LDK Surabaya Gelar Keprihatinan Tragedi Situ Gintung

Warta Jatim, Surabaya – Forum Silahturahmi Lembaga Dakwah Kampus Cabang Surabaya Raya, Selasa (31/3), menggelar aksi keprihatinan terhadap korban tanggul jebol Situ Gintung. Mereka kecewa terhadap sikap pemerintah yang tidak tanggap mencegah bencana.

Koordinator aksi Dimas Pamungkas mengatakan, pihaknya prihatin sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak merusak alam. Pemerintah seharusnya tanggap mengantisipasi bencana yang mengancam masyarakat.

“ Kami menyesalkan kenapa pemerintah mengeluarkan izin mendirikan bangunan di sekitar tanggul. Karena dalam aturan, hal tersebut jelas dilarang,” kata Dimas ketika berunjuk rasa di depan gedung Grahadi Surabaya.

Selain menggelar aksi teaterikal, para pengunjuk rasa membentangkan poster “Pemerintah Mana Tanggung Jawabmu”, “Tragedi Situ Gintung akibat Kelalaian Manusia”, dan “Mari Bantu Korban Situ Gintung”. (red)

52 Kilometer Tanggul Sungai Surabaya Rawan Jebol

Warta Jatim, Surabaya - Kondisi tanggul di sepanjang Sungai Surabaya memprihatinkan. Tanggul sepanjang 52 kilometer sungai yang melintasi Kota Surabaya ini kritis dan rawan jebol.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) Prigi Arisandi mengatakan, 42 kilometer tanggul Sungai Surabaya dalam kondisi kritis. Sungai Wonokromo, terusan Sungai Surabaya, 10 kilometer tanggulnya juga kritis.

Menurut Prigi, tanggul Sungai Surabaya banyak yang rusak karena beralih fungsi menjadi hunian warga atau lokasi pabrik. Dia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Jawa Timur melarang pendirian bangunan di bantaran Sungai Surabaya dan Sungai Wonokromo.

“Salah satu faktor perusak tanggul sungai adalah penjebolan dan perataan yang dilakukan masyarakat dan perusahaan untuk mendirikan pabrik. Jangan disalahkan, bila banjir akan menerjang Surabaya,” kata Prigi, Senin (30/3).

Prigi kecewa terhadap sikap Badan Pertanahan Nasional yang memberikan sertifikat tanah kepada pengusaha dan warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, sehingga warga memiliki alasan mendirikan bangunan permanen. “Semuanya harus segera berbenah, kalau tidak ingin tragedi Situ Gintung terjadi di Surabaya,” ujarnya. (red)

2,1 Juta Penyandang Cacat di Jatim Terancam Kehilangan Hak Pilih

Warta Jatim, Surabaya – Sebanyak 2,1 juta penyandang cacat di Jawa Timur terancam kehilangan hak pilih pada Pemilihan Umum 2009. Selain tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT), tunanetra calon pemilih kesulitan melakukan mekanisme pemilihan dengan cara mencontreng.

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat Jatim Wuri Handayani mengatakan, banyak penyandang cacat yang belum masuk daftar pemilih tetap. Selain itu, para penyandang cacat juga menghadapi kesulitan aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara.

“Seharusnya KPU memberikan surat suara khusus kepada penyandang tunanetra. Setidaknya semacam template braille. Ini akan memudahkan mereka,” kata Wuri, Minggu (29/3).

Menurut Wuri, pihaknya juga mempersoalkan pendampingan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terhadap pemilih penyandang cacat. Dia menilai formulir C-5 yang berisi surat pernyataan pendamping pemilih penyandang cacat tidak cukup menjamin keabsahan pilihan. Seharusnya pernyataan juga menyebutkan pendamping telah membantu pemilih memberikan suaranya sesuai dengan pilihan. (red)

Gubernur Jatim: Perusahaan Libur di Hari Pencoblosan

Warta Jatim, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Sukarwo, mewajibkan seluruh perusahaan di Jatim meliburkan karyawan pada saat pemilihan anggota legislatif, 9 April 2009. Hal itu untuk meminimalisir jumlah warga yang tidak memilih (golongan putih).

Sukarwo berharap, perintah ini dipatuhi oleh pengusaha di Jawa Timur. “Surat edaran tersebut, wajib hukumnya dan harus ditaati oleh seluruh perusahaan,” ujar Sukarwo, Jumat (27/3).

Menurut Sukarwo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberi sanksi perusahaan, yang tidak meliburkan karyawannya pada hari pemilihan umum. Perusahaan dianggap melanggar hukum, dan menghalangi hak karyawan sebagai warga negara untuk menyalurkan aspirasi.

Terkait dugaan manipulasi daftar pemilih tetap di Jatim, Sukarwo meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah kembali memverifikasi data DPT, dengan mencoret nama pemilih ganda. “Idealnya Badan Pusat Statistik melakukan sensus ulang. Karena waktu mepet, KPU harusWarta melakukan verifikasi ulang, dengan persetujuan semua parpol,” kata Sukarwo (red)

5 Narapidana Beragama Hindu di Jatim Dapat Remisi

Warta Jatim, Surabaya – Lima narapidana beragama Hindu di beberapa lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur, mendapat remisi Hari Raya Nyepi. Mereka mendapat pengurangan masa hukuman antara 15 sampai 30 hari.

Kepala Sub Bagian Humas Departemen Hukum dan HAM Jatim, Noor Prapto mengatakan, 3 narapidana yang mendapat remisi berasal dari LP Banyuwangi dan 2 lainnya dari LP Blitar. “Remisi hari raya ini sifatnya rutin. Remisi yang diberikan, harus sesuai dengan agama yang dianut narapidana,” kata Noor Prapto, Kamis (26/3).

Menurut Noor Prapto, narapidana yang berhak mendapat remisi harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya telah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan. Bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman 6-12 bulan, akan mendapatkan pengurangan masa hukuman 15 hari. Sedangkan, narapidana yang telah menjalani masa hukuman lebih dari 12 bulan, akan mendapatkan remisi 30 hari. (red)

Ribuan Korban Lapindo Putuskan Golput

Warta Jatim, Sidoarjo – Ribuan korban lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, memutuskan tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum 2009. Mereka kecewa atas sikap pemerintah yang tidak kunjung menyelesaikan kasus ini.

Hari Suwandi, salah satu koordinator warga korban lumpur PT Lapindo, mengatakan, sikap untuk tidak memilih (golput) dalam pemilu mendatang diputuskan berdasarkan kesepakatan warga. Menurut dia, kebulatan tekad warga untuk golput akan disampikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Sidoarjo, 27 Maret.

“Selama ini rakyat selalu dianjurkan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Tapi apakah pemerintah sudah memenuhi kewajibannya kepada rakyat?” kata Hari Suwandi, Rabu (25/3).

Pernyataan golput warga korban lumpur PT Lapindo juga disampaikan melalui pemasangan spanduk di atas tanggul penahan lumpur. Spanduk itu bertuliskan “Koalisi Korban Lumpur Lapindo Bersatu serukan boikot pemilu” dan “Saat rakyat sengsara, saat negara dilanda krisis global, masih perlukah pesta pemilu itu...!!!”.

Menurut Hari Suwandi, 1 April nanti ribuan korban lumpur Lapindo akan kembali ke Jakarta menuntut realisasi Peraturan Presiden 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Mereka akan berunjuk rasa ke Istana Negara dan menuntut keluarga Bakrie sebagai pemilik PT Lapindo Brantas menyelesaikan pembayaran ganti rugi. “Kami siap berjuang dalam kondisi apa pun untuk mendapatkan hak kami.” (red)

Panwaslu Jatim Data 59 Pelanggaran Kampanye Terbuka

Warta Jatim, Surabaya - Hingga hari ke-9 pelaksanaan kampanye terbuka, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur mencatat 59 pelanggaran yang dilakukan partai politik peserta Pemilihan Umum 2009.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, dari jumlah pelanggaran tersebut, 48 pelanggaran administrasi dan 11 pelanggaran pidana. Pelanggaran terbanyak melibatkan anak-anak dan massa dari luar daerah pemilihan.

“Sebagian besar parpol melanggar izin kampanye dan aturan KPU soal larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye,” kata Sri Sugeng, Selasa (24/3).

Pelanggaran lain yang dilakukan parpol adalah praktik politik uang selama masa kampanye. Sugeng menyebutkan contoh, caleg Partai Golkar membagikan uang Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu kepada peserta kampanye di Kabupaten Ngawi.

Parpol yang terbanyak melanggar kampanye di Jatim adalah Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Bulan Bintang, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Sarikat Indonesia. “Sebagian besar parpol melanggar kesepakatan bersama yang telah ditandatangani saat ikrar kampanye damai di Tugu Pahlawan,” kata Sri Sugeng. (red)

RSJ Surabaya Siapkan Kamar Khusus untuk Caleg

Warta Jatim,Surabaya – Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya menyiapkan 30 kamar perawatan very important person (VIP) untuk pasien gangguan jiwa selepas Pemilihan Umum 2009. Banyak pihak memprediksi penderita gangguan jiwa akan bertambah karena kecewa atas hasil pemilu.

Direktur Utama RSJ Menur Hendro Riyanto mengatakan, sebagai antisipasi pihaknya menyediakan 30 kamar VIP berfasilitas lengkap untuk calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa jika tidak terpilih.

Menurut Hendro, selain menyediakan kamar VIP, pihaknya juga menambah perawat dan fasilitas pendukung lainnya. Di antaranya 8 tenaga psikiatris, 10 dokter umum, dan 1 unit mobil ambulans penjemput.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, RSJ Menur kebanjiran pasien berlatar belakang caleg seusai pemilu. “Meski belum menghitung berapa data pastinya, saya pastikan pasien seperti itu tetap ada. Inilah yang kita antisipasi,” kata Hendro, Selasa (24/3).

Menurut Hendro, tarif kamar perawatan VIP yang dilengkapi pendingin ruangan, televisi, dan kamar mandi Rp 350 ribu per hari. Sedangkan tarif kamar Rp 25 ribu per hari.

Di tempat terpisah, Andreas, psikolog yang membuka praktik di Surabaya, menyambut baik antisipasi RSJ Menur. Menurut dia, setelah pemilihan legislatif 9 April nanti, penderita penyakit jiwa diperkirakan bertambah. Hal itu berhubungan dengan tingginya tekanan psikologis yang dialami caleg.

“Sebagian besar caleg bermodalkan pinjaman dari orang-orang terdekat, hingga menggadaikan tanah dan barang berharga. Tentu akan kelimpungan untuk mengembalikannya. Caleg-caleg seperti inilah yang rawan mengalami gangguan jiwa,” ujarnya.

Andreas memastikan jumlah caleg yang mengalami gangguan jiwa setelah Pemilu 2009 meningkat dibandingkan pada pemilu sebelumnya. Sebab, pemilu kali ini melibatkan lebih banyak caleg. (red)

Ditemukan Lagi DPT Bermasalah di Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya – Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur menerima laporan daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah di Kabupaten Ponorogo, Nganjuk, dan Banyuwangi.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pujiatmiko mengatakan, laporan dari Panwas di kabupaten/kota itu menyebutkan adanya nomor induk kependudukan (NIK) ganda. Dalam DPT juga ditemukan beberapa nama ganda dengan tanggal dan tempat kelahiran yang sama.

Panwaslu Jatim kini mengklarifikasi laporan tersebut. Hasil klarifikasi akan direkomendasikan ke KPUD Jatim untuk disampaikan ke KPU pusat.

“Kita memberikan beberapa rekomendasi kepada KPU. Di antaranya untuk segera memperbaiki DPT. Kita berharap masalah ini cepat selesai, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemilu,” kata Sri Sugeng, Senin (23/3).(red)

Memancing di Pesta Politik (2)

Bekas kriminal pun memanfaatkan pemilu untuk bisnis. Mereka tak percaya janji manis para caleg, namun tahu bagaimana memanfaatkan situasi.

DI sebuah rumah di belakang gedung Universitas 45 Surabaya tepatnya di Pakis Tirtosari 100 Surabaya juga ada aktivitas yang sama seperti di tempat usaha Bairy.

Kesan angker langsung terasa saat memasuki rumah ini. Banyak pria bertato nongkrong di Posko 100 ini. Kesan angker akan lumer jika kita menyapa mereka. Sikap ramah mereka tunjukkan kepada siapa pun yang datang. Tidak terkecuali kepada para calon anggota legislatif yang ingin memesan spanduk atau kaos.

Jagad Hariseno, pembina Posko 100, mengatakan menjelang pelaksanaan pemilu ini pihaknya memang menerima pesanan alat peraga kampanye. Dan tidak pernah ada caleg ataupun parpol yang berani mempermainkannya. “Mungkin karena profesi sebelumnya kawan-kawan yang membuat para caleg berpikir dua kali untuk melakukan tindakan aneh-aneh, seperti tidak mau membayar atau lari dari tanggung jawab,” ujarnya.

“Anak asuh” Jagad yang berkarya di Posko 100 sebagian besar adalah mantan preman Terminal Bungurasih dan Joyoboyo. Sebelumnya mereka berprofesi sebagai jambret, copet, bahkan pelaku kejahatan dengan kekerasan.

Tidak ingin angka kriminalitas di Surabaya meningkat, Jagad memutuskan menampung mereka. Para mantan preman itu dikaryakan sesuai kemampuan masing-masing. Hasilnya, Posko 100 juga memproduksi sabun merk Java Soap yang bisa dijumpai di Carrefour, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya. Menjelang pemilu, mereka punya produk baru: alat peraga kampanye.

Menurut Jagad, meski tidak banyak, masih ada caleg yang memesan alat alat peraga di tempatnya. Tidak seperti di tempat usaha Bairy, dalam hal pembayaran, Jagad mematok uang muka minimal 25% dari total ongkos.

Pria lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh November ini juga bercita-cita membesarkan usaha industri rumahan miliknya. Namun, berbeda dari Bairy, dalam mengembangkan usahanya Jagad lebih memilih cara gotong-royong dengan basis komunitas.

Bicara soal pernak-pernik pemilu memang sangat menarik. Bagi sebagian masyarakat, mungkin pemilu tidak ada artinya sama sekali. Namun, bagi Bairy dan Jagad, masa kampanye dan pemilu seperti sekarang adalah saat yang tepat untuk menangguk rezeki.

Mereka tidak peduli janji-janji manis para caleg dan parpol dalam kampanye. Bagi mereka, janji-janji manis itu tidak ubahnya gula yang harus didatangi. Rugi jika tidak ikut berebut manisnya gula pemilu ini, karena harus menunggu 5 tahun lagi. (Habis)

Dandim 0831 Larang Wartawan Lokal Liput Jusuf Kalla

Warta Jatim, Surabaya – Komandan Komando Distrik Militer 0831 Surabaya Timur Letkol Abdullah melarang wartawan meliput kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Meski wartawan lokal sudah mendapat izin meliput dari Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Gunarto, Dandim0831 tetap melarang meliput kunjungan Jusuf Kalla. Menurut dia, sesuai kesepakatan, hanya wartawan dari Jakarta yang diperbolehkan meliput acara tersebut.

“Saya hanya menjalankan apa yang diputuskan dalam rapat dengan pejabat Pemprov tadi malam. Keputusannya, yang boleh meliput hanya wartawan dari Jakarta, yang satu rombongan dengan Wapres,” kata Abdullah, Senin (23/3).

Karena larangan itu beberapa wartawan foto memilih mengabadikan kegiatan nelayan di sekitar jembatan Suramadu. “Lebih baik kita abadikan seadanya. Setelah itu cari lokasi liputan lain. Percuma di sini, kita tidak dapat apa-apa,” kata Faisal, wartawan Surabaya Post.

Jusuf Kalla berkunjung di Surabaya meninjau pembangunan jembatan Suramadu yang akan diresmikan 2 Juni nanti. Wakil Presiden didampingi Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, dan Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo. (red)

Memancing di Pesta Politik (1)

Pengusaha percetakan panen raya menjelang pemilu. Tapi awas, banyak caleg dan partai ngemplang!

BUNYI mesin cetak dan mesin jahit terdengar sepanjang hari dari sebuah rumah di kawasan Kutisari Selatan, Surabaya. Beberapa orang sibuk menjemur spanduk dan bendera di lahan kosong dekat rumah itu.

Itulah pemandangan sehari- di rumah Bairy, mantan guru SMA di kawasan Menanggal, Surabaya. Kini Bairy beralih profesi sebagai juragan percetakan. Pria berdarah Madura -Jawa ini mengaku menerima banyak rezeki menjelang pelaksanaan Pemilu 2009. Para calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik memesan berbagai alat peraga kampanye darinya.

Pesanan dari para caleg dan parpol berdatangan. Saking banyaknya, dia sampai kewalahan memenuhi. Pesanan yang datang ke CV Citra Usaha Mandiri milik Bairy tidak hanya dari Surabaya dan Jawa Timur. “Untung saja pemilu berlangsung tiap lima tahun sekali,” katanya. “Coba kalau berlangsung setiap bulan atau tiap tahun, bisa dibayangkan....” ujar Bairy sembari tersenyum sumringah.

Dalam setiap pemesanan, Bairy memberlakukan sistem pembayaran di muka atau setidaknya 75% dari ongkos pemesanan harus dibayar di muka. Hal ini diberlakukan agar tidak ada caleg atau parpol yang ngemplang. Bairy belajar dari pengalaman Pemilu 2004. Ia terpaksa menjual sebuah mobilnya untuk tombok, gara-gara beberapa caleg ngemplang.

Pelajaran “berharga” dari para caleg dan parpol itu membuat bisnis yang dirintis dengan istrinya pada tahun 2000 itu anjlok dan terpaksa memecat 15 pegawai, sebagian mengundurkan diri, hingga tinggal 5 orang. “Meski sedikit, mereka memiliki spesialisasi sendiri-sendiri, mulai dari design hingga sablon,” terang bapak tiga orang anak ini.

Pengalaman pahit di tahun 2004 sudah cukup baginya. Bairy tidak ingin mengulang kesalahan yang sama di tahun-tahun berikutnya.

Bairy pun ingin mengembangkan usaha agar lebih besar dari yang sekarang. Meski saat ini dianggap cukup, dia bercita-cita memiliki ruang atau tempat usaha sendiri. Pria yang menguasai lima bahasa daerah ini pun mengajukan Kredit Usaha Rakyat pada sebuah bank terkemuka di Surabaya. Bairy berharap kucuran dana dapat menata usahanya menjadi lebih baik dan besar lagi. (bersambung)

PDIP Temukan Manipulasi DPT di Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya - Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum 2009 di Provinsi Jawa Timur membuat pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur meradang.

Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji mengatakan, akan bekerja dengan parpol lain untuk memeriksa dan membongkar kasus ini. Temuan manipulasi DPT di Jatim terjadi di beberapa tempat. Di Kabupaten Ngawi, misalnya, dalam DPT terdapat 411.739 pemilih yang memiliki nomor induk kependudukan ganda. Dalam DPT Ngawi terdaftar juga 174 anak yang belum memiliki hak pilih.

“Manipulasi DPT ini mencederai pilar demokrasi. Kami agendakan 23 Maret mendatang untuk berkoordinasi dengan partai lain seperti Gerindra, Hanura, Golkar, dan PPP yang juga menemukan manipulasi DPT di kantong-kantong suara mereka,” kata Sirmadji, Jumat (20/3).

Menurut Sirmadji, di setiap kabupaten rata-rata ditemukan penggelembungan suara 25% hingga 27%. Namun, PDIP Jatim baru menelusuri dugaan manipulasi DPT di daerah kantong suaranya. “Modus yang dilakukan KPU adalah dengan memasukkan data fiktif dalam DPT Pemilu Legislatif 2009,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengakui adanya data DPT bermasalah di Kabupaten Ngawi. Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya akan memperketat pengawasan di setiap tempat pemungutan suara. “Kami akan menerjunkan 8.000 petugas pengawas lapangan,” ujarnya.

Menurut Sri Sugeng, DPT yang diduga bermasalah masih mungkin dikoreksi. DPT yang dipersoalkan beberapa partai politik akhir-akhir ini adalah DPT yang divalidasi Desember 2008.

Anggota KPU Jatim Andry Dewanto meminta masyarakat melaporkan dugaan manipulasi DPT ke Panwaslu daerah masing-masing. Laporan tersebut akan dilanjutkan ke KPU untuk ditindaklanjuti. Menurut dia, kesalahan pendataan DPT mungkin terjadi karena sempitnya waktu pengumpulan data. Selain itu, dana pendataan DPT tidak mencukupi, sehingga petugas di lapangan tidak dapat bekerja maksimal. (red)

Giliran Partai Demokrat Lakukan Pelanggaran Kampanye

Warta Jatim, Surabaya - Memasuki hari keempat masa kampanye terbuka di Surabaya, berbagai pelanggaran terus dilakukan partai politik. Di Taman Flora, Jalan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya , kampanye Partai Demokrat dikeluhkan warga.

Kampanye Partai Demokrat memacetkan jalan, karena selain melakukan konvoi kendaraan, massa pendukung juga membagikan brosur dan bunga kepada para pengendara yang melintas, dengan cara berdiri di tengah jalan.

Selain itu, juga tampak pelanggaran kampanye, karena sejumlah massa melibatkan anak-anak. Anak-anak yang mengenakan kaos berlambang Partai Demokrat itu, juga ikut membagikan brosur dan bunga.

Selain melanggar aturan kampanye yang melarang melibatkan anak-anak, salah seorang caleg Partai Demokrat Wisnu Wardhana terlihat membagikan uang kepada wartawan yang meliput kampanye tersebut. Pembagian uang itu, disaksikan sejumlah peserta kampanye, karena dilakukan di tepi ruas Jalan Ngagel Jaya Selatan.

Ketika dikonfirmasi Wisnu Wardhana mengaku tidak bertanggung jawab jika massa Partai Demokrat membawa anak-anak ikut kampanye. Dia membantah partainya melakukan pelanggaran kampanye, karena kampanye dilakukan ketika jam sekolah. (red)

Depkum HAM Jawa Timur Tolak Izin Kampanye di LP

Warta Jatim, Surabaya – Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur menolak permintaan partai politik untuk menggelar kampanye di dalam lembaga pemasyarakatan.

Humas Kanwil Depkum HAM Jatim Noor Prapto mengatakan, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan termasuk fasilitas negara. Sesuai aturan pemilu, fasilitas negara tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye. “Banyak parpol yang mengajukan izin untuk berkampanye di dalam lapas. Kami menolak, karena adanya aturan dari KPU,” kata Noor Prapto, Kamis (19/3).

Kanwil Depkum HAM Jatim telah mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2009 kepada para narapidana. Menurut Noor Prapto, sebagian besar penghuni rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Jatim sudah mengetahui waktu dan tata cara memberikan pilihan pada pemilu. “Sosialisasi kami anggap berhasil, karena sebagian besar tahanan sudah mengetahui aturan dan tata cara pemilihan. Kami akan terus melakukan sosialisasi agar hasilnya maksimal.”

Noor Prapto menargetkan lebih dari setengah jumlah narapidana dan tahanan di Provinsi Jatim mengetahui tata cara memberikan suara pada pemilu. Di Jatim terdapat 16 ribu narapidana yang menghuni 37 rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. (red)

Kepala Pemerintahan di Jatim Ramai-ramai Cuti Kampanye

Warta Jatim, Surabaya – Selama kampanyeterbuka Pemilu 2009 beberapa kepala pemerintahan di Provinsi Jawa Timur memilih berkampanye untuk partai politik. Hingga hari ini 6 kepala daerah telah mengajukan izin cuti kampanye kepada Gubernur.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Sukardo mengatakan, pejabat yang mengajukan cuti kampanye adalah Wali Kota Surabaya Bambang DH, Wali Kota Probolinggo HM Buchori, Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat (PDIP), Wakil Wali Kota Madiun Gandhi Yuninta, Wakil Bupati Tuban Lilik Soehardjono (Partai Demokrat), serta Bupati Tuban Haeny Relawai (Partai Golkar).

“Rata-rata izin cuti yang diajukan para kepala daerah ini berkisar 3 - 6 hari. Masa cutinya juga tergantung pada jadwal kampanye parpol masing-masing,” kata Sukardo, Rabu (18/3).

Gubernur Soekarwo telah menandatangani izin cuti 3 kepala daerah, yakni Bupati Tuban, Wakil Wali Kota Madiun, dan Wali Kota Probolinggo. Beberapa izin kepala daerah belum ditandatangani karena masih bermasalah, di antaranya soal lamanya izin cuti. Wali Kota Surabaya Bambang DH misalnya. Jurkam PDIP ini mengajukan izin cuti kampanye selama 21 hari dari 16 Maret hingga 5 April.

Soal izin yang diajukan Bambang DH, Biro Pemerintahan akan meminta keterangan langsung kepada yang bersangkutan. “Izin cuti yang diajukan Wali Kota Surabaya tidak bisa dibenarkan. Ini jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kami akan meminta Bambang merevisi izin cutinya,” kata Sukardo.

Izin cuti kampanye itu diajukan para kepala daerah 11 hari lalu. Padahal berdasarkan aturan Permendagri 13/2009, pengajuan izin cuti kampanye bagi kepala daerah seharusnya 12 hari sebelum kampanye. (red)

Ditinggal Kampanye, Rapat Paripurna DPRD Jatim Sepi

Warta Jatim, Surabaya - Masa kampanye rapat umum terbuka Pemilihan Umum 2009 yang mulai digelar Selasa (17/3) membuat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur tidak maksimal. Rapat paripurna DPRD kemarin hanya diikuti 35 anggota.

Rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah itu seharusnya diikuti 49 anggota Dewan, namun 14 anggota tidak hadir tanpa keterangan. Ironisnya, anggota Dewan yang hadir pun tampak tidak serius menyimak jawaban Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf.

Anggota Fraksi PDIP Peni Sutantri mengakui sebagian besar anggota Dewan yang tidak hadir karena mengikuti kampanye partai masing-masing. "Sebagai kader partai, anggota Dewan kan juga berhak mengikuti agenda kampanye yang sudah ditetapkan KPU dan partainya," ujarnya.

Plt Ketua DPRD Jatim Suhartono menyayangkan ketidakhadiran anggota Dewan dalam rapat paripurna kali ini. Padahal, undangan sudah layangkan 2 - 3 hari lalu. Menurut dia, meski banyak anggota absen, rapat paripurna tetap sah dan memenuhi kuorum. "Sebenarnya sangat disayangkan. Namun mau bagaimana lagi? Mereka juga harus menghadiri jadwal kampanye partainya. Yang terpenting, rapat paripurna lancar dan sah berdasarkan aturan yang ada," katanya. (red)

Kampanye Partai Gerindra Libatkan Anak-anak

Warta Jatim, Sidoarjo - Terjadi banyak pelanggaran tata tertib dan aturan pada kampanye terbuka Partai Gerindra di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (17/3). Di antaranya, masih banyak peserta kampanye membawa anak-anak. Beberapa peserta mengaku membawa anak-anak karena tidak ada yang menjaga di rumah.

Sulistyowati, misalnya. Ibu rumah tangga asal Sukodono ini mengaku mengajak anaknya karena suaminya sedang bekerja. Ibu ini mengaku tidak tahu soal larangan membawa anak dalam kampanye. "Selama ini tidak pernah tahu bahwa apa yang saya lakukan ini melanggar aturan," ujarnya.

Selain masih ada anak-anak di bawah umur, kampanye Partai Gerindra diduga menggunakan praktik politik uang. Eko, warga Banjaran, Gresik, mengakui dirinya menerima uang. Namun, pengurus parpol menyebut uang itu sebagai uang transport selama mengikuti kampanye.

Hal yang sama dikatakan Hendro, warga Porong. Pria yang bekerja serabutan ini mengaku dia dan teman-temannya mendapatkan uang transport dari pengurus partai berlambang kepala burung garuda ini. "Saya tidak mengkategorikan hal ini sebagai money politic. Karena bagaimanapun saya datang ke sini kan butuh ongkos. Sedangkan soal pilihan, itu tergantung hati saya," ujarnya.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmoko menyatakan siap menindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye Partai Gerindra. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Sidoarjo untuk menentukan apakah yang dilakukan partai itu melanggar aturan kampanye.

Jika ditemukan pelanggaran dalam kampanye, Panwaslu sudah menyiapkan beberapa sanksi berupa surat peringatan atau teguran hingga larangan kampanye. "Bila dikategorikan pelanggaran berat, kami siap mencabut izin kampanye parpol yang bersangkutan," kata Sri Sugeng. (red)

PWNU Jatim Larang Caleg & Parpol Gunakan Atribut NU

Warta Jatim, Surabaya - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa melarang caleg dan partai politik di wilayah itu menggunakan atribut NU dalam kampanye Pemilu 2009, 16 Maret - 5 April.

Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar mengatakan, larangan tersebut untuk menjaga kemurnian khittah NU. Jika ada parpol atau caleg yang melanggar fatwa itu, pihaknya akan menurunkan secara paksa alat peraga kampanye tersebut.

“Kami sudah siapkan tim khusus yang akan mengawasi kampanye partai politik di Jatim. Jangan salahkan kami jika bertindak tegas kepada mereka,” ujar Miftachul Akhyar.

Pada 14 Maret lalu PWNU juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PCNU di Jatim agar tidak menggunakan nama institusi NU untuk kepentingan politik. PWNU juga meminta seluruh pengurus harian, pimpinan lembaga, serta organisasi lain di bawah NU untuk non-aktif dari jabatan struktural NU bila mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

“Kami sudah menetapkan aturan tersebut kepada siapa pun di stuktural NU yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun kepala daerah. Mereka bisa menduduki jabatannya di NU seperti semula setelah tidak terpilih atau tidak menjadi kepala daerah,” kata Mifctahul Akhyar. (red)

Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Kecam Golput

Warta Jatim, Surabaya - Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel berunjuk rasa di depan gedung Grahadi, Surabaya, Senin (16/3). Mereka mendukung penyelenggaran pemilu jujur dan menolak politik uang.

Menteri Sosial Politik BEM IAIN Sunan Ampel Rifkohul Ibad mengatakan, masyarakat Jatim harus menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009. Sebab, menggunakan hak pilih dalam pemilu akan membawa bangsa selangkah lebih maju.

BEM IAIN Sunan Ampel mengecam kelompok yang mereka sebut anti demokrasi dan mengajak masyarakat untuk golput. “Dengan mengajak masyarakat golput, berarti menjerumuskan bangsa ini ke arah kehancuran. Kita menyerukan masyarakat agar mencoblos pada pemilu mendatang,” ujar Rifkohul.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa membentangkan beberapa poster. Antar lain, “Tolak Kampanye Hitam”, “Selamatkan Indonesia dari Kelompok Anti Demokrasi”, “Gunakan Hak Pilih Anda”, dan “Wujudkan Suasana Aman dan Damai”. (red)

38 Parpol di Jawa Timur Tumpengan Kampanye Damai

Warta Jatim, Surabaya – Perwakilan 38 partai politik peserta Pemilu 2009 hadir dalam kampanye damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Surabaya, Senin (16/3). Setiap parpol yang diwakili 10 kadernya diwajibkan membawa 2 tumpeng untuk disantap bersama.

Ketua KPUD Jatim Nikmatul Hidayati mengatakan, acara tumpengan ini dilakukan untuk mempererat silahturahmi antarparpol peserta pemilu. Diharapkan tidak ada kerusuhan atau konflik antarmassa pendukung parpol selama kampanye.

“Kami berharap pemilu kali ini berjalan damai tanpa kekerasan. Kami ingin membuktikan Jatim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan pesta demokrasi secara damai,” kata Nikmatul Hidayati.

Dalam deklarasi pemilu damai itu KPUD Jatim menyampaikan 3 poin kesepakatan yang disetujui seluruh peserta Pemilu 2009. Tiga poin kesepakatan adalah mematuhi semua aturan Kampanye; siap menang atau kalah, dan mendukung yang menang; serta melaksanakan kampanye secara tertib dan damai.

Gubernur Jatim Sukarwo dalam sambutannya meminta para juru kampanye tidak memprovokasi massa. Sebab, masyarakat Jatim tidak tertarik terhadap isu-isu yang memicu konflik. “Berdasarkan pengalaman pemilihan gubernur lalu, masyarakat Jatim tidak akan memilih calon atau parpol yang pada saat kampanye mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif,” ujarnya.

Menurut Sukarwo, masyarakat Jatim lebih tertarik isu kampanye yang menghargai pluralisme serta keberagaman adat dan budaya. Masyarakat juga berharap partai politik menjelaskan program kerja jika menang pemilu. (red)

Kampanye Terbuka Dimulai, Panwaslu Jatim Waspadai Pelanggaran

Warta Jatim, Surabaya – Meski kampanye rapat umum partai politik baru dimulai hari ini, Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur mengaku telah menemukan dan memperkarakan sejumlah kasus pelanggaran pemilu.

Ketua Panwaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmoko mengatakan, di antara sejumlah kasus pelanggaran kampanye, 4 kasus telah diputus oleh beberapa pengadilan negeri. Di antaranya kasus politik uang di Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro, serta perusakan alat peraga kampanye di Situbondo dan Pamekasan.

“Selain empat kasus itu, Panwaslu juga menemukan pelangggaran kampanye di Sidoarjo dan Surabaya. Kita masih memproses kasus tersebut,” kata Sri Sugeng, Senin (16/3).

Panwaslu Jatim akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Jatim untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut. Panwaslu mengimbau seluruh partai politik, calon anggota legislatif, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mengikuti aturan pemilu.

Anggota KPUD Jatim Arif Budiman mengaku siap menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu. Pihaknya siap memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran, seperti melarang kampanye parpol yang bersangkutan. “Untuk kasus pelanggaran kampanye, kami sudah menyiapkan dua opsi. Yakni penghentian sementara kampanye atau dihentikan seterusnya,” ujarnya.

Kampanye rapat umum Pemilu 2009 dilaksanakan mulai 16 Maret sampai 5 April 2009. Tiap parpol memiliki kesempatan 2 kali kampaye terbuka di daerah pemilihan yang sama. KPUD memisah jadwal kampanye parpol yang memiliki potensi konflik dengan partai lainnya. (red)

Dolly Nggak Napsu Bujuk Rayu Caleg

Penghuni lokalisasi Dolly tak terpengaruh rayuan para politikus. Mereka tak mau memilih pada pemilu nanti.

PETANG menjelang. Beberapa perempuan mulai berdandan secantik mungkin. Dengan cermin di tangan kiri, tangan kanan memoleskan gincu merah ke bibir. Itulah pemandangan biasa setiap sore ketika para pekerja seks komersial siap-siap bertugas. Mereka adalah PSK di Gang Dolly, Surabaya. Dolly berada di kawasan Jarak, Pasar Kembang. Dolly adalah lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Lokalisasi ini lebih besar dibandingkan Phaat Pong di Bangkok atau Geylang di Singapura.

Di “surga lelaki” ini terdapat 898 rumah bordil dengan penghuni tidak kurang dari 8.000 PSK yang duduk manis di depan etalase kaca menunggu “end user” datang. Menjelang Pemilihan Umum 2009 tempat ini terus beroperasi seperti biasa. Cuma ada satu hal yang berbeda: akhir-akhir ini banyak politikus yang datang. Di tengah kompetisi perebutan suara pada pemilu legislatif, PSK pun menjadi sasaran para caleg.

Namun, para penghuni Dolly tak menunjukkan antusiasme pada bujuk rayu para politikus. Mak Tun, misalnya, Veteran PSK yang kini membuka warung makanan di kompleks lokalisasi ini mengaku sudah bosan mendengar janji-janji partai politik. Sejak dia datang di “istana” kaum lelaki ini pada tahun 1970, tidak ada satu partai politik pun yang memenuhi janji-janji selama kampanye.

Menjelang pelaksanaan pemilu mendatang, Mak Tun tidak mau peduli lagi pada omongan dan janji para caleg. Menurut dia, kedatangan para caleg dan parpol di Dolly tidak memberikan keuntungan apa pun. Buktinya, spanduk warung makan miliknya yang disumbangkan salah satu parpol justru membuatnya sengsara. Omzet dagangannya menurun drastis akibat spanduk tersebut. “Daripada asap dapur di rumah kami berhenti, akhirnya kami nekat mencopot spanduk yang sempat terpasang di depan warung,” ujar Mak Tun.

Tidak berbeda dari seniornya, Lyta, salah satu PSK primadona Dolly, mengaku tak acuh dengan dunia politik. Bahkan saat kampanye, ia hanya memanfaatkannya untuk mencari sedikit penghasilan. Berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya, pada masa kampanye partai politik berlomba mencari simpati dan dukungan suara dari PSK dengan memberikan uang dan kaos parpol. Parpol juga memberikan uang transport bagi PSK yang bersedia mengikuti kampanye mereka.

Lyta

Lyta
Bagi Lyta, kesempatan semacam itu tentu tidak boleh dilewatkan begitu saja. Memanfaatkan ilmu aji mumpung, Lyta bersama kawan-kawan seprofesi mengikuti kampanye parpol, meski pada saat pemilu tidak memilih parpol tersebut. “Kalau tidak seperti sekarang ini, kapan lagi kita bisa menikmatinya? Toh ini hanya lima tahun sekali,” ujar perempuan seksi dan ramah asal Malang ini.

Tentang janji parpol, Lyta mengaku sudah tidak percaya lagi. Apalagi program kerja yang selama ini disuarakan parpol tidak pernah memperhatikan nasib kaum PSK dan rakyat kecil lainnya. Dia menandaskan, para pekerja PSK tidak membutuhkan janji-janji, tapi bukti nyata dari parpol. Misalnya saja memberikan pekerjaan baru sesuai dengan kemampuan dan keterampilan PSK.

Tidak jauh berbeda dari Mak Tun dan Lyta, beberapa PSK lain apatis terhadap partai politik. Mereka juga sudah bosan terus dibuai dengan rayuan-rayuan manis. Bukti terakhir adalah pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur, Juni 2008. Suara golput di dua tempat pemungutan suara di Dolly mencapai 20 persen. Tingginya angka golput ini karena para PSK menolak didaftar sebagai pemilih. Bahkan, sebagian besar yang sudah terdaftar memilih tidur pada saat pemungutan suara.

Salah satu hal unik adalah sikap protektif para ketua RW di kawasan Dolly. Pak Min, misalnya, mengatakan hanya akan memilih parpol yang mau berkampanye di wilayahnya. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar parpol tidak mudah mengobral janji di hadapan PSK ataupun warga umum di kawasan tersebut.

Pak Min menandaskan, parpol yang tidak pernah memberikan sumbangsih kepada warga tidak akan ditanggapi saat meminta izin menggelar kampanye di Dolly. “Memang langkah ini terkesan kejam. Namun, dengan langkah ini, parpol tidak akan sembarangan memainkan para PSK dan warga yang lain,” katanya.

Senja digusur malam. Perempuan-perempuan Dolly usai berdandan. Mereka siap menjual jasa kepada siapa pun yang datang. Mungkin juga di antaranya calon anggota legislatif.

Wali Kota Kampanye, Kepemimpinan Surabaya Terancam Kosong

Warta Jatim, Surabaya - Selama kampanye Pemilu 2009 kepemimpinan pemerintahan Kota Surabaya diperkirakan kosong sementara. Wali Kota Bambang DH dan Wakil Wali Kota Arif Affandi bersiap mengajukan cuti untuk kampanye partai masing-masing.

Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan akan mengajukan cuti 2 - 4 hari selama masa kampanye. Dia belum menentukan waktu cuti, karena masih menunggu penetapan jadwal juru kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Kalau memang partai membutuhkan tenaga saya, dengan senang hati saya akan membantu. Intinya, saya tinggal menunggu komando. Surat cutinya sudah saya siapkan, tinggal kirim,” kata Bambang DH, Jumat (13/3).

Menurut Bambang, meski mengambil cuti, roda pemerintahan Kota Surabaya tetap menjadi prioritas utama. Jika jadwal kampaye terbentur tugas Wali Kota, dia mengaku siap mengorbankan kepentingan partai. “Apa pun alasannya, sebagai Wali Kota saya akan mendahulukan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Arif Affandi juga menyatakan hal serupa. Dia mengaku siap mengambil cuti jika ditugaskan Partai Demokrat menjadi juru kampanye. “Saya masih menunggu jadwal. Namun ada kemungkinan, saya akan memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu, agar jadwal kerja tidak terganggu,” katanya.(red)

Salah Tangkap, Wartawan Surabaya Demo Satpol PP

Warta Jatim, Surabaya – Seratusan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik di Surabaya, Kamis (12/3), berunjuk rasa di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Mereka menuntut Satpol PP bertanggung jawab atas kasus salah tangkap Alam Mudin, wartawan harian Memorandum.

Dwi Eko Lekononto, anggota Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Timur, mengatakan, Saptol PP Kota Surabaya saat menggelar operasi penangkapan pekerja seks komersial, Rabu (11/3), menangkap Alam Mudin dan istrinya, Agustin, di sebuah kafe di kawasan Kedungdoro. Meski Alam Mudin sudah menunjukkan surat nikah dan kartu pengenal wartawan, petugas Satpol PP tetap menahannya, hingga pukul 04.00.

Menurut Dwi Eko, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Utomo, wajib meminta maaf dan mengembalikan nama baik Alam Mudin, karena kasus salah tangkap ini. PWI juga meminta Wali Kota Bambang DH memberikan arahan kepada anggota Satpol PP agar memahami peraturan ketika menjalankan tugas.

“Dengan menunjukkan surat nikah, sebenarnya itu sudah merupakan bukti kuat. Namun, mengapa Alam Mudin dan istrinya tetap tidak dibolehkan pulang. Seharusnya mereka (Satpol PP) paham UU,” kata Dwi Eko.

Dwi Eko mengancam membawa kasus ini ke pengadilan, jika tuntutan para wartawan tidak dipenuhi.Mereka meminta Wali Kota Bambang DH menindak anggota Satpol PP yang salah menangkap Alam Mudin dan istrinya.

Kepala Satpol PP Utomo membantah bawahannya tidak bekerja sesuai aturan. Menurut dia, setiap menjalankan tugas, anggota Satpol PP bekerja sesuai peraturan daerah. (red)

Jawa Timur Terapkan Kurikulum Anti-KKN

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kurikulum antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (anti-KKN) dalam mata pelajaran di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim Rasiyo mengatakan, kurikulum pendidikan anti-KKN akan masuk dalam mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Rasiyo berharap penerapan kurikulum itu dapat menanamkan sikap hidup anti-KKN pada siswa dan guru. “Kami berharap kebiasaan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme tertanam sejak usia dini,” katanya.

Menurut Rasiyo, di beberapa sekolah di Jawa Timur, kurikulum anti-KKN sudah dirintis dengan membangun kantin kejujuran. Kantin yang menerapkan metode swalayan dan swabayar itu untuk mengajarkan dan menguji kejujuran siswa.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendi yang hadir dalam acara peluncuran kurikulum anti-KKN mengingatkan masih terjadinya korupsi di jajaran pemerintahan Jawa Timur. “Bupati dan wali kota harus memberikan teladan yang baik bagi jajarannya. Selain itu, sebagai pimpinan, harus tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Marwan. (red)

KPUD Bangkalan Coret 3 Parpol Peserta Pemilu 2009

Warta Jatim, Bangkalan – Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan, Jawa Timur, membatalkan keikutsertaan 3 partai politik peserta Pemilu 2009 di wilayah itu. Ketiga partai tersebut tidak melaporkan saldo awal dan rekening dana kampanye hingga tenggat 9 Maret lalu.

Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi dan Kampanye KPUD Bangkalan, M Mansur, mengatakan parpol yang dibatalkan ikut pemilu di wilayah itu adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Pembatalan keikutsertaan parpol juga berakibat pada gugurnya keikutsertaan calon anggota legislatif partai bersangkutan di daerah pemilihan Bangkalan. Mansur menyatakan keputusan itu final dan tidak bisa diganggu gugat. “Kita ikuti aturan main yang ada. Ini adalah tindakan tegas yang harus dilakukan, agar semua pihak dapat menghargai aturan,” kata Mansur.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDK Bangkalan Urip Susanto mengaku kaget mendengar keputusan KPUD. Dihubungi via telepon, Urip menyatakan KPUD Bangkalan dikriminatif. Sebab, partainya sudah melaporkan saldo awal dan rekening parpol. Menurut dia, banyak partai lain yang belum melaporkan saldo awal dan rekening dana kampanye, namun tetap diikutsertakan dalam pemilu.

Urip mengaku pihaknya akan menempuh upaya hukum terkait keputusan KPUD yang membatalkan keikutsertaan partainya dalam Pemilu 2009. “Seluruh rekening tersebut sudah ada dan sudah kami kumpulkan 7 Maret lalu. Karena itu, kami tidak bisa menerima keputusan ini,” katanya. (red)

KPUD Sumenep Anulir Keikutsertaan PNI Marhainisme

Warta Jatim, Surabaya - Seluruh partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan rekening awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Menurut anggota KPUD Jatim Andry Dewanto, Selasa (10/3), hanya KPUD Kabupaten Sumenep, yang menganulir keikutsertaan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme di daerah tersebut. Sebab, pengurus PNI Marhaenisme cabang Sumenap, tidak melaporkan rekening dana awal kampanye, hingga tenggat pelaporan 9 Maret 2009.

Andry mengatakan, mayoritas jumlah dana awal kampanye yang dilaporkan ke KPUD Jatim, berisi dana minim. Seperti dana kampanye yang dimiliki Partai Matahari Bangsa (Rp 56 ribu), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (Rp 200 ribu), dan PNI Marhaenisme (Rp 250 ribu).

Sedangkan partai yang memiliki dana awal kampanye terbanyak di Jatim, adalah Partai Bulan Bintang (Rp76 juta), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (Rp25 juta).

Menurut Andry, pihaknya juga sudah menerima laporan dana awal kampanye calon anggota DPD peserta Pemilu 2009 untuk Jawa Timur. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Matadjit, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD, memiliki dana awal kampanye terbanyak yaitu Rp 71 juta. Calon anggota DPD yang mencantumkan dana awal kampanyenya paling sedikit, adalah Abdul Jalil Latuconsina (Rp 78.100).

Andry mengatakan, rekening dana awal kampanye akan diserahkan kembali ke KPUD Jatim setelah pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2009. Jika parpol dan calon anggota DPD tidak menyerahkan laporan akhir dana kampanye, KPUD Jatim akan membatalkan pelantikan anggota DPD dan calon anggota legislatif dari parpol bersangkutan.

“Untuk audit rekening dana kampanye akan dilakukan oleh lembaga audit independen. Hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat, 24 Mei 2009,” ujar Andry, Selasa (10/3). (red)

16 Ribu Narapidana di Jatim, Terancam Kehilangan Hak Pilih

Warta Jatim, Surabaya – 16 ribu narapidana di Provinsi Jawa Timur terancam kehilangan hak pilih dalam Pemilu 2009. Sebab, Komisi Pemilihan Umum tidak menyediakan tempat pemungutan suara khusus di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketua KPUD Jatim Nikmatul Hidayati mengatakan, keputusan tidak menyediakan TPS khusus, sesuai aturan KPU Pusat. Dia meminta kelompok penyelengara pemungutan suara yang berdekatan dengan lembaga pemasyarakatan, aktif mendata jumlah narapidana yang memiliki hak suara.

Nikmatul Hidayati juga meminta keluarga narapidana mengurus formulir A5 (surat keterangan pindah memilih), jika tidak ingin kehilangan hak pilih. “Keputusan ini berlaku di seluruh Indonesia. Kita akan melakukan koordinasi dengan KPU di kabupaten/kota agar para narapidana, tetap bisa memilih,” kata Nikmatul, Selasa (10/3).

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jatim, Sihabbudin mengatakan, tidak akan mempersulit narapidana yang akan menggunakan hak pilihnya. Menurut dia, pihaknya telah mengintruksikan seluruh kepala rumah tahanan dan LP untuk berkoordinasi dengan KPUD, mencari solusi agar para narapidana tidak kehilangan hak pilih.

Kita tidak akan mempersulit para narapidana. Semuanya tergantung masing-masing keluarga narapidana, apakah mereka bersedia mengurus formulir A5 atau tidak,” ujar Sihabbudin. (red)

Kecewa Sikap Pengadilan, Massa ABM Jatim Duduki PHI

Warta Jatim, Surabaya – Puluhan anggota Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur menduduki kantor Pengadilan Hubungan Industrial di Jalan Menanggal, Surabaya, , Jumat (6/3). Mereka menuntut PHI bertindak adil dalam memutus perkara perburuhan.

Koordinator ABM Jatim Jamaluddin mengatakan, unjuk rasa dilatar belakangi ketidakpercayaan buruh terhadap kinerja Pengadilan Hubugan Industrial PHI, karena banyak putusannya yang merugikan buruh.

“Kami melakukan aksi ini bersamaan dengan digelarnya sidang kasus perburuhan PT Propindo Megahtama (Sea Master Restoran), PT Fast Food Indonesia (KFC), dan PT Yamaha Music Pasuruan. Semoga ini menjadi shock therapy bagi Pengadilan Hubungan Industrial sebelum memutus sesuatu,” kata Jamaluddin.

ABM juga kecewa terhadap PHI yang terkesan melebihi wewenangnya dalam menangani kasus perburuhan PT Yamaha Music Pasuruan. Menurut Jamaluddin, kasus ini seharusnya ditangani Pengadilan Negeri Surabaya, karena terdapat unsur pidana.

Jika PHI tidak merespons aksi ini, ABM Jatim akan melakukan aksi serupa di Pengadilan Negeri Surabaya minggu depan. “Kami sudah siapkan massa yang lebih besar. Hal ini sekaligus membuktikan kaum buruh tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pengusaha maupun pemerintah,” kata Jamaluddin. (red)

Pemprov Jatim Diminta Bangun Kawasan Berbasis Ekologi

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta mendesain ulang konsep pembangunan Kota Surabaya sesuai basis ekologi. Desain pembangunan sesuai basis ekologi tepat untuk mencegah terulang bencana banjir di wilayah tersebut.

Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan, re-desain itu harus diimbangi normalisasi daerah aliran Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Kali Porong secara terpadu.

Memperbaiki dan memfungsikan kembali gorong-gorong yang ada di Surabaya sejak zaman kolonial Belanda juga dapat menjadi salah satu cara mencegah banjir. “Dalam lima tahun ke depan, saya berharap Pemprov Jatim memiliki moratorium logging dan konversi lahan. Selain itu, stabilisasi dan reboisasi 65 persen lahan krisis harus dilakukan serentak,” ujar Suparto, Jumat (6/3).

Menurut Suparto, Pemprov seharusnya dapat merealisasikan program pencegahan banjir karena didukung dana besar (Rp 75 miliar). Program ini dapat efektif jika melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan menegakkan hukum bidang lingkungan. “Pemprov Jatim harus berani menindak siapa pun yang terbukti merusak lingkungan. Bila ini tidak dilakukan, banjir akan menjadi langganan masyarakat Jatim,” katanya. (red)

DPRD Surabaya Tolak Usul Dinkes Naikkan Tarif Berobat

Warta Jatim, Surabaya – DPRD Surabaya menolak usulan Dinas Kesehatan menaikkan tarif biaya berobat di pusat kesehatan masyarakat. Usulan itu dinilai tidak sesuai dengan draf peraturan daerah soal biaya berobat gratis yang sedang dirancang anggota Dewan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, alasan Dinkes Surabaya menaikkan biaya berobat untuk menyesuaikan kenaikan harga obat sangat tidak masuk akal. Sebab, rumah sakit dan puskesmas mendapat subsidi dari pemerintah.

“Kami malah akan meminta Dinkes untuk menggratiskan biaya berobat. Namun syaratnya harus menyertakan KSK (kartu susunan keluarga) dan KTP Surabaya. Karena biaya berobat gratis diprioritaskan bagi warga Surabaya,” kata Baktiono.

Menurut Baktino, anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi Surabaya untuk subsidi biaya berobat mencapai Rp 11 miliar. Dana itu juga digunakan untuk subsidi pasien yang berobat di rumah sakit swasta. “ Logikanya dengan dana tersebut bisa membiayai pasien di rumah sakit swasta, maka di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah harus lebih bisa.”

Selain untuk subsidi biaya berobat pasien, dana Rp 11 miliar tersebut juga untuk memperbaiki sistem pelayanan di rumah sakit dan puskesmas.(red)

KPUD Surabaya Belum Terima Surat Suara DPR & DPRD

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya belum menerima surat suara pemilihan anggota DPR, DPRD Jawa Timur, dan DPRD Surabaya.

Anggota KPUD Surabaya Edward Dewaruci mengatakan, saat ini baru menerima surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah dan sejumlah logistik pemilu seperti tinta, segel, dan form A-5. “Untuk surat suara DPD kami masih dalam proses melipat kertas. Sedangkan untuk logistik yang rusak, kami belum melakukan inventarisasi,” kata Edward, Kamis (5/3).

Menurut Edward, KPU Pusat berjanji akan mengirim kekurangan surat suara dan perlengkapan logistik lainnya paling lambat 9 Maret.

Terkait pelaporan rekening dana kampanye, KPUD Surabaya mengancam mencoret 4 partai politik dari daerah pemilihan Surabaya, karena hingga kini belum menyerahkan nomor rekening dana kampanye. Empat parpol itu adalah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Buruh, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI). Menurut Edward, PPRN, Barnas, dan PPDI, terkendala kepengurusan ganda, sehingga pihak bank tidak bersedia menyediakan rekening.

Berdasarkan Peraturan KPU Pusat 1/2009 tentang Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Dana Kampanye, keempat parpol tersebut dapat dicoret dari daftar peserta Pemilu 2009 di daerah yang bermasalah.

“Sikap tersebut akan kami lakukan, bila hingga 9 Maret keempatnya belum menyerahkan rekening dana kampanye. Sedangkan untuk para caleg parpol yang bermasalah, kami bingung bagaimana cara mengatasinya,” ujar Edward Dewaruci. (red)

Gubernur Jatim Akui Banjir karena Kesalahan Pemprov

Warta Jatim, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Sukarwo mengakui meluasnya banjir di wilayah Jatim karena kesalahan Pemerintah Provinsi dalam mengatur sistem penanggulangan banjir. Dia berjanji segera membenahi sistem penanggulangan banjir di wilayahnya.

Menurut Sukarwo, alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir tidak dipergunakan maksimal. Bahkan banyak di antaranya tidak tepat sasaran. Dia mengaku akan menindak jika terjadi penyelewengan dana penanggulangan banjir.

“Kami mengakui ini kesalahan manajemen Pemprov. Saya secepatnya akan melakukan pembenahan sistem kerja. Jika ada yang berbuat tidak jujur atau merugikan masyarakat, akan kami tindak,” ujar Sukarwo.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Fahrurrozy Syata mengatakan, akan menyalurkan bantuan dana rehabilitasi bagi warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Penggantian biaya perbaikan untuk rumah yang rusak ringan akan diserahkan melalui pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah di bawah Rp 15 juta per rumah.

Pemerintah kabupaten akan memberikan penggantian biaya perbaikan untuk rumah yang rusak sedang di atas Rp 15 juta. Sedangkan untuk rumah yang rusak berat, biaya rehabilitasi akan diajukan ke APBD Jawa Timur. “Saat ini kami menerjunkan tim untuk melakukan pendataan di lokasi banjir. Dari situ kami baru bisa memutuskan besaran dana untuk rehabilitasi,” kata Fahrurrozy.

Data terbaru Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Jatim menyebutkan 2.477 rumah dan 428 hektare sawah terendam banjir. Di Kabupaten Lamongan 4 rumah hanyut dan tanggul desa jebol di 7 titik di Kecamatan Laren, Karangbinangun, dan Glagah. Akibat banjir 10.299 orang mengungsi. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Tuban. Sebanyak 46 desa di 5 kecamatan terendam banjir, termasuk 33 bangunan sekolah dan 2.668 hektare sawah.(red)

Anggota DPRD Surabaya Akui Gunakan Dana Reses untuk Kampanye

Warta Jatim, Surabaya – Dugaan dana reses anggota DPRD Surabaya digunakan untuk kampanye akhirnya terbukti. Agustin Poliana, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, mengakui menggunakan dana reses untuk sosialisasi pencalonannya sebagai anggota legislatif periode 2009-2014.

Meski mengakui menggunakan dana reses, Agustin Poliana menolak tudingan melakukan kampanye terselubung. Menurut dia, sosialisasi pencalonannya sebagai caleg Pemilu 2009 dilakukan atas permintaan warga. Selain itu, dia mengaku mensosialisasikan tata cara melakukan pemilihan suara.

Agustin berdalih “sosialisasi” yang dilakukannya pada 28 Februari bukan untuk kepentingan pribadi. Dia berpendapat, sosialisasi tata cara pemilihan tidak dapat disalahkan dan sah berdasarkan UU. “Saya akui memang melakukan kampanye saat itu. Namun, saya diminta warga untuk membantu KPU melakukan sosialisasi, untuk meminimalkan kesalahan dalam pemilu. Apakah itu salah?” kata Agustin, seusai diperiksa Panitia Pengawas Kota Surabaya, Rabu (4/3).

Ketua Panwas Kota Surabaya Kuntjara mengaku akan mengkaji hasil pemeriksaan terhadap Agustin Poliana. Jika terbukti terdapat tindak pidana umum, kasus ini akan dilimpahkan ke kepolisian. Namun, jika masuk kategori korupsi, akan dilimpahkan ke kejaksaan. “Kami belum bisa memutuskan hasilnya. Mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari kami baru bisa putuskan. Selanjutnya kasusnya akan kami limpahkan sesuai temuan pemeriksaan,” ujar Kuntjara. (red)

16 Maret Hari Pertama Kampanye di Jawa Timur

Warta Jatim, Surabaya – Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur memutuskan jadwal pelaksanaan kampanye pemilu legislatif dimulai 16 Maret mendatang. Hari pertama kampanye akan digelar konvoi bersama 38 partai politik. Selanjutnya 4 parpol beserta calegnya akan berkampanye bersamaan setiap hari.

Anggota KPUD Jatim Najib Hamid mengatakan, untuk mencegah “gesekan” antarpendukung parpol, KPUD memutuskan menyatukan jadwal kampanye parpol yang memiliki satu ideologi. Namun KPUD memisah jadwal kampaye parpol yang merupakan sempalan parpol lainnya. “Agar tidak terjadi gesekan antarpendukung, kita sepakat mengambil jalan tersebut. Terlebih bagi parpol baru yang merupakan pecahan parpol lama. Kita ingin pemilu di Jatim berjalan damai,” kata Najib Hamid.

Menurut Najib, parpol seidelogi, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), serta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapat kesempatan pertama berkampanye di Jawa Timur.

KPUD Surabaya hingga kini belum menyusun jadwal kampanye partai politik. Menurut anggota KPUD Fordinal Sihombing, pihaknya masih melakukan pembagian zona kampanye. Mekanisme kampanye parpol dan caleg di Surabaya sama dengan mekanisme yang ditetapkan KPUD Jatim. Empat parpol akan berkampanye dalam satu hari. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dengan KPUD Jatim ataupun parpol.

“Soal pengaturan jadwal kampanye, kami akan melakukan pembahasan dengan parpol. Ini kami lakukan agar tidak terjadi benturan atau gesekan antarpendukung parpol,” ujar Fordinal.

Menurut Fordial, aturan yang harus ditaati parpol dalam kampanye di antaranya tidak mengganggu kegiatan di fasilitas umum seperti sekolah ataupun tempat ibadah. (red)

Formasi Tuntut Polda Jatim Tetapkan Kembali Wahyudi Sebagai Tersangka

Warta Jatim, Surabaya - Ratusan anggota Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (Formasi) menuntut Polda Jawa Timur kembali menetapkan Ketua KPUD Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka pemalsuan daftar pemilih tetap pemilihan gubernur.

Ketua Formasi Andi Baso Juherman mengatakan, pembatalan status tersangka Wahyudi tidak lepas dari intervensi Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri terhadap Polda Jatim. Sikap itu menurunkan kredibilitas dan integritas Polda Jatim dalam menangani perkara.

“Bukti intervensi Mabes Polri terlihat dari peryataan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duaji yang mengatakan tidak ada tersangka dalam kasus Pilgub Jatim. Padahal masalah ini masih ditangani Polda Jatim,” kata Andi di sela unjuk rasa di depan kantor Polda Jatim.

Formasi meminta polisi bertindak cermat dalam menangani kasus dan konsisten dalam menetapkan status hukum seseorang. Apalagi kasus berbau politik mengundang perhatian dan berpotensi memicu konflik.

Polda Jatim menganulir penetapan tersangka Wahyudi Purnomo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jatim, dalam kasus dugaan pemalsuan DPT Pemilihan Gubernur Jatim di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, kasus pelanggaran di Bangkalan dan Sampang masih dalam penyidikan.

Pernyataan Anton bertolak belakang dengan keterangan Kapolda Jatim sebelumnya, Irjen Pol Herman S Sumawiredja, yang mengatakan bukti adanya dugaan pelanggaran Pilgub Jatim di Bangkalan dan Sampang sudah cukup kuat untuk menetapkan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka. (red)

Jawa Timur Kucurkan APBD untuk Sosialisasi Pemilu

Warta Jatim, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan APBD untuk membantu sosialisasi Pemilu 2009. Hal ini untuk mengantisipasi kegagalan sosialisasi pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah karena keterbatasan dana.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan akan mem-back up penuh kekurangan dana sosialisasi yang selama ini dikeluhkan KPUD Jatim. Bantuan dana sosialisasi pemilu akan diambil dari pos dana tidak terduga APBD 2009.

“Dengan turunnya dana tersebut, saya berharap pelaksanaan pemilu di Jatim dapat berjalan sukses dan menekan jumlah golput. Selain itu, sukses pemilu masuk dalam prioritas 100 hari masa pemerintahan Sukarwo - Syaifullah Yusuf,” kata Saifullah Yusuf.

Menurut dia, besaran bantuan dana sosialisasi pemilu yang dikucurkan akan dikaji oleh Sekretaris Daerah dan Biro Keuangan Pemprov. Selanjutnya Pemprov akan meminta persetujuan DPRD.

Syaifullah Yusuf berharap pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan dana APBD untuk membantu pendanaan sosialisasi Pemilu 2009. Dia yakin sikap proaktif pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam menyukseskan pemilu dapat menekan jumlah golput yang diperkirakan meningkat. (red)

4 Pelajar Ponorogo Positif HIV karena Prostitusi

Warta Jatim, Surabaya – Penyebaran HIV/AIDS di Jawa Timur mengkhawatirkan. LSM Derap Masyarakat Ponorogo menyebutkan 4 pelajar putri di Ponorogo, Jawa Timur, positif mengidap HIV.

Direktur Derap Ponorogo Ayu Dyah Wulandari mengatakan, temuan kasus pengidap HIV di kalangan pelajar itu berdasarkan penelitian 2 bulan terakhir. Menurut dia, 4 pelajar itu hanya sebagian dari ratusan pelajar dan mahasiswa putri di Ponorogo yang terjebak prostitusi.

“Dari penelitian tersebut kami menemukan sekitar 200 kasus prostitusi yang melibatkan siswi SMP hingga mahasiswi. Modusnya rapi. Tidak mudah untuk mengencani mereka,” kata Ayu Dyah di sela diskusi studi kasus di lokalisasi Dolly dan Jarak Surabaya, Senin (2/3).

Menurut Ayu Dyah, pelajar dan mahasiswa putri terjun ke dunia prostitusi disebabkan beberapa alasan, seperti korban pelecehan atau disakiti pria. Namun faktor ekonomi merupakan alasan paling kuat penyebab menjamurnya bisnis prostitusi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dihubungi melalui telepon, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi mengatakan, menjamurnya prostitusi di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah bukti konkret kegagalan sistem pendidikan. Kurikulum pendidikan saat ini tidak memprioritaskan pembangunan moral siswa. Siswa hanya dididik memperoleh nilai tinggi dan mendapatkan ijazah.

“Sebagai komisi yang membidangi pendidikan, kami sering menyampaikan kepada pemerintah untuk segera memperhatikan hal ini. Caranya dengan menambahkan program penilaian budi pekerti dan akhlak,” kata Heri Akhmadi. (red)