Warta Jatim, Surabaya - Rencana penghapusan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) oleh pemerintah daerah , ditentang keras Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Ia mengatakan, Jamkesmas masih sangat dibutuhkan dan wajib diberikan kepada warga kurang mampu yang tersebar di 38 kabupaten dan kota seluruh Jatim.
Baktiono menilai, selama ini pihak rumah sakit maupun pemerintah terkesan mempersulit pasien memperoleh fasilitas Jamkesmas. Warga sering menemui penolakan saat mengurusa jaminan kesehatan warga miskin yang sakit dan butuh di rumah sakit milik pemerintah.
“Kejadian semacam ini sudah seringkali terjadi, karena itu kami mendesak agar program Jamkesmas tetap terus digalakkan,” ujar Baktiono, Senin (21/9).
Baktiono meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, mengevaluasi rumah sakit pemerintah yang sering menolak melayani warga miskin karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Bila perlu, ambil tindakan tegas berupa penggantian kepala rumah sakit yang bersangkutan. (red)
Baktiono menilai, selama ini pihak rumah sakit maupun pemerintah terkesan mempersulit pasien memperoleh fasilitas Jamkesmas. Warga sering menemui penolakan saat mengurusa jaminan kesehatan warga miskin yang sakit dan butuh di rumah sakit milik pemerintah.
“Kejadian semacam ini sudah seringkali terjadi, karena itu kami mendesak agar program Jamkesmas tetap terus digalakkan,” ujar Baktiono, Senin (21/9).
Baktiono meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, mengevaluasi rumah sakit pemerintah yang sering menolak melayani warga miskin karena tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Bila perlu, ambil tindakan tegas berupa penggantian kepala rumah sakit yang bersangkutan. (red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar