Warta Jatim, Surabaya - Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur dalam sosialisasi Pemilu 2009 dinilai tidak maksimal. Panitia Pengawas Pemilu Jatim menilai hanya sedikit pemilih yang mengetahui jadwal dan tata cara memilih.
Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, temuan hanya sedikit pemilih yang mengetahui jadwal dan tata cara memilih didapat dari laporan panwaslu kabupaten dan kota yang melakukan sosialialisasi pemilu. Pemilih yang mengetahui mekanisme pemilihan tidak lebih dari separo jumlah pemilih yang terdaftar. “Banyak masyarakat yang menganggap pemilu masih menggunakan cara mencoblos, bukan mencontreng,” kata Sri Sugeng, Kamis (26/2).
Sri Sugeng mengaku pesimistis penyelenggaraan pemilu legislatif akan efektif. Dia memperkirakan banyak suara tidak sah atau memilih golput. “Ini tugas berat bagi KPUD Jatim untuk segera memaksimalkan kinerja dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.
Arief Budiman, anggota KPUD Jatim, mengaku sosialisasi Pemilu 2009 dilakukan setiap hari. Namun upaya itu tidak maksimal karena alokasi dana yang dianggarkan untuk sosialisasi hanya Rp 30 juta.
Menurut Arief, alokasi dana sosialiasi pemilu jauh lebih kecil dibandingkan biaya sosialisasi pemilihan gubernur. Pada tahap pertama pilgub, Pemda Jatim menganggarkan dana sosialisasi Rp 2,6 miliar dan Rp 900 juta pada pilgub tahap II. “Karena keterbatasan dana itulah, sosialisasi pemilu legislatif di kabupaten dan kota tidak maksimal,” katanya. (red)
Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, temuan hanya sedikit pemilih yang mengetahui jadwal dan tata cara memilih didapat dari laporan panwaslu kabupaten dan kota yang melakukan sosialialisasi pemilu. Pemilih yang mengetahui mekanisme pemilihan tidak lebih dari separo jumlah pemilih yang terdaftar. “Banyak masyarakat yang menganggap pemilu masih menggunakan cara mencoblos, bukan mencontreng,” kata Sri Sugeng, Kamis (26/2).
Sri Sugeng mengaku pesimistis penyelenggaraan pemilu legislatif akan efektif. Dia memperkirakan banyak suara tidak sah atau memilih golput. “Ini tugas berat bagi KPUD Jatim untuk segera memaksimalkan kinerja dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.
Arief Budiman, anggota KPUD Jatim, mengaku sosialisasi Pemilu 2009 dilakukan setiap hari. Namun upaya itu tidak maksimal karena alokasi dana yang dianggarkan untuk sosialisasi hanya Rp 30 juta.
Menurut Arief, alokasi dana sosialiasi pemilu jauh lebih kecil dibandingkan biaya sosialisasi pemilihan gubernur. Pada tahap pertama pilgub, Pemda Jatim menganggarkan dana sosialisasi Rp 2,6 miliar dan Rp 900 juta pada pilgub tahap II. “Karena keterbatasan dana itulah, sosialisasi pemilu legislatif di kabupaten dan kota tidak maksimal,” katanya. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar