluar rutan. Kalaupun tidak ada TPS khusus, Agus Suntoro mendesak KPU berkomitmen menjalankan kewajiban guna menjaga hak pilih masyarakat.(red)

Diduga Kisruh DPT akibat KPUD Jawa Timur Korup

Warta Jatim, Surabaya - Penyalahgunaan anggaran diduga menjadi penyebab kisruh daftar pemilih tetap di Provinsi Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polda Jatim diminta menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran pendataan DPT oleh KPUD Jawa Timur.

Juru bicara Poros Penegak Demokrasi (P2D) Mochamad Eksan mengatakan, tiga kali penyelenggaraan pemilu di Jatim dalam kurun waktu kurang dari satu tahun seharusnya membuat pendataan DPT lebih akurat. Namun, karena petugas tidak memahami fungsi dan tugas, DPT Jatim pada Pemilihan Presiden 2009 tetap semrawut.

“Saya melihat petugas pemuktahiran data DPT tidak paham fungsi dan tugas mereka, seperti mengoreksi DPT ataupun menambahkan pemilih baru yang belum tercantum,” kata Mochamad Eksan, Selasa (7/7).

Menurut Eksan, hal itu disebabkan tidak berjalannya beberapa program Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, terutama soal pemuktahiran DPT. Dia menduga terjadi penyimpangan anggaran yang menyebabkan sejumlah program KPUD Jatim tidak berjalan.

Eksan mengatakan, alokasi anggaran penyelenggaran pemilu, termasuk pemutakhiran DPT, di Jatim cukup besar. Setiap TPS mendapat anggaran Rp 740 ribu. Diperkirakan KPUD Jatim menerima uang Rp 51 miliar untuk operasional 69 ribu TPS. “Investigasi anggaran KPUD Jatim diperlukan agar masyarakat mengetahui kinerja KPUD Jatim. Dalam masalah ini tranparansi anggaran juga sangat diperlukan.”

Di tempat terpisah, anggota KPUD Jatim Arif Budiman membantah tuduhan penyelewengan anggaran program pemuktahiran DPT. Menurut dia, selama ini petugas pemuktahiran data bekerja baik dalam mendata calon pemilih.

Arif Budiman balik menuntut masyarakat agar ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah DPT. Sebab, KPUD Jatim sudah meminta masyarakat yang belum terdata dalam DPT agar aktif mendaftarkan diri ke kelurahan.

“Tugas tim pemuktahiran data adalah membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendata penduduk. Kalau ada masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT jangan salahkan KPUD. Kami sudah meminta mereka melapor,” kata Arif Budiman. (red)

Kasus Pembunuhan Anak PKL Sampai Pengadilan

Warta Jatim, Surabaya – Kejaksaan Negeri Surabaya segera menyerahkan berkas penyidikan kasus pembunuhan Siti Khoiyaroh ke Pengadilan Negeri Surabaya. Siti Khoiyaroh adalah anak balita yang tewas akibat tersiram kuah bakso panas ketika penggusuran pedagang kaki lima di Jalan Boulevard Surabaya beberapa waktu lalu.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Surabaya Adi Wibowo mengatakan, berkas perkara yang menyeret Wahyudi, Wakil Komandan Pleton Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, sebagai tersangka telah memenuhi unsur hukum.

“Karena sudah memenuhi semua unsur, saat ini kami sedang mendalami kasus tersebut. Apalagi surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Abdul Azis sudah turun,” kata Adi Wibowo.

Menurut Adi Wibowo, Kejaksaan menunjuk Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya Ade Tajuddin mengkaji berkas perkara tersebut. Adi berharap kasus ini dapat segera diselesaikan.

Kepala PN Surabaya I Nyoman Gede Wirya mengatakan pihaknya siap menangani perkara ini. Pihaknya akan memperketat keamanan sidang, karena kasus ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat. “Kami siap apabila berkas tersebut diserahkan. Hakim terbaik akan kami tunjuk untuk menangani kasus ini,” katanya.

Wali Kota Surabaya Bambang DH mengaku tidak akan mengintervensi penyelesaian kasus ini. Pemerintah Kota akan menyerahkan putusan hukum berdasarkan undang-undang. Pihaknya siap membantu Wahyudi jika membutuhkan pengacara sebagai pendamping selama sidang. (red)

Bandara Juanda Bantah Persulit Pemulangan Jenazah BMI

Warta Jatim, Surabaya – PT Angkasa Pura I, pengelola Bandar Udara Juanda Surabaya, Jawa Timur, membantah mempersulit pemulangan jenazah Lukman Fatoni, buruh migran asal Madiun.

Humas PT Angkasa Pura I Edmundus Priyono mengatakan pihaknya melakukan tindakan berdasarkan aturan. Di antaranya, melengkapi dokumen pemulangan jenazah Lukman. “Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mempersulit proses pemulangan jenazah. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan,” kata Priyono, di Bandara Juanda, Jumat (3/7).

Priyono mengaku belum menerima laporan adanya pungutan liar dalam proses pemulangan jenazah Lukman Fatoni di Bandara Juanda. Dia mengaku akan memeriksa kebenaran hal tersebut kepada petugas kargo penumpang. “Saya akan segera mengecek ini. Jika benar, saya akan jatuhkan sanksi kepada petugas,” ujarnya.

Menurut Priyono, setiap penumpang yang menggunakan ruang kargo bandara dikenai biaya Rp 50 ribu. Sedangkan biaya sewa ambulans Rp 30 ribu dibebankan kepada pihak keluarga yang sudah tidak perlu mengeluarkan biaya lainnya.

Keterangan Priyono berbeda dari peryataan Arifin, kakak ipar Lukman, yang turut mengambil jenazah di Bandara Junda. Dia mengaku dikenai biaya Rp 500 ribu oleh petugas Bandara untuk menebus jenazah adiknya itu. “Perusahaan tempat adik saya bekerja menyatakan pihak keluarga tidak usah keluar biaya. Tapi kenyataannya, kami tetap ditarik biaya,” ujar Arifin.

Lukman Fatoni, dikabarkan meninggal akibat terjatuh dari lantai 12 tempatnya bekerja di Malaysia, 29 Juni lalu. Lukman luka parah di kepala serta patah kaki dan tangan. (red)

Bandara Juanda Persulit Pemulangan Jenazah BMI

Warta Jatim,Madiun – Keluarga Lukman Fatoni, buruh migran asal Desa Mojorejo, Madiun, Jawa Timur, mengaku dipersulit PT Angkasa Pura I di Bandara Juanda saat akan membawa pulang jenazah korban.

Lukman Fatoni dikabarkan meninggal akibat terjatuh dari lantai 12 tempatnya bekerja di Malaysia, 29 Juni lalu. Lukman luka parah di kepala serta patah kaki dan tangan. “Kabar kematian itu kami peroleh dari Rofik, teman kerja anak saya,” ujar Abdul Syukur, ayah korban, Kamis (2/7).

Menurut Abdul Syukur, jasad Lukman Fatoni tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Rabu (1/7) pukul 16.00. Dia mengaku diperas petugas PT Angkasa Pura I ketika akan membawa pulang jasad anaknya.

Petugas PT Angkasa Pura I meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai biaya administrasi. “Kalau dihitung, kami mengeluarkan dana Rp 500 ribu untuk membawa pulang jasad adik saya,” kata Arifin, kakak ipar Lukman Fatoni.

Menurut Arifin, Kedutaan Besar Republik Indonesia terkesan lamban menangani masalah ini. Sedangkan perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja yang memberangkatkan Lukman tidak menunjukkan iktikad akan bertangung jawab.

Arifin mengatakan, satu-satunya pihak yang menunjukkan sikap bertanggung jawab adalah perusahaan tempat Lukman bekerja. “Kami baru menerima apa yang menjadi hak Lukman dari CV tempatnya bekerja di Malaysia. Sedangkan Depnaker, PJTKI, dan KBRI terkesan tidak peduli terhadap apa yang dialami Lukman.”

Lukman Fatoni mulai bekerja di Malaysia pada tahun 2008. Dia bekerja pada proyek pembangunan apartemen di Kuala Lumpur dengan upah 9 ribu ringgit per bulan, di luar upah lembur dan tunjangan lain. (red)

Anak-anak Pengungsi Lumpur Lapindo DO Sekolah

Warta Jatim, Surabaya – Anak-anak korban lumpur Lapindo terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Penyebabnya adalah akses ke sekolah yang terlalu jauh serta tidak adabantuan kendaraan antar jemput sekolah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hadi Supeno mengatakan, 29 anak pengungsi korban lumpur Lapindo terpaksa droup out dari SD dan SMP. Mereka dulu ikut mengungsi di Pasar Baru Porong dan kini tinggal di kebun tebu milik PTPN X di Prambon, Krian.

