Penderita Gizi Buruk Akan Jalani Test HIV/AIDS

Warta Jatim, Surabaya - Figo Ramadhan, penderita gizi buruk di RSUD dr Soewandhie Surabaya, akan menjalani test voluntary counseling and testing (VCT). Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah ia terinfeksi HIV/ AIDS atau tidak.

Pejabat Laksana Tugas Direktur RSUD dr Soewandhie, Didik Riyadi, mengatakan test itu se dilakukan karena pihaknya mendapatkan informasi kalau Isa Ramayanti, ibu Figo, sering bergonta-ganti pasangan hubungan seks. “Untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi, kami memutuskan melakukan test VCT. Dari hasil itu, kami akan melakukan langkah selanjutnya” ujar Didik, Rabu (30/9).

Didik menjelaskan, dari catatan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang dikeluarkan Puskesmas Dukuh Pakis, kondisi Figo terus mengalami penurunan sejak usia 12 bulan. Saat ini, pihak RS terus memberikan asupan susu khusus penambah berat badan setiap tiga jam sekali sebanyak 80 mililiter.

Dari perkembangan terakhir, meski menunjukkan tanda-tanda kemajuan, namun sejatinya kondisi Figo masih memprihatinkan. Rambutnya sangat jarang dan perutnya buncit. Saat Figo menangis, tidak ada suara yang dikeluarkannya dari tenggorokan, maupun air mata yang menetes. Dengan berat badan hanya 5 kilogram, Figo hanya bisa memandangi langit-langit RS sambil menghirup nafas yang kadang tersengal. (red)

Anggaran Pilkada Sidoarjo Rp 21 Miliar

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidoarjo, Jawa Timur, menganggarkan dana Rp 21 miliar untuk Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo Tahun 2010. Anggaran tersebut naik dua kali lipat dibandingkan Pilkada 2005 yang “hanya” Rp 11 miliar.

Ketua KPU Sidoarjo Bhima Aris Dianto mengatakan, dana sebesar itu sudah sesuai kebutuhan standar penyelenggaraan Pilkada 2010. “Untuk honor ketua PPK saja per bulan harus menggeluarkan anggaran Rp 17 juta. Dana itu hanya untuk ketua PPK di 17 kecamatan. Belum termasuk anggota dan jajaran di PPS serta petugas pelengkap lainnya,” kata Bhima, Rabu (30/9).

Menurut Bhima, awalnya mengusulkan anggaran Rp 25 miliar, namun direvisi Pemerintah Kabupaten.Pemkab juga meminta agar KPUD menekan biaya penyelenggaraan pemilihan bupati dengan alasan untuk menjaga keseimbangan kondisi keuangan daerah. (red)

Mudik di Jatim, 105 Orang Meninggal Dunia

Warta Jatim, Surabaya - Selama pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran 2009, terdapat 245 kasus kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan itu, sekitar 105 orang meninggal dunia, 141 luka berat dan 360 orang mengalami luka ringan.

Kepala Traffic Information Centre Ditlantas Polda Jawa Timur AKP Made Agus mengatakan, dari data terakhir operasi Ketupat Semeru 2009 tercatat kecelakaan lalu lintas jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, pengendara sepeda motor, masih mendominasi tingginya angka kecelakaan di tahun ini, yakni 267 unit. Urutan kedua ditempati mobil pribadi sejumlah 46 unit, mobil penumpang 41 unit, dan bus 8 unit.

“Jumlahnya memang relatif turun dibandingkan tahun lalu. Namun, untuk luka berat dan ringan mengalami kenaikan. Sedangkan untuk korban meninggal, kami pastikan berjumlah 105 orang. Data yang menyebutkan 109 jiwa meninggal, tidak benar, karena adanya kesalahan informasi dari Polwiltabes yang ada,” ujar Made, Selasa (29/9).

Menurut Made, selama pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2009, terdapat 15.401 kendaraan yang ditilang di wilayah Polda Jatim. Tindakan tilang, paling banyak diberikan pada sepeda motor (12.823 unit), disusul mobil penumpang (1.828 unit), mobil pribadi (405 unit), dan bus (345 unit).

Made mengatakan, pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2009, resmi berakhir tepat pukul 00.00 Wib dinihari tadi. Hasil ini merupakan data terakhir yang berhasil dihimpun seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Jatim. (red)

Penderita Gizi Buruk Kritis

Warta Jatim, Surabaya - Tiga balita penderita gizi buruk, hingga kini masih dirawat di RS dr Soewandie Surabaya. Satu diantaranya berada dalam kondisi kritis.

Isa Ramayanti, orang tua balita Figo Ramadhan mengatakan, anaknya menderita gizi buruk karena tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi mereka. Sehari-hari balita ini hanya diberi nasi putih dan mie instant. Pendapatan dari upah dari jasa buruh tidak tentu setiap harinya.

“Selama ini saya hanya sendirian menghidupi Isa dan kedua kakaknya. Suami saya, yang bekerja sebagai sopir, hingga kini belum pulang ke rumah,” ujar Isa, Selasa (29/9).

Indri, salah satu petugas medis RSU dr Soewandie mengatakan, berat badan Figo hanya 5 kilogram. Padahal, untuk anak yang berusia 2 tahun seperti Figo, berat badan normal mencapai 10 – 15 kilogram. Menurut dia, selain mengalami gizi buruk, Figo juga menderita diare dan penyakit paru-paru.

Untuk memenuhi kebutuhan gizi Figo dan kedua balita penderita gizi buruk lainnya, pihak RS memberikan susu formula. “ Saat ini kami hanya memberikan susu formula setiap 3 jam sekali kepada ketiga balita tersebut. Namun, kami tak bisa memastikan waktunya, untuk mengembalikan berat badan mereka,” ujar Indri.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD dr Soewandhie, Didik Riyadi menegaskan, akan menggratiskan biaya perawatan ketiga balita tersebut. Tapi dengan catatan, mereka bisa menunjukkan bukti sebagai warga kota Surabaya.

Didik mengatakan, saat ini pihaknya berkonsentrasi untuk menaikkan berat badan ketiga balita tersebut. Setelah itu, akan dicari kemungkinan penyakit bawaan atau tidak. Jika ditemukan ada penyakit, maka akan disembuhkan dulu. Jika tidak, maka ketiga pasien tersebut segera dipulangkan, untuk selanjutnya dilakukan pemantauan melalui puskesmas setempat.

Perlu diketahui, selain Figo Ramadhan, asal Dukuh Pakis yang menderita gizi buruk. Saat ini terdapat dua balita lainnya yang mengalami nasib sama, yakni Andri, asal Wonokusumo dan Siti Khomariyah, asal Tanah Merah, Surabaya. (red)

Rp 1,8 Miliar untuk Ganti Rugi Warga Stren Kali Jagir

Warta Jatim, Surabaya - Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran Rp 1,8 miliar yang diperuntukkan 369 warga stren Kali Jagir yang digusur Juni lalu.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, setiap warga akan mendapatkan dana sebesar Rp 5 Juta untuk mengontrak rumah baru dan usaha. Usai mendapatkan dana itu, Soekarwo berharap warga stren kali bisa segera pindah ke tempat baru.

Untuk kelancaran pembayaran, Pemprov akan mendistribusikannya melalui Lurah dan Camat setempat. “ Dana itu sebetulnya diperuntukkan untuk 69 KK, namun setelah didata ulang, jumlahnya mencapai 369 KK,” ujar Soekarwo, Senin (28/9).

Soekarwo memastikan tidak akan melakukan relokasi, karena adanya penolakan dari warga. Mereka beralasan, lokasi baru yang ditawarkan pemerintah, jauh dari lokasi yang strategis dan sangat tidak menguntungkan dari sisi ekonomis.

Menurut dia, pemberian dana Rp 5 Juta per KK adalah merupakan keputusan bersama antara warga, Pemkot dan Pemprov.“ (red)

Arus Mudik & Balik di Jatim Tewaskan 109 Orang

Warta Jatim, Surabaya - Sepanjang arus mudik dan balik lebaran 2009, di Jatim tercatat 237 kecelakaan. Dari jumlah itu, sekitar 109 orang meninggal dunia. 129 luka berat, 324 luka ringan. Kerugian akibat kecelakaan itu mencapai Rp. 238.225.000

Kepala Biro Operasi Polda Jatim, Abdul Madjid Tawil mengatakan, faktor kecelakaan terbesar adalah human error dan kondisi kendaraan yang tidak layak. “ Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah, karena Operasi Ketupat Semeru baru berakhir pukul 00.00 Wib nanti,” ujar Abdul Majid, Senin (28/9).

Ia menambahkan, tingginya angka kecelakaan didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi dan MPU. Rata-rata dari mereka, tidak mentaati peraturan lalu lintas. Seperti para pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga, dan ada yang tidak menggunakan helm. Selain itu, banyak diantara mereka yang melanggar marka jalan.

Menurut Abdul Majid, angka kecelakaan di lebaran tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Namun, untuk jumlah orang yang meninggal dunia, mengalami penurunan. “ Tahun lalu, angka meninggal dunia akibat kecelakaan di arus mudik dan balik mencapai angka 127 jiwa. Namun, sekarang 109 jiwa.” (red)

Belum Ada Kepadatan di Terminal dan Stasiun

Warta Jatim, Surabaya - Arus balik lebaran hingga dua hari setelah Lebaran belum terasa di Surabaya. Dari pantauan hanya terjadi di Terminal Bus Purabaya, Surabaya. Berdasarkan data pengelola terminal, jumlah penumpang yang datang mencapai 16.787 orang. Sedangkan untuk keberangkatan, tercatat sekitar 14.219 orang.

Di Stasiun Gubeng dan Pasar Turi, Surabaya, kepadatan penumpang juga belum nampak. Humas PT KA Daops VIII Surabaya, Nur Amin, mengatakan hari ini kondisi cenderung normal. Diprediksi puncak arus balik baru terjadi empat hari setelah Lebaran.

Diperkirakan penumpang arus balik, mayoritas berasal dari Jogjakarta, Madiun, Kediri, dan Jember. “Perkiraan tersebut kami ketahui dari tiket pemesanan pemudik. Namun kami tidak mengetahui jumlah pastinya,” ujar Nur Amin, Selasa (22/9).

Hal yang sama juga terjadi di Terminal Bus Tambak Osowilangun dan Jembatan Suramadu. Di kedua tempat itu, kondisi cenderung normal. Khusus di Jembatan Suramadu, para pengendara motor yang melintas bukan untuk mudik maupun sebaliknya. Mereka hanya ingin menikmati jembatan terpanjang di Asia Tenggara itu, sembari memanfaatkan waktu liburnya.

Hal yang sama juga terjadi di Terminal Bus Tambak Osowilangun dan Jembatan Suramadu. Di kedua tempat itu, kondisi cenderung normal. Khusus di Jembatan Suramadu, para pengendara motor yang melintas bukan untuk mudik maupun sebaliknya. Mereka hanya ingin menikmati jembatan terpanjang di Asia Tenggara itu, sembari memanfaatkan waktu liburnya. (red)

Demi Baju Baru Empat Orang Cucu

Karena harus membelikan baju baru untuk Lebaran empat cucunya, seorang PSK bekerja keras sepanjang bulan Puasa. Bahkan ia tak takut razia aparat.

SEPENGGAL pengalaman Andini itu ternyata masih jauh lebih indah daripada apa yang dialami Mbok Rina, pekerja seks komersial yang beroperasi di makam Kembang Kuning dan Bong China, di Jalan Putat Jaya. Selama bulan puasa, Mbok Rina yang sudah berusia 45 tahun ini harus memeras keringat melayani para lelaki di tengah kegelapan malam di alam terbuka. Udara yang dingin tidak menyurutkan niatnya dalam mengais rupiah.

Mbok Rina memasang tarif hanya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu sekali kencan. Bahkan, tidak jarang para tamunya yang sebagian besar kuli bangunan, sopir bemo hingga tukang becak, menawarnya hingga Rp 10 ribu sekali kencan.

Mbok Rina yang bekerja sebagai PSK lebih dari 25 tahun ini tidak mempedulikan lagi soal tarif dan tubuhnya yang mulai rapuh di makan usia. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana membelikan baju dan tas baru untuk empat cucunya pada saat lebaran. Ia mengaku menjadi kesekian orang yang menjadi korban salah kaprah perayaan Lebaran di Indonesia, yakni harus ada baju baru saat Lebaran.

Mbok Rina mengatakan, setiap lebaran sudah menjadi kebiasaan dan “adat istiadat” ntuk membeli beberapa barang baru. Kalaupun uang yang didapat tidak cukup, Mbok Rina biasanya akan mencari utang ke kanan kiri agar bisa membelikan baju baru para cucunya.

“Bisa atau tidak, saya akan berusaha untuk memberikan sesuatu bagi cucu. Ini adalah merupakan bentuk kasih sayang dan cinta saya kepada mereka,” kata Mbok Rina.

Perempuan asal Madiun ini mengaku tidak takut dengan gencarnya razia yang aparat kepolisian dan Satpol PP Surabaya. Menurut pengalamannya, razia hanya dilakukan di tempat-tempat banyak duit, tidak seperti di tengah kuburan Kembang Kuning, tempat mangkal Mbok Rina.

Kerja kerasnya sepanjang masaam membuat Mbok Rina bisa mengumpulkan uang selama Rp 20 ribu hingga Rp 30 ribu. Terkadang ia juga tidak mendapatkan hasil apapun. Namun, itu semua disyukurinya.

Mbok Rina merasa, uang didapat adalah “halal”, karena ia tidak mencuri atau melakukan korupsi seperti para pejabat. Baginya, menjadi pekertja seks adalah suatu pekerjaan. (Habis).

Kerja Keras di Malam Remang

Demi berlebaran, pekerja seks komesial bekerja keras selama Ramadan. Berbagai trik agar lolos razia. Banyak pihak meminta upeti.

SATU malam pada pertengahan bulan Ramadan. Di sebuah kafe di kawasan Surabaya Barat, seorang perempuan duduk dengan sebatang rokok mengepul di tangan kanan. Dia rajin melempar senyum manis dan menyapa setiap lelaki berpenampilan parlente yang lewat di depannya. Jika sang lelaki tertarik, cerita pun berkembang hingga ke ruang khusus di kafe tersebut. Tak sampai dua jam, mereka keluar dengan senyum masing-masing.

Dialah Andini, pekerja seks komersial yang setiap malam menghabiskan waktu di kafe-kafe di Surabaya. Baginya, kafe dan tempat karaoke adalah “rumah” kedua setelah lokalisasi di Jalan Dolly, tempatnya mencari nafkah, ditutup selama Ramadan.

Malam itu Andini memakai kaos ketat merah jambu dengan paduan celana cekak biru. Ia mengaku sedang “mengejar setoran” untuk persiapan Lebaran. Bulan puasa bagi Andini tidak ubah dengan bulan-bulan biasa. Apalagi ia sudah mempunyai banyak pelanggan setia. Yang membedakan hanya tempat bekerja. Selama sebulan ia harus berpindah-pindah tempat agar lolos dari kejaran polisi dan satuan polisi pamong praja yang kerap melakukan razia dan meminta upeti.

Jumlah upeti yang harus disetor tidak tentu, kadang Rp 20 ribu, kadang Rp 50 ribu per orang sekali kena garuk. Upeti itu hanya untuk sekali operasi. “Kalau dalam sehari ada tiga kali operasi, coba bayangkan berapa yang harus saya bayarkan? Jika tidak mau membayar, saya harus siap masuk penjara,” tutur Andini.

Ada pula polisi dan anggota satpol PP yang meminta jatah layanan gratis. Dalam bulan Ramadan ini Andini sudah dua kali dimintai jatah layanan gratis.

Untuk menyiasai agar tak kena garuk, Andini kadang-kadang beroperasi dengan pura-pura menunggu angkutan umum di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Para lelaki yang sudah akrab dengan PSK seperti Andini, tentu paham betul mekanisme transaksi ini. Tawar-menawar jasa juga dilakukan secara terbuka, meski harus berhati-hati dan waspada.

Selama bulan puasa Andini menggunakan strategi tersendiri. Salah satunya dengan menyewa kos selama satu bulan. Tempat kos yang yang dipilih kelas ekslusif dengan tarif Rp 90 ribu per hari. Hal itu untuk menghindari razia di hotel-hotel kelas melati selama Ramadan. Sedangkan kepada pelanggon berkantong tebal, Andini menyarankan menyewa kamar hotel berbintang. Jika sang lelaki tidak mau merogoh kocek lebih dalam, mereka berkencan di hotel melati. Namun, “risiko ditanggung penumpang” jika sewaktu-waktu ada Operasi Pekat. Artinya, si lelaki yang membayar uang suap kepada petugas.

Dalam sehari perempuan asal Malang ini berhasil meraup penghasilan hingga Rp 750 ribu. Namun, bila kurang beruntung, hanya mendapatkan Rp 200 ribu. Itu pun harus mendiskon tarif jasa hingga 50% dari tarif normal. Jumlah itu juga belum termasuk uang keamanan yang biasa diberikan kepada pengelola kafe atau rumah karaoke, satpam atau penjaga kos.

Bekerja di bulan Ramadan sebenarnya tidak diingini Andini. Namun, karena kebutuhan uang yang besar untuk Lebaran, dia nekat saja. Sebab, dia harus membawa oleh-oleh dan uang untuk keluarga di Malang saat mudik nanti. Apalagi dia harus membantu ibu dan dua adik yang masih sekolah. “Dari hasil kerja keras selama bulan puasa ini, lumayanlah untuk tambahan beli beras dan uang sekolah adik-adik di desa,” kata Andini.

Andini mengaku bersyukur bisa membantu keluarga, meski mereka tidak tahu uang yang dibawa pulang didapat dari mana. Kepada keluarganya, dia mengaku bekerja pada sebuah perusahaan swasta di Surabaya. Andini menyadari telah berbohong, namun apa boleh buat, dia harus membantu kehidupan seluruh keluarganya. “Suatu saat nanti saya akan berhenti dari pekerjaan ini. Namun, tak tahu itu kapan,” ujarnya. (bersambung)

Penghapusan Jamkesmas Dipertanyakan

Warta Jatim, Surabaya - Rencana penghapusan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) oleh pemerintah daerah , ditentang keras Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Ia mengatakan, Jamkesmas masih sangat dibutuhkan dan wajib diberikan kepada warga kurang mampu yang tersebar di 38 kabupaten dan kota seluruh Jatim.

Baktiono menilai, selama ini pihak rumah sakit maupun pemerintah terkesan mempersulit pasien memperoleh fasilitas Jamkesmas. Warga sering menemui penolakan saat mengurusa jaminan kesehatan warga miskin yang sakit dan butuh di rumah sakit milik pemerintah.

“Kejadian semacam ini sudah seringkali terjadi, karena itu kami mendesak agar program Jamkesmas tetap terus digalakkan,” ujar Baktiono, Senin (21/9).

Baktiono meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, mengevaluasi rumah sakit pemerintah yang sering menolak melayani warga miskin karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Bila perlu, ambil tindakan tegas berupa penggantian kepala rumah sakit yang bersangkutan. (red)

1.100 Buruh Migran asal Jatim Mudik Lebaran

Warta Jatim, Surabaya - Menyambut Idul Fitri 1430 H, sekitar 1.100 buruh migran Indonesia asal Jawa Timur mudik ke kampung halaman. Sebagian besar buruh migran itu berasal dari Malang, Blitar, Ponorogo, Jember, dan Banyuwangi.

Direktur Serikat Buruh Migran Indonesia Muhammad Cholily mengatakan, buruh migran yang mudik Lebaran kebanyakan dari di Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan.

Sedangkan BMI yang bekerja di Malaysia dan negara Timur Tengah rata-rata tidak diperbolehkan mudik Lebaran. “Buruh migran yang bekerja di Malaysia dan Timur Tengah kalau nekat mudik Lebaran biasanya tidak kembali ke tempatnya bekerja,” kata Cholily, Jumat (18/9).

Sebagian besar BMI yang mudik menggunakan angkutan udara. Hanya sebagian kecil BMI dari Malaysia yang mudik menggunakan angkutan laut.

Selain mudik cuti Lebaran, ada pula buruh migran yang pulang karena dideportasi, kebanyakan BMI yang bekerja di Arab Saudi dan Malaysia. SBMI menyebutkan, Januari hingga awal September ini sekitar 7.000 BMI dideportasi. Sebagian besar karena tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan dan kontrak kerja habis.(red)

5.308 Napi di Jawa Timur Peroleh Remisi

Warta Jatim, Surabaya - Sebanyak 5.308 narapidana yang beragama Islam di Jawa Timur memperoleh remisi pada Idul Fitri 1430 Hijriah. Dari jumlah itu, 258 napi langsung bebas.

Kasubag Humas dan Laporan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Cahyo Sejati mengatakan, selain 258 napi yang dinyatakan langsung bebas, 4.956 napi akan mendapatkan pengurangan masa tahanan 3 hingga 6 bulan.

Selain itu, 94 napi mendapat remisi khusus bersyarat. “Remisi bersyarat diberikan kepada napi pilihan yang menaati peraturan selama menjalani hukuman. Syarat lain, merupakan napi dengan masa hukuman 25 tahun,” kata Cahyo, Kamis (17/9).

Berdsarkan data Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur, hingga September 2009 keseluruhan napi di wilayahnya 16.110 orang, terdiri atas 15.286 pria dan 824 perempuan. Mereka tinggal di 35 lembaga pemasyaratan dan rumah tahanan serta 1 cabang rutan dan 1 lembaga pemasyaratan khusus militer. (red)

71 Kepala Satuan Kerja Pemkot Surabaya Piket Lebaran

Warta Jatim, Surabaya - Saat libur Lebaran nanti 71 kepala satuan kerja perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diwajibkan piket. Mereka terdiri atas kepala dinas, kepala bagian, camat, dan kepala kantor.

Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan, dengan memberlakukan sistem piket, jika ada kejadian penting yang memerlukan penanganan, mereka siap turun ke lapangan. Kebijakan itu sesuai Surat Edaran Wali Kota tertanggal 16 September 2009 bahawa 71 kepala SKPD harus berjaga meski sedang cuti bersama.

Saat piket, kepala satuan tidak diwajibkan datang di kantor, tetapi harus selalu siap jika diperlukan. Mereka juga tidak diperbolehkan bepergian ke luar kota selama libur Lebaran. “Kami berharap bisa siap sewaktu-waktu jika memang ada hal mendesak yang harus ditangani,” kata Bambang DH, Kamis (17/9).

Meski tidak ada sanksi, Wali Kota berharap para kepala satuan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Sebab, semua itu demi melayani masyarakat dan peningkatan kinerja PNS di lingkungan Pemkot Surabaya.

Asisten I Sekkota BF Sutadi mengaku tidak mempermasalahkan piket tersebut. Apalagi dengan tujuan melayani masyarakat setiap saat. (red)

5 Perusahaan di Surabaya Tidak Bayarkan THR

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Tenaga Kerja Surabaya Lima menyatakan lima perusahaan bermasalah, karena tidak memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja. Lima perusahaan itu sebagian besar bergerak di bidang konveksi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Surabaya Achmad Syafii mengatakan, lima perusahaan itu masuk dalam kategori sedang, karena hanya memiliki 30 hingga 50 pekerja. Kelima perusahaan sudah bermasalah sejak sebelum Ramadan. Bahkan, untuk membayar pekerja, harus meminjam uang dari bank.

Untuk menyelesaikan persoalan THR, Syafii menyarankan lima perusahaan itu meneruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial. “Dengan membawa masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, akan dihasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Achmad Syafii, Kamis (17/9).

Menurut Syafii, di luara lima perusahaan bermasalah tersebut, hingga H-3 Idul Fitri 1430 Hijriah 9.000 perusahaan kecil, sedang, dan besar sudah membayarkan THR kepada pekerja.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur Jamaluddin menyatakan siap mendampingi para pekerja yang tidak menerima THR. Tidak terkecuali buruh lima perusahaan berskala sedang itu.

Dia mengecam Disnaker yang tidak bersikap tegas, karena menyerahkan masalah THR kepada Pengadilan Hubungan Industrial. “Dengan menyerahkan putusan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, hampir dipastikan pekerja akan kalah oleh perusahaan. Karena itu, kami akan mendampingi pekerja dalam menuntut haknya,” katanya.

Jamaluddin menegaskan, menjelang hari raya hampir dipastikan banyak perusahaan yang berpura-pura pailit agar lepas dari tanggung jawab membayar THR. Sayangnya hal itu sering tidak disadari oleh Dinas Tenaga Kerja. (red)

Pemkot Surabaya Siapkan Sanksi PNS Bablas Libur

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil yang bolos kerja seusai libur Idul Fitri. Sanksi tersebut berupa surat peringatan hingga pemotongan gaji.

Wali Kota Surabaya Bambang DH menegaskan, wajib hukumnya bagi PNS di lingkungan Pemkot mematuhi aturan libur yang sudah ditetapkan, yakni 18 hingga 23 September. Dia mengingatkan PNS tidak mengulangi kebiasaan memperpanjang libur Lebaran. “Meski libur Lebaran tahun ini relatif lebih pendek, tidak ada alasan bagi mereka untuk membolos,” kata Bambang, Rabu (16/9).

Bambang menyatakan Pemkot Surabaya bersikap tegas soal ini karena banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti penyusunan anggaran dan pelaporan akhir tahun.

Guna mengawasi ketidakdisiplinan PNS, Pemkot Surabaya sudah memerintahkan setiap inspektorat untuk mengawasi dan mendata para PNS nakal. Selanjutnya Pemkot akan memberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan. “Semakin lama mereka membolos, sanksinya akan lebih berat,” tandas Bambang. (red)

Pemuda Jawa Timur Demo Tolak RUU Rahasia Negara

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan anggota Jaringan Tolak RUU Rahasia Negara Surabaya berunjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (16/9). Mereka menolak pengesahan RUU yang saat ini dibahas DPR Pusat.

Koordinator aksi Donny Maulana mengatakan, pengesahan RUU Rahasia Negara sebagai bukti pemerintahan Presiden Yudhoyono merupakan kepanjangan tangan dari otoritarian baru atau Orde Baru jilid II. Materi yang diatur RUU ini berpotensi besar melanggar hak asasi manusia, menghambat keterbukaan informasi, termasuk kebebasan pers.

“Kalau RUU ini disahkan, akan banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak bisa diungkap. Juga dapat menghambat reformasi sektor keamanan,” kata Donny.

Menurut Donny, RUU Rahasia Negara sangat bertentangan dan bertabrakan dengan undang-undang yang telah ada seperti UU Pers, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Keterbukaan Informasi Publik.

RUU Rahasia Negara juga tidak memberikan peluang dan peran serta bagi masyarakat serta menimbulkan ancaman kriminalisasi. “Dengan adanya RUU ini, akses informasi yang seharusnya diterima masyarakat justru akan dihambat pemerintah. Karena itu, kita menolak keras pengesahan RUU Rahasia Negara,” kata Donny.

Dalam aksi ini aktivis Jaringan Tolak RUU Rahasia Negara membakar draf RUU Rahasia Negara dan kertas merah bertuliskan “Tolak RUU Rahasia Negara”. Jaringan Tolak RUU Rahasia Negara gabungan 29 elemen pemuda, mahasiswa, dan wartawan Aliansi Jurnalis Independen Surabaya. (red)

Tak Ada Baju Baru di Porong

Para korban lumpur Lapindo tak punya uang untuk merayakan Lebaran. Tak ada baju baru pada Idul Fitri nanti.

MENJELANG Idul Fitri tahun ini kehidupan korban lumpur Lapindo semakin sulit. Seperti anak-anak pada umumnya, anak-anak korban juga ingin memakai baju baru saat Lebaran.

Sebagai orang tua dan penopang keluarga, Jafar dan rekan-rekannya berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan keluarga. Namun, upaya itu tak mudah. Dengan penghasilan bersih Rp 10 ribu per hari, para tukang ojek kewalahan memenuhi kebutuhan Lebaran. Harapan mereka digantungkan pada sumbangan orang-orang yang bersimpati.

Tidak sedikit di antara mereka yang harus mengelus dada dan menangis dalam hati. Topo misalnya. Pria yang dulu bekerja sebagai pengawas di pabrik minuman ini tidak tahu harus berbuat apa. Baginya, jalan apa pun asal halal akan dilakukan untuk menyenangkan anggota keluarga. “Jangankan untuk beli baju, untuk nyekar pun kami terkadang harus menunggu uluran tangan dari para donatur,” katanya.

Nasib yang sedikit beruntung dialami Rukmini. Perempuan yang membuka usaha warung ketan sambel di pinggir rel dan tanggul lumpur ini masih bisa mendapatkan rejeki dari orang-orang yang mampir ke warungnya. Meski bahaya mengancam, karena tanggul bias jebol sewaktu-waktu, Rukmini tidak peduli. Baginya, yang penting ada lahan kosong yang harus dimanfaatkan untuk mengumpulkan uang.

Walaupun sedikit berbeda nasib dari para tukang ojek, Rukmini juga mengaku sedih. Seperti korban yang lain, dia belajar bersabar menunggu janji ganti rugi PT Lapindo Brantas. Rukmini pun tak mau ambil pusing apakah sisa ganti rugi 80% akan dilunasi atau tidak, seperti ribuan korban lain yang sudah menerima ganti rugi. Saat ini dia hanya berpikir bagaimana caranya bisa menyambung hidup.

Datangnya bulan Ramadan nyaris tidak berarti apa-apa bagi Rukmini. Hampir setiap hari dia sudah berpuasa batin. Bagi Rukmini yang dulu berpendapatan Rp 250 ribu per hari dari jasa sewa lahan parkir, hasil berjualan makanan dan minuman tentu tidaklah sebanding. Meski demikian, dia tidak mengeluh. Pelanggan setianya terutama para pekerja tanggul. Banyak pula pengunjung yang mampir ke warungnya. Mereka menikmati masakan Rukmini sembari menghirup bau gas metan dari lumpur Lapindo.

Menyambut Lebaran, Rukmini mengaku tidak memiliki acara khusus. Kebiasaan nyekar menjelang Lebaran sudah tiga tahun ini tidak dijalani. Makam leluhurnya sudah ditelan lumpur. Ia juga tidak akan ngoyo membeli baju baru untuk Lebaran. Yang penting sekarang hanyalah bagaimana bisa makan dan mendapatkan rumah yang layak untuk berteduh dari panas dan hujan. “Selama ini kami masih kontrak rumah. Semoga saja dari hasil berjualan dan ganti rugi dari PT Lapindo kami membeli rumah,” kata Rukmini. (habis)

Harga Daging Ayam & Cabai di Surabaya Mulai Naik

Warta Jatim, Surabaya – Menjelang Hari Raya Idul Fitri harga daging ayam dan cabai merah di Surabaya mulai naik. Di Pasar Soponyono, Rungkut, cabai merah mencapai Rp 27.000/kg. Daging ayam naik dari Rp 22.000/kg menjadi Rp 24.000/kg.

Menurut Hosniah, pedagang, kenaikan harga-harga terjadi sejak Minggu (13/9). Meski demikian dia mengaku bersyukur, karena harga gula, minyak goreng, dan daging sapi relatif normal, bahkan cenderung turun. “Meski harga cabai merah naik, saya lega, karena harga beberapa kebutuhan pokok turun. Jadi, tidak memberatkan para pelanggan,” kata Hosniah, Selasa (15/9).

Hari ini harga daging sapi di pasar-pasar di Surabaya Rp 58.000 hingga Rp 65.000/kg. Sebelumnya Rp 75.000/kg. Harga gula pasir saat ini juga turun, berkisar Rp 9.000/kg dari sebelumnya Rp 9.500/kg.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Surabaya Endang Tjaturahwati mengatakan, kenaikan harga cabai merah dan daging ayam di beberapa pasar tradisional merupakan kenaikan normal menjelang Idul Fitri. “Stok barang tidak ada masalah. Kenaikan masih dalam taraf kewajaran, apalagi menjelang Idul Fitri.”

Menurut Endang, penurunan harga gula dan minyak goreng disebabkan gencarnya pemerintah melakukan operasi pasar. Bahkan, di beberapa kawasan yang biasanya harga gula Rp 9.500 hingga Rp 10.000/kg, saat ini normal kembali.

Dinas Perdagangan dan Industri akan terus memantau dan mengawasi pergerakan harga selama Lebaran. “Kami sudah terjunkan tim khusus untuk mengawasi harga sembako. Masyarakat tidak usah khawatir dengan harga-harga sembako selama Lebaran,” kata Endang. (red)

17 Ribu Pemudik Akan Lewat Bandara Juanda

Warta Jatim, Surabaya - Sekitar 17 ribu pemudik akan memadati Bandar Udara Juanda Surabaya. Diperkirakan puncak arus mudik di bandara terjadi pada pada H-4 atau Kamis 17 September.

Humas PT Angkasa Pura I Firstson Mansyur mengatakan, prediksi jumlah pemudik lewat Bandara Juanda itu termasuk penumpang penerbangan domestik dan internasional. “Dari jumlah itu, hampir separuhnya buruh migran yang bekerja di luar negeri,” kata Firstson, Selasa (15/9).

Menurut Firston, sebagian besar pemudik berasal dari Bali, Jakarta, Banjarmasin, dan Makassar. Sedangkan buruh migran yang pulang ke kampung halaman sebagian besar dari Hong Kong, Singapura, dan Taiwan.

Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pemudik, PT Angkasa Pura I mendirikan posko pengamanan terpadu dan posko monitoring data. Mereka akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, kepolisian, dan bagian keamanan bandara.

Akan didirikan pula posko kesehatan, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Surabaya, untuk memeriksa para pemudik, terutama yang datang dari negara pandemi flu Meksiko. (red)

Bupati Gresik Diduga Terlibat Gratifikasi

Warta Jatim, Surabaya - LSM Front Penyelamat Kekayaan Rakyat Gresik melaporkan dugaan gratifikasi Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kepada anggota DPRD periode 2004 - 2009.

Koordinator FPKR Zaenal mengatakan, dana gratifikasi Rp 11 miliar dibagikan oleh Pemkab Gresik kepada anggota Dewan untuk memperlancarkan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Gresik Robbach Maksum. “Dari jumlah total 45 anggota Dewan, setiap anggota mendapatkan sekitar Rp 25 juta,” kata Zaenal, Senin (14/9).

Menurut Zainal, anggaran dana tersebut, tidak tercatat dalam APBD. Selain itu, Sekretariat Dewan juga mengaku tidak mengetahui adanya dana tersebut. Namun, dari investigasi FPKR menemukan adanya anggaran tersebut.

Zaenal berharap Polda Jawa Timur bertindak tegas dalam mengusut kasus ini. Dia juga mengaku siap apabila tim penyidik membutuhkan bukti-bukti dan saksi atas dugaan gratifikasi itu.

Kadivhumas Polda Jatim Pudji Astuti menyatakan akan mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi ini, dengan catatan ada bukti. Tim penyidik akan bertindak profesional dalam mengusut kasus ini. “Jika memang terbukti, tentu kami akan bertindak tegas kepada mereka.” (red)

Surabaya Rawan Flu Meksiko

Warta Jatim, Surabaya - Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mendirikan 5 posko kesehatan yang tersebar di beberapa titik. Selain bisa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan para pemudik, posko tersebut digunakan untuk menangkal penyebaran virus flu Meksiko di Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Esti Martiana mengatakan, kota Surabaya dikatakan rawan penyebaran virus flu Meksiko, karena arus kedatangan para buruh migrant yang bekerja di negara pandemi flu Meksiko, seperti Hongkong, Taiwan, Singapura dan Amerika Serikat.

Esti menambahkan, lima posko kesehatan tersebut, didirikan di beberapa lokasi strategis, seperti bandara Juanda, bundaran Waru, Kebun Binatang Surabaya dan jembatan Suramadu. “ Di tiap posko, kami akan tempatkan petugas 24 jam penuh. Ditambah mobil ambulance dan alat-alat kelengkapan kesehatan lainnya,” ujar Esti, Senin (14/9).

Posko kesehatan tersebut, akan mulai efektif pada sejak hari ini, hingga H+7 lebaran.

Dinas Kesehatan Surabaya juga bekerja sama dengan Puskesmas dan RS yang ada, untuk mengantisipasi penyebaran flu Meksiko pada arus mudik. Diantaranya dengan membagikan 5.000 tamiflu kepada Puskesmas di seluruh Surabaya. (red)

PT Kereta Api Tambah Penjaga Perlintasan Kereta

Warta Jatim, Surabaya - Untuk pengamanan selama arus mudik dan balik Lebaran, PT Kereta Api Daerah Operasi VIII Surabaya menambah personel pengamanan di sejumlah titik perlintasan kereta tanpa pintu dan penjaga.

Humas PT KA Daops VIII Surabaya Nur Amin mengatakan, 51 personel akan diterjunkan untuk menjaga perlintasan kereta tanpa palang pintu. Penambahan personel mulai 11 September hingga 2 Oktober. “Penambahan personel dilakukan merata di sejumlah daerah, seperti Surabaya, Mojokerto, Malang, Pasuruan, dan Blitar,” ujar Nur Amin di Surabaya, Jumat (11/9).

PT KA Daops VIII akan membuka posko di sejumlah titik untuk melayani pemudik. Mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik, dilakukan penambahan gerbong, terutama kelas ekonomi.

“Secara umum persiapan kami sudah seratus persen. Tinggal pelaksanaan pada saat arus mudik dan balik Lebaran nanti,” kata Nur Amin. (red)

Kebun Binatang Surabaya Agunkan Tanah untuk THR

Warta Jatim, Surabaya - Pengurus Kebun Binatang Surabaya menjaminkan sertifikat tanah ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI 46 untuk membayar tunjangan hari raya ratusan karyawan. Uang hasil mengagunkan sertifikat itu juga akan digunakan untuk memberi makan binatang selama dua bulan ke depan.

Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Hukum Kebun Binatang Surabaya Wayan Titip Sulaksana mengatakan, sertifikat tanah yang dijaminkan atas nama Ketua Umum Perkumpulan Basuki Rekso Wibowo, Sekretaris Perkumpulan Otje Rau, dan Pelaksana Harian Perkumpulan Didik Adiagan.

Hal itu dilakukan akibat persoalan berkepanjangan di jajaran pengurus, antara Stany Subakir, ketua pengurus yang lama, dan pengurus sekarang. “Hingga saat ini masih ada dana Rp 3,4 miliar yang dibawa Stany Subakir. Tidak jelas mengapa dana tersebut belum diserahkan kepada pengurus baru,” kata Wayan, Jumat (11/9).

Wayan menyayangkan sikap Pemerintah Kota Surabaya yang tidak tegas dalam menyikapi masalah ini. Menurut dia, seharusnya Pemkot turut menyelesaikan persoalan ini, karena Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu ikon wisata kota Surabaya.

Wayan yang juga praktisi hukum Universitas Airlangga mengancam mengerahkan karyawan yang mencapai ratusan orang untuk menduduki aset milik Stany Subakir. Menurut dia, yang terpenting menyelamatkan Kebun Binatang Surabaya sebagai salah satu aset Surabaya. “Kami berharap KBS masih menjadi milik Pemkot dan langsung di bawah pengawasan mereka. Sangat disayangkan jika KBS jatuh ke pihak swasta.”

Berlarutnya persoalan di tubuh pengurus Kebun Binatang Surabaya berimbas pada hal lain. Salah satunya pemeliharaan hewan. Belakangan ini banyak binatang mati secara misterius. Polda Jatim masih menyelidiki penyebab kematian beberapa satwa langka yang dilindungi undang-undang. (red)

Pemudik Pengguna Feri Jalur Ujung-Kamal Berkurang

Warta Jatim, Surabaya - Jembatan Suramadu berimbas pada penurunan jumlah penumpang arus mudik dan balik Lebaran di Pelabuhan Ujung Surabaya – Kamal Madura. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jawa Timur memprediksi jumlah penumpang angkutan feri Lebaran tahun ini 854.452 orang, turun 22% dari 1.095.451 orang pada tahun lalu.

Kadishub dan LLAJ Jatim Binsar Tua Siregar mengatakan, penurunan jumlah penumpang terjadi pada feri jalur penyeberangan ke Madura. Namun, secara umum jumlah penumpang kapal, terutama ke luar pulau atau sebaliknya, diperkirakan naik 10%, dari 99.037 orang pada tahun 2008 menjadi 108.911 orang.

“Jumlah penumpang yang menggunakan kapal, penurunan hanya terjadi di pelabuhan Ujung - Kamal. Sedangkan jumlah penumpang yang lewat Gapura Surya akan naik dibandingkan tahun lalu,” kata Binsar, Kamis (10/9).

Demi kelancaran arus mudik dan arus balik, Dishub dan LLAJ Jatim juga menyediakan 70 bus mudik dan 82 bus. Namun, armada bus itu hanya untuk trayek di wilayah Jatim. Armada bus gratis terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu.

Binsar Tua Siregar memastikan sebagian besar jalan di wilayah Jawa Timur siap dan layak pakai, kecuali ruas jalan di kawasan Porong, Sidoarjo, Lamongan, Pasuruan, dan Situbondo. (red).

Terminal Purabaya Surabaya Siagakan 1.400 Bus

Warta Jatim, Surabaya - Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya Surabaya menyatakan 1.400 bus siap mengangkut penumpang arus mudik dan balik Lebaran 1430 Hijriah. Besarnya armada bus itu mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang.

Kepala UPTD Terminal Purabaya Mayronald memperkirakan penumpang pada Hari Raya Idul Fitri mencapai 54 ribu per hari atau meningkat 100% dari hari biasa. “Pada hari biasa penumpang mencapai 27 ribu orang. Berdasarkan pengalaman, di Hari Raya jumlah penumpang meningkat hingga 100%, bahkan lebih. Biasanya lonjakan jumlah penumpang pada H-3 hingga hari Lebaran,” ujar Mayronald, Kamis (10/9).

Mayronald memastikan armada bus yang disiapkan layak beroperasi. Pihaknya bekerja sama dengan DLLAJ akan memeriksa kesehatan para sopir dan kelaikan armada bus. Hal ini untuk memastikan kesiapan sopir dan armada bus layak untuk beroperasi mengangkut pemudik.

UPTD Terminal Purabaya juga menyiagakan sejumlah posko keamanan dan pengawasan di pintu pemberangkatan bus antarkota antarprovinsi dan bus antarkota dalam provinsi. Disiapkan pula posko kesehatan di sekitar Terminal Purabaya. (red)

Amarah Kami Telah Mati

“Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, abang tak pulang-pulang…”

SEPENGGAL syair lagu “Bang Thoyib” menemani delapan orang yang duduk di bawah tenda biru di tanggul lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Syair lagu dangdut ini mungkin pas dengan kondisi korban lumpur yang sudah menjalani tiga kali bulan Puasa dan tiga Lebaran di pengungsian. Rumah mereka terendam lumpur sejak tahun 2007.

Selama tiga tahun lumpur sumur minyak Banjar Panji I menggenang dan kian meluas membuat rutinitas kehidupan para korban yang berprofesi tukang ojek dihabiskan di bawah tenda biru, yang berhadapan langsung dengan sumber lumpur. Mereka menunggu para pengunjung yang “berwisata” melihat dari dekat lautan lumpur tersebut. Dengan ongkos Rp 15 ribu per orang, para tukang ojek itu mengantarkan pengunjung berkeliling di sepanjang tanggul lumpur.

Para tukang ojek itu tergabung dalam Paguyuban Ojek Tanggul Lumpur Lapindo. Penghasilan mereka rata-rata Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per hari. Pada hari libur mereka sedikit lebih beruntung, karena dapat bisa mendapat penghasilan hingga Rp 50.000. “Penghasilan itu masih kotor lho, karena harus digunakan untuk beli bensin dan ongkos sewa motor Rp 7.500,” kata Mochamad Jafar, Ketua Paguyuban Ojek. Penghasilan bersih mereka rata-rata Rp 10.000 per hari.

Selain mengantarkan para pengunjung, mereka juga menjual compac disc (CD) berisi dokumentasi peristiwa 27 Mei 2006 itu. CD yang dikulak Rp 15.000 per dua keping itu dijual Rp 25.000.

Para tukang ojek ini harus memutar keras otak agar penghasilan cukup untuk menafkahi keluarga. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, penghasilan sebesar itu harus dibagi lagi untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Jika tidak cukup, mereka harus berhutang atau berharap belas kasih dari sanak saudara.

Saat ini Paguyuban Ojek beranggotakan 300 orang yang tersebar di delapan titik. Rata-rata mereka mantan pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena pabrik bangkrut akibat lumpur. Organisasi ojek ini memungut iuran Rp 1.000 per hari dari setiap anggota. Uang itu sebagai simpanan bila ada anggota yang sakit atau meninggal.

Selama bulan Ramadan rutinitas aktivitas mereka seperti pada bulan-bulan lain. Mereka mengaku sudah berpuasa selama tiga tahun terakhir: puasa dari hidup layak. Mereka juga belajar bersabar menunggu janji ganti rugi yang belum juga dipenuhi. “Meski kami tidak puasa lahiriah, batin kami sudah puasa setiap hari sejak lumpur menyerang,” kata Jafar.

Menurut Jafar, hingga kini PT Lapindo Brantas belum juga merealisasikan janji pelunasan 80% ganti rugi. Mereka baru mendapatkan 20%, ditambah dana bantuan sosial Rp 5 juta untuk biaya kontrak rumah. Itu pun masih bermasalah, karena harga kontrak rumah di kawasan Porong, Tanggulangin, dan sekitarnya melonjak drastis. Pemilik rumah tidak mau mengontrakkan rumahnya di bawah harga Rp 2,5 juta per tahun. Padahal, sebelumnya tarif kontrak hanya berkisar Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta. Rupanya para pemilik rumah kontrak ingin meraup keuntungan di tengah penderitaan korban lumpur.

Jafar dan kawan-kawannya mengaku tidak lagi merasa marah kepada siapa pun. Harapan satu-satunya agar penderitaan keluarga mereka berakhir hanya bisa dipasrahkan kepada Tuhan. (bersambung)

Polda Jawa Timur Siapkan 312 Posko Jalur Mudik

Warta Jatim, Surabaya - Kepolisian Daerah Jawa Timur menyiapkan 312 pos pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2009. Sebanyak 250 pos pengamanan Polri dan 62 pos pengamanan terpadu itu melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga, serta instansi lain.

Kadivhumas Polda Jatim Kombespol Pudji Astuti mengatakan, pos pengamanan diprioriaskan pada jalur rawan kecelakaan dan kemacetan, lokasi wisata, serta pusat perbelanjaan.

Beberapa jalur rawan kemacetan dan kecelakaan harus diwaspadai, antara lain kawasan lumpur Lapindo Sidoarjo, Sukodadi - Lamongan km 55, Babat -Tuban kam 65, Duduk Sampean - Lamongan, pintu masuk Jembatan Suramadu, bundaran Waru, simpang Beji (Pasuruan), Japanan (Pasuruan), Singosari (Malang), Mojoagung (Jombang).

“Selain jalur itu, kami juga mewaspadai ruas jalan lain, seperti kawasan rawan kecelakaan Widang - Tuban, Bulu - Tuban, Geneng – Jenu - Tuban, Jalan Babat - Lamongan, By Pass Mojokerto, Saradan - Madiun, Kedunggalar - Ngawi, Paciran - Gresik, Tanggul - Jember, dan Trosobo - Krian,” ujar Pudji Astuti, Rabu (9/9).

Di tempat terpisah, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga Jatim juga telah menyiapkan 14 posko arus mudik dan balik Lebaran. Posko itu akan dilengkapi peralatan seperti motor excavator, truk, dan crane untuk membantu mobil pemudik yang mogok atau kecelakaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jatim Supaad mengatakan, 14 posko itu disiagakan di wilayah Mojokerto, Bojonegoro, Madiun, Pacitan, Tulungagung, Kediri, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, dan Pamekasan. Di Surabaya dibuka posko di Waru dan Gayungsari. (red)

LBH Surabaya & ABM Buka Posko Pengaduan THR

Warta Jatim, Surabaya - LBH Surabaya bekerja sama dengan Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur mendirikan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya Tahun 2009. Posko itu akan mengawasi pembayaran THR di Jawa Timur agar tidak terjadi pelanggaran.

Direktur LBH Surabaya M Syaiful Aris memprediksi pelanggaran pembayaran THR tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah kota tidak berjalan sesuai prosedur hukum. Selain itu, tidak ada tindakan tegas, meski ada pengusaha yang melanggar kewajiban membayar THR.

Menurut dia, sejak tahun 2007 pelanggaran kebijakan THR di Jawa Timur terus meningkat. “Tahun 2007 ada 19 perusahaan yang melanggar dan 3.181 pekerja menjadi korban. Tahun 2008 yang melanggar 24 perusahaan dengan 29.095 pekerja menjadi korban,” ujar Aris, Rabu (9/9).

Koordinator ABM Jamaluddin mengatakan, pelanggaran THR di Jawa Timur paling banyak terjadi di Surabaya dan Pasuruan. Penyebabnya pengawasan pemerintah setempat tidak maksimal. Pihaknya akan menggelar unjuk rasa menuntut ketegasan pemerintah dan pengusaha. ABM juga akan mengajukan tuntutan hukum terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan THR. (red)

Gubernur Jatim: Perusahaan Jangan Mangkir Bayar THR

Warta Jatim, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memerintahkan para bupati dan wali kota di wilayahnya mencatat perusahaan yang melanggar ketentuan membayarkan tunjangan hari raya kepada pekerja. Berdasarkan pengalaman, banyak perusahaan tidak membayarkan THR dengan bermacam alasan, mulai dari bangkrut hingga pendapatan menurun.

“Untuk menimalkan hal itu, kami juga meminta bupati dan wali kota melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran THR di daerah masing-masing,” kata Soekarwo, Selasa (8/9).

Menurut Gubernur, berdasarkan pengawasan itu pihaknya akan melakukan pendekatan yang persuasif kepada sejumlah perusahaan yang bermasalah dalam membayarkan THR. Pemprov Jatim juga siap menjadi mediator pertemuan tripartit yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Koordinator Aliansi Buruh Menggugat Jawa Timur Jamaluddin meminta Gubernur Soekarwo bertindak tegas terhadap perusahaan yang mangkir membayar THR. Menurut dia, dengan mengeluarkan surat edaran, Gubernur harus bertanggung jawab atas hak para pekerja itu.

ABM Jatim akan mengawal pembayaran THR tahun ini. Jika ada perusahaan yang mengaku tidak mampu membayar THR, pihaknya akan meminta audit keuangan. Bila terbukti pengakuan itu tidak benar, ABM akan mengajukan tuntutan hukum. Tidak menutup kemungkinan, tuntutan juga akan diajukan terhadap Gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran THR.

“Kami akan mengawal pembayaran THR. Jika memang diperlukan, kami akan melakukan tindakan hukum untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini banyak diabaikan,” kata Jamaluddin.

Gubernur Soekarwo telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan perusahaan di Jawa Timur memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih. Pembayaran THR selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya. (red)

Suciwati: Pemerintah Tidak Serius Ungkap Kasus Munir

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Padahal pemerintah sudah berjanji menuntaskan kasus ini. Hal itu dikatakan Suciwati, istri mendiang Munir, di Surabaya, Selasa (8/9).

Suciwati mengaku pesimistis kepolisian dan kejaksaan mampu membongkar kasus pembubuhan Munir. Menurut dia, terpilihnya Yudhoyono sebagai presiden untuk kali kedua bukan jaminan kasus ini akan terselesaikan.

Dia akan menemui Presiden Yudhoyono untuk menanyakan kejelasan dan perkembangan penuntasan kasus pembunuhan Munir. "Dengan bertemu Presiden, saya bisa mengetahui sampai sejauh mana komitmennya untuk menuntaskan masalah ini," ujarnya,

Suciwati juga mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung. Dia menilai Jaksa Agung HEndarman Supandji tidak serius mengungkap kasus ini. Salah satu contohnya adalah membentuk tim penuntut yang memiliki track record buruk dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Suciwati menuding kepolisian punya andil dalam memperlambat penyelesaian kasus pembunuhan Munir. Apalagi kepolisian tidak pernah menyidik kemungkinan keterlibatan aktor lain selain Muchdi Purwopranjono.

Praktisi hukum Universitas Airlangga Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mengatakan, saat ini waktu yang pas bagi Presiden Yudhoyono untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Apalagi, sebagai pemenang pemilu dan presiden terpilih, tentu akan memudahkan pengusutan kasus ini. Jika dalam periode kedua kepemimpinan kasus ini belum tuntas, Yudhoyono bisa dikatakan tidak memiliki komitmen dan keinginan menegakkan hukum.

"Di Indonesia ada dua pelanggaran hukum terbesar, yakni korupsi dan kasus pelanggaran HAM. Banyak kasus tidak pernah selesai. Karena itu, pemerintahan yang akan datang harus berani bertindak tegas dalam penyelesaian kasus (pembunuhan Munir) ini," ujar Wayan. (red)

Pecinta Buku Protes Pembakaran Buku di Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Masyarakat Pencinta Buku menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Grahadi, Surabaya, Senin (7/9). Mereka menolak pembakaran buku Revolusi Agustus, Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah yang dilakukan Front Anti Komunis Rabu lalu.

Koordinator aksi Diana AV Sasa mengatakan, pembakaran buku merupakan tindakan vandalisme dan tidak relevan saat ini. Apalagi pembakaran buku Revolusi Agustus dimediatori sejahrawan Prof Aminuddin Kasdi. “Selaku akademisi, seharusnya Aminuddin melakukan pencegahan pembakaran buku, bukan malah sebaliknya.”

Masyarakat Pencinta Buku juga mengecam pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi pembakaran buku, terutama pada buku-buku sejarah yang mengungkap perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan, ada kecenderungan pemerintah turut andil memperlancar pembakaran buku, seperti kasus pembakaran buku yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karawang dan Depok beberapa waktu lalu.

Masyarakat Pencinta Buku memberikan waktu satu minggu kepada Front Anti Komunis untuk meminta maaf melalui media massa kepada semua penulis, penerbit, dan pencinta buku. “Jika tidak digubris, kami akan menggelar aksi massa yang jauh lebih besar,” kata Diana.

Selain orasi, para pengunjuk rasa menggelar aksi teaterikal membaca buku bersama-sama dan pembacaan puisi menentang keras pembakaran buku.

Pada Rabu (2/9) Front Anti Komunis yang terdiri atas Paguyuban Keluarga Korban Pemberontakan PKI 1948 Madiun, Centre For Indonesian Communities Studies, Front Pembela Islam Jatim, Front Pemuda Islam Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Jatim, Forum Madura Bersatu Jatim, serta beberapa elemen masyarakat membakar buku Revolusi Agustus, Kesaksian Pelaku Sejarah karya Soemarsono, Ketua Pemuda Republik Indonesia. Mereka keberatan atas beberapa pernyataan dalam tulisan bertajuk “Soemarsono: Tokoh Kunci dalam Pertempuran Surabaya”. (red)

Air Sungai Brantas Tercemar Limbah Industri

Warta Jatim, Surabaya - Kualitas air Daerah Aliran Sungai Brantas tercemar limbah industri dan rumah tangga. Demikian hasil penelitian Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) dan Perum Jasa Tirta I Malang selama Juni - Agustus 2009 di Gunung Kawi, Kelud, Wilis, Welirang, dan Arjuna yang merupakan sumber mata air Sungai Brantas.

Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, pencemaran di DAS Brantas akibat pengelolaan sungai dan pemanfaatan lahan tidak terpadu serta mengabaikan daya dukung lingkungan. Untuk menjaga kualitas air, diperlukan pencegahan dengan menjaga bantaran sungai sebagai hutan alami yang berfungsi sebagai daerah resapan air yang memelihara cadangan air tanah untuk mencegah kekeringan di musim kemarau.

Ecoton juga mendesak Gubernur Jawa Timur Soekarwo melakukan penyelamatan kawasan hulu dengan membangun kemitraan bersama kabupaten/ kota seperti Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang. “Kerja sama dengan kabupaten/kota diperlukan karena mereka masuk kawasan yang dilalui DAS Brantas,” kata Prigi Arisandi di Surabaya, Senin (7/9).

Dalam penelitian Ecoton menggunakan serangga air sebagai alat pengukur kualitas air. Serangga air seperti anggang-anggang dan lalat batu sangat bergantung pada kualitas air. Jika daerah aliran sungai terkontaminasi bahan organik atau senyawa beracun, secara otomatis serangga air itu pergi atau mati.(red)

Pemkot Surabaya Blokir Facebook, YM, dan Friendster

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya memblokir situs Facebook, Yahoo Messenger, dan Friendster di lingkungan kerjanya. Sebab, situs jejaring sosial itu mengganggu kinerja para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Chalid Buhari mengatakan, pemblokiran dilakukan selama jam kerja, dari pukul 08.00 hingga 16.00. Langkah ini sesuai usulan dari para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai jajaran di atasnya.

“Rata-rata mereka bilang keberadaan situs jejaring sosial tersebut telah mengganggu kinerja pegawai di lingkungan Pemkot. Tidak jarang ada pekerjaan yang terbengkelai akibat terlalu asyik bermain Facebook,” kata Chalid, Senin (7/9).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yayuk Eko Agustin menuturkan, selain mengganggu kinerja PNS, situs-situs jejaring sosial itu juga menjadi penyebab tingginya angka perceraian di kalangan PNS Pemkot. Data terakhir menyebutkan 19 kasus perceraian masuk ke Badan Kepegawaian Daerah. “Rata-rata mereka bercerai setelah mengetahui pasangannya selingkuh. Dan situs jejaring sosial menjadi salah satu penyebabnya.”

Yayuk berharap, pemblokiran situs jejaring sosial itu meningkatkan kinerja PNS serta mengurangi angka perceraian di lingkungan Pemkot.

Anggota DPRD Surabaya Budiono mendukung pemblokiran situs jejaring sosial itu tersebut. Menurut dia, langkah Pemkot itu tepat. Apalagi keberadaan situs-situs itu telah mengganggu dan memperlambat kinerja PNS. Dia berharap pemblokiran dilakukan secara permanen.

Budiono mengaku tidak terpengaruh oleh pemblokiran itu. Apalagi hampir seluruh anggota DPRD Surabaya tidak pernah menggunakan layanan Facebook dan sejenisnya.

Pemkot juga harus menyiapkan sanksi tegas terhadap PNS yang bermain Facebook ataupun chatting melalui telepon genggam. Apalagi perkembangan teknologi saat ini masih disiasati dengan cara lainnya. “Bisa saja PNS menggunakan fasilitas HP. Karena itu, harus ada sanksi tegas kepada mereka bila ketahuan bermain Facebook atau chatting selama jam kerja,” kata Budiono.(red)

Pemprov Jawa Timur Larang Jajarannya Terima Parsel

Warta Jatim, Surabaya - Setelah Pemkot dan DPRD Surabaya, Pemprov Jawa Timur juga melarang pejabat di lingkungannya menerima ataupun memberikan bingkisan Lebaran.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan tidak mengeluarkan surat edaran soal larangan menerima parsel. Sebab, sudah ada ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi soal gratifikasi. “Kami kira tidak perlu lagi undang-undang atau aturan yang lain, karena hal itu sudah diatur KPK.” ujar Soekarwo,

Meski tidak akan memberikan sanksi terhadap jajarannya yang menerima parsel, Gubernur mengimbau penerima mengembalikan bingkisan yang diterima.

Menurut Soekarwo, pemberian parsel atau bingkisan Lebaran dikhawatirkan ada tendensi untuk mendapatkan imbalan tertentu pula. Apalagi parsel saat ini tidak hanya berisi makanan dan minuman. Banyak bingkisan berharga puluhan juta rupiah, karena berisi barang berharga, seperti kamera, laptop, perhiasan, atau ponsel.

“Meski aturan yang dibuat KPK menyebutkan pejabat negara boleh menerima parsel di bawah Rp 500 ribu, kami rasa tidak menerima lebih baik dan tidak bermasalah,” kata Soekarwo di Surabaya, Jumat (4/9). (red)

Surabaya Alokasikan Rp 1,2 Triliun Beasiswa Anak Miskin

Warta Jatim, Surabaya - Anak-anak keluarga miskin di Surabaya dipastikan tetap bersekolah dengan tenang. Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun untuk beasiswa anak-anak miskin.

Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan, alokasi dana tersebut diambilkan dari anggaran pendidikan Rp 4 triliun dalam APBD Surabaya 2009. Selain untuk beasiswa anak-anak miskin, dikucurkan pula Rp 300 miliar untuk gaji guru dan Rp 900 miliar untuk operasional pendidikan.

Dana operasional pendidikan tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah yang kurang mampu. “Dari dana tersebut, kami berharap tidak ada lagi gedung sekolah yang ambruk atau sekolah yang tidak memiliki alat kelengkapan belajar-mengajar,” ujar Bambang DH, Jumat (4/9).

Pemkot Surabaya menargetkan tahun 2011 tidak ada lagi anak miskin di wilayahnya yang tidak bersekolah. Upaya ini sekaligus mendukung pemerintah mewujudkan Program Wajib Belajar 9 Tahun.(red)

Pemudik agar Waspadai Jalur Tengkorak di Jatim

Warta Jatim, Surabaya – PoldaJawa Timur meminta masyarakat pengguna jalan waspada saat mudik Lebaran. Sebab, di wilayah Jatim terdapat 27 jalur rawan kecelakaan lalu lintas.

Jalur rawan yang disebut pula jalur tengkorak terdapat di 13 wilayah, yaitu Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Madiun, dan Ngawi

Polda Jatim akan menerjunkan 13.814 personel dalam Operasi Ketupat Semeru 2009 untuk mengamankan dan menjaga ketertiban arus mudik dan balik Lebaran. Mereka akan diterjunkan di 27 jalur tengkorak selama 16 hari sejak H-7 hingga H+8.

“Kami juga akan menerjunkan sniper (penembak jitu) yang bertugas mengamankan pengguna jalan dari pelaku kejahatan. Kami juga mendapat bantuan personel dari Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pudji Astuti di Surabaya, Kamis (3/9).

Polda Jatim juga mewaspadai beberapa jalur rawan kemacetan, tempat wisata, serta daerah rawan bencana seperti tanah longsor dan banjir. Di setiap titik akan diterjunkan 2 polisi.

Titik rawan kecelakaan jalur tengkorak Jawa Timur:

1. Tuban: Tuban - Widang km 21-24. Tuban - Bulu km 15-18. Geneng, Jenu, dan Tuban - Bulu km 33-36, Gadon Tambak Boyo.

2. Lamongan: Babat – Lamongan.

3. Gresik: Gresik - Paciran. Gresik – Lamongan. Legundi - Bunder.

4. Surabaya: Jl. Mastrip, Jl Kalianak, Jl Tambak Oso Wilangon.

5. Sidoarjo: Jl. Trosobo Taman, Jl. Kemangsen Balong Bendo, Jl. Sidoarjo-Krian

6.Situbondo : Jl. Raya Banyu Glugur - Panarukan km 143,57-188 dan jalan raya Desa Kalianget Banyu Glugur km 151,23

7. Pasuruan: Jl Beji, Jl Purwodadi

8. Ngawi: Jl Raya Kedunggalar

9. Mojokerto: Jl Raya By Pass Mojokerto - Kenanten

10. Madiun: Jalan Raya Saradan

11. Sepanjang jalan nasional dan provinsi di Probolinggo, Jember, Banyuwangi. (red)

Upah Minimum Surabaya Tahun Depan di Atas Rp 1 Juta

Warta Jatim, Surabaya - Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2010 dipastikan di atas Rp 1 juta. Angka ini didapat dari hasil survei Dewan Pengupahan di Pasar Soponyono, Pasar Balongsari, dan DTC Wonokromo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkot Surabaya Ahmad Syafii mengatakan, dari hasil survei di tiga pasar itu ditemukan angka rata-rata Rp 1.040.874 untuk kebutuhan hidup layak di Surabaya tahun 2010. Meski belum final, angka tersebut bisa dijadikan patokan dalam menentukan UMK tahun 2010.

Hingga hari ini ada beberapa komponen yang masih dibahas, antara lain tarif listrik, air dan biaya kos. “Ketiga komponen tersebut masih belum disetujui dalam pembahasan KHL Dewan Pengupahan,” kata Ahmad Syafii di Surabya, Rabu (2/9).

Jamaluddin, anggota Dewan Pengupahan dari unsur SBK Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia mengatakan, sebaiknya besaran tarif listrik dan air disesuaikan berdasarkan hitungan dari Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Listrik Negara. Sedangkan biaya lainnya seperti kos, transportasi, dan rekreasi disesuaikan kondisi di wilayah masing-masing.

Menurut Jamaluddin, penghitungan komponen upah minimum kota atau kabupaten diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Dia berharap UMK Surabaya tahun 2010 naik hingga 100%. Kenaikan tertinggi hanya pada tahun 2007, yakni 99,66%. (red)

Jajaran Pemkot & DPRD Surabaya Dilarang Terima Parsel

Warta Jatim, Surabaya – Wali Kota Surabaya Bambang DH mengeluarkan surat edaran melarang pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot menerima parsel atau bingkisan lebaran. Jika ada yang nekat menerima, akan ditindak tegas sesuai ketentuan.

Menurut Bambang, larangan menerima parsel untuk meningkatkan kinerja instansi publik dalam melayani masyarakat. Selama ini para pejabat yang menerima parsel cenderung bekerja diskrimininatif dengan mengutamakan pemberi parsel atau bingkisan.

“Untuk tahun ini dan seterusnya, kami akan melakukan tindakan tegas kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot yang terbukti menerima parsel,” kata Wali Kota Bambang DH, Rabu (2/9).

Wali Kota berharap semua jajarannya bertindak jujur dan mematuhi peraturan ini. Salah satunya dengan melaporkan orang yang memberikan parsel atau bingkisan kepada Sekretaris Kota. Bingkisan tersebut akan dikembalikan kepada pengirim.

Sikap yang sama juga ditunjukkan pimpinan DPRD Surabaya. Mereka juga mengeluarkan surat edaran melarang seluruh pimpinan, anggota, dan pegawai di lingkungan Dewan menerima parsel atau bingkisan lebaran.

Wakil Ketua (sementara) DPRD Wisnu Sakti Buana mengatakan, larangan itu bertujuan meningkatkan independensi anggota Dewan dalam mengambil dan menentukan kebijakan. Jika ada anggota ataupun pegawai menerima bingkisan Lebaran agar melapor kepada Sekretariat Dewan untuk mengembalikan bingkisan itu kepada pengirim.

Pimpinan Dewan akan memberikan teguran keras terhadap anggota, pegawai, ataupun unsur pimpinan yang menerima bingkisan Lebaran. Langkah itu untuk melatih semua jajaran agar bertindak jujur. Juga untuk memperingatkan pemberi bingkisan.

“Selama ini tidak sedikit anggota Dewan yang dikirimi bingkisan Lebaran dengan berbagai macam bentuk. Kami melihat itu sebagai bentuk suap, yang berimbas pada kebijakan yang dibuat Dewan,” tandas Wisnu Sakti Buana. (red)

Biksu Thailand Kunjungi Kawasan Lumpur Lapindo

Warta Jatim, Surabaya - Tiga biksu asal Thailand mengunjungi kawasan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Selasa (1/9). Mereka meninjau lokasi tragedi yang telah tiga tahun belangsung, menenggelamkan ribuan rumah, dan menelantarkan puluhan ribu warga tersebut.

Biksu Kitthichai mengatakan, dari kunjungan itu akan memberikan rekomendasi kepada sesama biksu di Thailand untuk menentukan langkah-langkah dalam penanganan korban dan dampak sosial yang belum terselesaikan. Persoalan lumpur Lapindo telah mendorong warga Thailand membantu korban.

“Selain akan menghimpun dana, kami akan menerjunkan tim dari Indonesia, yang bertugas menangani dampak sosial warga korban lumpur Lapindo. Terutama mereka yang kehilangan pekerjaan akibat tempat kerja tutup akibat lumpur,” ujar Kitthichai.

Kittichai sangat menyesalkan keputusan Polda Jawa Timur mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara kasus pidana lumpur Lapindo. SP3 itu otomatis membuat PT Lapindo lepas dari tanggung jawab. Ujung-ujungnya akan berpengaruh pada pemberian ganti rugi, terutama bagi warga yang memilih cash and carry.

Ketua Paguyuban Ojek Tanggul Jatirejo, Siring, dan Porong M Jaffar mengatakan, masih banyak warga hanya mendapatkan 20% uang ganti rugi dari PT Lapindo. Sisanya belum ada kejelasan. Perusahaan itu terlalu sering berjanji namun tanpa realisasi. “Kami sudah bosan dengan janji-janji mereka. Tak ada tempat kami berkeluh kesah, kecuali Tuhan dan pengunjung yang berbelas kasih kepada kami,” ujarnya. (red)

Jalur Mudik Jawa Timur Siap H-7 Lebaran

Warta Jatim, Surabaya – Menghadapi arus mudik Lebaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jawa Timur terus memperbaiki ruas jalan rusak di jalur utama. Khusus arus mudik tahun ini diprioritasan perbaikan jalan di jalur pantai utara Jawa yang dikenal sebagai jalur tengkorak.

Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jatim Supa’ad mengatakan, perbaikan jalan ditargetkan selesai pada H-7 Lebaran. Meski masih sebatas tambal sulam, dia berharap perbaikan ruas jalan membantu kelancaran arus mudik di jalur pantura ataupun jalur selatan dan timur.

Perbaikan jalan jalur pantura diprioritaskan di jalur Babat - Lamongan, tepatnya di kilometer 47 sampai kilometer 64. Di jalur timur dipriritaskan perbaikan jalan Gempol - Probolinggo.

Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga juga memperbaiki sembilan jembatan di jalur utama, baik jembatan provinsi maupun jembatan nasional. Yakni jembatan Sidayu lama di jalan Tuban - Gresik, jembatan Bayeman di jalan Pasuruan - Probolinggo, dan jembatan Tembelang di jalan Babat - Jombang.

Secara terpisah juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ahmad Zulkarnain menjamin masyarakat bisa mudik dengan nyaman. Pihaknya akan meninggikan tanggul hingga 11 meter di jalan raya Porong dan rel kereta api.

BPLS juga akan segera membangun kolam penampungan baru di Desa Kedungbendo dan Gempolsari, Tanggulangin, sepanjang 1,2 kilometer. Kolam penampungan itu diharapkan mengurangi volume lumpur di kawasan Siring dan Renokenongo.

“Untuk arus mudik, kami menjamin kenyamanan masyarakat saat melintas di kawasan semburan lumpur. Segala upaya akan kami lakukan, termasuk membangun kolam penampungan, dan meninggikan tanggul,” kata Ahmad Zulkarnain, Senin (31/8). (red)