Warta Jatim, Surabaya – Anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014 berjanji mendesak Pemerintah Kota Surabaya memindahkan warga bantaran kali ke permukiman yang lebih baik. Sebelumnya Pemkot Surabaya bersikeras menggusur permukiman warga di bantaran kali (stren kali).
Pejabat Sementara Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan akan mendesak Pemkot agar tidak menggusur warga stren kali. Anggota Dewan dan Pemkot Surabaya akan memperbaiki aturan penataan kota.
Wisnu berjanji memperbaiki sistem birokrasi DPRD, terutama pada bidang pelayanan publik. Menurut dia, sistem birokrasi yang rumit cenderung menyengsarakan rakyat dan membuka peluang terjadi pungutan liar.
Dia juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera merealisasikan program kartu penduduk gratis. “Untuk program akta kelahiran, Dispendukcapil sudah melakukannya. Logikanya, pembuatan KTP lebih mudah untuk digratiskan,” ujar Wisnu di sela pelantikan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, Senin (24/8).
Dari 50 anggota Dewan periode 2009 -2014, terdapat 12 anggota DPRD yang terpilih kembali. Partai Demokrat mendapat jatah 16 kursi, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 kursi, serta Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera 5 kursi. Partai Damai Sejahtera mendapat 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya 3 kursi, Partai Amanat Nasional 2 kursi, serta Partai Parsatuan Pembangunan dan Partai Kembangkitan Nasional Ulama 1 kursi. (red)
Pejabat Sementara Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan akan mendesak Pemkot agar tidak menggusur warga stren kali. Anggota Dewan dan Pemkot Surabaya akan memperbaiki aturan penataan kota.
Wisnu berjanji memperbaiki sistem birokrasi DPRD, terutama pada bidang pelayanan publik. Menurut dia, sistem birokrasi yang rumit cenderung menyengsarakan rakyat dan membuka peluang terjadi pungutan liar.
Dia juga meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera merealisasikan program kartu penduduk gratis. “Untuk program akta kelahiran, Dispendukcapil sudah melakukannya. Logikanya, pembuatan KTP lebih mudah untuk digratiskan,” ujar Wisnu di sela pelantikan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014, Senin (24/8).
Dari 50 anggota Dewan periode 2009 -2014, terdapat 12 anggota DPRD yang terpilih kembali. Partai Demokrat mendapat jatah 16 kursi, diikuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 kursi, serta Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera 5 kursi. Partai Damai Sejahtera mendapat 4 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya 3 kursi, Partai Amanat Nasional 2 kursi, serta Partai Parsatuan Pembangunan dan Partai Kembangkitan Nasional Ulama 1 kursi. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar