Warta Jatim, Surabaya - Ratusan warga korban lumpur panas Sidoarjo berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (13/8), menolak surat penghentian penyidikan perkara kasus lumpur Lapindo yang dikeluarkan Polda Jatim. Mereka meminta Dewan untuk mendesak kepolisian mencabut SP3 dan meneruskan penyelidikan.
Koordinator aksi M Nizar mengatakan, terbitnya SP3 memperlihatkan kinerja Polda Jatim tidak profesional. Selama ini warga korban lumpur telah menghargai kinerja kepolisian. Keluarnya SP3 melunturkan kepercayaan warga.
“Sebagian besar warga kecewa atas sikap Polda Jatim. Karena itu, kami meminta mereka mencabut SP3 tersebut. Kami juga mendukung langkah Walhi dan beberapa LSM pendamping yang akan menuntut Polda Jatim dan Kejati,” ujar Nizar.
Nizar menengarai setelah keluar SP3 tidak menutup kemungkinan PT Lapindo Brantas lari dari tanggung jawab melunasi ganti rugi lahan dan rumah warga. “Saat ini saja ganti rugi tidak lancar dan masih bermasalah. Kalau SP3 ini keluar, apa jadinya nasib kami? Masak harus menderita untuk kesekian kalinya?”
Pada Jumat (7/8) Polda Jatim mengeluarkan SP3 untuk kasus lumpur Lapindo. Alasannya, tim penyidik tidak memiliki saksi mata atau bukti baru. SP3 ini ditandatangani Direskrim Polda Jatim Kombes Edi Supriyadi.(red)
Koordinator aksi M Nizar mengatakan, terbitnya SP3 memperlihatkan kinerja Polda Jatim tidak profesional. Selama ini warga korban lumpur telah menghargai kinerja kepolisian. Keluarnya SP3 melunturkan kepercayaan warga.
“Sebagian besar warga kecewa atas sikap Polda Jatim. Karena itu, kami meminta mereka mencabut SP3 tersebut. Kami juga mendukung langkah Walhi dan beberapa LSM pendamping yang akan menuntut Polda Jatim dan Kejati,” ujar Nizar.
Nizar menengarai setelah keluar SP3 tidak menutup kemungkinan PT Lapindo Brantas lari dari tanggung jawab melunasi ganti rugi lahan dan rumah warga. “Saat ini saja ganti rugi tidak lancar dan masih bermasalah. Kalau SP3 ini keluar, apa jadinya nasib kami? Masak harus menderita untuk kesekian kalinya?”
Pada Jumat (7/8) Polda Jatim mengeluarkan SP3 untuk kasus lumpur Lapindo. Alasannya, tim penyidik tidak memiliki saksi mata atau bukti baru. SP3 ini ditandatangani Direskrim Polda Jatim Kombes Edi Supriyadi.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar