Musim Sengsara Kaum Tani

Kemarau panjang memaksa para petani alih profesi. Gagal panen selalu menghantui.

SINAR matahari yang menyengat tak mengurungkan niat Syaifi menapaki pematang sawah di belakang rumahnya. Tangan terampilnya mulai mengaduk tanah dan mencampurnya dengan air, kemudian dicetak menjadi bata. Itulah aktivitas lelaki 57 tahun ini akhir-akhir ini.

Selama musim kemarau, di tempat tinggalnya di Desa Joho, Kecamatan Pace, Nganjuk, Jawa Timur, hampir semua petani beralih profesi menjadi pembuat bata. Profesi musiman ini sedikit bisa menjadi penyambung hidup.

Syafii yang kecanduan minum kopi ini menuturkan, seribu bata dihargai Rp 350 ribu. Ia bersyukur masih ada pemborong yang membeli bata buatannya. Tidak sedikit tetangga yang gigit jari karena bata bikinan mereka tidak laku. “Membuat bata memang unik. Selain memerlukan kecekatan, memerlukan juga ketelitian, agar bata tidak mudah pecah,” ujarnya.

Sebagai petani tulen, Syafii sangat menggantungkan hidup dari bercocok tanam. Namun, setiap musim kemarau, sawahnya tidak bisa ditanami karena irigasinya sangat tergantung pada air hujan. Kondisi wilayah yang gersang membuat asupan air tidak mudah tersimpan tanah.

Setiap musim hujan Syafii hanya bisa menanami sawahnya dengan padi, jagung, dan ketela pohon. Jika beruntung, terkadang dia mencoba menanam tembakau serta sayuran seperti bayam, cabai, dan mentimun. Memasuki musim kemarau dia tak bisa lagi menanami sawahnya yang kering kerontang.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Syafii menyiasati dengan menimbun gabah yang dipanen. Jika uang dapur tak cukup, Syafii menjual gabah seharga Rp 3.000 per kilogram. Jika masih kurang, tak jarang dia menjual jagung dan ketela pohon yang harganya Rp 750 hingga Rp 2.500 per kilogram.

Syafii mengaku pendapatan turun drastis, terlebih pada musim kemarau ini. Meski tidak menghitung secara pasti, dia memperkirakan pendapatannya tidak seberapa banyak, karena masih harus dikurangi biaya tanam dan panen.

Tahun ini kondisi ekonomi keluarga Syafii memburuk karena gagal panen. Padi di dua petak sawahnya gagal panen, karena kekurangan air. Dia pun menanggung rugi sekitar Rp 500 ribu.

Pohon-pohon mangga Syafii juga terancam gagal panen, karena musim semakin tidak menentu. “Mestinya pohon mangga sudah mengembang. Kalau telat, keburu musim hujan datang lagi. Kalau sudah begitu, ya harus ikhlas merugi lagi,” ujarnya.

Nasib yang jauh lebih buruk dialami Mulyadi, tetangga Syafii. Pria yang memiliki empat anak ini harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih dia hanya buruh tani. Dalam keseharian, Mulyadi yang sederhana ini berusaha mencari tambahan rezeki dengan menawarkan diri kepada siapa saja yang memerlukan tenaganya.

Bagi Mulyadi, musim kemarau tak ubah panas neraka yang sangat menyiksa. Sebagai buruh tani di daerah yang kering, dia harus beralih profesi sebagai buruh lainnya. Bahkan tidak jarang dia boro ke luar kota atau bahkan luar pulau untuk mencari pekerjaan sampingan. “Bagi orang seperti saya, kerjaan apa saja oke. Apalagi saya hanya tamatan SD,” ujarnya.

Pekerjaan yang dijalani Mulyadi pun beraneka ragam. Mulai dari tukang tebon (penebang tebu), tukang angkut kayu, pembuat bata, hingga kuli bangunan. Semua itu dilaluinya dengan senyum, meski dengan bercucuran keringat.

Dari tambahan rezeki yang didapat, Mulyadi bisa menyekolahkan anaknya. Sayang, Rosi, anak pertamanya, tidak dapat melanjutkan ke SMP, karena harus mengalah kepada ketiga adiknya yang masih memerlukan biaya sekolah. Tidak itu saja, Rosi harus bekerja di usia dini, untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Beragam pekerjaan dijalani Rosi. Mulai dari pembantu rumah tangga di Surabaya hingga menjadi pelayan toko, dengan gaji yang sangat kecil. Meski kehilangan masa-masa terindah di dunia pendidikan, Rosi mengaku ikhlas membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup keluarga. “Biarkan adik saja yang bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Saya merelakan diri untuk membantu memenuhi biaya pendidikan adik-adik,” tuturnya.

Selain Rosi, masih banyak juga anak-anak yang seharusnya sekolah, namun terpaksa bekerja sebagai tukangangkut airuntuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak sedikit abak-anak itu yang bernasib buruk karena terpaksa bekerja di panti pijat dan menjadi wanita panggilan, baik di Surabaya maupun Jakarta. Mereka termakan rayuan mucikari yang menawarkan kemapanan.

Jatim Kucurkan Dana APBD untuk Bantu Gelandangan

Warta Jatim, Surabaya – Jawa Timur akan memberikan dana hibah untuk membantu gelandangan dan pengemis. Sebagai langkah awal, dana itu akan diberikan kepada gelandangan dan pengemis di Surabaya dan Malang.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan Pemerintah Provinsi akan memberikan dana Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta untuk setiap pengemis dan gelandangan. Dana itu untuk modal membuka usaha sesuai keterampilan masing-masing.

Pemerintah kota dan kabupaten diminta mendata gelandangan dan pengemis di wilayah masing-masing untuk penyaluran dana tersebut. “Mekanisme pengucuran dana melalui Dinas Sosial di daerah. Setelah itu mereka wajib mengadakan penyuluhan dan bimbingan keterampilan kepada pengemis dan gelandangan,” kata Soekarwo, Senin (31/8).

Bupati dan wali kota juga wajib melakukan pengawasan. Apalagi, dana hibah itu diambil dari Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah. Melalui program ini diharapkan mengurangi pengemis dan gelandangan dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Jatim. (red)

Pelantikan Anggota DPRD Jawa Timur Diwarnai Demo

Warta Jatim, Surabaya - Anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 hari ini dilantik. Mereka diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jatim Muhammad Arif. Dari 100 anggota yang dilantik, 21 orang merupakan wajah lama.

Prosesi pelantikan yang diwarnai demonstrasi Suara Rakyat Jatim itu memutuskan Imam Sunardhi dari Partai Demokrat dan Sirmadji dari PDIP sebagai ketua dan wakil ketua DPRD.

Imam Sunardhi menyatakan siap bekerja dengan baik. Dia berjanji lebih mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah kota untuk menjaring aspirasi masyarakat. “Kami ingin kinerja Dewan yang baru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya,” katanya.

Jafar Shidiq, mantan ketua DPRD 2004-2009, mengakui kinerja Dewan periode itu tidak maksimal. Salah satu bukti minim sekali membuat peraturan daerah. Mereka menghasilkan 10 perda pada tahun 2004, 15 perda tahun 2005, 8 perda tahun 2006, 12 perda tahun 2008, dan 8 perda baru dirancang tahun 2009. Jumlah perda yang dihasilkan belum sesuai harapan. Dia berharap anggota Dewan periode 2009-2014 bekerja lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prosesi pelantikan anggota Dewan yang dikawal 1.500-an aparat keamanan itu diwarnai unjuk rasa ratusan anggota Suara Rakyat Jatim. Mereka menuntut anggota DPRD terpilih menandatangani kontrak politik akan memperjuangkan pendidikan murah, upah buruh memadai, dan mampu mengambil alih tambang yang dikuasai pemodal asing. Mereka juga meminta anggota Dewan memenuhi janji-janji saat kampanye. (red)

Ketegaran Depi

Mencoba membunuh Tegar karena menganggap anak itu pembawa sial. Puryanto puas menyakiti anak sendiri.

DEPI, ibunda Tegar, tidak habis pikir atas tindakan Puryanto mencelakai Tegar. Lelaki yang dinikahinya Januari 2005 itu sering menyiksa dan memukul Tegar. Puryanto sering menyundut tubuh Tegar dengan rokok menyala. Sering pula Tegar dipukul dengan kain handuk yang sudah dipersiapkan.

Ketika ditegur oleh Depi atau kedua mertuanya, Puryanto malah naik pitam dan mengalihkan sasaran kemarahan kepada sang istri. Depi dijambak dan dipukuli. Puryanto juga sering menuduh Depi selingkuh. “Dengan adanya kejadian ini, saya mantap untuk segera mengurus cerai saja,” kata Depi dengan air mata menetes di kedua pipi.

Sebagai suami, Puryanto tidak bisa lagi menghidupi keluarga. “Dalam satu bulan ini saja dia hanya memberi uang belanja Rp 10 ribu. Apa ini pantas? Sudah begitu, malah berbuat macam-macam kepada saya dan Tegar,” ujar Depi.

Kini Puryanto menjadi buron polisi. Menurut Depi, selama dalam pelarian, Puryanto tiga kali meneleponnya. Dia mengancam membakar rumahnya dan menculik lalu membunuh Tegar yang saat itu masih dirawat di rumah sakit. Ancaman ini membuat polisi dibantu warga berjaga ekstra ketat, baik di rumah sakit maupun rumah Depi.

Puryanto tertangkap di Bangka Belitung, Minggu siang 19 Juni lalu. Depi dan keluarga besarnya berharap Puryanto mendapat hukuman setimpal atas kejahatannya. Tegar pun berharap ada balasan atas kekejaman ayahnya. “Bapak ben ditabrak sepur ambek ditembak polisi ae (Bapak biar ditabrak kereta api dan ditembak polisi saja). Biar kapok,” kata Tegar.

Kini Puryanto mendekam di tahanan Polres Madiun. Ditemui di ruang tahanan, dengan santai Puryanto mengisahkan mengapa tega mencoba “menghabisi” Tegar. Dia mengakui memang menargetkan membunuh Tegar. Terlebih dalam perjalanan empat tahun pernikahan dengan Depi, selalu ada masalah. Tak jarang pertengkaran disulut oleh sikap Tegar yang menurut dia nakal. “Kami memang sering bertengkar. Banyak penyebabnya, namun yang paling sering adalah Tegar. Karena itulah saya ingin menghabisinya,” terang Puryanto.

Puryanto juga menuding Depi sebagai wanita yang tidak tahu terima kasih. Apalagi, saat menikah dulu, ia dalam kondisi hamil duluan. Menurut dia, seyogyanya Depi harus berterima kasih karena ia telah menikahinya.

Puryanto mengatakan, skenario pembunuhan Tegar memang sudah lama dirancang. Ia menilai Minggu, 5 Juli lalu adalah waktu yang pas untuk menjalankan rencananya itu. Namun, skenario pembunuhan yang ia susun gagal. “ Saya sendiri heran, mengapa dia kok masih hidup. Padahal sudah saya letakkan tepat di tengah rel,” katanya.

Lelaki yang berprofesi sebagai pengamen di Terminal Bus Caruban ini mengaku semakin menyakiti Tegar semakin merasa puas. Baginya, Tegar adalah anak pembawa sial dan penyebab segala permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya.

Di sisi lain, meski masih memendam amarah kepada Tegar, sebagai bapak, Puryanto menyesali perbuatannya. Ia seakan menyadari apa yang dilakukannya telah menggagalkan cita-cita Tegar menjadi tentara. Puryanto juga mengaku bayangan saat “mengeksekusi” Tegar terus membayangi.

Puryanto mengaku siap menanggung hukuman akibat perbuatannya. Tidak terkecuali jeratan pasal berlapis yang dikenakan kepadanya. Puryanto didakwa melanggar Pasal 44 UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. I ajuga dijerat Pasal 80 ayat (2) UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 53 juncto 338 KUHP tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

“Sekarang saya pasrah atas tuntutan hukum ini. Maafkan Nak atas apa yang Bapak lakukan kepadamu,” kata Puryanto.

4 Polisi Surabaya Lakukan Pemerasan Puluhan Juta

Warta Jatim, Surabaya - Empat polisi anggota Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Diduga empat polisi itu memeras masyarakat dengan modus menuduh korban sebagai pelaku kejahatan.

Sausin, salah satu korban, mengaku ditangkap oleh empat polisi itu di rumahnya di Driyorejo, Gresik, pertengahan Agustus lalu. Dia dituduh sebagai bandar narkoba. Meski berkali-kali tuduhan itu, Sausin dipaksa masuk ke dalam mobil.

“Di dalam mobil, mereka meminta uang Rp 10 juta sebagai tebusan. Namun saya hanya membayar Rp 8 juta. Akhirnya saya diturunkan di Jalan Kedurus, Surabaya,” kata Sausin, Jumat (28/8).

Supendik, warga Prambon Sidoarjo, juga ditangkap dan dipaksa mengaku oleh empat polisi itu sebagai pengecer togel. Ujung-ujungnya dia diminta membayar Rp 20 juta. Akhirnya dia “kena” Rp 12 juta.

Burhan Hasibuan, kuasa hukum kedua korban, meminta Polda Jatim memeriksa dan bersikap tegas terhadap empat polisi itu. Dia memastikan pelaku pemerasan itu telah diketahui, setelah kedua korban mencocokkan foto pelaku di Ditreskim Polda Jatim. Dari foto itu diketahui seorang perwira polisi dan tiga bintara itu bertugas di Polwiltabes Surabaya.

Kahumas Polda Jatim Kombespol Pudji Astuti menyatakan segera mengusut tuntas kasus ini dan akan akan melakukan penyelidikan secara transparan. Siapa pun yang melanggar hukum, tak terkecuali anggota kepolisian, harus diproses secara hukum. “Kami tidak akan menoleransi segala tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota kepolisian.” (red)

Jawa Timur Wajibkan Pengusaha Bayar THR Sebelum H-7

Warta Jatim, Surabaya - Tunjangan hari raya wajib diberikan kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran atau H-7. Seruan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Untuk mengatur mekanisme THR, Gubernur Soekarwo telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota. Dia meminta mereka menyebarkan surat edaran kepada semua pengusaha di daerah masing-masing dan mengawasi pemberian THR.

Soekarwo menegaskan, pengusaha memiliki kewajiban memberikan THR kepada pekerja. “Kami berharap pengusaha menaati surat edaran ini, karena ini merupakan kewajiban mereka,” ujar Soekarwo di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya. Jumat (28/8).

Gubernur akan memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan tentang THR. Sanksi bergantung pada besar kecil pelanggaran, berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Berdasarkan aturan, setiap pekerja yang sudah memiliki masa kerja tiga bulan atau lebih berhak mendapatkan THR. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak atas THR sebesar 1 bulan upah. Pekerja dengan masa kerja 3 bulan dan kurang dari satu tahun besaran THR dengan perhitungan masa kerja bulan dikalikan 1 bulan upah dibagi 12. (red)

Dana APBD untuk Gelar Dangdutan DPRD Malang

Warta Jatim, Surabaya - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur menegur keras seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang yang menggelar pesta dangdutan di gedung Dewan, pertengahan Agustus lalu.

Dalam rapat khusus klarifikasi di Surabaya, Sekretaris DPD PDIP Kusnadi mengatakan, tindakan menggelar pesta dangdutan di gedung DPRD Kabupaten Malang tidak bisa dibenarkan. Apalagi, pesta itu juga disetujui Panitia Musyawarah dan dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009.

Teguran keras itu diharapkan membuat anggota PDIP tidak melakukan kesalahan serupa. “Apa pun alasannya, kegiatan dangdutan tersebut tidak bisa dibenarkan. Apalagi sampai menggunakan uang rakyat,” ujar Kusnadi di Surabaya, Kamis (27/8).

Ketua DPRD Kabupaten Malang Sueb Hadi mengatakan, acara dangdutan di gedung Dewan itu dalam rangka peringatan HUT Ke-64 RI. Acara itu diikuti semua anggota Dewan dari Fraksi PDIP, Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demorat, dan anggota partai lain.

Sueb Hadi juga mengomentari kasus pemukulan terhadap Taufik, wartawan harian Surya. Menurut dia, pemukulan itu tidak ada dan terlalu dibesar-besarkan oleh media massa. “Tidak pernah ada peristiwa tersebut. Kami malah menduga ada setting yang dilakukan pihak-pihak tertentu,” katanya.

Sueb membenarkan, acara dangdutan tersebut didanai dengan dana APBD. Namun, dia mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya, karena yang memutuskan adalah Panitia Musyawarah. “Saya hanya membenarkan kegiatan itu menggunakan dana APBD. Namun saya tidak tahu jumlah pastinya, karena tiba-tiba sudah muncul acara dangdutan tersebut,” katanya.

Dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan, pada Selasa (11/8) anggota DPRD Kabupaten Malang menggelar pesta dangdutan di dalam Gedung Paripurna DPRD. Diduga pada acara tersebut juga disisipi pesta minuman keras dan terjadi pemukulan terhadap wartawan harian Surya. (red)

Tiket Kereta Api Jalur Timur & Selatan Surabaya Ludes

Warta Jatim, Surabaya - Tiket kereta api arus mudik Lebaran 2009 ke jalur timur dan selatan Surabaya sudah habis terjual. Diperkirakan jumlah pemudik menggunakan kereta meningkat dibandingkan tahun lalu.

Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 8 Surabaya Nur Amin mengatakan, tiket habis terjual untuk jadwal keberangkatan 18 - 23 September 2009. Meliputi KA Argo Wilis jurusan Bandung, Mutiara Timur jurusan Banyuwangi, dan Sancaka jurusan Yogyakarta.

Menurut Nur, saat ini masih tersedia 29.572 tiket kereta jurusan Semarang, Malang, dan sejumlah daerah di sekitar Surabaya. Dari jumlah tersebut, 4.298 tiket kelas eksekutif, 2.936 tiket bisnis, dan 22.338 tiket ekonomi.

Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daops 8 Surabaya memberlakukan batas kelebihan penumpang untuk kereta eksekutif dan ekonomi. PT KAI akan menjual tiket lebih dari jumlah kursi. Kereta kelas ekonomi diberlakukan batas kelebihan penumpang 150% dari jumlah kursi. Sedangkan kereta eksekutif diberi batasan kelebihan penumpang 125% dari jumlah tempat duduk.

“Karena keterbatasan jumlah tiket, kami mengimbau masyarakat membeli karcis mulai sekarang. Hal ini untuk menghindari tiket habis dan banyaknya antrean,” ujar Nur Amin, Rabu (26/8).

Nur Amin memperkirakan jumlah penumpang kereta api pada mudik Lebaran tahun ini meningkat 19% dibandingkan tahun lalu. (red)

DPRD Surabaya Minta Mobil Dinas Senilai Rp 50 Miliar

Warta Jatim, Surabaya – DPRD Kota Surabaya mengajukan anggaran Rp 50 miliar untuk pengadaan mobil dinas seluruh anggota Dewan periode 2009-2014 dan para camat. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membeli mobil jenis Isuzu Panther LS 2009 seharga Rp 200 juta per buah.

Menurut Agus Kadarisman, mantan anggota Panitia Anggaran DPRD periode 2004–2009, pengajuan anggaran tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Semula mobil dinas anggota Dewan hanya akan diberikan kepada ketua, wakil, dan pimpinan fraksi. “Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan memberikan kepada seluruh anggota Dewan,” ujar Agus, Selasa (25/8).

Musyafak Rouf, mantan Ketua DPRD Surabaya, mengakui rencana pengajuan anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Menurut dia, rencana pengajuan pengadaan mobil dinas akan dibahas dalam rapat penyusuan Rancangan APBD Kota Surabaya tahun 2010.

“Pengadaan mobil dinas sudah dianggarkan. Namun, untuk finalnya tergantung rapat paripurna yang membahas RAPBD 2010,” kata Musyafak Rouf yang terpilih kembali menjadi anggota Dewan periode 2009-2014.

Wali Kota Surabaya Bambang DH tidak bersedia berkomentar soal rencana pengadaan mobil dinas. Dia hanya mengatakan, usulan itu mungkin tidak disetujui dalam rapat paripurna penetapan RAPBD. “Semuanya masih serba mungkin. Masalah itu tidak usah dibahas saat ini.” (red)

Nyawa Serep Si Tegar

Tegar dicekik dan ditaruh di rel. Kereta menghantam. Balita itu selamat.

UDARA dingin yang berhembus di Desa Robahan, Kecamatan Mejayan, Madiun, membuat warganya terlelap dalam balutan selimut. Tidak terkecuali, Endy Tegar Kurniadinata (4), anak pasangan Puryanto dan Depi Kristiani.

Seperti biasanya, menjelang subuh, di hari Minggu Wage 5 Juli 2009 sekitar pukul 02.00 Depi yang berprofesi sebagai penjual jajanan di Pasar Mejayan, beranjak bangun dari tidur. Bersama Sukadi dan Saikem, kedua orang tuanya, mereka mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dijual pada hari itu.

Tepat pukul 03.00 Depi berangkat ke pasar untuk berjualan jajanan. Puryanto, sang suami, yang mengetahui istrinya berangkat mencari nafkah, bergegas bangun. Tanpa sebab jelas, ia marah-marah dan menyalahkan Depi yang bekerja pada pagi buta itu.

Puryanto pun beranjak kembali ke kamar dan membangunkan Tegar, anak pertamanya. Ia menggendong Tegar dan mengajaknya “jalan-jalan” mencari burung di dekat rel kereta api, sekitar 50 meter dari rumah. Tegar yang masih menahan kantuk hanya menurut perintah tidak lazim bapaknya.

Sebelum melangkah ke pematang sawah di sebelah rumah, entah karena alasan apa, Puryanto mematikan lampu depan rumah. Sepanjang perjalanan menuju rel kereta api, Puryanto mencekik leher Tegar. Seakan tak mau kalah, antara sadar dan tidak, Tegar melawan hingga terjadi “pertarungan” tidak seimbang. Tegar akhirnya pingsan dalam gendongan bapaknya.

Puryanto yang yakin Tegar telah tewas lantas meletakkan tubuh anaknya persis di tengah rel kereta api. Ia segera kabur di kegelapan malam.

Sekitar pukul 03.30 KA Bima Jurusan Jakarta – Surabaya melintas di rel tersebut. Kereta besi tersebut menghantam Tegar yang saat itu masih tidak sadarkan diri di atas rel. Karena benturan keras, kaki kanan Tegar “ terbang” hingga 100 meter ke arah utara. Ajaibnya, tidak ada luka sedikit pun di bagian tubuh Tegar.

“Saya gak tahu siapa yang menolong, tapi saya melihat ada kakek berbaju putih yang menggendong saya hingga ke rumah,” kata Tegar.

Dengan sisa tenaga, Tegar merangkak melewati rel dan pematang sawah, menuju rumahnya. Diketuknya pintu rumah dengan sisa-sisa tenaga. Sukiadi, sang kakek, yang saat itu masih terlelap langsung terbangun dan menggendong Tegar dan langsung membawanya ke rumah sakit, dengan diantar tetangga dan anggota keluarga.

Selama beberapa hari Tegar menjalani perawatan intensif oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Propinsi dr Soedono, Madiun. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kaki kanan Tegar diamputasi. (bersambung)

Disperindag Surabaya Gelar Operasi Pasar Gula Pasir

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Perdagangan dan Industri Surabaya menggelar operasi pasar gula pasir untuk mengatasi lonjakan harga selama bulan Ramadan. Operasi pasar dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Surabaya Endang Tjaturahwati mengatakan, pihaknya akan mengintervensi harga jual gula agar tidak naik terlalu tinggi. Harga gula pasir saat ini Rp 9.000 per kilogram, naik Rp 500 dari harga sebelumnya.

Operasi pasar akan digelar di beberapa pasar tradisional secara bergiliran sejak 24 Agustus hingga 6 September 2009. “Kami akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan operasi di beberapa pasar tradisional di Surabaya,” kata Endang, Selasa (25/8).

Menurut Endang, kenaikan harga gula di pasaran di antaranya dipicu peningkatan permintaan. Dia memperingatkan pelaku pasar tidak menaikkan harga bahan pokok lebih dari 10%, sesuai ketentuan Kamar Dagang dan Industri. (red)

DPRD Surabaya Desak Pemkot Pindahkan Warga Stren Kali

Warta Jatim, Surabaya – Anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 berjanji mendesak Pemerintah Kota Surabaya memindahkan warga bantaran kali ke permukiman yang lebih baik. Sebelumnya Pemkot Surabaya bersikeras menggusur permukiman warga di bantaran kali (stren kali).

Pejabat Sementara Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan akan mendesak Pemkot agar tidak menggusur warga stren kali. Anggota Dewan dan Pemkot Surabaya akan memperbaiki aturan penataan kota.

Wisnu berjanji memperbaiki sistem birokrasi DPRD, terutama pada bidang pelayanan publik. Menurut dia, sistem birokrasi yang rumit cenderung menyengsarakan rakyat dan membuka peluang terjadi pungutan liar.

Dia juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera merealisasikan program kartu penduduk gratis. “Untuk program akta kelahiran, Dispendukcapil sudah melakukannya. Logikanya, pembuatan KTP lebih mudah untuk digratiskan,” ujar Wisnu di sela pelantikan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, Senin (24/8).

Dari 50 anggota Dewan periode 2009 -2014, terdapat 12 anggota DPRD yang terpilih kembali. Partai Demokrat mendapat jatah 16 kursi, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 kursi, serta Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera 5 kursi. Partai Damai Sejahtera mendapat 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya 3 kursi, Partai Amanat Nasional 2 kursi, serta Partai Parsatuan Pembangunan dan Partai Kembangkitan Nasional Ulama 1 kursi. (red)

PLN Jatim Jamin Pasokan Listrik Selama Ramadan

Warta Jatim, Surabaya – Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur menjamin pasokan listrik selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tidak akan mengalami gangguan. Beban listrik di wilayah tersebut saat ini dikurangi 60%.

Humas PT PLN Distribusi Jatim Agus Widayanto mengatakan, untuk menjamin ketersediaan listrik, akan memaksimalkan operasional 5 unit pembangkit listrik yang dikelola PT Pembangkit Jawa Bali, yaitu pembangkit listrik Muara Tawar, Cirata, Gresik, Paiton, dan Brantas.

PLN juga akan mengopersionalkan beberapa pembangkit listrik seperti PLTA Perak, Grati, dan Pesanggarahan, yang dikelola PT Indonesia Power. “Kami yakin tidak akan ada gangguan listrik selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” ujar Agus, Senin (24/8).

Agus mengakui beberapa dari pembangkit listrik tersebut untuk sementara waktu ada yang berhenti beroperasi. Pihaknya akan mengoperasikan pembangkit listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.

Menurut AgusWidayanto, beban listrik di Jawa Timur saat ini mencapai 2.900 megawatt. Pengoperasian pembangkit listrik yang dikelola PT Pembangkit Jawa Bali dan PT Indonesia Power akan memberikan tambahan daya hingga 6.500 megawatt. (red)

Pemkot Surabaya Hukum PNS yang Malas Saat Ramadan

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya Bambang DH mengeluarkan surat edaran soal disiplin kerja pegawai negeri sipil. Antara lain mengatur soal kedisiplinan kerja PNS yang kerap malas-malasan selama bulan Ramadan.

Bambang DH menyatakan, pada bulan Ramadan banyak PNS menggunakan alasan melaksanakan ibadah puasa sehingga tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal. Hal itu berimbas pada menurunnya kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kami ingin semua pegawai Pemkot Surabaya memiliki kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab. Apalagi selama ini kami sudah memberikan mereka kompensasi, terutama di bulan Ramadan.”

Pemkot Surabaya akan melibatkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengawasi pelaksanaan aturan ini. Pemkot akan mengevaluasi kinerja PNS yang tidak disiplin untuk kemudian dijatuhi sanksi. “Sanksi bisa dalam bentuk administrasif, surat peringatan, hingga pemecatan, kalau memang dirasa perlu,” kata Bambang DH, Senin (24/8).

Meski mengatur pemberian sanksi terhadap PNS yang melanggar aturan itu, Pemkot Surabaya akan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berdisiplin dan bersedia lembur selama bulan Ramadan.(red)

Sambut Ramadan Korban Lapindo Gelar Istigasah

Warta Jatim, Sidoarjo – Menjelang bulan Ramadan, ratusan warga korban lumpur PT Lapindo Brantas menggelar istigasah di atas tanggul penahan lumpur Desa Siring, Porong, Sidoarjo.

Usai menggelar doa bersama, mereka melakukan tabur bunga ke kolam lumpur yang dibawahnya terdapat pemakaman umum warga Desa Siring yang kini tenggelam. Menurut Koordinator aksi, Rois, acara ini untuk memberikan penghormatan kepada anggota keluarga korban lumpur yang sudah meninggal.

Selain itu, acara ini juga menunjukan kekesalan warga yang nasibnya tidak diperhatikan pemerintah dan PT Lapindo Brantas. “Ini bulan puasa ketiga yang dijalani warga korban lumpur. Selama tiga tahun ini, kami bersabar untuk mendapatkan hak-hak kami,” ujar Rois, Jumat (21/8). (red)

Pemprov Jatim Razia Pengemis di Bulan Ramadan

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melarang pengemis dan anak jalanan beroperasi di kota-kota besar selama bulan Ramadan. Dinas Sosial akan merazia pengemis dan anak jalanan.

Kepala Dinas Sosial Jatim Fahrur Rozi Syata mengatakan, keputusan untuk menggelar razia sudah disetujui Gubernur Jatim Soakarwo, bersama para kepala daerah. Gubernur meminta kepala daerah mencegah warganya yang pergi ke luar kota untuk mengemis.

Setiap daerah memiliki program khusus yang memberdayakan masyarakat agar tidak mengemis. “Dinas Sosial akan bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja untuk menertibkan warga pendatang yang menjadi pengemis atau anak jalanan,” kata Rozi.

Menurut Rozi, sejumlah daerah seperti Surabaya, Malang, Madiun, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, dan Lamongan selama Ramadan menjadi target pengemis mencari nafkah. Sebab, selama Ramadan tempat-tempat tersebut biasanya ramai dikunjungi peziarah. (red)

Jelang Ramadan Harga Bahan Pokok Merambat Naik

Warta Jatim, Surabaya – Harga kebutuhan pokok di Surabaya mulai naik menjelang Ramadan. Para pedagang di sejumlah pasar tradisional mulai mengeluhkan kenaikan harga tersebut.

Pedagang di Pasar Pabean Surabaya, Astuti, menuturkan harga gula pasir naik dari Rp 7.800/kg menjadi Rp 8.300/kg. Telur ayam yang semula Rp 12.500/kg kini menjadi Rp 13.500/kg.

Menurut Astuti, kenaikan harga gula pasir dan telur biasanya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok lain seperti beras dan minyak goreng. “Kami tidak berani menjual dagangan dengan harga lebih tinggi. Yang penting cukup untuk kulakan dulu,” kata Astuti, Rabu (19/8).

Harga kebutuhan pokok yang merambat naik juga terjadi di Pasar Tambakrejo. Beras jenis Bengawan di pasar ini naik mencapai Rp 6.500 per kg.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jatim, Arifin T Hariadi mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan saat ini masih wajar. Kenaikan harga masih wajar jika berada dalam kisaran 1% hingga 5%.

Menurut Arifin, Disperindag akan mengambil langkah antisipasi jika kenaikan harga bahan pokok lebih dari 10%. Pihaknya akan mengawasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Selain itu, juga akan menindak penjual barang cacat produksi, barang ilegal, dan barang kedaluwarsa selama bulan Ramadan. (red)

DPRD Surabaya Tolak Anggaran Pemilihan Wali Kota 2010

Warta Jatim, Surabaya - DPRD Surabaya menolak memberikan anggaran Rp 60 miliar untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota 2010 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan prestasi KPUD Surabaya selama ini.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Syukur Amaluddin mengatakan, buruknya kinerja KPUD Surabaya terlihat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Timur, pemilu legislative, dan pemilu presiden. KPUD Surabaya dinilai gagal menyelesaikan banyak kasus dugaan kecurangan pemilu.

“Melihat kinerja mereka, kami akan meminta KPUD Surabaya untuk merevisi kembali jumlah anggaran yang diajukan,” ujar Syukur Amaluddin, Rabu (19/8).

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, permohonan penambahan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Surabaya terlalu besar. Anggaran besar yang dikucurkan akan sia-sia jika KPUD tidak memperbaiki kinerja.

Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf mengatakan, KPUD tidak menjelaskan perincian penggunaan anggaran. KPUD Surabaya diberi kesempatan merevisi pengajuan anggaran hingga Kamis (20/8). Jika hingga batas waktu tersebut KPUD belum menyerahkan hasil revisi, dana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Surabaya tidak akan disahkan tahun ini.

“Sesuai Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2008, kami akan mengesahkannya dalam perubahan anggaran keuangan tahun 2010. Itu pun dengan catatan jumlahnya tidak melebihi anggaran Pilpres 2009,” kata Musyafak Rouf. (red)

2 Caleg Terpilih PDIP Sidoarjo Dinyatakan Gugur

Warta Jatim, Surabaya - KPUD Sidoarjo menjatuhkan putusan menggugurkan dua calon anggota legilastif terpilih, Tito Pradopo dan Sumi Harsono. Sebab, keduanya tersangkut kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2003 senilai Rp 21,4 miliar.

Ketua KPUD Sidoarjo Anshori, Selasa (18/8), mengatakan, kedua caleg dari PDI Perjuangan itu saat ini masih menjalani hukuman di Rumah Tahanan Sidoarjo, sehingga otomatis dinyatakan gugur. Apalagi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum disebutkan, calon legislatif tidak boleh tersangkut kasus kriminalitas, tidak pernah dipenjara, dan tersangkut kasus hukum lainnya. “Kami harus menegakkan aturan. Meski mereka calon incumbent di periode lalu.”

Menurut Anshori, KPUD Sidoarjo sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke DPC PDIP Sidoarjo. Isinya meminta parpol tersebut menyiapkan pengganti Tito Pradopo dan Sumi Harsono.

Namun, hingga hari ini, Anshori mengaku belum menerima pemberitahuan dari PDIP terkait nama caleg pengganti, sehingga dikhawatirkan menghambat pelantikan anggota Dewan periode 2009-2014 pada akhir Agustus. Selain itu, kedua nama pengganti juga harus diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan. (red)

5.516 Narapidana di Jawa Timur Peroleh Remisi

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 5.516 narapidana di Jawa Timur memperoleh remisi (pengurangan masa hukuman) dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi diberikan dalam kaitan Hari Kemerdekaan ke-64.

Humas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jatim Cahyono mengatakan, pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa tahanan minimal enam bulan.

Dari jumlah itu, ada yang langsung bebas, namun ada juga yang memperoleh pengurangan masa hukuman 3 sampai 6 bulan. “Untuk pengurangan masa hukuman, kami juga mempertimbangkan sikap dan perilaku narapidana selama di tahanan.”

Cahyono memastikan remisi tersebut efektif berlaku mulai hari ini dan hanya diberlakukan bagi narapidana yang tersangkut tindak pidana ringan. Sedangkan narapidana yang termasuk kategori khusus, seperti terpidana terorisme, baru akan memperoleh remisi setelah menjalani sepertiga masa hukuman.

“Kami melakukan sesuai intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Termasuk juga pemberian remisi bagi tersangka terorisme,” ujar Cahyono, Selasa (18/8).

Menurut Cahyono, saat ini di Jawa Timur terdapat 17 napi dari 30 napi kasus terorisme yang mendapatkan remisi. Sebagian besar adalah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS). Di Jatim ada empat Rutan/LP yang paling banyak penghuninya memperoleh remisi. Yakni, Rutan Madiun dan Pamekasan, serta LP Porong dan Malang.

Pemberian remisi tahun ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Alasannya, hampir semua rutan dan lembaga pemasyarakatan di Jatim dihuni napi dan tahanan yang melebihi kapasitas. Dari 5.516 napi yang mendapatkan remisi, sekitar 4.802 dinyatakan langsung bebas, karena masa hukumannya selesai. (red)

Atasi Kekeringan, Jawa Timur Akan Revitalisasi Mata Air

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Soekarwo menyatakan penyebab kekeringan di wilayah Jawa Timur adalah badai El Nino dan sumber mata air Sungai Brantas tidak berfungsi. Untuk mengatasi kekeringan salah satunya menghidup kembali sumber mata air.

Menurut Soekarwo, dari 111 sumber air, saat ini hanya 57 mata air yang masih berfungsi. Karena itu, banyak aliran Sungai Brantas yang cepat kering pada saat musim kemarau.

Kondisi tersebut diperparah banyak lahan kritis di areal hutan dataran tinggi. Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim menyebutkan, ada 925 hektare lahan kritis di kawasan hutan dan 1.899 lahan kritis di luar kawasan hutan.

Gubernur meminta Jasa Tirta dan Perhutani segera melakukan reboisasi di kawasan hutan untuk mempertahankan sumber mata air yang masih berfungsi serta menciptakan sumber mata air baru.

“Yang jelas kami harus bekerja keras untuk segera menyelamatkan ekologi atau lingkungan hidup di Jatim. Kami juga menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan program kerja tersebut,” ujar Soekarwo, Jumat (14/8)

Sumber mata air di Sungai Brantas sangat penting bagi masyarakat Jawa Timur. Sumber air itu menopang kebutuhan air 14 kota/kabupaten, terutama di kawasan rawan kekeringan. Menjelang pertengahan Agustus ini delapan daerah mengalami kekeringan, yaitu Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Kediri, Trenggalek, Gresik, Lamongan, dan Pamekasan. (red)

Pemkot Surabaya Boikot Pembangunan Jalan Tol

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya memboikot pembangunan jalan tol Surabaya - Mojokerto. Boikot itu sebagai protes terhadap PT Jasa Marga yang tidak melaksanakan program penghijauan di sepanjang jalur tol di wilayah Surabaya.

Wali Kota Surabaya Bambang DH menyatakan telah mengirimkan surat edaran berisi intruksi kepada lurah dan camat agar tidak membantu pembebasan lahan di wilayah mereka. “Kami harus bersikap tegas terhadap Jasa Marga. Kalau mereka tidak mau mengikuti program yang telah kami susun, kami akan terus memboikot pembangunan jalan tol.”

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sudah siap melaksanakan program penghijauan tersebut. Namun, hingga saat ini tidak ada iktikad baik dari PT Jasa Marga untuk mendukung.

Wali Kota mengaku tidak takut dianggap menghambat program pemerintah. Alasannya, program penghijauan juga bagian dari program pemerintah. “Kalau saya dianggap menghambat pembangunan, PT Jasa Marga juga melakukan hal yang sama. Kita siap membantu kalau mereka beriktikad baik,” kata Bambang di Surabaya, Jumat (14/8). (red)

Penutupan Lokalisasi Perparah Penyebaran HIV/AIDS

Warta Jatim, Surabaya - Salah satu penyebab penyebaran HIV/AIDS di Jawa Timur adalah penutupan sejumlah lokalisasi di beberapa daerah. Banyaknya pekerja seks komersial yang beroperasi di tempat umum membuat pemerintah sulit mendeteksi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS.

Selama berada di lokalisasi, kesehatan pekerja seks komersial dapat dikontrol secara rutin. “Seiring banyaknya lokalisasi yang ditutup, PSK akan turun ke jalan untuk mencari pelanggan. Hal inilah yang membuat penyebaran HIV/AIDS semakin tidak terkontrol,” kata peneliti penyebaran HIV/AIDS Rinekso Kartono di Surabya, Kamis (13/8).

Rinekso mengingatkan, penutupan lokalisasi menyebabkan beberapa wilayah di Jatim rawan penyebaran HIV/AIDS, yaitu Batu, Malang, Kediri, dan Jombang. Sedangkan di Surabaya, yang merupakan penyumbang HIV/AIDS terbesar di Jatim, penyebaran terlokalisasi di Lokalisasi Dolly.

Menurut Rinekso, salah satu cara mencegah dan meminimalkan penyebaran HIV/AIDS melalui pengaturan dan pembatasan yang jelas. Salah satunya dengan mengontrol PSK dan pelanggan. Namun, cara tersebut hanya bisa dilakukan apabila masih ada lokalisasi.

Berdasarkan penelitian beberapa waktu lalu, seks bebas merupakan salah satu media penyebaran HIV/AIDS di Jawa Timur setelah jarum suntik dan narkotika dan obat berbahaya (narkoba).(red)

Korban Lumpur Lapindo Demo Tuntut Pencabutan SP3

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan warga korban lumpur panas Sidoarjo berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (13/8), menolak surat penghentian penyidikan perkara kasus lumpur Lapindo yang dikeluarkan Polda Jatim. Mereka meminta Dewan untuk mendesak kepolisian mencabut SP3 dan meneruskan penyelidikan.

Koordinator aksi M Nizar mengatakan, terbitnya SP3 memperlihatkan kinerja Polda Jatim tidak profesional. Selama ini warga korban lumpur telah menghargai kinerja kepolisian. Keluarnya SP3 melunturkan kepercayaan warga.

“Sebagian besar warga kecewa atas sikap Polda Jatim. Karena itu, kami meminta mereka mencabut SP3 tersebut. Kami juga mendukung langkah Walhi dan beberapa LSM pendamping yang akan menuntut Polda Jatim dan Kejati,” ujar Nizar.

Nizar menengarai setelah keluar SP3 tidak menutup kemungkinan PT Lapindo Brantas lari dari tanggung jawab melunasi ganti rugi lahan dan rumah warga. “Saat ini saja ganti rugi tidak lancar dan masih bermasalah. Kalau SP3 ini keluar, apa jadinya nasib kami? Masak harus menderita untuk kesekian kalinya?”

Pada Jumat (7/8) Polda Jatim mengeluarkan SP3 untuk kasus lumpur Lapindo. Alasannya, tim penyidik tidak memiliki saksi mata atau bukti baru. SP3 ini ditandatangani Direskrim Polda Jatim Kombes Edi Supriyadi.(red)

SP3 Kasus Lapindo Belum Sampai Kejati Jatim

Warta Jatim, Surabaya – Tanggapan pro dan kontra masih mewarnai dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo oleh tim penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sebagian besar korban baru mendapatkan 80% uang ganti rugi.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum menerima laporan resmi tentang SP3 kasus lumpur Lapindo. "Kalau sudah mendapatkan laporan resminya, kami akan segera mengkaji dan mempelajarinya," kata Asisten Pidana Umum Kejati Jatim Eddy Rakamto, Rabu (12/8).

Menurut Edy, tidak menutup kemungkinan kasus lumpur Lapindo tetap dilanjutkan, jika memang ada bukti baru baik dari Polda Jatim maupun elemen masyarakat. Seperti halnya hasil analisis pengeboran Tri Tech Petroleum Consultans yang menyebutkan PT Lapindo Brantas lalai dalam melakukan pengeboran minyak di Sumur Banjar Panji I.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jatim Catur Bambang Nusantara mengatakan, akan terus mendesak Polda Jatim segera mencabut SP3 kasus lumpur Lapindo. Ia menilai terbitnya SP3 itu sebagai konspirasi untuk mengalihkan tanggung jawab PT Lapindo kepada pemerintah. Apalagi saat ini penyelesaian ganti rugi korban lumpur Lapindo belum tuntas. Mayoritas korban baru mendapatkan uang muka ganti rugi 20%, sedangkan yang 80% belum jelas kapan teralisasi.

Walhi siap menunjukkan bukti-bukti baru terkait kasus lumpur Lapindo. "Pada intinya kami siap menunjukkan bukti-bukti baru tersebut. Kalau dari bukti baru tersebut Polda belum juga bersikap, berarti ada konspirasi besar di balik kasus ini," kata Catur Bambang. (red)

Anggaran Seragam Anggota DPRD Surabaya Rp 60 Juta

Warta Jatim, Surabaya - Anggaran baju seragam untuk 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya periode 2009 - 2014 mencapai Rp 60 juta. Setiap anggota mendapat jatah bahan kain Rp 700 ribu dan ongkos jahit Rp 500 ribu.

Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD Surabaya Liestyawati mengatakan, bahan kain dan ongkos jahit mulai dibagikan sejak Selasa (11/8). Sesuai dengan ketentuan, pihaknya membagikan anggaran baju seragam dalam bentuk bahan dan uang. Anggota Dewan menjahitkan sendiri sesuai model jas yang ditetapkan.

"Anggaran ini untuk satu kali saja. Kalau memang terjadi kerusakan, anggota Dewan yang bersangkutan wajib menggantinya sendiri," kata Liestyawati, Rabu (12/8).

Anggaran untuk baju seragam anggota DPRD Surabaya tersebut tidak termasuk anggaran bulanan yang bakal diterima, yakni Rp 18 juta per orang. (red)

Gaji Anggota DPRD Jatim Rp 25.725.205

Warta Jatim, Surabaya - Gaji anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 mencapai Rp 25.725.205. gaji sebesar itu belum termasuk tunjangan untuk anggota yang duduk dalam panitia musyawarah dan panitia anggaran. Selain itu, masih ada tunjangan komisi, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Sekretaris DPRD Jatim Edi Purwinarto, ujar Edi, Selasa (11/8), mengatakan, selain menerima gaji per bulan, anggota Dewan juga akan memperoleh pendapatan lain, seperti uang kunjungan kerja yang per bulan biasanya mencapai empat kali.

Anggota dan ketua DPRD juga akan mendapatkan uang representasi yang besarnya bervariasi. Menurut Edi, sesuai PP 24/2004, uang representasi ketua DPRD akan setara gaji pokok gubernur. Wakil ketua akan mendapatkan 80% dari uang reprentasi ketua dan anggota hanya 75%. “Besar gaji dan tunjangan serta dana-dana lainnya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena itu kami akan menjalankan aturan tersebut.”

Rencananya gaji awal anggota DPRD Jatim akan diberikan pada 1 September 2009 atau satu hari setelah dilantik pada 31 Agustus. Menurut Edi, gaji diberikan pada awal bulan sudah menjadi tradisi.

Pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya Hariyadi menilai gaji anggota Dewan yang diberikan di awal bulan itu menyalahi aturan. Apalagi mereka belum melakukan pekerjaan apa pun. Seharusnya gaji yang diberikan tergantung pada kinerja.

Hariyadi menuturkan, DPRD periode mendatang berbeda dari periode sebelumnya. Terutama dalam masalah gaji dan tunjangan. Dia khawatir, besarnya gaji dan tunjangan serta dana anggaran lainnya mempengaruhi kinerja Dewan. “Terus terang yang saya takutkan adalah kinerja mereka. Semoga saja dengan gaji yang besar, anggota Dewan bekerja lebih maksimal dalam menjalankan amanat masyarakat,” katanya.

Perincian Gaji Anggota DPRD Jatim Per Bulan:

Gaji Pokok : Rp. 2.262.000
Tunjangan Keluarga : Rp. 316.680
Tunjangan Jabatan : Rp. 3.279.900
Tunjangan Beras : Rp. 170.320
Tunjangan PPh : Rp. 870.105
Uang Paket : Rp. 226.200
Tunjangan Perumahan : Rp. 9.600.000
Tunjangan Komunikasi Intensif : Rp. 9.000.000 +
Total : Rp.25.725.205

Sopir Bemo Demo Angkutan Liar Suramadu

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan sopir dan awak angkutan bemo kemarin berunjuk rasa di gedung DPRD Surabaya. Mereka meminta Dewan dan Pemerintah Kota Surabaya menertibkan angkutan liar yang beroperasi di sekitar Jembatan Suramadu.

Koordinator aksi Mat Lasum mengatakan, Pemkot telah berbuat tidak adil karena membiarkan angkutan liar dan bus antarkota melintas di Jembatan Suramadu. Padahal sesuai aturan, bus antarkota jalur Madura - Surabaya hanya diperkenankan dengan naik kapal feri.

"Kami tetap berpegang pada komitmen awal, yaitu mereka tidak boleh melintas di Jembatan Suramad. Apalagi sampai mengambil penumpang. Namun, kenyataannya mereka melanggar komitmen itu," kata Mat Lasum.

Dia berharap Dinas Perhubungan Surabaya dan Jawa Timur mengambil tindakan tegas terhadap angkutan liar dan bus antarkota tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi pertikaian di antaranya sopir angkutan tersebut.

Menurut Mat Lasum, akibat beroperasinya angkutan umum yang beroperasi tanpa izin trayek itu, penghasilan sopir bemo 15 trayek yang mencapai seribuan orang kian menyusut hingga 80%. “ Setelah adanya Jembatan Suramadu ini, pendapatan sopir hanya cukup untuk setor. Setiap hari setoran 40 ribu hingga 70 ribu rupiah.”

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Agustin Poliana berjanji membantu menyelesaikan persoalan yang menimpa awak bemo. Komisi B akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk berbicara dengan awak bemo. Ia juga meminta Dinas Perhubungan bersikap tegas terhadap bus ataupun angkutan liar tersebut. (red)

Walhi Jatim Desak Polisi Cabut SP3 Kasus Lapindo

Warta Jatim, Surabaya – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak Kepolisian Daerah Jawa Timur mencabut Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) kasus semburan lumpur PT Lapindo Brantas.

Ketua Bidang Hukum Walhi Jatim Subagyo mengatakan, alasan Polda Jatim menghentikan penyidikan karena tidak ada bukti semburan lumpur terkait kegiatan eksplorasi PT Lapindo, tidak beralasan.

Walhi akan menyerahkan data dan bukti baru dari Tri Tech Petroleum Consultans Ltd, yang menjelaskan semburan lumpur panas di Sidoarjo itu akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. “Alasan Polda Jatim tidak dapat benar. Pengeboran adalah tindakan manusia, bukan fenomena alam,” ujar Subagyo, Senin (10/8).

Menurut Subagyo, Polda Jatim seharusnya menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal kinerja dan teknis pengeboran PT Lapindo di Sumur Banjar Panji I, sebagai salah satu dasar melanjutkan penyelidikan. Polisi seharusnya memeriksa laporan pengeboran PT Lapindo untuk menyelidiki penyebab semburan lumpur.

Subagyo menilai Kejaksaan Tinggi Jatim takut mengungkap kasus ini. Buktinya, sudah empat kali Kejati Jatim menolak berkas penyelidikan kasus Lapindo yang diajukan polisi. “Kejati memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus Lapindo. Ada apa sebenarnya dengan Kejati?” katanya.

Pada Jumat (7/8) Polda Jatim mengeluarkan SP3 kasus lumpur Lapindo. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti mengatakan, penyelidikan dihentikan karena polisi tidak menemukan bukti yang menyebutkan lumpur Lapindo terjadi karena kesalahan manusia. Menurut dia, tim penyidik Polda Jatim menyimpulkan semburan lumpur Lapindo terjadi karena fenomena alam. (red)

Mahasiswa Gelar Aksi Kenang WS Rendra

Warta Jatim, Surabaya - Mahasiswa Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Airlangga Surabaya menggelar aksi solidaritas mengenang Willibrordus Surendra Broto Rendra, yang meninggal Kamis (6/8) malam. Dalam aksi bertajuk “Pidato Megatruh Rendra” tersebut para mahasiswa membacakan 80 puisi karya WS Rendra.

Koordinator aksi Jongko Susilo mengatakan, aksi solidaritas tersebut untuk mengenang WS Rendra dan mengingatkan para seniman agar tidak berhenti berkarya. Dia berharap lahir seniman-seniman baru di Indonesia.

Selain membacakan puisi WS Rendra, para peserta aksi mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda duka cita. Mereka mengusung nama WS Rendra yang dihiasi bunga mawar.(red)

BPLS Terjunkan Tim Geologi Teliti Semburan Baru

Warta Jatim, Surabaya - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menerjunkan tim geologi untuk menguji dampak semburan lumpur baru terhadap konstruksi jalan tol Porong. Terdapat 131 semburan lumpur baru di sekitar kawah lumpur PT Lapindo Brantas yang membuat labil struktur tanah di sekitarnya.

Humas BPLS Ahmad Zulkarnaen mengatakan, tim geologi akan melakukan penelitian apakah semburan lumpur baru membahayakan konstruksi jalan tol atau rel kereta api yang sedang dibangun. Jika pergeseran tanah dinilai menghawatirkan, tim akan merekomendasikan pemindahan jalur jalan tol dan rel kereta.

“Pembangunan kedua proyek yang saat ini sudah berjalan nasibnya bergantung hasil penelitian tim geologi. Mereka yang akan memutuskan,” ujar Ahmad Zulkarnaen, Jumat (7/8).

Zulkarnaen mengatakan, proyek pembangunan jalan tol dan rel kereta api dimulai dari Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, hingga Gempol, Pasuruan. Rel kereta api sepanjang 10 kilometer dan jalan tol 7 kilometer akan dibangun untuk menghubungkan daerah tersebut.

Semburan lumpur baru kembali muncul Kamis (6/8) di Desa Pamotan, Sidoarjo. BPLS menerjunkan tim geologi untuk meneliti dampak semburan lumpur, karena pembangunan jalan tol Porong dan rel kereta api akan melintasi desa tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, semburan lumpur baru membuat kondisi tanah di sekitar tanggul penahan lumpur makin labil. Berdasarkan pantauan ground penetrating radar (GPR), pergeseran tanah di kawasan tersebut cepat dan dinamis. Akibatnya tanah mudah merekah dan ambles. (red)

Warta Jatim, Surabaya – Persatuan Sepak Bola Surabaya hampir pasti mendapat kucuran dana dari APBD tahun 2009 untuk mengikuti kompetisi Indonesia Super League 2009-2010. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan dana Rp 10,768 miliar sebagai ongkos Persebaya mengarungi musim kompetisi tahun ini.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Rusli Yusuf mengatakan, kepastian mengalokasikan dana APBD untuk Persebaya diputuskan dalam rapat Panitia Anggaran, Rabu (5/8) malam. Anggota Dewan akan menggelar rapat paripurna untuk menyetujui dan mengesahkan pengucuran dana tersebut. “Yang jelas, untuk musim kompetisi mendatang Persebaya akan mendapatkan kucuran dana APBD sebesar Rp 10,768 miliar,” ujar Rusli Yusuf, Kamis (6/8).

Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dana APBD boleh digunakan untuk membiayai operasional klub sepak bola daerah. Dana tersebut akan langsung diberikan kepada manajemen Persebaya, setelah mendapat persetujuan anggota Dewan dalam rapat paripurna.

Rusli Yusuf berharap manajemen Persebaya menggunakan dana itu dengan baik dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya setelah musim kompetisi berakhir. “Dana ini milik rakyat. Manajemen harus mempertanggungjawabkannya kepada anggota Dewan. Kami akan minta laporan keuangan yang jelas.”

Imron, Koordinator Barisan Fanatik Supporter Persebaya (B’Fazters), menyambut baik keputusan Komisi D. Dia meminta manajemen Persebaya segera menyusun pemain dan tim pendukung untuk menghadapi musim kompetisi.

Dua belas pemain Persebaya menuntut kenaikan kontrak pada musim kompetisi ini. Kucuran dana APBD Kota Surabaya diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut. “Kami tidak ingin kesalahan musim lalu terulang. Kami siap mengawal manajemen agar membentuk Persebaya menjadi tim yang kuat dan disegani,” ujar Imron.(red)

KHL RP 1,3 Juta, Upah Buruh Surabaya Harus Naik

Warta Jatim, Surabaya - Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2010 kemungkinan besar naik. Berdasarkan hasil survei Dewan Pengupahan di tiga pasar tradisional di Surabaya, kebutuhan hidup layak (KHL) mencapai Rp 1,3 juta.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh, Jamaluddin, mengatakan besaran kebutuhan hidup layak Rp 1,3 juta didapat berdasarkan hitungan dari 46 komponen. Angka tersebut hanya untuk buruh lajang. Sedangkan buruh yang sudah berkeluarga besaran yang ideal mencapai Rp 2 juta.

“Kami membedakan kebutuhan hidup buruh lajang dan buruh yang telah menikah. Untuk yang sudah menikah, kami tambahkan biaya kebutuhan hidup anak dan istri,” kata Jamaluddin, Kamis (6/8).

Jamaluddin berharap UMK Surabaya tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan UMK Gresik dan Mojokerto. Lebih baik lagi jika UMK 2010 meningkat lebih dari 100%. “Kita tidak ingin UMK tahun 2009 terulang pada UMK 2010. Semestinya UMK Surabaya lebih tinggi dari UMK Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang Raya.”

Dewan Pengupahan akan segera menggelar musyawarah untuk menentukan besaran UMK Surabaya tahun 2010. Diharapkan Oktober nanti besaran UMK sudah diajukan kepada Wali Kota Surabya untuk disetujui. (red)

Keluarga Elin Pun Berantakan

Buruh migran itu masih menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Tak bisa menemui anak-anaknya.

SESAAT setelah “tersadar” dari tindakan, Elin dibawa ke RSUD Jombang, atas inisiatif para tetangga dan Women Crisis Centre (WCC) Jombang. Selama dirawat di Ruang Cempaka, tak jarang Elin mengamuk. Ia semakin tidak terkendali dan semakin membabi buta.

Elin dibawa tim dokter ke ruang isolasi. Tangan dan kakinya diikat dengan kain dan tali. Namun, tak jarang Elin bisa melepas ikatan tersebut. Karena dirasa membahayakan pengunjung dan pasien lain, tangan dan kaki Elin diborgol. Tidak itu saja, setiap kali kumat, suntikan selalu menembus urat nadinya.

Selang seminggu kemudian Elin dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Ia dibebaskan dari segala tanggung jawab pembayaran, karena WCC menyiasati dengan mengikutsertakan Elin dalam Jaminan Kesehatan Daerah. Meski hanya menanggung biaya perawatan 21 hari, setidaknya bisa meringankan beban hidup Elin.

“Soal jangka waktu Jamkesda sudah bisa kami atasi. Jadi, tidak ada masalah. Mungkin, yang sedikit menjadi persoalan adalah kurang optimalnya pengawasan kami terhadap Elin. Kami juga tidak bisa mengharapkan suaminya, karena ada kesan lepas tangan,” terang Sholahuddin.

Selama menjalani perawatan di RSJ Menur, kondisi kejiwaan Elin mulai stabil. Ia tidak lagi berteriak histeris dan marah tanpa sebab jelas. Ia juga mulai bisa berkomunikasi dengan siapa pun yang dijumpai, meski masih memerlukan kepekaan memori dalam mengingat sesuatu.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kesembuhan Elin hanya sesaat. Ia akan dihadapkan pada permasalahan yang jauh lebih besar, yakni terpisah dari kedua anaknya yang masih di bangku sekolah dasar. Hal ini tak lepas dari peran Noor Affandi, suaminya, yang sengaja memisahkan anak-anak Elin dari kasih ibunya.

Dalam setiap kesempatan, Noor Affandi selalu melarang anak-anaknya bertemu dengan sang ibu. Ironisnya, ia selalu bilang bila ibu mereka gila dan sangat membahayakan bila didekati. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap Elin yang ingin bertemu kedua buah hatinya.

Kedua anak Elin sangat ketakutan bagai melihat monster yang jahat jika bertemu sang ibu.

Bukan itu saja, dalam kehidupan rumah tangga, Elin pun seperti orang tua tunggal, karena harus memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan sang suami, yang mengaku sebagai buruh tani lebih banyak menganggur dan cangkruk (nongkrong) di warung kopi. Biaya hidup kedua anak mereka disokong para tetangga yang jatuh iba.

“Terus terang saya sangat terenyuh melihat penderitaan kedua anak mereka. Ayahnya seperti itu, ibunya juga mengalami tekanan jiwa yang berat,” ungkap Solihin, tetangga Elin.

Persoalaan Elin pun tidak berhenti. PT MLS Surabaya, yang menyalurkan ke Singapura, tidak membantu meringankan penderitaan Elin. Selama ini PT MLS hanya memberikan sumbangan Rp 1 juta dan beras 50 kg. Bahkan, berdasarkan penuturan Noor Afandi, PT MLS mengancam memperkarakan ke pengadilan jika keluarga melibatkan pihak lain dalam masalah ini.

Pada akhirnya PT MLS bersedia membantu penyelesaian pembayaran asuransi dan sisa gaji Elin selama bekerja di Singapura. Mereka berjanji menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu satu bulan. (selesai)

Dewan Pengupahan Surabaya Mulai Survei KHL

Warta Jatim, Surabaya - Dewan Pengupahan Kota Surabaya hari ini mulai melakukan survey kebutuhan hidup layak tahun 2010 untuk menetapkan besaran upah minimum kota/kabupaten. Survei dilakukan serentak di tiga pasar tradisional, yakni Pasar Balongsari, Wonokromo, dan Soponyono.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Surabaya Ahmad Syafii mengatakan, survei dilakukan untuk mengetahui harga 46 komponen KHL, minus tarif listrik, air, transportasi, harga tiket rekreasi, pangkas rambut, dan sewa kamar.

Dalam survei, setiap tim yang diterjunkan terdiri atas unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pemerintah. Hasil survei akan dibicarakan dalam musyarawah di Dewan Pengupahan. Jika sudah disepakati, selanjutnya dijadikan acuan dalam menentukan upah minimum kota tahun 2010.

Syafii berharap pertengahan Oktober nanti Dewan Pengupahan sudah mengusulkan besaran UMK kepada Wali Kota Surabaya. “Kami menargetkan pada bulan tersebut, karena bisa memiliki waktu untuk merevisi jika memang diperlukan,” ujarnya.

Syafii juga berjanji menindak tegas anggota Dewan Pengupahan yang terbukti memanipulasi data atau menerima suap untuk penentuan UMK. Ia akan membawa masalah ini ke jalur hukum dan menjeratnya dengan pasal pidana korupsi. “Kami tidak main-main dalam masalah ini. Siapa pun yang terlibat ‘main mata’, akan kami tindak tegas. Kami ingin penentuan UMK tahun 2010 menguntungkan pekerja dan pengusaha.”

Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi Serikat Buruh Kerakyatan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBK KASBI) Surabaya Jamaluddin mengatakan, ada beberapa komponen yang sangat rawan dimanipulasi. Antara lain, komponen yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pekerja selama sebulan dan tidak memiliki patokan yang jelas, misalnya biaya kos dan minyak tanah.

Menurut Jamaluddin, pengalaman tahun-tahun sebelumnya, hal seperti ini berulang kali terjadi. Ia berharap di tahun ini masalah tersebut tidak lagi terjadi, seiring adanya surat edaran Gubernur Jatim. “Dalam surat edaran itu Gubernur menegaskan agar Dewan Pengupahan bekerja secara objektif dan tidak serampangan dalam memasukkan harga-harga dalam penentuan KHL. Jika tidak, Gubernur mengancam memberikan sanksi kepada mereka.” (red)

Rp 411 Miliar Dana Pendidikan Jawa Timur 'Raib'

Warta Jatim, Surabaya - Penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun 2008 tidak jelas. Komisi E DPRD Jatim menemukan terdapat sekitar Rp 411 miliar anggaran pendidikan “ hilang” dan tidak jelas keberadaannya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Saleh Mukadar mengatakan, pada tahun 2008 telah menganggarkan dana Rp 846 miliar atau sekitar 20% dari Rp 6 triliun APBD Jatim. Namun, Dinas Pendidikan hanya melaporkan Rp 435 miliar.

Saleh meminta Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas “hilang”-nya anggaran pendidikan tersebut. Ia mendesak kepada Dinas Pendidikan menelusuri aliran dana tersebut.

“Sesuai dengan SK Mendagri, seluruh fungsi pendidikan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan. Karena itu, kami meminta mereka segera menelusuri keberadaan dana itu, sebelum kami mengucurkan anggaran pendidikan tahun 2009,” ujar Saleh, Rabu (5/8).

Saleh juga menyoroti pengeluaran dana Rp 435 miliar yang tidak jelas peruntukannya. Salah satunya penggunaan dana Rp 6 miliar untuk pilot project pendidikan gratis di Kabupaten Sampang dan Situbondo.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto mengaku hanya mendapatkan dana Rp 347 miliar dari Pemprov Jatim. Sisanya dibagikan Pemprov kepada dinas lain.

Suwanto berjanji akan mengecek kepada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi untuk mengetahui aliran dana itu. “Saya tidak mengetahui ke mana aliran dana itu. Dari Pemprov, Dinas Pendidikan hanya mendapatkan jatah Rp 347 miliar. Karena itu saya akan menanyakan kepada mereka soal kejelasan dana itu,” kata Suwanto.

Anggaran pendidikan Rp 846 miliar seharusnya digunakan untuk beberapa program kerja Dinas Pendidikan Jatim. Di antaranya, Rp 260 miliar untuk dibagi dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Rp 75 miliar untuk program Bantuan Opersional Sekolah daerah, Rp 199 miliar untuk block grant, dan Rp 352 miliar untuk berbagai kegiatan Dinas Pendidikan. (red)

Gaji PNS Naik, Kualitas Pelayanan Publik Harus Meningkat

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur menyambut baik rencana pemerintah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 5% pada tahun 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan itu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi.

Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan Publik KPP Jatim Nuning Rodiyah mengaku optimis kinerja pelayanan publik oleh PNS akan meningkat. Namun, ada beberapa komitmen yang harus diperjelas, antara lain ketegasan pemimpin instansi dalam menjalankan organisasi.

Selain itu, evaluasi dan pengawasan kinerja pelayanan publik harus dilakukan terus-menerus baik oleh pemimpin instansi maupun masyarakat. “Meski optimis, menurut kami, ada beberapa hal yang dibenahi. Seperti komitmen instansi dan evaluasi terhadap kinerja intansi,” ujar Nuning, Selasa (4/8).

Meski sejak Januari 2009 Komisi Pelayanan Publik Jatim menerima 190 pengaduan dari masyarakat, Nuning menilai kualitas pelayanan publik di Jatim tiap tahun terus meningkat. Baik dalam hal pelayanan maupun berkurangnya pungutan yang dilakukan pegawai negeri sipil. “Surabaya adalah contoh nyata. Pelayanan publik di kota ini berkembang pesat, karena pengadaannya transparan.”

Masyarakat paling banyak mengeluh soal pelayanan publik yang rumit di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan di Dinas Kependudukan, masyarakat mengeluhkan proses birokrasi yang memakan waktu terlalu lama. (red)

Bonek Tuntut Dana APBD untuk Biayai Persebaya

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan suporter kesebelasan Persebaya yang tergabung dalam B’Fazters (Barisan Fanatik Supporter Persebaya) menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Surabaya, Selasa (4/8). Mereka menuntut Komisi D DPRD mengeluarkan dana APBD untuk Persebaya.

Koordinator aksi Imron mengatakan, dana APBD tersebut diperlukan untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang menimpa Persebaya. Tanpa dukungan dana APBD akan membuat Persebaya sulit bersaing dalam Indonesia Super League (ISL) 2009 - 2010.

Imron juga beranggapan aturan Badan Liga Indonesia sudah menegaskan klub sepakbola di Indonesia diperbolehkan menggunakan dana APBD, dengan catatan hanya untuk membeli dan pembinaan pemain lokal. “Kalau memang BLI sudah mengizinkan, kenapa Dewan kok malah mempersulit. Ini ada apa?“ ujarnya.

Menurut Imron, kota-kota lain seperti Lamongan, Malang, dan Bojonegoro diperkenankan oleh DPRD menggunakan APBD untuk klub sepakbolanya.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ahmad Jabir mengatakan Dewan tidak bisa memberikan dana APBD kepada Persebaya dengan sembarangan. Harus ada mekanisme yang jelas, terutama bentuk pertanggungjawaban oleh pengurus dan manajemen Persebaya.

Dewan tidak akan memberikan dana APBD jika tidak ada kejelasan dari pengurus dan manajemen Persebaya, Terlebih pada era ini sepakbola sudah menjadi industri yang mandiri dan tidak lagi tergantung pada APBD. “Seluruh anggota Komisi sepakat tidak gegabah mengeluarkan dana APBD bagi Persebaya. Apalagi saat ini kinerja kami menjadi sorotan masyarakat dan KPK. Jika memang tidak ada kejelasan bentuk tanggung jawab, kami akan tolak pengajuan dana APBD tersebut,” kata Ahmad Jabir. (red)

Pedagang Tolak Rencana Alih Milik Pasar Turi

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan pedagang Pasar Turi Surabaya, berunjuk rasa di gedung DPRD, Senin (3/8). Mereka menolak tindakan Pemerintah Kota Surabaya yang akan menjual Pasar Turi kepada pihak swasta.

Sekretaris Tim Pemulihan Pasca Kebakaran Pasar Turi Surabaya, Kemas mengatakan, Pemkot Surabaya belum pernah mendiskusikan rencana penjualan pasar kepada investor. “Pemkot tidak transparan tentang penyelesaian terbakarnya Pasar Turi. Kami minta kejelasan dan sikap tegas anggota Dewan untuk mendesak Pemkot agar bertindak adil,” ujar Kemas.

Selain menolak penjualan Pasar Turi, para pedagang juga menuntut pembangunan pasar yang ludes terbakar 26 Juli 2007. Para pedagang meminta pemkot menyesuaikan harga sewa sesuai kemampuan, tanpa mengurangi fasilitas yang sudah dijanjikan investor. Mereka juga menuntut status kepemilikan kios yang semula hak pakai menjadi hak milik.

Kemas menduga, Pemkot Surabaya berpihak kepada investor calon pembeli areal Pasar Turi. Indikasinya, pemkot tidak transparan dalam merencanakan penataan pasar, pasca kebakaran. “Kami menduga ada banyak kepentingan disini. Ingat, sudah dua tahun kasus ini terjadi, tapi tidak ada tindakan jelas.”

Ditempat terpisah, Wali Kota Surabaya, Bambang DH, menolak menanggapi tudingan tersebut. Menurut dia, pembangunan Pasar Turi lamban karena pemkot masih mencari cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini.

“Kita ingin para pedagang bisa berjualan dengan baik. Karena itu, kami akan menyelesaikan persoalan ini sebaik mungkin, meski oleh sebagian pihak dinilai lamban,” ujar Bambang DH. (red)

BPLS Waspadai Semburan Lumpur Baru di Siring Barat

Warta Jatim, Surabaya – Semburan lumpur baru Lapindo, kembali terjadi di Desa Siring Barat, Porong, Sidoarjo. Semburan di RT 2 RW 1 itu, menjadi semburan lumpur baru ke-131 di Desa Siring Barat.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Ahmad Zulkarnaen mengatakan, semburan lumpur tersebut mengandung gas bercampur air. Semburan ini berpotensi menimbulkan ledakan ringan karena gas mudah terbakar.

“Selain muncul di rumah kosong, semburan gas juga ada di rumah salah satu warga yang masih ditempati. Karena itu, kami meminta warga untuk segera pindah,” kata Ahmad Zulkarnaen, Senin (3/8).

Menurut Ahmad Zulkarnaen, pasca semburan lumpur baru, kondisi tanah di Desa Siring Barat semakin labil. Berdasarkan pantauan Ground Penetrating Radar (GPR), pergeseran tanah di kawasan tersebut cepat dan dinamis. Akibatnya, tanah mudah merekah dan ambles. “Tanah di sisi selatan dan utara tanggul lumpur, naik. Sedang tanah di sisi barat tanggul ambles,” ujarnya.

BPLS akan mengalirkan lumpur ke Kali Porong untuk menghindari jebolnya tanggul. Tanggul baru dengan lebar 75 meter dan panjang 300 meter, juga akan dibangun di Desa Ketapang. (red)