Warta Jatim, Surabaya - Komnas HAM hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya untuk memastikan hak pilih warga tersalurkan dalam Pemilihan Presiden 2009. Komisi akan memantau pelaksanaan pemilihan di beberapa wilayah di Jawa Timur.
Komnas HAM akan memantau pelaksanaan pilpres di beberapa wilayah yang dinilai rawan pelanggaran HAM. Seperti Madura, wilayah Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi), dan beberapa daerah yang pada pemilihan legislatif lalu bermasalah.
Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Agus Suntoro mengatakan, selama di Jawa Timur pihaknya akan memprioritaskan pemantauan di beberapa tempat yang dinilai rawan kemungkinan warga tidak bisa menyalurkan hak pilih. Seperti rumah sakit, rumah tahahan, dan pabrik.
"Berdasarkan pengalaman pemilihan legislatif lalu, banyak narapidana, pasien rumah sakit, dan buruh yang tidak bisa menyalurkan hak pilih. Selain tidak ada TPS khusus, banyak pabrik yang tidak meliburkan karyawannya. Ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM," ujar Agus Suntoro di Surabaya, Selasa (7/7).
Komnas HAM meminta KPU untuk mendirikan TPS khusus di rumah sakit dan rumah tahanan. TPS khusus terutama bagi pasien sakit parah dan harus rawat inap serta tahanan yang tidak memungkinkan keluar rutan. Kalaupun tidak ada TPS khusus, Agus Suntoro mendesak KPU berkomitmen menjalankan kewajiban guna menjaga hak pilih masyarakat.(red)
Komnas HAM akan memantau pelaksanaan pilpres di beberapa wilayah yang dinilai rawan pelanggaran HAM. Seperti Madura, wilayah Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi), dan beberapa daerah yang pada pemilihan legislatif lalu bermasalah.
Staf Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Agus Suntoro mengatakan, selama di Jawa Timur pihaknya akan memprioritaskan pemantauan di beberapa tempat yang dinilai rawan kemungkinan warga tidak bisa menyalurkan hak pilih. Seperti rumah sakit, rumah tahahan, dan pabrik.
"Berdasarkan pengalaman pemilihan legislatif lalu, banyak narapidana, pasien rumah sakit, dan buruh yang tidak bisa menyalurkan hak pilih. Selain tidak ada TPS khusus, banyak pabrik yang tidak meliburkan karyawannya. Ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM," ujar Agus Suntoro di Surabaya, Selasa (7/7).
Komnas HAM meminta KPU untuk mendirikan TPS khusus di rumah sakit dan rumah tahanan. TPS khusus terutama bagi pasien sakit parah dan harus rawat inap serta tahanan yang tidak memungkinkan keluar rutan. Kalaupun tidak ada TPS khusus, Agus Suntoro mendesak KPU berkomitmen menjalankan kewajiban guna menjaga hak pilih masyarakat.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar