Mau UANG???... Buruan GRATIS Registrasi KLIK DISINI

Rabu, 01 Juli 2009

Tim Angket DPR Temukan Salah Pendataan DPT Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Tim investigasi hak angket DPR untuk kasus daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009 menemukan kesalahan pemindahan data pemilih di Kota Surabaya, Jawa Timur. Tim menyelidiki kemungkinan terjadi kecurangan pemilu dalam kasus itu.

Ketua tim investigasi hak angket DPR Gayus Lumbun mengatakan, kesalahan pemindahan data pemilih terjadi di Kelurahan Baruk dan beberapa tempat pemungutan suara lainnya di Kota Surabaya. Ditemukan kesalahan pemindahan hard copy data kependudukan ke daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan rekanan KPU. Kesalahan itu mengakibatkan terdaftar nama pemilih ganda atau sudah meninggal.

Tim investigasi akan menyelidiki apakah kesalahan itu disengaja untuk memenangkan partai tertentu. “Dari 10 tim yang kami terjunkan, masih melakukan penyelidikan atas masalah ini. Kami menemukan indikasi kesalahan fatal tersebut, namun belum bisa menyimpulkan,” kata Gayus Lumbuun, Rabu (1/7).

Menurut Gayus, selama berada di Jawa Timur tim investigasi hak angket DPR untuk kasus daftar pemilih tetap akan menjadikan Kota Surabaya, Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Sampang sebagai tempat penyelidikan. Daerah-daerah itu dinilai mengalami permasalahan DPT paling berat pada pemilu legislatif.

Tim investigasi juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran pendataan DPT di Provinsi Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Tim investigasi akan mengevaluasi data yang dikumpulkan dari sejumlah daerah. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar memanggil pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan pemilu. “Tapi kami tidak akan melakukan interpelasi. Selain persoalan masa tugas, kami akan menyerahkan kelanjutan masalah ini kepada anggota Dewan yang baru,” ujar Gayus.

Tim investigasi hak angket DPR untuk kasus DPT hari ini berada di kantor Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur untuk mengecek data kependudukan. Mereka juga akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur untuk melakukan klarifikasi.(red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar