Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur menyambut baik rencana pemerintah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar 5% pada tahun 2010. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kenaikan itu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi.
Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan Publik KPP Jatim Nuning Rodiyah mengaku optimis kinerja pelayanan publik oleh PNS akan meningkat. Namun, ada beberapa komitmen yang harus diperjelas, antara lain ketegasan pemimpin instansi dalam menjalankan organisasi.
Selain itu, evaluasi dan pengawasan kinerja pelayanan publik harus dilakukan terus-menerus baik oleh pemimpin instansi maupun masyarakat. “Meski optimis, menurut kami, ada beberapa hal yang dibenahi. Seperti komitmen instansi dan evaluasi terhadap kinerja intansi,” ujar Nuning, Selasa (4/8).
Meski sejak Januari 2009 Komisi Pelayanan Publik Jatim menerima 190 pengaduan dari masyarakat, Nuning menilai kualitas pelayanan publik di Jatim tiap tahun terus meningkat. Baik dalam hal pelayanan maupun berkurangnya pungutan yang dilakukan pegawai negeri sipil. “Surabaya adalah contoh nyata. Pelayanan publik di kota ini berkembang pesat, karena pengadaannya transparan.”
Masyarakat paling banyak mengeluh soal pelayanan publik yang rumit di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan di Dinas Kependudukan, masyarakat mengeluhkan proses birokrasi yang memakan waktu terlalu lama. (red)
Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pelayanan Publik KPP Jatim Nuning Rodiyah mengaku optimis kinerja pelayanan publik oleh PNS akan meningkat. Namun, ada beberapa komitmen yang harus diperjelas, antara lain ketegasan pemimpin instansi dalam menjalankan organisasi.
Selain itu, evaluasi dan pengawasan kinerja pelayanan publik harus dilakukan terus-menerus baik oleh pemimpin instansi maupun masyarakat. “Meski optimis, menurut kami, ada beberapa hal yang dibenahi. Seperti komitmen instansi dan evaluasi terhadap kinerja intansi,” ujar Nuning, Selasa (4/8).
Meski sejak Januari 2009 Komisi Pelayanan Publik Jatim menerima 190 pengaduan dari masyarakat, Nuning menilai kualitas pelayanan publik di Jatim tiap tahun terus meningkat. Baik dalam hal pelayanan maupun berkurangnya pungutan yang dilakukan pegawai negeri sipil. “Surabaya adalah contoh nyata. Pelayanan publik di kota ini berkembang pesat, karena pengadaannya transparan.”
Masyarakat paling banyak mengeluh soal pelayanan publik yang rumit di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan di Dinas Kependudukan, masyarakat mengeluhkan proses birokrasi yang memakan waktu terlalu lama. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar