Warta Jatim, Surabaya - Aliansi Ormas dan LSM se - Jatim mendesak Polda Jatim mencabut penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) beberapa Calon Legislatif (Caleg) yang terlibat tindak pidana. Koordinator Aliansi Ormas dan LSM Jatim Bambang Smith mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya memberikan rekomendasi kepada Polda Jatim.
Selanjutnya, Bambang berharap, Polda segera membatalkan SKCK yang dikeluarkan masing-masing Polres di Jatim.
Menurut Bambang, pihaknya telah menemukan bukti keterlibatan tindak pidana yang dilakukan beberapa caleg. Sebagian besar di antaranya merupakan caleg dari parpol besar.
Saat didesak siapa saja caleg tersebut, Bambang enggan mengatakan, dengan alasan masih didiskusikan dengan Polda Jatim terlebih dahulu. "Nama-nama tersebut sudah ada mas, sekarang tinggal tunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kepada masyarakat," ujar Bambang, Kamis (11/9).
Dia menambahkan, di Surabaya terdapat sekitar 40 orang caleg yang terlibat masalah hukum. Sedangkan di Jatim, terdapat sekitar 500 caleg yang tersangkut masalah hukum.
Menurutnya, para caleg tersebut didominasi oleh perkara dugaan korupsi. Aliansi Ormas dan LSM Jatim juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, jika Polda Jatim tidak merespon dan tidak kooperatif menindaklanjuti temuan ini.
"Tidak ada alasan bagi Polda Jatim untuk menolak. Temuan kami ini, dilandasi bukti kuat," terang Bambang.
Bambang meyakini, bila langkah yang dilakukan Aliansi Ormas dan LSM se - Jatim ini ditindaklanjuti Polda Jatim, upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tanpa KKN dan perbuatan amoral akan terwujud. (PP)
Menurut Bambang, pihaknya telah menemukan bukti keterlibatan tindak pidana yang dilakukan beberapa caleg. Sebagian besar di antaranya merupakan caleg dari parpol besar.
Saat didesak siapa saja caleg tersebut, Bambang enggan mengatakan, dengan alasan masih didiskusikan dengan Polda Jatim terlebih dahulu. "Nama-nama tersebut sudah ada mas, sekarang tinggal tunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan kepada masyarakat," ujar Bambang, Kamis (11/9).
Dia menambahkan, di Surabaya terdapat sekitar 40 orang caleg yang terlibat masalah hukum. Sedangkan di Jatim, terdapat sekitar 500 caleg yang tersangkut masalah hukum.
Menurutnya, para caleg tersebut didominasi oleh perkara dugaan korupsi. Aliansi Ormas dan LSM Jatim juga mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa, jika Polda Jatim tidak merespon dan tidak kooperatif menindaklanjuti temuan ini.
"Tidak ada alasan bagi Polda Jatim untuk menolak. Temuan kami ini, dilandasi bukti kuat," terang Bambang.
Bambang meyakini, bila langkah yang dilakukan Aliansi Ormas dan LSM se - Jatim ini ditindaklanjuti Polda Jatim, upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tanpa KKN dan perbuatan amoral akan terwujud. (PP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar