Warta Jatim, Surabaya - Mahalnya biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Timur, membuat beberapa kalangan prihatin. Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya, Emanuel Sujatmiko mengatakan, Indonesia dapat meniru cara Amerika Serikat dalam hal efisiensi pemilihan gubernur.
Menurut Sujatmiko, pemilihan gubernur Amerika efisien, karena penentuan pemenang dilakukan per daerah. Dia mencontohkan, di Jawa Timur terdapat 38 kabupaten/kota. Seorang calon gubernur, dapat diputuskan menang, jika unggul di 20 kabupaten/kota.
Sujatmiko yakin, cara pemilihan itu, akan menekan biaya pelaksanaan pemilihan gubernur. “Dengan cara ini, anggaran Rp 800 miliar yang dikeluarkan dalam pilgub kemarin, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat lainnya,” kata Sujatmiko, Jumat (13/2).
Dia mengakui, selama ini terdapat beberapa masalah dalam pilkada langsung. Diantaranya sikap jenuh masyarakat, karena hampir setiap tahun ada pemilihan. Mulai dari pemilihan presiden, anggota legislatif, gubernur, sampai kepala desa. “Saya kira, pemilihan menggunakan model Amerika Serikat, dapat dilakukan di Indonesia. Selain tidak melanggar UU dan demokrasi, cara tersebut dapat menghemat waktu dan biaya,” ujar Sujatmiko.
Saat pelantikan Gubernur Jatim, Kamis (12/2), Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan akan merevisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama aturan soal pemilihan langsung kepala daerah.
Menurut dia, pemilihan langsung memakan biaya besar, sehingga proses pemilihan gubernur dapat kembali pada aturan lama, yang dipilih oleh DPRD masing-masing provinsi. (red)
Menurut Sujatmiko, pemilihan gubernur Amerika efisien, karena penentuan pemenang dilakukan per daerah. Dia mencontohkan, di Jawa Timur terdapat 38 kabupaten/kota. Seorang calon gubernur, dapat diputuskan menang, jika unggul di 20 kabupaten/kota.
Sujatmiko yakin, cara pemilihan itu, akan menekan biaya pelaksanaan pemilihan gubernur. “Dengan cara ini, anggaran Rp 800 miliar yang dikeluarkan dalam pilgub kemarin, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat lainnya,” kata Sujatmiko, Jumat (13/2).
Dia mengakui, selama ini terdapat beberapa masalah dalam pilkada langsung. Diantaranya sikap jenuh masyarakat, karena hampir setiap tahun ada pemilihan. Mulai dari pemilihan presiden, anggota legislatif, gubernur, sampai kepala desa. “Saya kira, pemilihan menggunakan model Amerika Serikat, dapat dilakukan di Indonesia. Selain tidak melanggar UU dan demokrasi, cara tersebut dapat menghemat waktu dan biaya,” ujar Sujatmiko.
Saat pelantikan Gubernur Jatim, Kamis (12/2), Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan akan merevisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama aturan soal pemilihan langsung kepala daerah.
Menurut dia, pemilihan langsung memakan biaya besar, sehingga proses pemilihan gubernur dapat kembali pada aturan lama, yang dipilih oleh DPRD masing-masing provinsi. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar