Warta Jatim, Surabaya - Ketua PDI Perjuangan DPR RI Tjahjo Kumolo berharap ada debat terbuka tentang kontrak gas Tangguh. Melalui debat terbuka tersebut, PDI Perjuangan tidak bermaksud merebut kewenangan pemerintah dalam mengatasi masalah gas Tangguh, tapi ingin menjelaskan masalah itu kepada publik secara utuh dan fair.
Tjahjo juga menolak anggapan sebagian pihak, yang menyebut PDI Perjuangan memolitisasi masalah yang dianggap melibatkan Megawati. Menurut dia, sudah sepantasnya DPR terlibat dalam masalah tersebut, karena memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
"Tidak benar dengan penilaian beberapa pihak soal keinginan PDI Perjuangan memolitisir masalah ini. Sekali lagi saya tegaskan, PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk meluruskan kasus ini," terang Tjahjo, Senin (15/9).
Dia berharap, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perekonomian Boediono berani berbicara terbuka dan fair, agar tidak menjadi fitnah dalam perkara gas Tangguh ini. Kedua menteri ini, adalah merupakan salah satu saksi saat penandatanganan MoU gas Tangguh yang dilakukan Megawati, pada saat menjabat presiden.
Fraksi PDI Perjuangan sendiri, menurut Tjahjo, juga menyambut baik rencana pemerintah merenegoisasi kontrak gas Tangguh. Langkah itu, dinilai efektif untuk memperbarui renegosiasi yang pernah dilakukan pemerintahan SBY, 27 Juni 2006 lalu.
Hanya, Tjahjo memberikan catatan, agar pemerintah melakukan penyesuaian dengan harga gas dan minyak dunia saat ini. "Yang lebih penting adalah pemerintah berani mengambil langkah untuk menyesuaikan harga minyak dunia saat ini," pungkas Tjahjo. (PP)
"Tidak benar dengan penilaian beberapa pihak soal keinginan PDI Perjuangan memolitisir masalah ini. Sekali lagi saya tegaskan, PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk meluruskan kasus ini," terang Tjahjo, Senin (15/9).
Dia berharap, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Perekonomian Boediono berani berbicara terbuka dan fair, agar tidak menjadi fitnah dalam perkara gas Tangguh ini. Kedua menteri ini, adalah merupakan salah satu saksi saat penandatanganan MoU gas Tangguh yang dilakukan Megawati, pada saat menjabat presiden.
Fraksi PDI Perjuangan sendiri, menurut Tjahjo, juga menyambut baik rencana pemerintah merenegoisasi kontrak gas Tangguh. Langkah itu, dinilai efektif untuk memperbarui renegosiasi yang pernah dilakukan pemerintahan SBY, 27 Juni 2006 lalu.
Hanya, Tjahjo memberikan catatan, agar pemerintah melakukan penyesuaian dengan harga gas dan minyak dunia saat ini. "Yang lebih penting adalah pemerintah berani mengambil langkah untuk menyesuaikan harga minyak dunia saat ini," pungkas Tjahjo. (PP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar