Warta Jatim, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menilai kinerja seluruh DPRD di Provinsi Jawa Timur periode 2004–2009 buruk. Penilaian itu berdasarkan fungsi legislasi dan pengelolaan anggaran DPRD yang tidak berjalan dengan baik.
Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, hampir seluruh aturan yang disahkan DPRD adalah usulan eksekutif. DPRD di seluruh wilayah Jawa Timur minim inisiatif mengusulkan pengesahan peraturan.
Hal itu menyebabkan aturan yang disahkan cenderung berpihak pada kepentingan eksekutif daerah. Sedikit sekali aturan yang disahkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. “Anggota Dewan tidak peka terhadap masalah masyarakat. Mereka pantas mendapat nilai merah,” ujar Syaiful Aris, Kamis (30/7).
Syaiful berharap anggota DPRD periode 2009-2014 di seluruh Jawa Timur akan lebih baik dalam menjalankan tugas, baik dalam menyusun peraturan maupun mengelola anggaran.
“Kami berharap anggota Dewan periode mendatang melibatkan masyarakat dalam membuat regulasi maupun menggunakan anggaran. Bagaimanapun, mereka dipilih rakyat dan wajib bekerja untuk rakyat.” (red)
Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris mengatakan, hampir seluruh aturan yang disahkan DPRD adalah usulan eksekutif. DPRD di seluruh wilayah Jawa Timur minim inisiatif mengusulkan pengesahan peraturan.
Hal itu menyebabkan aturan yang disahkan cenderung berpihak pada kepentingan eksekutif daerah. Sedikit sekali aturan yang disahkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat. “Anggota Dewan tidak peka terhadap masalah masyarakat. Mereka pantas mendapat nilai merah,” ujar Syaiful Aris, Kamis (30/7).
Syaiful berharap anggota DPRD periode 2009-2014 di seluruh Jawa Timur akan lebih baik dalam menjalankan tugas, baik dalam menyusun peraturan maupun mengelola anggaran.
“Kami berharap anggota Dewan periode mendatang melibatkan masyarakat dalam membuat regulasi maupun menggunakan anggaran. Bagaimanapun, mereka dipilih rakyat dan wajib bekerja untuk rakyat.” (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar