Lumpur Menyembur di Ruang Kelas SD Ketapang

Warta Jatim, Sidoarjo – Lima ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, dikosongkan. Sebagian murid diliburkan karena muncul semburan lumpur di ruang kelas.

Yeti, guru SD Ketapang, mengatakan kegiatan belajar siswa kelas III, IV, dan V dilakukan di ruangan yang agak jauh dari bangunan utama sekolah. Ruang kelas yang dikosongkan sudah tidak layak digunakan. Lantai dan dinding ruang kelas tersebut retak-retak dan rawan semburan lumpur baru. “Untuk menjaga kemungkinan buruk, kami terpaksa memindahkan murid,” kata Yeti, Rabu (28/4).

Menurut Yeti, semburan lumpur terjadi 22 April lalu. Esoknya semburan bertambah besar. Pusat semburan di samping ruang kelas III dan luapan lumpurnya mengalir ke ruang kelas lain.

Semburan lumpur Lapindo ini bukan yang pertama menimpa SD Ketapang. Sebelumnya, 3 Januari 2008, luapan lumpur dari tanggul Lapindo yang jebol membanjiri sekolah ini. Permohonan bantuan memindahkan sekolah ini tidak ditanggapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Sekolah SD Ketapang Moch Erfan mengatakan, kegiatan belajar 317 siswa terganggu akibat luapan lumpur tersebut. Meski demikian, sekolah tetap siap melaksanakan Ujian Nasional 4 Mei nanti. (red)

Tanggul Jalan Raya Porong Longsor

Warta Jatim, Sidoarjo - Tanggul lumpur Lapindo Brantas di dekat rel kereta dan Jalan Raya Porong, longsor. Selama musim hujan, intensitas tanggul yang longsor di sejumlah titik meningkat.

Ali, pemilik warung di Jalan Raya Porong, mengatakan tanggul di dekat rel kereta itu longsor tadi malam. Tanggul di beberapa titik lainnya juga longsor meski dalam skala yang lebih kecil. “Selama musim hujan, sering terjadi tanggul ambrol. Meski skalanya kecil,” kata Ali, Rabu (28/4).  

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo membantah tanggul di dekat rel kereta api Porong longsor. Menurut Humas BPLS, Ahmad Zulkarnaen, pihaknya saat ini sedang melakukan pekerjaan rutin melakukan penguatan sisi tanggul.

Perbaikan tanggul tidak hanya dilakukan di sisi dekat rel kereta api dan Jalan Raya Porong, namun juga di sisi lainnya yang dianggap rawan. “Ini tugas rutin BPLS dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat di Jalan Raya Porong,” ujar Ahmad Zulkarnaen.(red)

Pengusaha Feri Ujung - Kamal Ancam Stop Beroperasi

Warta Jatim, Surabaya – Pengusaha feri penyeberangan Pelabuhan Ujung Surabaya - Kamal Madura mengancam menghentikan operasional 8 unit kapal. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak memberikan subsidi bagi pengusaha feri penyeberangan.

Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jawa Timur, Khoiri Soetomo, mengatakan jika tidak mendapat subsidi, perusahaan pemilik kapal penyeberangan terancam gulung tikar. Untuk menarik penumpang, tarif kapal penyeberangan diturunkan hingga 50% sejak 26 Mei 2009.

Subsidi akan digunakan untuk biaya pemeliharaan kapal, membeli bahan bakar, dan membayar gaji pegawai. “Sejak jembatan Suramadu dioperasikan, pendapatan penyedia jasa penyeberangan terus menurun. Apalagi dengan penurunan tarif ini. Untuk itu, kami mendesak subsidi,” kata Khoiri, Selasa (27/4).

Khoiri menilai Gubernur Soekarwo mengalihkan tanggung jawab dengan menyerahkan masalah pemberian subsidi kepada pemerintah pusat. Gubernur, kata Khoiri, berwenang memutuskan pemberian subsidi karena berhak menyetujui penetapan tarif kapal penyeberangan.

Sejak jembatan Surabaya - Madura (Suramadu) beroperasi, pengguna kapal penyeberangan antara Pelabuhan Ujung di Surabaya dan Kamal di Madura menurun drastis. Mobil yang menyeberang dengan feri anjlok 96% dari 4.600 unit menjadi 250 unit, sepeda motor turun 65%, dan penumpang merosot 60%.(red)

PT KA Siapkan Jalur Alternatif Hindari Waduk Lapindo

Warta Jatim, Surabaya - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional VIII Surabaya menyiapkan jalur alternatif mengantisipasi tertutupnya rel akibat banjir lumpur Porong, Sidoarjo.

Humas PT Kereta Api Daops VIII, Winarto, mengatakan bersiap mengalihkan jalur kereta api dari Bangil ke arah Malang, Kediri, dan Mojokerto sebelum tiba di Surabaya. Selain jalur tersebut, juga akan menghidupkan kembali jalur kereta Tanggulangin dan Porong.

“Jika memang jalur Porong tidak bisa dilewati, PT KA sudah menyiapkan beberapa alternatif,” kata Winarto, Selasa (27/4).

Untuk menjaga kemungkinan terburuk, PT KA saat ini menempatkan petugas di Porong yang berjaga 24 jam. PT Kereta Api membatasi kecepatan maksimal 80 kilometer/jam saat melintas di kawasan Porong.

Winarto memastikan, kecil kemungkinan rel di kawasan Porong putus akibat terendam bocoran lumpur. Sebab, PT KA sudah mengganti komponen dan meninggikan rel di jalur tersebut. (red)

LBH Surabaya: Waspadai Modus Penipuan Pajak

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan pajak. Hendaknya wajib pajak membayar langsung ke kantor pelayanan pajak, tanpa perantara.

Ketua Bidang Operasional LBH Surabaya M Syaiful Arif mengatakan, ada beberapa modus penipuan yang biasanya dilakukan sindikat penggelapan pajak. Di antaranya berpura-pura menjadi konsultan dan melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Sebaiknya masyarakat membayar pajak langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. “Pembayaran pajak menggunakan konsep mandiri. Sangat riskan jika melibatkan pihak ketiga, karena rawan penipuan dan penggelapan,” kata M Syaiful Arif, Senin (26/4).

Menurut Syaiful Arif, penipuan dan penggelapan pajak di Jakarta dan Surabaya mengindikasikan lemahnya pengawasan Ditjen Pajak. LBH Surabaya memperkirakan kebocoran pajak lebih besar terjadi di daerah yang tidak mendapat pantauan media dan aparat keamanan. “Logikanya, di kota besar yang sangat ketat pengawasannya bisa bobol, apalagi di daerah yang minim pengawasan.” (red)

PKK Surabaya Peringati Hari Buku Sedunia

Warta Jatim,Surabaya – Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Surabaya, menggelar peringatan Hari Buku Sedunia, Minggu (25/4). Acara yang digelar di Taman Bungkul ini, bertujuan meningkatkan minat baca warga.

Ketua Penggerak PKK Surabaya, Dyah Katarina mengatakan, buku berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Peran buku, tidak dapat digantikan oleh media apa pun. “Buku tidak pernah lepas dari manusia. Bahkan sejak dini, siapapun harus mencerdaskan dirinya lewat buku,” kata Dyah Katarina.

Menurut Dyah, melalui peringatan Hari Buku Sedunia, PKK akan terus berupaya meningkatkan minat baca sejak usia dini. Diantaranya melalui perpustakaan keliling dan membuat program membaca di lembaga pendidikan anak usia dini.

Lembaga PBB bidang pendidikan dan budaya, Unesco, menetapkan Hari Buku Sedunia pada 23 April.  Sebelumnya, Hari Buku Sedunia diperingati tiap tanggal 4 Maret, bersamaan dengan peringatan St George’s Day di Inggris dan Irlandia. Pada tanggal tersebut, rakyat Inggris dan Irlandia membagi-bagikan mawar serta buku pada orang-orang yang mereka kasihi.(red)

Nasib Jalan Raya Porong Diputuskan Minggu Depan

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menentukan nasib Jalan Raya Porong minggu depan. Tim Kelayakan Pemukiman Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, masih meneliti apakah jalan raya Porong aman dilalui kendaraan.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Chaerul Djaelani mengatakan, hasil kajian itu akan menentukan apakah akan mempertahankan Jalan Raya Porong, atau  menutupnya dan dialihkan ke tempat yang lebih aman.

“Selain menunggu kajian Tim Kelayakan Pemukiman, kami juga menunggu kajian sub soil (struktur permukaan bawah tanah) dari Pusat Vulkanologi dan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Setidaknya 3 sampai 4 hari kedepan, kami sudah bisa memutuskan hasilnya,” kata Chaerul Djaelani, Sabtu (24/4).

Di tempat terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Sunarso mengatakan, pihaknya bersama Pemprov Jatim, Pemerintah Kabupaten, Polres, dan Kodim 0816/Sidoarjo sedang membahas standard operational procedure (SOP) menangani lumpur.

Menurut dia, meski anjlok sekitar 60 centimeter, Jalan Raya Porong masih relatif aman dilalui. Sunarso khawatir, penutupan Jalan Raya Porong akan mengganggu  perekonomian daerah Jawa Timur bagian timur, yang menggunakan akses jalan ini. “Hingga sekarang, kami tidak ingin Jalan Raya Porong ditutup. Namun harus ada langkah lain yang perlu dilakukan.” (red)

Tanah di Porong Ambles 60 Centimeter

Warta Jatim, Surabaya - Ahli geologi Institut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) memperkirakan tanah di kawasan lumpur Lapindo Sidoarjo ambles sedalam 60 centimeter. Penurunan terjadi mulai dari bekas jalan tol Porong hingga kawasan Besuki, Siring, dan Renokenongo.

Penurunan tanah dapat dilihat dari ketinggian permukaan tanah dan permukaan Kali Porong yang hampir sejajar. "Tanah ambles terjadi karena perut bumi sudah berlubang dan lumpur terus keluar," kata ahli geologi ITS, Amin Widodo, Sabtu (24/4).

Menurut Amin Widodo, radius tanah yang ambles akan terus bertambah sepanjang luapan lumpur Lapindo belum berhenti. Solusi alternatif yang harus dilakukan pemerintah dan PT Lapindo Brantas adalah merelokasi warga di sekitar daerah tersebut. (red)

Tersangka Suhertanto: Aktor Utama Bambang Heri

Warta Jatim, Surabaya - Salah satu tersangka penggelapan pajak di Surabaya, Suhertanto, mengaku hanya memverifikasi data atas perintah Bambang Hari, konsultan pajak yang masih buron. Menurut dia, Bambang Hari dan Siswanto otak sindikat penggelapan pajak ini.

Kasi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Rungkut, Surabaya, ini juga mengaku telah mengembalikan uang tips Rp 650 juta. “Uang tersebut sudah saya kembalikan secara bertahap sebelum tertangkap. saya merasa tertipu dalam kasus ini,” kata Suhertanto di Mapolwiltabes Surabaya.

Abdul Salam, pengacara Suhertanto, mengatakan dakwaaan yang dikenakan tim penyidik tidak bisa dibenarkan. Kliennya seharusnya hanya dikenakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan perbuatan pidana.

“Penetapan pasal berlapis, yakni Pasal 372, 378, 263, dan 56 KUHP tentang penipuan, penggelapan, pemalsuan, ikut serta dan menganjurkan, sangat memberatkan. Kami minta tim penyidik bisa mempertimbangkannya,” kata Abdul Salam.

Kasus penggelapan pajak oleh pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I ini diperkirakan merugikan negara Rp 912 juta. (red)

Komisi Pengawas: Perlu Audit Menyeluruh Sistem IT Pajak

Warta Jatim, Surabaya - Komisi Pengawas Perpajakan meminta seluruh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengaudit sistem teknologi informasi penyimpan data setoran pajak. Banyak kelemahan dalam sistem IT setoran pajak. Sistem ini rentan karena berhubungan langsung dengan bank dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pengawas Perpajakan, Anwar Supriyadi, di Surabaya, Rabu (21/4). Komisi datang untuk menyelidiki dugaan penggelapan pajak oleh pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Diperkirakan kerugian negara akibat penggelapan dana pajak itu mencapai Rp 912 juta.

Menurut Anwar, kebocoran setoran pajak di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim I baru terdeteksi tahun 2005 ke atas. Sebab, audit sistem IT setoran pajak terakhir dilakukan tahun 2004. “Untuk mengetahui jumlah pastinya, kami sudah merekomendasikan agar dilakukan audit IT.”

Anwar mengatakan, perlu dilakukan uji integritas seluruh sistem data di Direktorat Perpajakan untuk mengatasi makelar kasus pajak. Dia mengusulkan peningkatan integritas pegawai Ditjen Pajak untuk mengimbangi perbaikan sistem teknologi informasi.

Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya Kombes Pol Ike Edwin mengatakan, 10 orang telah dijadikan tersangka kasus penggelapan pajak Kanwil Ditjen Pajak Jatim I. Satu orang tersangka pegawai Kantor Pelayanan Pajak Wonocolo, Surabaya, dan dua tersangka mantan pekerja kebersihan di Kanwil Pajak Jatim.(red)

Perempuan Miskin Kota Surabaya Unjuk Karya

Warta Jatim, Surabaya - Sekitar 20 perempuan warga miskin Kota Surabaya memamerkan kerajinan rajut. Hasil dari penjualan rajutan ini akan disumbangkan bagi perempuan korban HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan manusia.

Yusuf, staf Yayasan Hotline Surabaya, yang mengorganisasi acara ini mengatakan, kerajinan rajut dengan merek Myra dibuat khusus untuk memperingati Hari Kartini, 21 April.

Perempuan warga miskin kota yang bergabung di Yayasan Hotline kebanyakan ibu rumah tangga. Ada pula perempuan bermasalah seperti korban kekerasan dalam rumah tangga, korban human trafficking, mantan pekerja seks komersial, dan orang dengan HIV/AIDS. Mereka dilatih khusus agar mampu berkarya dan berkreasi sesuai kemampuan masing-masing. “Kami mendidik perempuan miskin kota agar mampu berkarya dan mandiri,” ujar Yusuf, Selasa (20/4).

Dalam rangkaian acara peringatan Hari Kartini, panitia juga memutar film Pertaruhan (At Stake). Film ini mengangkat kisah buruh perempuan di Hong Kong yang menghadapi dilema praktik sunat perempuan dan buruh pemecah batu yang merangkap menjadi pekerja seks komersial. (red)

Pegawai Pajak Jawa Timur Tilep Setoran Rp 912 Juta

Warta Jatim, Surabaya - Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wonocolo, Surabaya, diduga menggelapkan setoran pajak. Akibat praktik penggelapan dana pajak ini negara rugi Rp 912 juta.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Ken Dwi Jugiastiadi, mengatakan pegawai pajak berinisial AR akan dicopot, jika polisi menemukan bukti yang bersangkutan menggelapkan setoran pajak.

Menurut Dwi Jugiastiadi, AR bersama 6 orang rekannya berpura-pura menjadi konsultan yang menawarkan jasa mengurus pembayaran pajak. Namun, setoran tersebut tidak dibayarkan ke Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jatim I.

Kanwil Ditjen Pajak kemudian memeriksa laporan Surat Setoran Pajak, menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi korban penipuan. “Sudah terungkap 10 tersangka terkait kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Ini tergantung pengembangan penyidikan oleh polisi,” kata Dwi Jugiastiadi, Senin (19/4).

Kepala Kepolisian Kota Besar Surabaya Kombes Pol Ike Edwin mengatakan, pihaknya saat ini mengejar 3 pegawai Kanwil Ditjen Pajak yang diduga terlibat dalam sindikat penggelapan surat setoran pajak.

Menurut Ike Edwin, seluruh tersangka adalah pegawai Kanwil Ditjen Pajak Jatim. Dua tersangka di antaranya adalah mantan pekerja kebersihan di kantor pajak tersebut. “Kami terus mengembangkan kasus ini. Data dari Ditjen Pajak Jatim I sangat diperlukan, termasuk soal kerugian negara,” ujarnya. (red)

LBH Surabaya: Waspadai 3 Jenis Kekerasan

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya meminta masyarakat mewaspadai 3 jenis modus kekerasan. Yakni, kekerasan atas nama agama; kekerasan penegakan hukum yang melibatkan militer, Satpol PP dan polisi; serta kekerasan berbasis gender.

Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya M Syaiful Arif mengatakan, banyaknya modus kekerasan itu juga didukung oleh negara dan aparaturnya. Misalnya, kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Dari data LBH, sepanjang tahun 2009 terdapat 79 kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian. Kekerasan tersebut didominasi terbanyak penembakan mencapai 34 kasus dan 5 kasus pemukulan.

“Dari data tersebut bisa disimpulkan negara juga berperan dalam kenaikan angka kekerasan di Surabaya dan Jatim,“ kata Syaiful Arif pada diskusi tentang budaya kekerasan di kantor LBH Surabaya, Senin (19/4).

Kemi, aktivis dari Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K), menambahkan, Satpol PP juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, kerja mereka mengalahkan kepolisian, seperti melakukan penangkapan dan penyidikan tanpa ada proses pengadilan.

Karena itu, Kemi meminta ketegasan pemerintah untuk mengatur keberadaan Satpol PP. Terlebih, banyak korban berjatuhan akibat arogansi dan kekerasan Satpol PP.

Kemi mendesak pemerintah melakukan reformasi birokrasi, dengan mengubah peraturan dan undang-undang yang tidak pro rakyat. “Reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini hanya retorika. Jika tidak segera diimplementasikan, rakyat akan terus menjadi korban,” katanya. (red)

Semanggi Surabaya Ada dan Tiada

Warta Jatim, Surabaya – Tidak lengkap rasanya, jika berkunjung ke Kota Surabaya tidak menikmati semanggi, salah satu makanan khas Kota Pahlawan. Makanan yang pernah menjadi favorit warga Surabaya ini, kini mulai ditinggalkan para pelangganya.

Suparti, penjual semanggi di perempatan Sendangbulu, Surabaya, mengaku jumlah pelanggannya belakangan ini berkurang drastis. Mereka enggan membeli semanggi karena harganya dianggap mahal.

“Dengan harga rata-rata Rp 4.000, masyarakat pasti akan memilih membeli makanan lain. Kalau harga diturunkan, kami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup,” kata Suparti, Minggu (18/4).

Menurut Suparti, jumlah penjual semanggi juga semakin menurun. Sebab, banyak penjual semanggi yang beralih profesi karena usaha ini tidak menguntungkan. Semanggi kebanyakan diproduksi dan dijual oleh warga dari daerah Benowo, Surabaya.

Dia mengatakan, daun semanggi sebagai bahan dasar makanan ini juga semakin sulit didapat. Para penjual harus membelinya dari petani yang khusus mengumpulkan dan menjual daun semanggi.

Semanggi biasanya disajikan dengan tauge dan krupuk puli (krupuk nasi). Bahan-bahan ini kemudian disiram saus kental campuran petis dan ubi jalar, yang rasanya agak manis dan gurih. (red)

Pemprov Jawa Timur Terbitkan Aturan Penertiban Pasar

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melarang semua kabupaten/kota melakukan penertiban pasar dan bangunan secara arogan. Jalan terbaik melalui musyawarah. Pemprov akan mengeluarkan surat edaran tentang penertiban pasar dan bangunan lainnya.

Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf mengatakan, surat edaran tersebut berisi imbauan dan aturan penertiban. Di antaranya mengedepankan musyarawah dibandingkan tindakan represif. “Saat ini draf aturan sudah disusun dan tinggal disebarkan kabupaten/kota,” kata Syaifullah Yusuf, Jumat (16/4).

Surat edaran tersebut juga menegaskan agar pemerintah kabupaten/kota mengawasi dan memberikan sanksi terhadap jajarannya yang terbukti melakukan tindakan arogan dan represif saat penertiban.

Syaifullah Yusuf meminta pemerintah kabupaten/kota tidak memaksakan kehendak saat melakukan penggusuran atau penertiban. Selain itu, juga wajib memberikan penyadaran kepada masyarakat agar semuanya berjalan baik. (red)

Laporan Keuangan Kota Surabaya Terburuk di Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya – Kota Surabaya terburuk dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan laporan keuangan Kota Surabaya tidak pernah beres sejak tahun 2007.

Ketua BPK Perwakilan Jawa Timur, Mahendro Sumarjo, mengatakan laporan keuangan Kota Surabaya mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, terkahir tahun 2007. Setelah itu, statusnya terus turun menjadi tidak wajar.

Wali Kota Surabaya tidak berupaya mengawasi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) sebagai pemegang fungsi tata keuangan daerah. “Di masa mendatang, Kota Surabaya harus menjadi lebih baik. Wali Kota harus lebih memperhatikan satuan kerja agar bisa bekerja maksimal,” kata Mahendro, Jumat (16/4).

Menurut Mahendro Sumarjo, Pemerintah Kota Surabaya mendapat penilaian buruk karena laporan aset pemerintah daerahnya tidak lengkap. Seharusnya seluruh aset daerah dilengkapi dokumen atau sertifikat. (red)

Pemkot Surabaya agar Belajar dari Kasus Mbah Priok

Warta Jatim, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menilai Satuan Polisi Pamong Praja kebablasan menjalankan tugas. Dalam banyak kasus penggusuran, Satpol PP mengambil alih kewenangan polisi.

Direktur LBH Surabaya, M Syaiful Aris, mengatakan kasus penggusuran makam Habib Hasan bin Muhammad al Haddad atau Mbah Priok memicu reaksi masyarakat untuk lebih berani melawan Satpol PP. Dia mendesak Satpol PP tidak melakukan cara-cara kekerasan dalam mengatasi masalah.

“Dalam peraturan wali kota, tidak ada aturan soal tugas dan fungsi pokok Satpol PP. Untuk itu, Satpol PP harus mengubah cara dalam menghadapi masyarakat,” kata Syaiful Aris, Kamis (15/4).

Menurut Syaiful, Satpol PP selama ini lebih membela kepentingan pengusaha, dibandingkan kepentingan masyarakat. Akibatnya, masyarakat merasa menjadi korban diskriminasi dan gampang tersulut marah saat berhadapan dengan Satpol PP.

Syaiful Aris berharap kasus bentrokan di lokasi makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dia meminta Pemkot Surabaya menggunakan cara persuasif dalam menangani relokasi pedagang Pasar Keputran, Koblen, dan Peneleh.

Meski belum jelas kapan akan dipindahkan, sekitar 1.200 pedagang Pasar Keputren saat ini berjaga-jaga mengantisipasi penggusuran. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan bambu runcing untuk melawan penggusuran. (red)

Wali Kota Surabaya: Relokasi Pasar Jalan Terus

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya bersikukuh menertibkan pedagang di Pasar Keputran, Koblen, dan Peneleh. Wali Kota menyatakan relokasi antara lain untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar yang selama ini disalahgunakan untuk tempat berdagang dan menaruh barang.

Kamis (15/4) merupakan batas akhir bagi pedagang untuk segera pindah ke Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS). Dia meminta pedagang segera mengamankan barang dagangan, sebelum ditertibkan Satpol PP dan kepolisian. "Langkah yang saya ambil memang kurang populis, namun harus saya lakukan, sebelum masa tugas sebagai wali kota berakhir," kata Wali Kota Bambang DH, Rabu (14/4).

Plt Kasatpol PP Pemkot Surabaya Arif Boediarto mengaku siap mengamankan penertiban di tiga pasar tersebut. Satpol PP akan dibantu aparat kepolisian. Menurut dia, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi, karena itu dia meminta pedagang memahami.

Sementara itu, para pedagang di Pasar Keputran berjaga-jaga di sekitar pasar. H Mamad, tokoh pedagang Keputran, mengatakan, jika penertiban dilakukan, Pemkot dan Satpol PP melanggar kesepakatan dalam pertemuan dengan Komisi A DPRD pada Senin (12/4). Karena itu, tidak menutup kemungkinan pedagang melawan penertiban.

Menurut Mamad, pada dasarnya pedagang tidak menolak relokasi, asalkan diajak berkomunikasi dan menentukan tempat relokasi yang terjangkau, dan tidak membebani pedagang. Dia meminta Pemkot memberi waktu 6 bulan untuk menentukan sendiri relokasi pasar bagi pedagang. "Jika Pemkot semakin memaksa, kami menjadi curiga, apakah mereka sudah deal dengan investor," katanya. (red)

201 Siswa SD di Surabaya Putus Sekolah

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 201 anak di Surabaya barat putus sekolah dasar karena faktor ekonomi keluarga. Jumlah anak putus sekolah terbanyak dari Kecamatan Lakarsantri (36 anak) dan Sukomanunggal (29 anak).

Dinas Pendidikan Surabaya telah membentuk Kelas Layanan Khusus di tiap-tiap kecamatan untuk menampung siswa putus sekolah. Saat ini sedang menyusun jadwal kelas dan menunjuk guru yang akan mengajar. Siswa yang belajar di KLK akan mendapatkan seragam, buku, dan peralatan sekolah.

“Program tersebut sengaja kami lakukan untuk meminimalkan angka putus sekolah di kawasan Surabaya barat,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prasetyaningsih, Selasa (13/4).

Dinas Pendidikan Surabaya akan mendata siswa putus sekolah di kawasan lain. Juga akan melakukan survei untuk mengetahui penyebab anak putus sekolah. Eko Prasetyaningsih menargetkan tahun 2011 tidak akan ada lagi anak putus sekolah di Surabaya. (red)

Keluarga Korban Penembakan Tuntut Polres Probolinggo

Warta Jatim, Surabaya - Keluarga Slamet, korban penembakan polisi di Desa Palang Besi, Probolinggo, menuntut polisi bertanggung jawab. Mereka menuding polisi sengaja menembak kepala Slamet, sehingga menyebabkan kebutaan dan kaki lumpuh.

Kepala Divisi Operasional LBH Jakarta, M Syaiful Arif, mengatakan selain mengalami kebutaan dan lumpuh, engsel tangan kanan Slamet patah karena dipukul polisi dalam penangkapan. Lima jari kaki kiri putus karena diseret di aspal sejauh 7 kilometer dari pos polisi menuju rumah sakit.

Syaiful Arif, pengacara keluarga Slamet, mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “Dalam kasus ini, polisi telah melakukan penganiayaan. Kami minta Komnas HAM ikut mengusut kasus ini,” kata Syaiful Arif, Senin (12/4).

Syaiful meminta Kapolres Probolinggo menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap 5 anggotanya yang menganiaya Slamet. Jika ditemukan unsur pelanggaran pidana, mereka harus dibawa ke pengadilan. “Menanggung biaya pengobatan saja tidak cukup. Karena cacat Slamet, secara otomatis mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Ini yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab polisi,” ujarnya.

Kapolres Probolinggo AKBP Al Afriandi membantah anggotanya sengaja menembak kepala Slamet. Hal itu dibuktikan melalui hasil pemeriksaan tim Pengaduan Pelayanan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Probolinggo.

Menurut Afriandi, kondisi daerah penggerebekan yang gelap dan berbukit membuat penangkapan para pelaku perjudian kacau. Karena bertabrakan dengan Santono (salah seorang pelaku perjudian), senjata polisi tidak sengaja meletus dan mengenai kepala Slamet. Pihaknya juga sudah memberikan bantuan biaya pengobatan Slamet selama dirawat di rumah sakit. “Tim P3D sudah memeriksa 5 anggota kami. Hasilnya tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini.”

Afriandi menyatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan keluarga Slamet. Sidang perdana kasus penembakan ini digelar di Pengadilan Negeri Probolinggo 13 April.

Kasus penembakan ini terjadi 10 Desember 2009. Saat itu Slamet dan 12 temannya bermain judi dadu di bekas ladang milik Yuni, kakak ipar Slamet. Sekitar pukul 23.00  Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo menggerebek. Lima polisi, Briptu Indra Wahyu Mardiyanto, Briptu Andi Kurniawan, Briptu Krisna Adianto, Briptu Puguh Karya Wicaksana, dan Briptu Hendrix Cahyono, diduga memukul Slamet. Salah seorang polisi kemudian melepaskan tembakan yang mengenai kepala bagian kiri Slamet, hingga menyebabkan saraf penglihatannya rusak.(red)

Bonek Lempari Kereta, 12 Penumpang Luka-luka

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 12 penumpang kereta api luka-luka akibat lemparan batu kelompok suporter Persebaya, Bonek Mania. Bonek melempari 3 kereta yang melintas di Stasiun Krian dan Mojokerto, seusai menyaksikan pertandingan Persebaya - Pelita Jaya, Minggu (11/4).

Pejabat Laksana Harian Humas PT KA Daerah Operasional VIII, Herry Winarno, mengatakan kereta yang dilempari Bonek adalah KA Sri Tanjung, KA Gaya Baru, dan kereta rangkaian diesel Kertosono - Surabaya.

Selain melukai penumpang, Bonek memecahkan 4 kaca KA Sri Tanjung, 3 kaca  KA Gaya Baru, dan merusak 2 pos perlintasan kereta di Krian dan Sepanjang. “Kami sudah berusaha mungkin menjaga kemungkinan buruk, namun tetap saja kecolongan,” kata Herry.

Di tempat terpisah, Pembina Yayasan Suporter Surabaya, Wastomi Suheri, menolak bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sebab, kata dia, tidak semua anggota Bonek tergabung dalam Yayasan Suporter Surabaya.

Wastomi mengatakan akan memanggil kelompok suporter di daerah Krian dan Mojokerto untuk mengklarifikasi insiden ini. Dia berharap, kelompok suporter Persebaya mampu membina anggotanya agar tidak berbuat onar. (red)

Panwaslu Surabaya Bersihkan Atribut Calon Wali Kota

Warta Jatim, Surabaya - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Surabaya sejak Minggu (11/4) dini hari menertibkan atribut calon wali kota - wakil wali kota. Penertiban difokuskan pada kawasan terlarang pemasangan atribut,seperti perkantoran, tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta beberapa ruas jalan protokol.

Anggota Panwaslu Surabaya Andreas Pardede mengatakan, untuk menertibkan atribut pasangan calon wali kota, pihaknya menerjunkan 60 personel gabungan dari Satpol PP, Bakesbang Linmas, KPU Surabaya, dan kepolisian.

Penertiban dilakukan terhadap seluruh atribut calon seperti poster, baliho, dan spanduk. “Kami sudah bersikap tegas terhadap masing-masing tim sukses calon. Jika di kemudian hari ada yang melanggar aturan, kami akan melarang mereka memasang alat peraga atau atribut,” kata Andreas Pardede, Minggu (11/4).

Andreas Pardede menegaskan, penertiban atribut para calon wali kota dan wakilnya merupakan langkah awal untuk mengawasi proses Pemilihan Wali Kota Surabaya 2010 hingga tanggal 2 Juni. Hingga kini Panitia Pengawas Pemilihan Umum masih menghitung jumlah atribut para calon. (red)

Komnas HAM Dalami Kasus Pembakaran Zarkasy

Warta Jatim, Surabaya - Komnas HAM dan Kontras akan mendatangi Ponpes Al Fatah, Temboro, Magetan, 20 - 23 April mendatang. Hal itu untuk olah tempat kejadian perkara dan mengetahui motif penyerangan dan pembakaran Muhammad Zarkasy Rofi’I oleh para santri.

Endang Sri Maryati, ibu korban, mengatakan, kepastian kedatangan Komnas HAM dan Kontras diterimanya dari Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh beberapa waktu lalu. Direncanakan 4 orang yang datang ke Pesantren Al-Fatah.

Kedatangan Komnas HAM sebagai langkah awal proses mediasi yang akan dilakukan di tempat netral. “Sebelum mediasi, Komnas HAM akan meninjau langsung TKP. Selanjutnya mereka akan menyusun proses mediasi antara saya dan pihak Ponpes,” ujar Endang, Minggu (11/4).

Endang berharap kedatangan Komnas HAM bisa berdampak positif bagi keluarganya dalam mencari keadilan. Apalagi kasus yang menimpa Zarkasy sudah 1 tahun lalu. Ia juga ingin agar 3 santri yang ditetapkan sebagai DPO, yakni  Sugeng alias Salim Al Bukhori, Yusuf Al Sofi, dan Halimah, diketahui keberadaannya.

Pada 3 Mei 2009 sekitar 20 santri Pesantren Al Fatah menyerbu rumah Endang Sri Maryati dan membakar Zarkasy. Mereka menuduh Zarkasy tidak bertanggung jawab menghamili salah seorang santri. Pengadilan Negeri Magetan memvonis 14 pelaku penyerangan dengan hukuman 1 tahun hingga 4 tahun penjara. Polres Magetan juga menetapkan Sugeng, Halimah, dan Yusuf masuk daftar pencarian orang. (red)

Gubernur agar Selamatkan Kali Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Konservasi Lahan Basah (Ecoton) mengajak pelajar dan mahasiswa menyelamatkan Kali Surabaya. Selain melakukan penghijauan di sepanjang bantaran, mereka juga mengumpulkan surat berisi ajakan penyelamatan Kali Surabaya, yang ditujukan Gubernur Soekarwo.

Direktur Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, surat itu untuk mengingatkan Gubernur Soekarwo agar mengetahui suara hati masyarakat yang ingin Kali Surabaya bersih dari limbah dan bisa digunakan oleh manusia. Gubernur diharapkan mengeluarkan peraturan tentang fungsi dan daya tampung Kali Surabaya.

“Saat ini yang paling diperlukan adalah ketegasan Gubernur soal Kali Surabaya. Salah satunya adalah aturan tentang pembuangan limbah oleh perusahaan dan rumah tangga,” ujar Prigi, Minggu (11/4).

Prigi mengatakan berhasil mendapatkan 600 surat dukungan untuk menyelamatkan Kali Surabaya. Ia menargetkan 3.000 surat, sebelum diserahkan kepada Gubernur. Surat tersebut akan diserahkan pada Hari Bumi, Juni mendatang.

“Selain mengajak kaum muda untuk terus aktif dalam penyelamatan lingkungan. Kami juga akan melibatkan masyarakat di pinggiran kali, untuk pro aktif dalam menjaga kelestarian air. Misalnya dengan penghijauan dan sosialisasi tentang bahaya limbah rumah tangga bagi kali Surabaya,” tandas Prigi.(red)

Selama Januari-Maret 872 Buruh di Jatim Dipecat

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 872 pekerja di Jawa Timur dipecat selama Januari hingga Maret 2010, akibat pemberlakuan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Persaingan pemasaran produksi lokal dengan barang produksi China meningkat akibat ACFTA.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Gentur Prihantono, buruh yang dipecat berasal dari 29 perusahaan. Mayoritas korban pemecatan (513 orang) adalah buruh PT Sasa Inti yang memproduksi penyedap masakan.

Gentur mengatakan, jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah buruh yang dipecat tahun 2009, mencapai 14.090 orang. “Meski terhitung masih banyak, kami berhasil melakukan langkah untuk meminimalkan PHK,” kata Gentur, Jumat (9/4).

Dia berharap, perusahaan dan buruh mencari solusi efisiensi produksi selain melakukan pemecatan. Selama Januari hingga Maret 2010, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memutus 32 kasus sengketa perburuhan.

Jumlah tersebut belum termasuk pemecatan yang diselesaikan secara internal antara buruh dan perusahaan, tanpa melibatkan pihak lain. (red)

Pemerintah agar Hormati Kebebasan Beragama

Warta Jatim, Surabaya - Pemerintah memaksa warga negara memeluk agama yang diakui oleh negara. Hal itu menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam regulasi mengenai agama. Demikian pernyataan Ahmad Zaenal Hadi, Kepala Divisi Penelitian dan Advokasi Centre for Marginalized Community Studies (Cmars).

Menurut Zainal, tidak diakuinya agama lokal adalah bukti buruknya pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama. Di Jawa Timur terjadi 12 kasus penutupan aliran kepercayaan atau keagamaan yang dicap sesat oleh masyarakat dan pemerintah.

Zaenal menilai pemerintah terlalu mudah mencap sebuah aliran kepercayaan dengan sebutan sesat. Apalagi yang dijadikan dasar adalah dogma atau doktrin yang digunakan salah satu agama. Ironisnya, aliran kepercayaan yang ada di Indonesia terus diawasi Badan Koordinasi dan Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) yang terdiri atas unsur kejaksaan, kepolisian, dan Majelis Ulama Indonesia.

“Keterlibatan MUI dalam Bakorpakem menimbulkan masalah. Karena aliran kepercayaan yang dianggap tidak menyertakan syariat Islam pasti akan dicap sesat,” kata Ahmad Zainal Hadi di Surabaya, Jumat (9/4).

Zaenal menyayangkan terjadinya diskriminasi dalam penjatuhan hukuman terhadap pemimpin aliran kepercayaan yang didakwa melakukan penistaan atau penodaan agama. Hampir di semua wilayah di tanah air, pemimpin aliran kepercayaan divonis hukuman maksimal 5 tahun. Sedangkan para anggotanya dikucilkan hingga diusir oleh aparatur negara ataupun masyarakat.

Selain persoalan kebebasan beragama, banyak aturan dan peraturan daerah berbau syariat Islam. Hal itu merupakan bentuk intimidasi dari pemerintah. Zainal memberikan contoh, perda pendidikan di Bangkalan yang mewajibkan siswi berjilbab. Padahal, di sana juga banyak siswi non-muslim. Begitu pula peraturan daerah di Pamekasan, Gresik, dan Jombang.(red)

KPUD Surabaya Temukan 19 Ribu Calon Pemilih Fiktif

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya menemukan 19 ribu calon pemilih fiktif pada Pemilihan Wali Kota Surabaya. KPUD sudah memverifikasi data tersebut ke panitia pemilihan suara dan panitia pemilihan kecamatan.

Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Surabaya, Edward Dewaruci, mengatakan pihaknya sedang meminimalkan jumlah pemilih fiktif dalam Pilkada Wali Kota. Banyaknya jumlah pemilih fiktif dikhawatirkan meningkatkan jumlah golput.

“Kami ingin menghindari segala kemungkinan buruk. Apalagi daftar pemilih sementara dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden adalah sumber kecurangan, sehingga partai politik melakukan gugatan hukum,” kata Edward, Kamis (8/4).

Menurut Edward, untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya, KPUD menetapkan jumlah pemilih sementara 2.237.465 orang. Sedangkan untuk daftar pemilih tetap, pihaknya memperkirakan adanya kenaikan jumlah pemilih hingga 2,5% (2.250.000 orang).

KPUD Surabaya menargetkan selesai menyusun data akhir daftar pemilih tetap pada 16 April mendatang. Penyusunan daftar pemilih tetap mengacu pada data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Surabaya. (red)

3 Buruh Asal Madura Tewas Ditembak Polisi Malaysia

Warta Jatim, Surabaya - Tiga buruh migran asal Sampang, Madura, ditembak mati polisi Malaysia. Autopsi tim dokter Rumah Sakit Bhayangkara, Surabaya, menemukan 2 luka tembak dan bukti kekerasan lainnya pada tubuh korban.

Ahli forensik RS Bhayangkara, Mun’in Idris, mengatakan terdapat luka bekas pukulan benda tumpul di tubuh korban. Namun, dia tidak berani memastikan apakah korban dianiaya sebelum ditembak. “Karena kami tidak melihat langsung, kami tidak berani menyimpulkan soal adanya penganiayaan. Kalau tindakan kekerasan, kami pastikan ada,” kata Mun’in Idris, Rabu (7/4).

Mun’in Idris yang diberbantukan di RS Bhayangkara Surabaya akan melaporkan hasil autopsi ke Mabes Polri. Hasil autopsi akan digunakan sebagai dasar melakukan langkah tindak lanjut, termasuk meminta tanggung jawab kepada polisi Malaysia.

Menurut Syaifuddin, kerabat salah satu korban, keluarga akan menuntut polisi Malaysia. Mereka tidak bisa menerima alasan polisi menembak para korban dengan tuduhan sebagai anggota geng perampok.

Keluarga korban akan meminta bantuan Polda Jawa Timur dan Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus ini. “Teman sesama profesi di Malaysia sudah siap bersaksi dalam sidang jika memang diperlukan. Mereka memastikan ketiganya bukan perampok,” ujar Syaifuddin.

Harian The Star Malaysia, Senin (11/4) memberitakan polisi Malaysia menembak 5 perampok bersenjata di Sungai Baloh, Selangor. Para perampok ditembak karena melawan ketika akan ditangkap. Tiga dari 5 perampok itu asal Sampang, Madura, yaitu Muchlis, Musdi, dan Abdul Sanu. (red)

Diduga Dinas Kesehatan Jawa Timur Korupsi Rp 2,7 Miliar

Warta Jatim, Surabaya - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan korupsi Rp 2,769 miliar oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008. Dinkes Jatim telah menyerap dana Rp 27,94 miliar dari alokasi belanja Rp 33,367 miliar.

Ketua BPK Perwakilan Jatim, Zidar K Marbun, mengatakan Dinkes Jatim melaporkan penggunaan dana tersebut untuk belanja modal dan dicatat sebagai aset tetap. Namun, ketika dilakukan pengecekan di bagian aset dan perlengkapan, barang yang dimaksud tidak ada. 

Tindakan tersebut melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Soekarwo untuk memberikan teguran keras terhadap Dinkes Jawa Timur. “Kami sudah mengirimkan surat ke Gubernur. Intinya meminta Gubernur memberikan teguran,” kata Zidar K Marbun, Rabu (7/4).

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Jatim Pawik Supriadi mengatakan, temuan BPK berdasarkan audit anggaran tahun 2008. Terdapat catatan belanja modal Rp 2,769 miliar yang tidak menambah jumlah aset.

Menurut Pawik, anggaran itu sengaja dimasukkan dalam anggaran belanja barang dan jasa, karena dalam pelaksanaannya tidak dapat dinilai sebagai aset. Misalnya, belanja barang dan jasa untuk pemeliharaan instalasi air Rp 136.126.000, jasa penyambungan listrik Rp 325.977.000, dan pemeliharaan gedung Rp 2.105.164.600.

Pawik Supriadi mengatakan, teguran Gubernur hanya bersifat administratif dan telah selesai ditindaklanjuti, sehingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal dugaan korupsi di Dinas Kesehatan tidak lagi menjadi masalah. (red)

Nelayan Surabaya Butuh Tambahan Subsidi BBM

Warta Jatim, Surabaya – Nelayan Kampung Nambangan, Surabaya, menilai pemerintah kurang memperhatikan nasib mereka. Nelayan saat ini membutuhkan tambahan bantuan subsidi bahan bakar untuk melaut.

Mat Hasan, nelayan Kampung Nambangan, mengatakan, kondisi nelayan saat ini sangat memprihatinkan. Musim angin barat yang menyebabkan gelombang tinggi membuat nelayan tidak dapat berlayar setiap hari.

“Menjadi nelayan tidak mudah. Selain butuh biaya untuk merawat perahu dan jaring, kami juga butuh biaya untuk hidup. Padahal, kami saat ini tidak dapat berlayar setiap hari,” kata Mat Hasan, Selasa (6/4).

Menurut Mat Hasan, bila cuaca bagus nelayan dapat mengantongi pendapatan bersih Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Pendapatan itu sudah dipotong biaya sewa perahu Rp 100 ribu per hari. “Kalau pendapatan kotor, pasti kelihatannya berlimpah. Namun, setelah dibagi per nelayan, maksimal hanya akan mendapat Rp 200 ribu.”

Warga Kampung Nambangan 98% berprofesi sebagai nelayan. Para perempuan dan anak-anak membantu menjual ikan hasil melaut ke pasar terdekat.(red)

Seniman Jawa Timur Mendapat Asuransi Kesehatan

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 761 seniman akan menerima bantuan asuransi kesehatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka akan mendapat layanan gratis untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III di rumah sakit pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Pawik Supriyadi mengatakan, rumah sakit yang melayani asuransi kesehatan untuk seniman adalah RSU Dr Soetomo Surabaya, RSU Dr Syaiful Malang, RSU Dr Soedono Madiun, RS Haji Surabaya, dan RS Jiwa Menur Surabaya.

Selain itu, 9 unit pelaksana tugas Dinas Kesehatan juga akan melayani Askes untuk seniman, yakni RS Karang Tembok Surabaya, RS Paru-paru Batu, RS Kusta Sumber Glagah Mojokerto, RS Paru-paru Jember, Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Madiun, Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru Pamekasan, RS Kusta Kota Kediri, dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya.

Semula Dinas Kesehatan akan memberikan asuransi kesehatan kepada 500 seniman. Gubernur Soekarwo kemudian menambahkan menjadi 761 seniman. “Untuk tahap awal Askes baru bisa digunakan di RS yang ditunjuk. Selanjutnya kami berharap bisa digunakan di semua RS di Jatim,” kata Pawik Supriyadi, Senin (5/4).

Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Timur Achmad Fauzi mengatakan, bantuan Askes tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemprov terhadap seniman. Dia berharap bantuan tersebut juga diberikan kepada seluruh seniman agar tidak terjadi kecemburan.(red)

Diduga Investor Intimidasi Pedagang Pasar Keputran

Warta Jatim, Surabaya – Pedagang Pasar Keputran Surabaya mengaku kerap mendapat ancaman dari investor Pasar Induk Osowilangun. Pemerintah Kota Surabaya berencana menggusur pasar tradisional Keputran dan memindahkan para pedagang ke Pasar Osowilangun. 

Pengelola Pasar Keputran, H Mamat, mengatakan intimidasi biasanya disampaikan dalam bentuk selebaran gelap dan ancaman pembunuhan dari orang tidak dikenal. Paguyuban Pedagang Pasar Se-Surabaya akan mengadukan kasus ini ke Polda Jawa Timur.

“Saya menerima teror SMS ‘kalau tidak mau madu, anda akan mendapatkan racunnya’. SMS itu masih saya simpan untuk bukti pengaduan ke Polda Jatim,” kata H Mamat di kantor Komisi A DPRD Surabaya, Senin (5/3).

Mamat mengaku sudah mengkoordinasikan rencana pengaduan ini dengan tim kuasa hukum. Dia menolak memberikan identitas pelaku intimidasi yang diduga suruhan investor Pasar Induk Osowilangun.

Menurut Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Se-Surabaya, Edi Parlin, para pedagang menolak pindah karena tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan pasar. Para pedagang dipaksa menempati kios di Pasar Induk Osowilangun mulai 14 April nanti.

“Untuk tahap awal, Pemkot Surabaya akan memindahkan pedagang di Pasar Keputran, Koblen, dan Peneleh. Sisanya, pedagang di Pasar Widodaren dan Pecindilan, akan direlokasi pada tahap dua,” kata Edi Parlin. (red)

Bonek Rusak Kabel Komunikasi PT Kereta Api

Warta Jatim, Surabaya - PT Kereta Api Daerah Operasional VIII Surabaya akan bekerja sama dengan polisi menangkap anggota Bonek, kelompok suporter Persabaya Surabaya, yang merusak fasilitas kereta. Bonek kembali merusak fasilitas milik PT KA jurusan Surabaya - Kertosono.

Humas PT KA Daops VIII, Heri Winarno, mengatakan Bonek merusak kabel komunikasi kereta rangkaian diesel jurusan Surabaya - Kertosono, seusai menyaksikan pertandingan Persebaya melawan Persija Jakarta, Sabtu (3/4).

“Kami yakin Bonek yang melakukan. Sebab, penumpang kereta rangkaian diesel jurusan Kertosono 99 persen Bonek. Penumpang umum sudah kami pindah ke kereta api lainnya,” kata Heri, Minggu (4/4).

Menurut Heri, dalam laga kandang Persebaya melawan Pelita Jaya Karawang (11/4) dan Persitara Jakarta Utara (14/4), PT KA akan menerjunkan tim khusus dan aparat keamanan untuk menangkap Bonek yang merusak fasilitas kereta.

Heri Winarno kecewa terhadap koordinator Bonek, yang tidak menepati janji menertibkan anggotanya. Selain merusak fasiltas PT Kereta Api, Bonek juga kerap melukai petugas dan penumpang kereta. (red)

LSM Bantah Angka HIV/AIDS Lokalisasi Dolly Meningkat

Warta Jatim, Surabaya – Lembaga swadaya masyarakat penanggulangan HIV/AIDS di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, membantah pernyataan Wakil Gubernur Jawa Timur mengenai meningkatnya angka HIV/AIDS di kawasan itu. Angka HIV/AIDS di Dolly justru menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Syafik, pengurus LSM, menilai pernyataan Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf di media massa tidak benar. Menurut dia, angka HIV/AIDS di lokalisasi Dolly justru terus menurun.

Menurut Syafik, wacana penutupan lokalisasi sah-sah saja. Namun, hendaknya tidak dengan memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. ”Kalau memang mau menutup, buat surat edaran atau perda. Tidak perlu memberikan pernyataan pers yang tidak jelas datanya,” kata Syafik, Sabtu (3/4).

Kepala Puskesmas Putat Jaya dr Murti mengatakan, dari pemeriksaan 1.287 pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly dan Jarak, 76% mengalami infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, herpes, kondiloma, kandida, dan trikomonas vaginalis.
“Data tersebut merupakan data tahun 2009. Jika dibandingkan tahun 2008, menurun 4%.“

Para pengelola wisma di lokalisasi Dolly dan Jarak mengaku resah.  Kini pendapatan menurun karena wacana penututupan lokalisasi akibat meningkatnya HIV/AIDS. Hari, pengelola wisma, mengaku jumlah pengunjung menurun sejak adanya statetmen dari Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. (red)

KPU Surabaya Mengaku Diteror Calon Independen

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Surabaya menuding calon pasangan wali kota dari jalur independen Alisjahbana - Chrisman Hadi melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Melalui pendukungnya, kedua pasangan ini sering mengintimidasi dan meneror anggota KPU dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Teror dari pasangan yang tidak lolos verifikasi dilakukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari SMS hingga mendatangi rumah pada tengah malam. “Untuk SMS, saya dan Eko Waluyo, anggota KPU lainnya, mendapatkan ancaman dari nomor 083896576956, yang intinya akan memutilasi kami,” kata Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito, Sabtu (3/4).

Eko Sasmito mengecam ulah para pendukung pasangan Alisjahbana - Chrisman Hadi. Cara-cara teror seperti itu sangat meresahkan anggota KPU dan PPK.

Secara terpisah, Chrisman Hadi menyatakan akan mengajukan gugatan hukum terhadap KPU Surabaya yang dianggapnya telah melakukan pencemaran nama baik dan pembohongan publik. Dia menilai komisioner KPU melakukan perbuatan melawan hukum. “Kami telah difitnah melakukan ancaman dan teror. KPU juga telah melanggar demokrasi, karena menuduh kami melakukan pemalsuan data dalam proses dukungan,” ujarnya.

Chrisman Hadi mengatakan, akan mengajukan gugatan hukum pada Senin (5/4). Saat ini pihaknya berkonsolidasi dan mematangkan materi gugatan dengan tim kuasa hukum yang dipimpin Hadi Pranoto.

Eko Sasmito menyatakan KPU Surabaya siap menghadapi gugatan hukum yang akan diajukan pasangan Alisjahbana - Chrisman Hadi. Selama prosedur yang dilakukan benar, KPU siap memenuhi panggilan kepolisian. (red)

Calon Wali Kota Surabaya Harus Pro Rakyat

Warta Jatim, Surabaya – Seratusanorang dariAliansi Rakyat Surabaya berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya, Sabtu (3/4), bersamaan dengan pengundian nomor urut lima pasangan calon wali kota. Mereka mendesak pasangan calon peduli dan membela rakyat.

Koordinator aksi Taufik mengatakan, pasangan calon wali kota yang terpilih dalam pemilihan 2 Juni mendatang harus membuktikan janji yang diucapkan saat kampanye. “Rakyat sudah banyak dibohongi dalam pilkada. Banyak calon yang ngomong pro rakyat, padahal tidak,” katanya.

Aliansi Rakyat Surabaya mendesak para pasangan calon wali kota bersedia menandatangani kontrak politik dengan rakyat dan siap diturunkan jika melanggar kontrak tersebut. Pasangan calon adalah BF Sutadi dan Mazlan Masrur; Fandi Utomo dan Yulius Bustami; Arif Afandi dan Adies Kadir; Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono; serta Fitradjaja Purnama dan Naen Soeryono.

Terjadi gesekan antara polisi dan massa yang memaksa masuk ruang KPU. Polisi yang berjaga-jaga di depan pintu masuk menghalau massa dan hanya mengizinkan massa di depan gedung KPU. (red)

Gubernur Mangkir Sahkan Aturan Kelola Kali Surabaya

Warta Jatim, Surabaya - Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) dan LBH Surabaya, menolak draft Peraturan Gubernur tentang Kali Surabaya. Draft tersebut, menetapkan mutu air Kali Surabaya tidak layak konsumsi.

Kepala Divisi Operasional LBH Surabaya, M Syaiful Arif mengatakan, drat yang diserahkan Pemerintah Provinsi Surabaya, 18 Maret lalu, sangat tidak masuk akal. Ecoton dan LBH Surabaya meminta Pemprov memperbaiki draft tersebut, paling lambat 8 April 2010.

“Sesuai keputusan sidang, Pemprov diberi deadline hingga 9 April. Untuk itu, dalam pertemuan 8 April mendatang, harus sudah ada keputusan terkait Kali Surabaya,” kata Syaiful Arif, seusai sidang gugatan pengelolaan Kali Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (1/4).

Menurut Direktur Ecoton, Prigi Arisandi, Gubernur harus mencari solusi mengatasi pencemaran Kali Surabaya. Misalnya, dengan merelokasi perusahaan yang beroperasi di bantaran sungai, karena limbah perusahaan menjadi penyebab utama pencemaran.

Di tempat terpisah, Gubernur Soekarwo mengaku siap berdialog dengan Ecoton dan LBH Surabaya, mencari solusi pencemaran Kali Surabaya. Dia mengaku sudah menyiapkan beberapa draft yang mengatur pengelolaan Kali Surabaya.

“Pemprov memahami benar masalah di Kali Surabaya. Untuk itu, mari kita bersama memecahkan persoalan ini. Pemprov siap mengundang Ecoton dan LBH Surabaya,” kata Soekarwo.

Pada 22 November 2007, LBH Surabaya dan Ecoton mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jatim karena tidak membuat peraturan pengelolaan Kali Surabaya. Pada 10 April 2009, gugatan tersebut dicabut karena Gubernur Soekarwo berjanji akan mengeluarkan aturan pengelolaan Kali Surabaya dan menutup perusahaan yang membuang limbah ke sungai.

Namun, bukannya mengeluarkan peraturan sesuai kesepakatan, Pemprov Jatim malah mengesahkan aturan baru yang berisi pedoman penghitungan daya tampung dan penetapan kualitas mutu air Kali Surabaya. “Yang kita butuhkan peraturan tentang pengaturan atau relokasi perusahaan. Bukan daya tampung atau klasifikasi kelas sungai,” ujar Prigi Arisandi. (red)

Gubernur Jatim Larang Pemda Biayai Klub Sepak Bola

Warta Jatim, Surabaya – Klub sepak bola di Jawa Timur tidak akan mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010. Dana yang selama ini digunakan untuk mengongkosi klub sepak bola akan digunakan untuk membiayai proyek mengentaskan warga miskin dan pendidikan.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Provinsi.

“Pelarangan ini sudah sesuai aturan. Untuk musim kompetisi mendatang tidak ada lagi kucuran dana APBD untuk sepakbola,” kata Soekarwo, Kamis (1/4).

Menurut Soekarwo, mulai tahun 2010 anggaran sepak bola tidak masuk dalam anggaran wajib APBD. Aturan ini berlaku untuk seluruh klub sepak bola, baik yang berlaga di Liga Super, Divisi Utama, maupun Divisi I.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Malang misalnya, mengalokasikan dana APBD Rp 15 miliar untuk membiayai operasional klub Persema Malang. Jawa Timur miliki perwakilan 5 klub dari 18 klub yang berlaga di Liga Super 2009-2010. (red)

Distribusi Kartu Jamkesda di Surabaya Bermasalah

Warta Jatim, Surabaya - Distribusi 40.000 kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Surabaya semrawut. Beberapa kecamatan belum menerima kartu Jamkesda yang seharusnya didistribusikan hari ini.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Pawik Suprihadi, mengakui keterlambatan distribusi kartu Jamkesda. Dinkes akan mengecek distribusi kartu Jamkesda ke 31 kecamatan di Surabaya. “Ada sedikit masalah. Tapi, kami optimistis distribusi kartu Jamkesda akan beres,” kata Pawik, Rabu (31/3).

Camat Rungkut, Irwan Wahyu Hidayat, mengaku belum menerima kartu Jamkesda yang rencananya dibagikan kepada 4 ribu warga. Di Kecamatan Dukuh Pakis, 1.436 warga miskin juga belum mendapat kartu Jamkesda. “Jika distribusi saja bermasalah, bagaimana dengan pelaksanaannya?” kata Sair, Camat Dukuh Pakis.(red)