Hadi mendesak Pemkab Sidoarjo lebih memperhatikan kepentingan anak-anak pengungsi korban lumpur Lapindo, terutama menyangkut pendidikan yang selama ini menjadi masalah. "Bagaimanapun, pendidikan adalah modal utama bagi kelangsungan masa depan anak-anak korban lumpur Lapindo," katanya.

Hadi menyatakan Pemkab Sidoarjo melanggar Konvensi Internasional tentang Perlindungan Anak, karena membiarkan anak-anak korban lumpur hidup dalam pengungsian lebih dari setahun. Berdasarkan aturan, anak-anak tersebut hanya dibolehkan tinggal di pengungsian paling lama enam bulan.

Dampak sosial yang dialami anak-anak pengungsi korban lumpur Lapindo sangat besar. Di antaranya minimnya akses pendidikan dan bermain. Juga perkembangan mental yang tidak baik. "Bayangkan saja kalau anak-anak tersebut sampai melihat orang tuanya melakukan hubungan seksual (karena keterbatasan tempat). Ini jelas akan mempengaruhi pola pikir mereka," kata Hadi Supeno di Surabaya. (red)

Tim Angket DPR Temukan Salah Pendataan DPT Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Tim investigasi hak angket DPR untuk kasus daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 menemukan kesalahan pemindahan data pemilih di Kota Surabaya, Jawa Timur. Tim menyelidiki kemungkinan terjadi kecurangan pemilu dalam kasus itu.

Ketua tim investigasi hak angket DPR Gayus Lumbun mengatakan, kesalahan pemindahan data pemilih terjadi di Kelurahan Baruk dan beberapa tempat pemungutan suara lainnya di Kota Surabaya. Ditemukan kesalahan pemindahan hard copy data kependudukan ke daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan rekanan KPU. Kesalahan itu mengakibatkan terdaftar nama pemilih ganda atau sudah meninggal.

Tim investigasi akan menyelidiki apakah kesalahan itu disengaja untuk memenangkan partai tertentu. “Dari 10 tim yang kami terjunkan, masih melakukan penyelidikan atas masalah ini. Kami menemukan indikasi kesalahan fatal tersebut, namun belum bisa menyimpulkan,” kata Gayus Lumbuun, Rabu (1/7).

Menurut Gayus, selama berada di Jawa Timur tim investigasi hak angket DPR untuk kasus daftar pemilih tetap akan menjadikan Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Sampang sebagai tempat penyelidikan. Daerah-daerah itu dinilai mengalami permasalahan DPT paling berat pada pemilu legislatif.

Tim investigasi juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran pendataan DPT di Provinsi Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Tim investigasi akan mengevaluasi data yang dikumpulkan dari sejumlah daerah. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar memanggil pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan pemilu. “Tapi kami tidak akan melakukan interpelasi. Selain persoalan masa tugas, kami akan menyerahkan kelanjutan masalah ini kepada anggota Dewan yang baru,” ujar Gayus.

Tim investigasi hak angket DPR untuk kasus DPT hari ini berada di kantor Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk mengecek data kependudukan. Mereka juga akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur untuk melakukan klarifikasi.(red)

SP Migas Indonesia Tolak Rencana Privatasi PT Pertamina

Warta Jatim, Surabaya - Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia menentang rencana privatisasi PT Pertamina (persero). Sebab, sumber daya alam minyak dan gas yang dikelola PT Pertamina adalah milik negara yang tidak boleh dikuasai perseorangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia Faisal Yusro mengatakan, keterlibatan swasta dalam pengelolaan PT Pertamina sebaiknya sebatas kontraktor. Sedangkan penguasaan area pertambangan tetap dipegang Pertamina, sebagai badan usaha milik negara.

Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia menuntut pemerintah membatalkan unbundling (memecah beberapa sistem kerja) PT Pertamina menjadi anak-anak perusahaan berdasarkan sistem kerja sama operasi (KSO). Sebab, aturan tersebut mempermudah privatisasi PT Pertamina.

Selain menolak rencana privatisasi PT Pertamina, SP Migas Indonesia mendesak pemerintah merevisi isi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka meminta pemerintah menghapus pasal outsourcing dan menambah pasal larangan pemecatan massal.

“Selama ini para pekerja outsourcing di BUMN, terutama PT Pertamina, sering mendapat diskriminasi. Karena itu, kami meminta pemerintah meninjau kembali UU Ketenagakerjaan,” kata Faisal Yusron, Selasa (30/6). (red)