Warta Jatim, Surabaya - Penyusunan rencana program sosialisasi Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya, hingga kini belum selesai. KPUD kesulitan menyusun program sosialisasi yang efektif, padahal anggarannya minim.
Eko Sasmito Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu KPUD Surabaya mengatakan, pihaknya hanya mendapat anggaran Rp 130 Juta untuk dana program sosialisasi. Menurut dia, jumlah itu harus dibagi kepada 31 kelompok petugas pemilihan kecamatan di Surabaya. “Kami harus berpikir keras agar dana tersebut bisa teralokasi secara baik. Idealnya untuk mendapatkan fasilitas sosialisasi pemilu terhadap masyarakat, memerlukan dana yang lebih banyak,” kata Eko Sasmito, Selasa (10/2).
Menurut Eko, anggaran tersebut akan dibagikan dalam bentuk uang tunai, serta fasilitas dan atribut sosialisasi. Misalnya, poster, baliho, dan pamflet tentang tata cara pencontrengan dalam pemilu. “Kalau semuanya menggunakan uang murni, dikhawatirkan dana tersebut tidak bisa dikelola dengan baik oleh masing-masing PPK,” ujar Eko Sasmito.
Eko mengatakan, jika anggaran sosialisasi tidak mencukupi, pihaknya akan meminta dana tambahan kepada KPUD Jawa Timur. Jika tidak bisa, KPUD Surabaya akan memaksimalkan anggaran yang ada.
Dia khawatir, minimnya dana sosialisasi dan jadwal yang molor, menyebabkan jumlah golongan putih (golput) meningkat. Namun Eko yakin, sosialisasi pemilu akan berjalan optimal pekan depan setelah rencana program sosialisasi Pemilu 2009 selesai dibahas KPUD dan DPRD Jatim. (red)
Eko Sasmito Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi Pemilu KPUD Surabaya mengatakan, pihaknya hanya mendapat anggaran Rp 130 Juta untuk dana program sosialisasi. Menurut dia, jumlah itu harus dibagi kepada 31 kelompok petugas pemilihan kecamatan di Surabaya. “Kami harus berpikir keras agar dana tersebut bisa teralokasi secara baik. Idealnya untuk mendapatkan fasilitas sosialisasi pemilu terhadap masyarakat, memerlukan dana yang lebih banyak,” kata Eko Sasmito, Selasa (10/2).
Menurut Eko, anggaran tersebut akan dibagikan dalam bentuk uang tunai, serta fasilitas dan atribut sosialisasi. Misalnya, poster, baliho, dan pamflet tentang tata cara pencontrengan dalam pemilu. “Kalau semuanya menggunakan uang murni, dikhawatirkan dana tersebut tidak bisa dikelola dengan baik oleh masing-masing PPK,” ujar Eko Sasmito.
Eko mengatakan, jika anggaran sosialisasi tidak mencukupi, pihaknya akan meminta dana tambahan kepada KPUD Jawa Timur. Jika tidak bisa, KPUD Surabaya akan memaksimalkan anggaran yang ada.
Dia khawatir, minimnya dana sosialisasi dan jadwal yang molor, menyebabkan jumlah golongan putih (golput) meningkat. Namun Eko yakin, sosialisasi pemilu akan berjalan optimal pekan depan setelah rencana program sosialisasi Pemilu 2009 selesai dibahas KPUD dan DPRD Jatim. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar