Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar materi anti korupsi, kolusi, dan nepotisme dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Pendidikan anti-KKN itu bertujuan memberi investasi moral kepada siswa.
Menurut Soekarwo, sebagai konsep awal, materi antikorupsi akan diberikan oleh polisi dan jaksa kepada pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Untuk sementara, kami tidak melibatkan guru. Saya meminta mereka untuk menyelesaikan masalah bantuan operasional sekolah (BOS) yang saat ini belum tepat sasaran,” kata Soekarwo, Senin (16/2).
Selain memasukkan materi anti-KKN dalam kurikulum sekolah, konsep lain yang diusulkan Soekarwo adalah menggelar kuliah umum dengan mengundang seluruh siswa dari seluruh Provinsi Jatim.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Rasiyo mengatakan, usulan tersebut telah diaplikasikan sejak akhir tahun 2008. Menurut dia, materi antikorupsi diberikan kepada siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. “Materi tentang anti-KKN sudah dimasukkan di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), sesuai intruksi Mahkamah Agung,” ujar Rasiyo.
Menurut Rasiyo, pihaknya bekerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk mendirikan kantin kejujuran di sejumlah sekolah. Kantin ini mengajarkan budaya jujur, karena menerapkan mekanisme swalayan dan swabayar. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar